Ditemukan 1163215 data
ALFI NUR FATA, SH
Terdakwa:
ALI USMAN Alias USMAN ALI Bin SUPARDI ALM.
167 — 4
PERKARA : PDM-20/JPARA/Eku.2/03/2020, tanggal 31 Maret 2020 batal demi hukum;----------------------------------------------------------------------------------------
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;--------------------
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
Membebankan biaya perkara kepada negara;
Terbanding/Terdakwa : ALPI SALMON MARBUN, SH
381 — 129
;Tempat Lahir : Surabaya;Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 27 April 1986;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gunungsarsi Indah Blok N/18 RT.01 RW.07 KelurahanKedurus, Kecamatan Karang PilangKota Surabayaatau di Perumahan Taman Wisata Regencu Blok G/33Mojo Kopek Kelurahan Gadung, Kecamatan DriyorejoKanupaten GresikAgama : Kristen;Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PT Bank BDI Tbk);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.
Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara;Dan/ atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang sedailadilnya menurut hukum;Yang untuk selengkapnya kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yangditerimanya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingtertanggal 1 Desember
Menyatakan Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi Suratdakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksisaksi, surat tuntutanpidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSidoarjo, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda, berikutdengan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini, termasukmemori banding yang diajukan Jaksa
188 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
112 — 47
365 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA tidak terbuktibersalanh melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau. perekonomian negara
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dakwaan Primair):Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebutdi atas:Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA. terbuktibersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Membaca memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari PenuntutUmum
JKT.PST tanggal 5 September 2019, untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme (KKN);Keadaan yang meringankan: Terdakwa
DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelahdihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur(Dapen Pupuk Kaltim) oleh Kurator, hasilnya akan diperhitungkansebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankankepada Terdakwa, yaitu berupa:2. 1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2.
703 — 527
CutAli Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan,Kabupaten Aceh Selatan, Warga Negara Indonesia, NIK1101081802720001, semula sebagai PENGGUGAT VII,sekarang sebagai PEMBANDING VII;8. Tuan NAJARUDDIN, tempat / tanggal lahir Panton Bayu / 01 Juli1970, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Panton Bayu,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya,Warga Negara Indonesia, NIK 1115050107700493,semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang sebagaiPEMBANDING VII;9.
Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia,yang memiliki hak hukum dan memiliki kepentingan hukum dalammencari keadilan tanpa diskriminasi ;2.
Nomor 157/PDT/201 7/PT DKI bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawabPenyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hakhakwarga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai PerbuatanMelawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilanumum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu Ataskelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untukmengeluarkan suatukebijakan yang bersifat mengatur. umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. .
Namun demikian makaputusan pengadilan terkait Gugatan A quo akan melibatkansemua warga Negara Indonesia, secara umum..
Termasuk KAPETBandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perbatasan Laut RIdengan Negara tetangga Termasuk Pulau Rondo. Pasal 48,(Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis Aceh )..
DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM., SH
Terdakwa:
ARIF SUPANDI als ARIP bin AZWAR
265 — 69
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
SRI MUAWANAH, SH Binti MUH.SOPRI H.A
223 — 57
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH
Terdakwa:
SRI ASTUTI Pgl SRI
353 — 94
ANDIK SUSANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPI SAMON MARBUN
292 — 72
Terbanding/Penuntut Umum : ACHMAD KOBARUBUN, SH
198 — 89
pinjaman) seluruh nasabah dengan kredit yangbermasalah;Melakukan aprisal kembali, menilai ulang asetaset yang menjadi jaminan diBSM (Bank Syariyah Mandiri);Melakukan rektrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran atas namaMuliati, Suwarni, Muslim, Edi Siswanto, Agus.HS, Kahar, Nur Rahmi Yanti,Sukadi, Bagus Adi Purwoko, Siti Iriani, Nurhadi S, Nur Asia, dan seluruhnasabah yang belum lunas;Memulihkan nama saya dalam kemampuan, nama baik, kedudukan danharkat martabat;Membebankan biaya perkara kepada negara
608 — 700 — Berkekuatan Hukum Tetap
416 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
investigatif untuk menilai pastikerugian Negara ;Bahwa apabila tidak disebutkan bilanganRp105.005.571.303,52 dalam surat Nomor 165/S/XVIIILMDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, maka perludipertanyakan kembali apa dasar Judex Facti menetapkanadanya kerugian Negara sebesar Rp105.005.571.303,52dan kerugian Negara yang menjadi tanggung jawabTerdakwa adalah Rp98.098.953.578,52 dalam perkaraa quo ?
Penilaian kerugian Negara harus dapat dinilai secara nyata dan pastiPengertian keuangan Negara adalah kerugian Negara sebagaimanadiatur dalam 1 angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 yangmerupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yangditetapbkan dalam APBN dan APBD secara nyata dan pasti, dan tidakmerupakan perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan. ApabilaHal. 138 dari 155 hal. Put.
melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai danmenetapkan kerugian Negara/indikasi pidana.
Justru, efektivitasmerupakan dasar untuk mencapai keuntungan publik (public benefit),sehingga kerugian Negara tidak terjadi. Adanya perbandingan biaya antaraHal. 144 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015satu pilihan dan pilinan lainnya, sehingga yang termurah menciptakankeuntungan Negara dan yang termahal menciptakan kerugian Negara tidakdapat menjadi latar belakang yang rasional dalam menentukan ada tidaknyakerugian Negara.
Kekeliruan Dalam Pembedaan Kerugian Negara sebagai MalAdministrasidan perbuatan hukum pidanaAdanya kerugian Negara dalam pengertian peraturan perundangundangantersebut jika dikaitkan dengan tugas administrasi Negara harus dilihat padaHal. 145 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi.
- Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana ... [Selengkapnya]
Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atauberhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang buktitersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.
YOKLINA SITEPU. SH.MHum
Terdakwa:
SHINDY AYU PARAMITHA als SHINDY bin YOS IRWANSANI
195 — 21
YOKLINA SITEPU. SH.MHum
Terdakwa:
MUTIARA MARIA TUHUTERU ALS MUTI BIN YAN ANDRIAN TUTUHTERU
245 — 121
MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH,. MH
Terdakwa:
Drs. M. TAUFIQ, M.M Bin KASIM
172 — 40
ABDULLAH ALI, M.SI Bin ABDUL KAHAR
- 1 (Satu) buah buku daftar anggota Koperasi
- 1 (Satu) buah dokumen akta pendirian Koprasi Jasa Keuangan Syariah SURYA MELATI nomor 18 yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Negara Koprasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 05 / BH / X.7 / III / 2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koprasi
- 1 (Satu) buah buku rekening Bank Lampung dengan nomor rekening 4130309000881
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
ARDHIE PRAYOGA, ST
357 — 114
Melepas Terdakwa dari tuntutan hukum dan membebankan biayaperkara pada negara;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUHalaman 4 dari 70 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN SdaBahwa Terdakwa ARDHIE PRAYOGA, S.T bersamasama dengan ALPISAMON MARBUN, S.H (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2017sampai dengan
Idil, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ika Fatmawati Sukardi
64 — 0
1.DANIEL OKTAVIANUS SINAGA, S.H., M.H.
2.Nelson Viktor, SH
Terdakwa:
AHIRUDDIN
80 — 0