NAMA SKPD PANJAR KAS DIPERTANGGUN DIPERTANGGUNGJAWPER SKPD (RP) GJAWABKANIDIS ABKANELESAIKAN (RP) (RP)1 DINAS PEKERJAAN 10.832.107.360,00 8.185.901.600,00 2.646.205.760,00UMUM (untuk pihakketiga yg melaksnakanpekerjaan di dinas PU)2 DINAS PPKAD, untuk: 5.755.896.500,00 2.242.537.200,00 3.513.359.300,00 Hal. 5 dari 49 hal.

Pengembalian Panjar Dinas PPKAD Tahun 2009 sebesarRp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2010;11. Panjar 2010 Partai Hanura sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah);12. Diterima oleh Jamaluddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah);13. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 6 Oktober 2010;14.

NAMA SKPD PANJAR KAS DIPERTANGGUNGJ DIPERTANGGUNGJAPER SKPD (RP) AWABKAN/DISELE WABKANSAIKAN (RP) (RP)1 DINAS PEKERJAAN 10.832.107.360,00 8.185.901.600,00 2.646.205.760,00UMUM (untuk pihakketiga ygmelaksnakanpekerjaan di dinasPU)2 DINAS PPKAD, untuk: 5.755.896.500,00 2.242.537.200,00 3.513.359.300,00 Hal. 14 dari 49 hal.

Masalan Kewenangan:Bila mencermati pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Bupati selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan kewenangan tersebutdilimpahkan kepada Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD, Bupati adalahdalam tataran kebijakan dan Dinas PPKAD dan Kepala SKPD dalam tataranteknis pelaksanaan, hal tersebut benar apabila yang dimaksud adalah matakegiatan dan mata anggaran yang memang sebelumnya telah ditetapkan dalamAPBD Kabupaten Buol tahun 2010 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Buolselanjutnya

Penggugat:
ILHAM YAHYU, SP.d, S.H
Tergugat:
1.KEPALA DINAS KESEHATAN DOMPU
2.KEPALA DINAS PPKAD DOMPU
3.DIREKTUR BLUD RSUD DOMPU
Turut Tergugat:
3.BUPATI DOMPU
4.KETUA DPRD DOMPU

UNTAD UntukBiaya Biaya Operasional Kampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali diBungku Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II UniversitasTadulako (UNTAD) di Morowali telah mendapatkan dana hibah dariPemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012 yang melekat dalam DaftarPerincian Anggaran (DPA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD

merupakan StafAdministrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD diMorowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasTadulako (UNTAD) Nomor: 1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012tentang Pengangkatan PengelolaAdministrasi Keuangan Kampus II UNTADdi Morowali, telah melakukan pengajuan berkas permohonan pencairan danahibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesar Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD

) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan danahibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012,kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebutdinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana

) KabupatenMorowali dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkaspermohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan denganAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahunanggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibahtersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat PerintahPencairan Dana

., M.Si ;Tempat lahir : Fakfak ;Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/ 15 Maret 1955 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Cristina Martha Tiahahu Rt. 08, KelurahanWagom, Kabupaten Fakfak ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) KabupatenFakfak) ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1 Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013;2 Pembantaran sejak tanggal 25 Mei 2013 ;3 Perpanjangan oleh

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (SatuanKerja Perangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor:1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaandan Aset Daerah (PPKAD) Kab.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab.

,selaku Bendahara Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010, saksiSUYONO, S.Sos., (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menyetorseluruh dana tersebut, ke rekening 119 Kampung di Kab.Fakfak dan99 RT yang ada di 4 Kelurahan Kabupaten Fakfak sebagaimanpenggunaan dana tersebut, namun oleh saksi SUYONO, S.Sos.,Hal. 23 dari 63 hal. Put.

Fakfak;1131 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Keputusan PengangkatanTerdakwa HAMID KUMAN, SE., sebagai Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak Tahun2010;114 Foto copy 3 (tiga) lembar cek pencairan pada tanggal 23 Desember 2010sebesar Rp. 4.388.284.550, (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapanHal. 37 dari 63 hal. Put.

Zainuddin Berahim, M.Kesmenandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban belanja,kwitansi pencairan dan menerbitkan SPM kemudian diserahkankepada Samsir Laiya, setelah diterima oleh Samsir Laiya membawadokumen pencairan ke Dinas PPKAD Kab.

Zainuddin Berahim, MkKesmenerbitkan dan menandatangani SPM berserta surat pernyataanbertanggungjawab belanja;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut,setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.

Rambing,dokumen pencairan kembali diajukan ke Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara untuk memperoleh SP2D, serta pada saatdi Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelahdilakukan verifikasi atas permohonan SP2D dari Dinas Kesehatan57Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ternyata lengkap danditerbitkan SP2D Nomor : 4151/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 22Desember 2010 (DAU) sebesar Rp. 177.750.000, dan SP2D Nomor4152/SP2D/ LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAU)sebesar Rp. 17.750.000,

Zainuddin Berahim, MKesmenerbitkan dan menandatangani SPM berserta surat pernyataanbertanggungjawab belanja;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut,setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.

Rambing,dokumen pencairan kembali diajukan ke Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara untuk memperoleh SP2D, serta pada saatdi Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelahdilakukan verifikasi atas permohonan SP2D dari Dinas Kesehatan106Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ternyata lengkap danditerbitkan SP2D Nomor : 4151/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 22Desember 2010 (DAU) sebesar Rp. 177.750.000, dan SP2D Nomor4152/SP2D/ LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAU)sebesar Rp. 17.750.000

Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBA BARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara

terdakwa Drs.Nobertus Dus selakuKuasa Pengguna Anggaran kemudian kelengkapan dokumen tersebutdibawa oleh Bendahara ke Dinas PPKAD untuk diproses SPP, setelahdiperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) Nomor: 02820/SP2D/1.20.03.02/2012, tanggal19 Desember 2012, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara keBank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya dana tersebut masukke rekening kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDAKabupaten Sumba

Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota;Drs. Dominggus Bulla, M. Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota;Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. (Kepala Dinas Pekrjaan Umum)selaku Anggota;Aloysius Ngongo Bulang, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota;Fransiskus M. Adilalo,S.Sos (Kepala Bagian Administrasi PemerintahanUmum) selaku Anggota;9. Drh. Ririmeha A. Praing, MP.

CYPRIANUS NONO (KepalaDinas PPKAD) selaku Anggota; Drs. DOMINGGUS BULLA, M. Si (KepalaBappeda) selaku Anggota; Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT.(Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota; ALOYSIUS NGONGOBULANG, SH. (Kepala Distamben) selaku Anggota; FRANSISKUS M.ADILALO, S.Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)selaku Anggota; Drh. RIRIMEHA A. PRAING, MP.

PPKAD untuk diproses SPP, setelahdiperiksa oleh PPKAD dan dinyatakan lengkap terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana), selanjutnya SP2D tersebut dibawa olehBendahara ke Bank NTT (Nusa Tenggara Timur) dan selanjutnya danatersebut masuk ke rekening kantor Bagian Administrasi PemerintahanUmum SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 820.000.000,dimana dari dana tersebut untuk pembayaran pengadaan tanahKepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar Rp.420.000.000, sedangkan di Desa

Kepala Dinas PPKAD sebagai Anggota;6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;Halaman 77 dari 107, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT KPG7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Anggota;9.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan KomputerMainframe/Server Dinas PPKAD Kab.

Minahasa Tenggarasenilai Rp.824.685.400, untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaanKomputer Mainframe/ Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Minahasa TenggaraNomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tanggal 9 Januari 2013.1 (satu) bundel fotokopi SK Kepala PPKAD Kab.

Citra Kawiwi;3. 1 (Satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 3938/SP2D/KBUD/2013 tanggal29 November 2013 senilai Ro 738.468.290, untuk keperluanpembayaran 100% pekerjaan pengadaan Komputer Mainframe/ Serverdi Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Minahasa TenggaraNomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/ Jasa Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tanggal 9 Januari2013;1 (satu) bundel fotokopi SK Kepala PPKAD Kab.

Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; --------------------------------------------------------------------------------------14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011; ------------------------------------------------------------------------------15.

Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD; ------------------------------------------------------24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011; -------------------------------25. Copy Register Kendali; -------------------------------------------------------------26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora; ------------------------------------------27.

., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara PembantuPengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buolberdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 900/1728a/DPPKAD tanggal 24Januari 2011, (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Jumattanggal 1 Juli 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun2011, atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol (PPKAD) atausetidaktidaknya pada

Perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol(PPKAD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.2/16.30BKD/2008 tanggal 11 Juli 2008 dan sebagai Pejabat Pengelola KeuangaanDaerah (PPKD) serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol

Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;17.Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011tentang PPKAD selaku BUD;18.Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap (Tenaga Adm) Triwulan Hl =tahun 2011;19. Copy Register Kendali;20.

Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;17.Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011tentang PPKAD selaku BUD;Halaman 35 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.18.Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap (Tenaga Administrasi) Triwulan Ill tahun 2011;19. Copy Register Kendali;20.

Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;23.Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/201 1tentang PPKAD selaku BUD;24.Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap (Tenaga Administrasi) Triwulan Ill tahun 2011;25. Copy Register Kendali;26.

Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKMTahun Anggaran 2009, dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Timor TengahSelatan Nomor : PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 TentangKeputusan Kepala Dinas PPKAD Kab.

untuk melakukan verifikasi danselanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

Modal UsahaKepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan NomorPPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Keputusan KepalaDinas PPKAD Kab.

/V.2009, tanggal 08 Mei 2009 dan Suratkeputusan Kepala Dinas PPKAD Nomor.

Anggaran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Kecamatan Saparua dari T.A 2011 sampai dengan T.A. 2014,pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2014 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah,Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Saparua, Bank Pembangunan DaerahMaluku Cabang Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor DinasPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD

:Hal 7 dari 484 hal Putusan No.01/PID.SUS/TPK/2015/PN.AmbBahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAPmemerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAYuntuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPDKecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakanmekanisme pengajuan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS,selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPD KecamatanSaparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaranpada Satker SIMDA pada Dinas PPKAD

Kabupaten MalukuTengah ;Bahwa ketika terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP tidakberada di Masohi untuk menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS, maka terdakwa FREDERIK SIAHAYA,S.Sos MAP memerintahkan secara lisan kepada BendaharaCHRISTINA LUHUKAY untuk menjiplak tanda tangan terdakwapada SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS selamadiperlukan oleh bendahara CHRISTINA LUHUKAY untukberproses melakukan pencairan di Dinas PPKAD KabupatenMaluku Tengah di Masohi ;Bahwa SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang dibuat

Bahwa setelah SP2Dditerbitkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengahselanjutnya Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAYmelakukan pencairan danadana rutin dari DPA SKPD KecamatanSaparua T.A. 2011, 2012 dan 2013 di PT Bank Maluku CabangSaparua dengan menggunakan rekening giro dengan nomorrekening 1201004211 dengan waktuwaktu sebagai berikut :Tahun 2011 :Januari, Pebruari dan Maret Pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.12.083.000, + Pencairan Tambahan Uang (TU) Rp. 15.000.000, =totalnya Rp. 27.083.000

Bupati TTS Nomor : PPKAD.13.3/17/2011 tanggal 5 Pebruari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. TTS Tahun Anggaran 2011 ; Barang bukti no. 19 s/d 21 dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. TTS sebagai arsip dokumen.22. 1 (satu) jepitan Foto copy yang dilegalisir SK. PNS An. Florensia J.J. Nay .23. 1 (satu) jepitan Foto copy SK.

M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepadaDinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, sehingga atas SPPGU dan SPPTU tersebut setelah dilakukan verifikasi, Dinas PPKAD menerbitkan SP2D Nomor: 2165/GU/TTS tgl 27 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 148.454.050,,SP2D Nomor 2332/TU/TTS tgl 07 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.18.135.000,, SP2D Nomor : 2393/GU/TTS tgl 10 Nopember 2011 dengan jumlahsebesar Rp. 43.543.200,, SP2D Nomor : 2803/GU/TTS tgl 12 Desember 2011dengan jumlah sebesar Rp. 54.487.250

TTS Tahun Anggaran2011, kemudian dilaporkan kepada Dinas PPKAD Kab. TTS dalam bentuk laporanfungsional dan laporan realisasi anggaran sedangkan bukti pertanggungjawaban(SPJ) dan kuitansi disimpan oleh terdakwa.

M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepadaDinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, sehingga atas SPPGU dan SPPTU tersebut setelah dilakukan verifikasi, Dinas PPKAD menerbitkanSP2D NomorHalaman 17 dari 75 Putusan Nomor : 45/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg. v: 2165/GU/TTS tgl 27 Oktober 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 148.454.050,,SP2D Nomor 2332/TU/TTS tgl 07 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp.18.135.000,, SP2D Nomor : 2393/GU/TTS tgl 10 Nopember 2011 dengan jumlahsebesar Rp. 43.543.200,, SP2D Nomor :

TTS.Bahwa mekanisme dan prosedur melakukan verifikasi terhadap laporan fungsionaladalah SKPD mengirimkan laporan fungsional kepada PPKAD yang telahditandatangani oleh Bendahara pengeluaran bersama Pengguna Anggaran disertaidengan BKU, kemudian staf teknis mengisi ke dalam format rekapan berdasarkanSP2D yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dalam UP, GU, TUakhirnya untuk mengetahui sisa anggaran di Kas Daerah maupun di bendaharapengeluaran SKPD;Bahwa Dinas PPKAD telah melakukan verifikasi

TTS Tahun 2011 kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten TTS untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Timor TengahSelatan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari rekening Kas UmumDaerah Nomor 240/UP/TTS tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. Rp. 366.689.600,kepada rekening Bendahara Pengeluaran BKPP Kab.

BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari2011.e 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaanatas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor900/367/PPKAD/XV2010 tanggal O5 November 2010 uraianpengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor :900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah langkah menghadapi AkhirTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.e 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari 2011s/d 09 Februari 2011, PT Bank

NTT Cabang Rote Ndao (014) UserCetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6 Penerimaan PAD(Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.e 1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab RoteNdao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth.Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.e 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTTCabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTTCRt//2011 tanggal 31Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan

kepada Yth.Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.e 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2010s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao (014)User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.0004421 PT.

BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari2011.1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja danPembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor: 900/367/PPKAD/XV/2010 tanggal 05 November 2010 uraianpengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor =:900/36/PPKAD/2010 perihal Langkahlangkah menghadapi AkhirTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank

NTT Cabang Rote Ndao(014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab RoteNdao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth.Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTTCabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTTCRt//2011 tanggal 31Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan

Modal UsahaKepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, dan Keputusan KepalaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11Pebruari 2010 Tentang Keputusan Kepala Dinas PPKAD Kab.

No. 2811 K/Pid.Sus/2015Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11Pebruari 2010 Tentang Keputusan Kepala Dinas PPKAD Kab.

No. 2811 K/Pid.Sus/2015Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 5/PPKAD/V/2009 tanggal08 Mei 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana BantuanSosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian PinjamanModal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, danberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Timor Tengah SelatanNomor : PPKAD.13.1/1/2010 tanggal

11 Pebruari 2010 Tentang KeputusanKepala Dinas PPKAD Kab.

/V.2009, tanggal 08 Mei 2009 dan Suratkeputusan Kepala Dinas PPKAD Nomor.

., selaku Pejabat PembuatKomitmen; Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 2879/SP2D/KBUD/2013 tanggal 30Agustus 2013 perihal Pembayaran 30% Pekerjaan Pengadaan KomputerMainframe/Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV. Citra Kawiwi, sesuai kontrakNomor 2/SP/PPK/PPKADMT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013DPPKADdiketahui bahwa CV.

Citra Kawiwi melalui rekening Bank Sulut CabangPembantu Ratahan Nomor 022.01.52.0000813 telah menerima pembayaranRp316.486.410,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluhenam ribu empat ratus sepuluh rupiah); Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 3938/SP2D/KBUD/2013 tanggal 29November 2013 perihal Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan KomputerMainframe/Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tanggal 09 Januari2013;1 (satu) bundel fotokopi SK Kepala PPKAD Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat PengadaanHal. 41 dari 66 hal.

Citra Kawiwi,sesuai kontrak Nomor 2/SP/PPK/PPKADMT/ VIII/2013 tanggal 12Agustus 2013DPPKAD jumlah yang dibayarkan Rp738.468.290,00 (tujuhratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu duaratus sembilan puluh rupiah);1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor 2879/SP2D/KBUD/2013 tanggal 30Agustus 2013 perihal pembayaran 30% pekerjaan Pengadaan KomputerMainframe/Server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.

Citra Kawiwi;1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor 3938/SP2D/KBUD/2013 tanggal29 November 2013 senilai Rop738.468.290,00 untuk keperluanpembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Komputer Mainframe/Server diDinas PPKAD Mitra oleh CV.

Zainuddin Berahim, M.Kes menandatangani surat pernyataanpertanggungjawaban belanja, kwitansi pencairan dan menerbitkan SPMkemudian diserahkan kepada Samsir Laiya, setelah diterima oleh SamsirLaiya membawa dokumen pencairan ke Dinas PPKAD Kab.

Zainuddin Berahim, M.Kesmengetahui kendaraan tersebut masih berada di Manado, namun dr.Zainuddin Berahim, M.Kes menerbitkan dan menandatangani SPM besertasurat pernyataan bertanggung jawab belanja;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut, setelahdilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.

;e Memberikan uang ke Pegawai PPKAD melalui Samsir Laiya sebesarRp.1.000.000, ;al. 32 dari 111 hal. Put.

Zainuddin Berahim, M.Kesmengetahui kendaraan tersebut masih berada di Manado, namun dr.Zainuddin Berahim, M.Kes menerbitkan dan menandatangani SPM besertasurat pernyataan bertanggungjawab belanja;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut, setelahdilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.

No. 1348 K/Pid.Sus/20121 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/3631/PPKAD/LSBG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010;1 (satu) lembar pengajuan naskah pengajuan penerbitan SPM dariBendahara Pengeluaran kepada Kadis Kesehatan Kab.

TPK/2020/PN MdnSurat Pengantar SPPLS Nomor : 1615 / SPP /LS / BP/ PPKAD /2016 tanggal 29 Desember 2016 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. SITIHAWANI, S.Sos;Ringkasan SPPLS Nomor : 1615 / SPP / LS / BP /PPKAD / 2016 tanggal 29 Desember 2016 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. SITIHAWANI, S.Sos;Rincian SPPLS Nomor : 1615 / SPP / LS / BP / PPKAD/ 2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatnganioleh Bendahara Pengeluaran An.

Surat Pengantar SPPLS Nomor : 822 / SPP / LS / BP /PPKAD / 2016 tanggal 18 November 2016 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. SITIHAWANI, S.Sos.2. Ringkasan SPPLS Nomor : 822 / SPP / LS /B P / PPKAD /2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran An. SITI HAWANI, S.Sos.3. Rincian SPPLS Nomor : 822/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 18 November 2016 yang ditandatngani olehBendahara Pengeluaran An. SITI HAWANI, S.Sos.4.

Surat Pengantar SPPLS Nomor : 815 / SPP / LS / BP /PPKAD / 2016 tanggal 18 November 2016 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. SITIHAWANI, S.Sos.b. Ringkasan SPPLS Nomor : 815/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran An. SIT HAWANI, S.Sos.c. Rincian SPPLS Nomor : 815/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 18 November 2016 yang ditandatngani olehBendahara Pengeluaran An. SIT HAWANI, S.Sos.d.

Surat Pengantar SPPLS Nomor : 1615/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran An. SITI HAWANI, S.Sos.Hal 89 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus. TPK/2020/PN MdnRingkasan SPPLS Nomor : 1615/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran An. SITI HAWANI, S.Sos.Rincian SPPLS Nomor : 1615/SPP/LS/BP/PPKAD/2016 tanggal29 Desember 2016 yang ditandatngani oleh BendaharaPengeluaran An.

/2016 tanggal 18November 2016.Copy Ringkasan SPPLS Nomor 8:15/SPP/LS/BP/PPKAD/2016tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran An.

tidak Honorer Sekretariat Daerahkhusus Honorer di lingkungan PPKAD Tanggung Jawab PPKAD,sedangkan Honorer Sekretariat Daerah Tanggung Jawab SekretariatDaerah ;Bahwa tanggung jawab absen Honorer di TK Pertiwi bukan tanggungjawab Saksi tapi tanggung jawab Sekretariat Daerah; Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Honorer di TK.

Pertiwi bukan PemkabBengkulu Selatan tapi gurugurunya banyak yang digaji ataudiperbantukan dari Pemkab Bengkulu Selatan ; Bahwa Saksi menyatakan subsidi untuk suatu kegiatan sekolahmerupakan bagian tugas PPKAD dan masuk tupoksi Saksi ; Halaman 49 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGBahwa Saksi menyatakan biaya operasional TK.

Pertiwi tidakseluruhnya dibiayai oleh Pemkab Bengkulu Selatan, namun biayatersebut ada usul dari Diknaspora ke Pemkab Bengkulu Selatan ; Bahwa Saksi menerangkan sebelum di PPKAD Pemkab BengkuluSelatan Saksi 1992 Saksi lulus PNS, keluar SK Tahun 2013 ditempatkandi Pemkab Bengkulu Selatan sebagai staf dan Tahun 2010 dimutasi keBagian Umum sebagai Kasub Rumah Tangga dan Perlengkapan, diakhir2010 dibagian sarana prasarana kemudian 2011 di PPKAD sebagaiKasubag Umum dan Kepegawaian ; Bahwa Saksi menyatakan

PenunjukanHonorer Penggugat tersebut Bupati langsung ; Bahwa pengajian Honorer Tahun 2005 sampai dengan 2010 tersebutdibayar Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan ; Bahwa Penggugat tidak lagi sebagai bawahan Saksi sejak Tahun 2011,karena Saksi pindah ke PPKAD ; Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi pindah ke PPKAD Tahun 2011Saksi tidak lagi memantau perkembangan Penggugat ; Bahwa Saksi pernah menanyakan ke BKD tentang perkembanganPenggugat karena kantor PPKAD berdekatan dengan Kantor BKD ; Bahwa

Penunjukannyatidak dari Bupati, Honorer di PPKAD SK.Penunjukannya dari KepalaDinas PPKAD, karena sekarang tidak boleh menerima honorer kecualikebijakan Kepala Dinas sendiri ; e Bahwa Saksi pernah mendengar BKN ke Pemkab Bengkulu Selatanterkait verifikasi berkas Honorer ; e Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke BKN khusus mengenaiako) 010 0 1016 aMenimbang bahwa selain alat bukti surat atau tulisan, Tergugat jugamengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (Satu) orang, yang telah memberikanketerangan

Selainpenyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memoada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD(Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius LeruTenga).

./2016/PN.KPG.Bahwa tanda terimatanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebutkemudian diselipbkan dengan tanda terimatanda terima yang rill kemudiandiserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun2010 untuk ditandatangani.

Keputusan Bupati adalah melaksanakan sebagiantugas dari pengguna anggaran dalam arti membantu prosespencairan dana SKPD PPKAD juga membantu proses pencairandana pos bantuan sosial, menandatangani kuitansi setelah uangtersebut diterima oleh pemohon dana dan setelah ditandatanganioleh bendahara dan si penerima dana bantuan sosial tersebut.Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende mengeloladana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebut adalahbendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe,

Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkandisposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisandari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) danKabid Anggaran (Yulius Leru Tenga).

terima fiktif yang telahditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terimatanda terimayang rill kKemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD KabupatenEnde tahun 2010 untuk ditandatangani.

RKA tersebut disampaikan oleh SKPDkepada Dinas PPKAD melalui sekretaris Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) / Kepala Bidang Anggaran, untuk dijadikan dasar ataubahan oleh Eksekutif / Tim Anggaran untuk penyusunan RAPBD.Rancangan APBD tersebut disusun oleh dinas PPKAD kemudian setelahPenyusunan RAPBD selesai, maka RAPBD tersebut disampaikan keDPRD kab. Jeneponto oleh Bupati untuk dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jeneponto tersebut selanjutnyaSKPD menyusun RKA berdasar atas plafon anggaran yang tertuangpada PPAS yang selanjutnya diserahkan kepada PPKAD.638. RKA setiap SKPD dikompilasi menjadi Rancangan APBD TA 2013melalui Dinas PPKAD dan setelah selesai kemudian dilaporkan kepadaBupati untuk ditindaklanjuti.9.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jeneponto tersebut selanjutnyaSKPD menyusun RKA berdasar atas plafon anggaran yang tertuangpada PPAS yang selanjutnya diserahkan kepada PPKAD.. RKA setiap SKPD dikompilasi menjadi Rancangan APBD TA 2013melalui Dinas PPKAD dan setelah selesai kemudian dilaporkankepada Bupati untuk ditindaklanjuti..

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RancanganPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dokumen ada di PPKAD, olehTAPD dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Daerah. Setelah disetujui olehBupati maka Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati diserahkan kepadaDPRD,dokumen ada di PPKAD.3. Selanjutnya dilakukan pembahasan Rancangan KUA TA.2013 dan PPAS.4.

RKA tersebut disampaikan oleh SKPDkepada Dinas PPKAD melalui sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD)/Kepala Bidang Anggaran, untuk dijadikan dasar atau bahan olehEksekutif/Tim Anggaran untuk penyusunan RAPBD. Rancangan APBD tersebutdisusun oleh dinas PPKAD, kemudian setelah Penyusunan RAPBD selesai, makaRAPBD tersebut disampaikan ke DPRD kab. Jeneponto oleh Bupati untuk dibahaslebih lanjut.

telahmelakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG,SE. diangkatsebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan SuratKeputusan Walikota Nomor : 800/724/V/WKThn 2010 tanggal 21 Mei 2010tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Sementara Kepala Dinas PPKAD

meminta agar VERY EVA SUSANTI SIREGARmencairkan seluruh anggaran dalam DIPA tahun 2010.Bahwa selanjutnya antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengantanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG,SE.secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yangbertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor :900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4,dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar cheque dariRekening Koran Giro Dinas PPKAD