Jumlah (a b) 381,288.00 413,927.00 381,288.009 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan netto (6 +67+8.c+9) 2,912,891.00 4,800,297.00 2,912,891.0011 Zakat 12 Kompensasi kerugian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 15 Penghasilan Kena Pajak (10 11 12 13) 2,912,891.00 4,800,297.00 2,912,891.0016 PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) 728,224.00 1,200,075.00 728,224.0017 Kredit Pajak 1,691,131.00 1,691,131.00 1,691,131.0018 Jumlah PPh yang

Uraian Pajak (dalam USD) 9 Penghasilan neto luar negeri 10 Jumlah penghasilan neto (5+67+8.c+9) 2.912.891,0011 Zakat 12 Kompensasi Kerugian 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 15 Penghasilan kena pajak (10111213) 2.912.891,0016 PPh Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) 728.224,0017 Kredit Pajak 1.691.131,00418 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak 962.907,00 terutang (1716) 5.

Bahwa dari kedua ketentuan tersebut dapat diketahui bahwapersyaratan obyektif yang harus dipenuhi oleh orang pribadi(debitur) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligusuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah terkaitadanya penghasilan yang diterima atau diperoleh orangpribadi (debitur) tersebut yang telah melebihi batasanPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);29.8.

Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan bahwa penghasilandebitur Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah melebihi batasan Penghasilan Tidak KenaPajak (PTKP), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) membandingkan besarnya nilai angsuranbulanan dari masingmasing debitur dengan PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) bulanan di masingmasing TahunPeminjaman;29.9.

Bahwa selanjutnya, apabila dikaitkan dengan besarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak dari masingmasing debitur,terbukti bahwa nilai angsuran bulanan dari debitur RubenTobing, Ismail Daud, Ida Andriani, Edy Casmedy, HeruHarijanto, dan Samson lebih besar dari Penghasilan TidakKena Pajak (PTKP) bulanan di masingmasing TahunPeminjaman. Artinya debiturdebitur tersebut nyatanyatamempunyai penghasilan di atas batasan Penghasilan TidakKena Pajak (PTKP);Halaman 41 dari 46 halaman.

Artinya dengan mempertimbangkan besarnyanilai angsuran dan biaya hidup yang harus ditanggung, makadapat disimpulkan bahwa debiturdebitur tersebut padadasarnya juga mempunyai penghasilan di atas batasanPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);29.11.

Bahwa untuk debitur Yani, Yoyo, Ngadimin, dan Suroso;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakdapat membuat perbandingan antara besarnya nilai angsurandengan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak mendapatkan dokumen Surat Perjanjian Pinjamanataupun Lampiran dari Surat Perjanjian tersebut;29.12.

Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2014"Bahwa berdasar bukti pendukung yang diserahkan olehPemohon banding pada saat uji bukti tidak terdapat adanya daftarjumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muatbarang dan berapa jum/ah pembayaran yang diterima olehmasingmasing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahuiapakah jumlah yang diterima oleh masingmasing buruh harianlepas tersebut berada di atas PTKP atau tidak sehinggatidak dapat ditentukan apakah atas pembayaran tersebut terutangPPh Pasal 21

atasmerupakan biaya buruh Rp2.000.000,00 dan pengurusandokumen eks cargo sebesar Rp1.000.000,00;3) Bahwa oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan:"Bahwa atas biaya buruh sebesar Rp2.000.000,00 tidak adabukti pendukung berupa daftar jumlah buruh yang menerimapembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlahpembayaran yang diterima oleh masingmasing buruhtersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yangditerima oleh masingmasing buruh harian lepas tersebutberada di atas PTKP

materi sengketakoreksi objek PPh Pasal 21 yang diakui sendiri oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat ujibukti materi di persidangan bahwa pengeluaran sejumlahRp2.000.000,00 merupakan biaya upah buruh, sehinggasepatutnyalah Majelis Hakim dengan kuasa Pasal 76 danPasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak melakukan uji bukti materi untuk mencarikebenaran material apakah jumlah yang diterima oleh masingmasing buruh harian lepas tersebut berada di atas PTKP

atas Warehouse& Freight Exp sebesar Rp274.620.678,00 tidak dapatdipertahankan;oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim yang"Bawah berdasar bukti pendukung yang diserahkan olehPemohon banding pada saat uji bukti tidak terdapat adanya daftarjumlah buruh yang menerima pembayaran upah bongkar muatbarang dan berapa jumlah pembayaran yang diterima olehmasingmasing buruh tersebut, sehingga tidak dapat diketahuiapakah jumlah yang diterima oleh masingmasing buruh harianlepas tersebut berada di atas PTKP

pengeluaran sejumlahRp274.620.678,00 tersebut sudah diakui oleh Majelis Hakimmerupakan upah bongkar muat barang namun TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmenunjukkan bukti daftar jumlah buruh yang menerimapembayaran upah bongkar muat barang dan berapa jumlahpembayaran yang diterima oleh masingmasing buruh, dengandemikian Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan biaya upah bongkar muatbarang sebesar Rp274.620.678,00 tersebut di atas PTKP

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Teguran No.05 / PTKP / X / 2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar No. 417 /Pid.B / 2009 / PNPms tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1.

terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMERUSAK KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGANJALAN MENUDUH DIA MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN DENGANMAKSUD YANG NYATA AKAN TERSIARNYA TUDUHAN ITU SUPAYADIKETAHUI UMUM, DILAKUKAN DENGAN TULISAN ATAU GAMBAR,DIPERTUNJUKAN ATAU DITEMPELKAN, sebagaimana dakwaanKedua ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Teguran No. 05 /PTKP

Cabang KendariBahwa sampai dengan selesainya proses Keberatan, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandokumen dan bukti pendukung lainnya terutama data cabangcabang yang dapat menunjukkan/memisahkan penghasilankaryawan yang di atas maupun dibawah PTKP sehinggaberdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding selamaproses keberatan tidak dapat menunjukkan perincian perhitunganPPh Pasal 21 untuk masingmasing karyawan yang tidakseharusnya terutang PPh Pasal 21 (penghasilan

di bawah PTKP)dan kaitannya dengan pembebanan biaya tersebut dalam SPTTahunan PPh Badan 2007;Bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan ke sebelascabang yang telah melakukan kewajiban pemotongan danpelaporan PPh Pasal 21 tersebut di atas;Bahwa dapat disimpulkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menyampaikan dokumenpendukung yang dapat membuktikan sanggahannya, sehinggaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding

PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam melakukan pemeriksaan hanyaberdasarkan perhitungan equalisasi untuk menentukan objekpenghasilan kena pajak dan dihitung secara keseluruhan dari jumlahhasil equalisasi untuk menghitung pajak penghasilan 21 yang terutangdengan tarif terendah sebesar 5% tanpa melakukan perhitungan satupersatu dari penghasilan karyawan baik yang berada di Kantor Pusatmaupun dari Kantor Cabang (UPT), sehingga dengan sistemperhitungan tersebut karyawan yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP

TahunPajak 2007 sebesar Rp77.058.273.811,00, tidak dapat dibenarkan, karenadalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding diperoleh dari rekonsiliasidengan pembebanan pada SPT Tahunan Badan Tahun 2007, sedang datadan bukti pendukung pada kantor cabangcabang (UPT) telah memisahkanpenghasilan karyawan di atas PTKP

PKB Pasal 67Pekerja (PTKP) aturanBank BNI46 UPMK (Bank Sesuai~ Syariah Mandiri) aturanBantuan Rekreasi20. PKB Pasal 73Tahun 2014 4.000.000,00Penghargaan21.

Pasal , 447.668, Rps/d 1 Juli 49 00 447.668.002014)Premi PKB Pasal Rp12 12 448.800,00Pengobatan 51 5.385.600,00Medical chekPKB Pasal 2,000,000, Rp13 up tahun 155 00 2.000.000,002014PKB Pasal 200.000, Rp14 Insentif 2014 152 00 200.000,00PKB Pasal Saldo per15 Jamsostek 1 Rp53 April 2015ProgramPensiunPKB Pasal Saldo per16 Pekerja 1 Rp62 April 2015(DanaPensiun)UangPKB Pasal 500.000, Rp17 Seragam & 166 00 500.000,00Sepatu KerjaProg.TabunganKesejahtera PKB Pasal Saldo per18 1 Rpan Pekerja 67 April 2015(PTKP

Tabungan KesejahteraanPekerja (PTKP) Bank BNI46 + Prog. Tabungan KesejahteraanPekerja (PTKP) Bank BNI'46 + UPMK (Bank Syariah Mandiri);3.

TabunganKesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + Prog. TabunganKesejahteraan Pekerja (PTKP) Bank BNI'46 + UPMK (Bank SyariahMandiri) terhitung mulai Juni 2014 sampai dengan putusanberkekuatan hukum tetap;5.

PKB Pasal SesuaiTabungan 67 aturanKesejahteraanPekerja(PTKP) BankBNI4619 UPMK (Bank SesuaiSyariah aturanMandiri)20 Bantuan PKB Pasal 4.000.000,00Rekreasi 73Tahun 201421 Penghargaan PKB PasalKesetiaan 78 5.000.000,00 Bahwa uang transport dan hakhak yang lain yang biasa diterimaPemohon Kasasi/Penggugat yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Penggugat didasari atas ketentuan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155:e ayat (2) yaitu selama putusan lembaga penyelesaian hubunganindustrial

22/Padt.P/2015/PN Gst tentang Penetapan Hari Sidang :Setelah membaca surat Permohonan 11 Mei 2015 dan suratsurat bukti yangdiajukan dalam perkara Permohonan ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukankepersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei2015, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa DALIHUKU DUHA dan SABARITA WAU adalah suami istrisesuai dengan akta perkawinan Nomor : 51/CSGID/PTKP

DUHANo. 1278km290820140002 tanggal 29 Agustus 2014 telah diberi Materaisecukupnya dan bunyinya seperti yang terdapat pada bunyi aslinya, kemudiandiberi tanda P.1. ;2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama SABARITA WAUNomor 1278.AK.2010.000046 tanggal 03 September 2010 telah diberi Materaisecukupnya dan bunyinya seperti yang terdapat pada bunyi aslinya diberi ditandaP.2. ;3. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Perkawinan atas nama DALIHUKU DUHA denganSABARITA WAU Nomor : 51/CSGID/PTKP

HEMA DUHA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidanganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan berhubungan dekatdengan Pemohon adalah abang kandung Pemohon ;Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari almarhum DALIHUKUDUHA ;Bahwa benar (alm) DALIHUKU DUHA dan (almh) SABARITAWAU adalah suami istri sesuai dengan kutipan akta perkawinanNomor :51/CSGID/PTKP/1997 tertanggal 25 Agustus 1997 ;Bahwa benar (alm) DALIHUKU DUHA dan (almh) SABARITAWAU semasa

MARISANULO DUHA, yang memberikan keterangan dibawah sumpahdipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan berhubungan dekatdengan Pemohon adalah abang kandung Pemohon ;Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari almarhum DALIHUKUDUHA ;Bahwa benar (alm) DALIHUKU DUHA dan (almh) SABARITAWAU adalah suami istri sesuai dengan kutipan akta perkawinanNomor : 51/CSGID/PTKP/1997 tertanggal 25 Agustus 1997 ;Bahwa benar (alm) DALIHUKU DUHA dan (almh) SABARITAWAU

Talagasari Nomor 99 RT006 RW 003, Tangerang Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, danalamat korespondensi di Jalan Raya Pejuangan Nomor 88 PerkantoranGraha Kencana Blok DE, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut : Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Netto 4.180.215.800,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 15.840.000,00Penghasilan Kena Pajak 4.164.375.800,00PPh Terutang 1.194.312.740,00Kredit Pajak 0PPh Kurang (Lebih) Bayar 1.194.312.740,00Sanksi Administrasi

Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.767.582.855,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 4.180.215.800,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Administrasi Rp 315.360,00Total PPh 21 yang masih harus dibayar Rp 972.360,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan PPh Pasal 21yang masih harus dibayar sebesar Rp 972.360,00 karena gaji karyawansebesar Rp 28.200.000,00 bukanlah gaji karyawan milik 1 (satu) orang sajamelainkan gaji yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang karyawan dan gajiyang Pemohon Banding berikan tersebut masih di bawah PTKP sehinggamenurut Pemohon Banding tidak terutang PPh Pasal 21;Bahwa berdasarkan uraian dari datadata

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yangdidukung dengan Laporan Keuangan dilampirkan dalam SPT TahunanPPh Tahun 2010 yang ternyata terdapat biaya gaji sebesarRp28.200.000,00; namun setelah dihitung kembali atas gaji 2 (dua)orang terbukti dibawah PTKP

Bahwa IDIAL HARITA (Alm) dengan NURLIM NEKHE (Alm) adalahSuami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9September 2015 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 331/KepnakertransTD/ PTKP/2003 dan mereka telah mempunyai 2 (dua)orang anak yang bernama 1. Pacean Harita Jenis Kelamin Lakilaki,tempat lahir Hilisataro tanggal 08 Juli 1981. 2. Proklamawan HaritaJenis Kelamin Lakilaki, tempat lahir Hilisataro tanggal 17 Agustus1984.2.

Fotocopy Akta Perkawinan No. 331/KepnakertransTD/PTKP/2003 An. ldialHarita dan Nurlim Nekhe telah diberi materai secukupnya, diberi tanda buktiP10;Surat bukti P2 sampai dengan P10 telah dibubuhi materai secukupnya,dinagezelen, dilegalisir dan telah diteliti ternyata selurunnya sesuai denganaslinya, sehingga bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti ;Menimbang bahwa, selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohon jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna untuk mendukung

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43535/PP/M.XII/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisMenimbangMenimbangMenimbang: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksitarif pajak atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sebesar 5%menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak2005 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);: bahwa Terbanding melakukan

Putusan Nomor 2822/B/PK/Pjk/2018 PTKP 0Penghasilan Kena Pajak 302.589.457PPh Terutang 37.823.682Kredit Pajak 4.354.798PPh Kurang (Lebih) Bayar 33.468.884Sanksi Administrasi 0Jumlah pajak yang masih 33.468.884 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88733/PP/MXIIIA/15/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan

Jumlah (ab) 772.858,49 772.858,49 772.858,499 Penghasilan neto luar negeriF Jumlah penghasilan neto (5+6.e7+8.c+9) 3.484.412,24 3.484.412,24 3.484.415,2411 Zakat; Kompensasi kerugian; Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 338/B/PK/Pjk/2018 1 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau4 NIHIL) 3.484.412,24 3.484.412,24 3.484.412,24; PPh terutang (tarif x 14) 1.043.742,70 1.043.742,70 1.043.742,70 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb.

Jumlah (ab) 772.858,499 Penghasilan neto luar negeri: Jumlah penghasilan neto (5+6.e7+8.c+9) 3.484.412,2415 Zakat14 Kompensasi kerugian13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NIHIL) 3.484.412,2415 PPh terutang (tarif x 14) 1.043.742,7016 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/diungut oleh pihak lain:b. 1. PPh Pasal 21 0,00b. 2. PPh Pasal 22 150.191,63b. 3. PPh Pasal 23 126.651,76b. 4. PPh Pasal 24 0,00 Halaman 8 dari 12 halaman.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat10350, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang/(lebih) dibayarsebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Jumlah penghasilan neto (37.420.988.026)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0Penghasilan Kena Pajak 0Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 0Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 528.034.982PPh yang tidak/kurang dibayar (528.034.982)Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 0Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar (528.034.982

bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih bayar sebesar Rp528.034.982,00; dengan perinciansebagai berikut: Uraian (Rp)Jumlah penghasilan neto (37.420.988.026)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Penjualan tiaiaiaaiienianila3 Laba Bruto 2.300.646.857.059,004 Biaya Usaha 1.426.144.413.587,005 Penghasilan neto dalam negeri 874.502.443.472,006 Penghasilan neto dalam negeri lainnya: 390.903.489.076,007 Fasilitas penanaman modal 0,008 Penyesuaian Fiskal: Penyesuaian Fiskal Positif 4.711.043.166,00 Penyesuaian Fiskal Negatif 608.512.295.895,009 Penghasilan neto luar negeri 0,0010 Jumlah penghasilan neto 661.604.679.819,0011 Zakat 0,0012 Kompensasi Kerugian 0,0013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

Penjualan 12.795.613.361.036,003 Laba Bruto 2.301 .387.842.468,004 Biaya Usaha 1.407.961.668.942,005 Penghasilan neto dalam negeri 893.426.173.526,006 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 400.437.582.550,007 Fasilitas penanaman modal 0,008 Penyesuaian Fiskal : Penyesuaian Fiskal Positif 4.711.043.166,00 Penyesuaian 608.512.295.895,00FiskalNegatif9 Penghasilan neto luar negeri 0,0010 Jumlah penghasilan neto 690.062.503.347,0011 Zakat 0,0012 Kompensasi kerugian 0,0013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP

karena istri sudah ber NPWPsendiri dan sudah lapor SPT;Sahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikandokumen pendukung berupa SPT Tahunan Tahun Pajak 2007atas nama Lusia Tanwey (istri Termohon Peninjauan Kembali)NPWP 06.980.435.9711.00 dengan bukti tanda PenerimaanSurat Nomor S001663/WPJ.29/KP.0303/2009 tanggal 02Maret 2009;Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembalimenyatakan atas Penghasilan Istri sebesar Rp69.880.000 00setuju untuk tidak digabungkan dengan Penghasilan Suami,namun tambahan PTKP

untuk istri harus dihilangkan/dikurangkan, yaitu sesuai SKPKB sebesar Rp31.200.000,00menjadi sesuai SPT yaitu sebesar Rp18.000.000,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali setuju bahwa PTKPmenurut SKPKB~ sebesar Rp31.200.000,00 dikurangitambahan PTKP istri, sehingga PTKP kembali menjadi sesuaiSPT yaitu sebesar Rp18.000.000,00;Bahwa terhadap Penghasilan Suami menurut PemohonPeninjauan Kembali sebesar Rp.3.773.261.250,00, TermohonPeninjauan Kembali dalam persidangan menyatakan setujubahwa Peredaran Usaha

Pemeriksaberpendapat bahwa pemotongan PPhPasal 21 dilakukan pada saat terutangpenghasilan yaitu. pada saat telahdibebankan biaya tersebut dalampembukuan; Koreksi Kontes Keagenan359.026.228)Koreksi menurut Pemeriksa denganalasan berupa tunjangan, remunerasi,uang transport; Koreksi Beban Umum danRetribusi dan Keamanan31.622.500Biaya di bawah PTKP tetapi tetapdikoreksi Pemeriksa karena tetap harus diperhitungkan dalam menentukanbesarnya Objek PPh 21;Koreksi Negatif Gaji/ (176.000.000)Sesuai dengan opprinsip

Koreksi Beban Umum Retribusi dan Keamanan Rp31.622.500,00;Dasar koreksi Pemeriksa:Bahwa Pemeriksa setuju bahwa penghasilan yang diterimakaryawan di bawah PTKP, tetapi tetap dilakukan koreksi dalammenentukan kebenaran pelaporan besarnya objek PPh Pasal 21yang dilaporkan Pemohon Banding;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksakarena penghasilan yang diterima karyawan di bawah PTKP;Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 923/B/PK/PJK/20174.

Bahwa selisih koreksi sebesar Rp 9.574.238.147, menurut kami telahdilaporkan Tahun 2010 sebesar Rp 3.797.980.168,, dilaporkan TahunHalaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 923/B/PK/PJK/2017 2011 sebesar Rp 83.901.830, dan Biaya Komisi yang dibayarkandibawah PTKP sebesar Rp 5.692.356.152,;.

PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding berharap Majelis Hakimdapat menerima banding Pemohon Banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016sehingga perhitungan besarnya PPh OP Tahun Pajak 2010 seharusnyaadalah sebagai berikut: Menurut PemohonNo PenjelasanBanding (Rp)1 Penghasilan neto dalam negeri 3.955.200.0952 Penghasilan neto luar negeri 42.314.8773 Jumlah penghasilan neto 3.997.514.9724 PTKP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp36.915.492,00; dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp. 3.997.514.972,00)PTKP

di dapatkan pada keadaanpatahtulang dasar tengkorak ;e Luka lecet di tangan kanan dan kiri ;3 Kelainan pada poin 2b, 2c, 2d, 2e akibat persentuan dengan benda tumpul ;Sebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namuncedera pada kepala dapat menyebabkan kematian ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan dan dibacakan kepada Terdakwadan Saksi, Gambar Sket Nomor : LP.15.01/769/2012/LL tanggal 28 Agustus 2012, hasilPemeriksaan Tempat Kejadian Perkara ( PTKP

) dan dibenarkan oleh saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, terurai diatasdihubungkan dengan barang bukti, Visum Et Repertum serta Berita Acara Pemeriksaan TempatKejadian Perkara ( PTKP ) disimpulkan faktafakta hukum sebagai berikut :e bahwa kejadian perkara kecelakaan Lalu Lintas aqua pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus2012, kirakira jam 07.00 wib pagi, bertempat di simpang tiga Jalan Greges Jalan.Margomulyo, Surabaya ;e bahwa saat kejadian

;Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan dandicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Niastertanggal 14 Agustus 2006.

Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama KristenProtestan pada tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor : 948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006Putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya. ;. Menyatakan sebagai hukum anakanak Penggugat dan Tergugatmasingmasing bernama :1.

Bahwa Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah didaftarkan dandicatat pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006 sebagaimana dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor:948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 tanggal 14 Agustus 2006;5.

Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Kristen Protestanpada tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 14 Agustus 2006.;3.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan menurut adat dan agama Kristen Protestan pada tanggal 23Juni 2006 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :948/KEPNAKERTRANSGST/PTKP/2006 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Niastertanggal 14 Agustus 2006 Putus karena perceraian berikut segala akibathukumnya. ;4. Menyatakan sebagai hukum anakanak Penggugat dan Tergugat masingmasing bernama :1.