Denganpengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang dipandang cakap dan mampupada jabatan aquo, maka tujuanpenetapan Keputusan aquo akanterwujud j2 2022202 22Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka68Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;e Dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa KeputusanTergugat aquo saling

adalah tidakbenar oleh karena Lampiran KeputusanBKN No. 13 Tahun 2002 tersebut sudahtidak sesuai lagi dengan prinsip pembinaanAparatur Sipil Negara menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yang lebihmenekankan antara lain; kKompetensi yangdiperlukan sesuai bidang tugas, sehinggamemberi pemahaman bahwa yang patutdan layak menduduki jabatan strukturaladalah yang memiliki kKompetensi yangsesuai dengan kebutuhan organisasiPemerintah Kota Makassar untukmewujudkan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

) KotaMakassar = Tahun 20142019 ~ sesuaiPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 ;Hasil Penilaian Panitia Seleksi Pengangkatan danPengisian Jabatan Struktural Eselon Ill.b dan Eselon V.aSecara Terobuka di Lingkungan Pemerintah KotaMakassar memandang bahwa Para Penggugat tidaklebih tepat dan tidak lebih kompeten mendudukijabatan aguo dari peserta seleksi lainnya, untukmewujudkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 20142019 sesuaiPeraturan Daerah Kota Makassar

Bukti T 1 Foto copy sesual asliPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun2014 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 ;. Bukti T 2 Foto copy sesuai asli SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor821.23.1622015 tanggal 26 Maret 2015 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIIDalam Lingkup Pemerintah KotaMakasSSafl;.

DinasPertamanan dan Kebersihan Kota Makassar danpengangkatan lorang lain pada jabatan aguo adalah karenaberdasarkan hasil seleksi terobuka/kompetitif yangmengedepankan sistem merik sesuai substansi/maknaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (ASN), dipertimbangkan juga syarat lain yaknikemampuan menunjang pencapaian Visi dan Misi PemerintahKota Makassar sebagaimana termuat dalam PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain : Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segeramenyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan;Pada tanggal 30

Safii, Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian & Aplikasi RPJMD di Kabupaten Hulu SungaiSelatan, (Averoes Press. Cet. 1 November 2009) hal.2324.) Setiap pembahasan RAPBD tentu tidak lepas dari RKPD yang mengacu dari RPJMD (adanyavisi misi dari kepala daerah terpilih) yang kesemuanya itu harus melalui pembahasan bersamaDPRD untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Hal. 43 dari 155 hal.

tersebut;Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut,Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukanRAPBDP2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahuludimanasaksitidak + #=menyetujuinya.

Buku RPJMD Riau 20142019f. buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov Riau Tahun 2014. NotaKeuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Prov. Riau TA 2014.g. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi RiauTahun Anggaran 2015. ada tulisan tangan Supriati 80127561250 (Syahrum) Kabid.

;e Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut,Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukanRAPBDP2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahuludimana saksi tidak menyetujuinya. Ideal mekanisme penganggaranPemprov.

;Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 2004 2009 dan RPJMD Prov. DKI Jakarta tahun 2007 2001PT. Sascon nilai kontrak sebesar Rp. 721.275.200. ;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram Kegiatan dan Anggaran setiap SKPD Prov. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesar Rp.472.725.000. ;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis StandarBelanja pada APBD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT.

Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesar Rp.191.235.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Dialog Interaktif Fasilitas Aspirasi MasyarakatDalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 192.830.000. ;Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/201023.24.25.26.2/7.28.oo30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Pelaksanaan Pekerjaan Analisisa Strategi Intensifikasi dan EksentensiDaerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT.

Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan FormulasiRPJMD 2004 2009 dan RPJMD Prov. DKI Jakarta tahun 2007 2001PT. Sascon nilai kontrak sebesar Rp. 721.275.200, ;Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator KinerjaProgram Kegiatan dan Anggaran setiap SKPD Prov. DKI Jakartapelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesar Rp.472.725.000. ;. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis Standar Belanjapada APBD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT.

Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesar Rp.191.235.000. ;22.Pelaksanaan Pekerjaan Dialog Interaktif Fasilitas Aspirasi MasyarakatDalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 192.830.000, ;Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/201023.Pelaksanaan Pekerjaan Analisisa Strategi Intensifikasi dan EksentensiDaerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT.

Peternakan, dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target Capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 ; 102,47 104sapl ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

indikator kinerja:Program: Peningkatan Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapl ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Foto copy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Peraturan Daerah Kota BalikpapanNomor 08 Tahun 2001 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 20112016tanggal 13 Desember 2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai denganaslinya Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran2015 tanggal Juni 2014;e.

Masyarakatbelum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasihasil dari perencanaan yang sudah terbentuk.Dari uraian diatas, saat dilaksanakan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)aroma egosentris sangat kental, disinilah adanya celah untuk memasukkan keinginanmelalui negosiasi, baik programnya sesuai dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) atau tidak.

Sama halnya ketika proses penyusunanKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, sebagaipedoman penyusunan APBD.Seringnya disusupi programprogram "siluman" atau dikenal dengan istilah keuangantidak selaras dengan RPJMD dan RENSTRA, selain itu usulan dari bawah (bottom i/#)melalui mekanisme Musrenbang selalu hanya menjadi formalitas saja.

Adanya partisipasidan aspirasi seluruh pemangku kepentingan akan mewujudkan rasa memilikidan tanggung jawab untuk bersamasama mewujudkan kesejahteraanmasyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, aspek pengelolaan,pemanfaatan, dan pengawasan, menjadi tanggungjawab bersama darisemua komponen masyarakat. Pengelolaan dan pemanfatan APBD harusmemperhatikan juga aspek akuntabilitas dan transparansi dalampelaksanaannya.

tahun 2018 dan Perbup 61 Tahun 2017tentang Penjabaran APBD tahun 2018 jelas bertentangan dengan:1) Pasal 315 ayat 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: Dalam halgubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasilevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBDdan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaranAPBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD

mulaimelakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudiandilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara BanggarDPRD dengan KomisiKomisi DPRD dalam rangka penyampaian hasilpembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulaimelakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudiandilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara BanggarDPRD dengan KomisiKomisi DPRD dalam rangka penyampaian hasilpembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

mulaimelakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudiandilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara BanggarDPRD dengan KomisiKomisi DPRD dalam rangka penyampaian hasilpembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR(RPJMD

Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulaimelakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudiandilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara BanggarDPRD dengan KomisiKomisi DPRD dalam rangka penyampaian hasilpembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

Pemberhentian Penggugat sebagaiKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, sebagaimanaterurai pada ketentuan hukum diatas, tetapi sematamata PemberhentianPenggugat karena alasan Politis yang mengatasnamakan kepentingan PDIPerjuangan ; 10) Bahwa sepatutnya Tergugat selaku Bupati yang baru 3 (tiga) minggudilantik, memahami secara tepat tentang adanya kondisi mendesak yangimperatif harus dilaksanakan yakni : 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2009, yang akandilaksanakan Juni 2009 ; 11) Bahwa dengan melihat pada adanya kondisi mendesak yang berhubungandengan Pelayanan Publik/Masyarakat yang harus dilaksanakan olehPenggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang,sebagaimana terurai diatas maka jelas dan tegas terdapat alasanalasanyang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yakni1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Tidak ada harus selesai2010.adanya di RPJMD.; e Bahwa RPUJMD , adalah rencana 5 tahunan. ;e Bahwa Saksi pernah dipanggil Makdir Ismail, di Hotel Mangku Putra,ditanya apa saja yang disampaikan di penyidik KPK, akan digunakan sebagai analisa hukum.

Menyiapbkan RPJMD/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. ;c). Melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kota Cilegon.;d). Menyusun RKPD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah) hasil Musrenbang. ;e).

Srg.e Bahwa dalam rapat anggaran DID belum masuk kas daerah. ; e Bahwa kas daerah hanya satu, tidak ada Rekening khusus pendidikan,uang berbaur menjadi satu.; e Bahwa dalam PPAS/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, sudah ketahuanbahwa anggaran pendidikan sudah memenuhi syarat. ; e Bahwa RPJMD/Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, diaturdalam Perda. ; e Bahwa RPJMD diukur dari masa bhakti Kepala Daerah.

;e Bahwa percepatan karena dalam RPJMD Kubangsari nilai anggarannya terendah.

Srg.menerangkan berdasarkan Renstra tahun 2001 s.d 2005 yang kemudiandimasukkan didalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah) Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon melalui Terdakwa H.Tb AatSyafaat, S.Sos.

Penyelarasan Kegiatan APBD TA 2013 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun20082013 (Hubungan Antar Dokumen) Bagian Telematika Setda Kota Bekasi.Evaluasi Terhadap Hasil RENJA Bagian Telematika Setda Kota Bekasi.c. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Bagian Telematika Setda Kota BekasiTahun 2013.d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Perkiraan MajuTahun 2014.e. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013.f.

Penyelarasan Kegiatan APBD TA 2013 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun20082013 (Hubungan Antar Dokumen) Bagian Telematika Setda KotaBekasi.b. Evaluasi Terhadap Hasil RENJA Bagian Telematika Setda Kota Bekasi.c. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Bagian Telematika Setda KotaBekasi Tahun 2013.d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan PerkiraanMaju Tahun 2014.e. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013.f.

e Dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugatsemata dan Penggugat harus memahami bahwapenataan personil untuk mendukung pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun20142019 lebih mengedepankan penemuanpersonil YANG LEBIH TEPAT sesuai kebutuhanorganisasi sekarang ini untuk mewujudkanPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019, bukan karena persoalanpelanggaran disiplin ; e Dalil Penggugat bahwa

Denganpengangkatan pejabat yang lebih cakap danlebih mampu maka tujuan penetapan Keputusanaquo akanterwujud ;Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nornor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 e Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KeputusanTergugat Nomor : 821.23.1602015 tanggal 16Maret 2015 saling bertentangan

adalah tidakbenar oleh karena Lampiran Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002tersebut sudah tidak sesuai lagidengan prinsip pembinaan AparaturSipil Negara menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yanglebih menekankan~ antara lain;kompetensi yang diperlukan sesuaibidang tugas, sehingga memberipemahaman bahwa yang patut danlayak menduduki jabatan strukturaladalah yang memiliki kompetensiyang sesuai dengan kebutuhanorganisasi Pemerintah KotaMakassar untuk mewujudkanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD

) KotaMakassar Tahun 20142019 sesuaiPeraturan Daerah Kota MakassarNomor 5 TahunHasil Penilaian Panitia Seleksi Pengangkatan danPengisian Jabatan Struktural Eselon Ill.6 dan Eselon IV.aSecara Terbuka Dilingkungan Pemerintah Kota Makassarmemandang bahwa Penggugat tidak lebih tepat dantidak lebih kompeten menduduki jabatan Kepala BidangPajak Reklame dan Pajak lainnya pada DinasPendapatan Daerah Kota Makassar dari peserta seleksilainnya, untuk mewujudkan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Bukti T 1 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kota116Makassar, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaMakassar Tahun 20142019 ; . Bukti T 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor.996/800.05/Kep/II/2015, tanggal 18Februari 2015 Tentang Pembentukan Panitia SeleksiPenggantian dan Pengisian Jabatan Struktural EselonIll.bo dan EselonlV.a Secara Terbuka di LingkunganPemerintah Kota Makassar ; .

sangatdibutuhkan oleh Daerah dan/ataumasyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuaidengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Dari aspek substansi, Peraturan WalikotaMakassar Nomor 10 Tahun 2015 tentangPembentukan Komisi Pengendali dan PercepatanProgram Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisipembentukan lembaga Ad Hoc untuk menunjangpencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassarsebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

jabatansebelum menjadi anggota KP3S, serta paktaintegritas yang ditandatangani setelahpelantikan ;Adapun pelantikan sebagai anggota KP3Sbersamaan dilangsungkan dengan pejabat strukturaladalah langkah maju yang dilakukan oleh Tergugatuntuk memberikan penghormatan kepada ParaPenggugat yang diharapkan dapat mensinergikankinerja Para Penggugat, untuk kepentinganpembangunan Kota Makassar sebagaimana tertuangdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD

memilikilandasan yuridis sebagaimana terlihat dalamkonsideran mengingat ;Pertimbangan sosiologis Keputuan Tergugataquo yang terbahasakan bahwa, denganditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 10Tahun 2015 tentang Pembentukan KomisiPengendalian dan Percepatan Program Strategis(KP3S) Kota Makassar adalah aktualisasisosiologis dari keberadaan Program StrategisPemerintah Kota Makassar yang tertuang dalamPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD

Bukti T 1 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaMakassar tahun 20142019, tanggal 28 Nopember 2014;2. Bukti T2 : Foto copy sesuai dengan asli KeputusanWalikota Makassar Nomor: 800/05/1563/Kep/XII/2014,tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kepatutan dan112Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural Eselon Il.bdi Lingkungan Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 18Desember 2014; .

pengisian jabatan kerjasama dengan LANsecara tertulis dan LANdiberikan ketentuan sebagai Ketua seleksi, jadibentuknya ada di bukti T11 ;Bahwa isinya uji kKapatutan dan kelayakan semuadiserahkan ke LAN ; Bahwa penilaiannya adalah menurut penilaian pejabatPembina kepegawaian;Bahwa persepsi saksi adalah pembentikan KP3S adalahpercepatan pembangunan;Bahwa Pak Jamaing Kepala Lingkungan Hidup Daerahdan dia diundang dengan 3 undangan tidak adaundangan untuk seleksi KP3S ;Bahwa dasar pembentukan KP3S adalah RPJMD

PPT/2010;1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No.SK/02/PPI/II/2010;1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011;1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentinganumum tahun anggaran 2010;1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telanan staf);1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu sertacharger;1 (satu) copy RPJMD

No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :e Pasal 24 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibahsesuai NPHD berikut perubahannya".ayat (2) "Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan sebagian atauseluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun".e Pasal 25 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab secaraformal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yangditerimanya".Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD

Pemasyarakatan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologitepat guna (TTG)Bahwa benar, pada tahun 2013 BPMPD Provinsi JawaBarat pernah melaksanakan program merehab RumahTidak Layak Huni (RUTILAHU) se jawa barat yaitu 17kabupaten dan 8 kota.Bahwa benar, program pemerintah Provinsi Jawa Baratyang tertuang dalam RPJMD (Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah) 2013 sampai dengan 2018Bahwa benar, tujuan pelaksanaan program RUTILAHUmaksudnya untuk mengurangi angka rumah tidak layakhuni di jawa barat menjadi

No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai programyang tertuang dalam RPJMD

Bersumber DariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:e Pasal 24 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah wajib menggunakanHibah sesuai NPHD berikut perubahannya.ayat (2) "Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan sebagianatau seluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalihapapun".e Pasal 25 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah bertanggungjawabsecara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibahyang diterimanya".Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai programyang tertuang dalam RPJMD

Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang hal ini terkait pula dengan PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tertang Pembentukan KomisiPengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisipembentukan lembaga Ad Hoc untuk menunjang pencapaian Visi dan MisiPemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD

MITRA IDEALCONLTANT,1 (Satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singing!

TahunAnggaran 2015;51) 1 (Satu) rangkap Foto Copy Ringkasan Perubahan RPJMD KuantanSingingi Tahun 20112016;52) 1 (Satu) rangkap Foto Copy Surat Dinas Cipta Karya dan Tata RuangKepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 600/CKTRSEKR/2016/23..33 tanggal 27 Desember 2016 perihal Tindak LanjutPelaksanaan Pengelola Hotel Kuantan Singingi, Pasar TradisionalBerbasis Modern dan Universitas Kuantan Singing!

MITRA IDEAL CONLTANT;1 (Satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 20112016;1 (Satu) Rangkap Asli RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;1 (satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Pengawasan PembangunanRuang Pertemuan Hotel Kuantan Singing;1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Audit Teknis

Singingi Tahun Anggaran 2015;1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang Kabuapaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.600/KPTS/CKTRSekr/2015/07.14 tentang Perubahan atasKeputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KabupatenKuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTRSekr/2015/02.36 tentangPenunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan DinasCipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi TahunAnggaran 2015;1 (satu) rangkap Foto Copy Ringkasan Perubahan RPJMD

Target capaian kinerja (2011) 2012 2013 2014 2015 2016 Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR Produksi hasil ternak Daging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103 Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08Tahun 2001 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD)~ KotaBalikpapan Tahun 20112016 tanggal 13 Desember2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni2014;e.

lingkungan hidup strategis Tim UniversitasGajah Mada Tanggal 15 Oktober 2012:122) Daftar hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan acara penetapan jadwal acara/kegiatan masa sidinglll DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan TA. 2012 Tanggal 16Oktober 2012:123) Daftar hadir rapat panitia knusus DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Tanggal 18 Oktober 2012:124) Daftar hadir rapat paripurna DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan acara penyampaian Keterangan bupati atasrencana pembangunan jangka menengah (RPJMD

No. 150 PK/Pid.Sus/2020rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) KabupatenBanggai Kepulauan Tahun 20112016 Tanggal 22 Oktober2012;126) Daftar hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauanacara dengar pendapat dengan mitra kerja Tanggal 22 Oktober2012 pukul 14.30 WITA;127) Daftar hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauanacara dengar pendapat dengan mitra kerja Tanggal 22 Oktober2012 pukul 19.30 WITA;128) Daftar hadir legeslatip DPRD Kabupaten Banggai KepulauanTanggal 22 November 2012:129

Bahwa sesuai data kependudukan yang autentikadalah> Data yang dikeluarkan oleh StatistikKabupaten Kupang, jumlahpenduduk Kabupaten Kupang pada saat PenetapanDPRD Kabupaten Kupang adalah 303.682 orang ;> Data berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenKupang Nomortahun 2010, Tentang Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah (RPJMD), jumlah penduduk KabupatenKupang pada saatPenetapan DPRD Kabupaten Kupang ~~ adalah303.682 orang ;Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kupang ini makaseharusnyaberdasarkan UndangUndang

PemberhentianPenggugat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda KabupatenKupang, sebagaimana terurai pada ketentuan hukum diatas,tetapi semata mata Pemberhentian Penggugat karena alasanPolitis yang mengatasnamakan kepentingan PDI Perjuangan ;Bahwa sepatutnya Tergugat selaku Bupati yang baru 3 (tiga)minggu dilantik, memahami secara tepat tentang adanya kondisimendesak yang imperatif harus dilaksanakan yakni : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

koordinirdalam rangka penyelesaiankegiatan .......kegiatan kegiatan tersebut diatas :Bahwa dengan melihat pada adanya kondisi mendesak yangberhubungan dengan Pelayanan Publik/Masyarakat yang harusdilaksanakan oleh Penggugat sebagai Asisten Administrasi UmumSekda Kabupaten Kupang, sebagaimana terurai diatas maka jelasdan tegas terdapat alasan alasan yang sangat mendesak untukmenunda pelaksanaan Obyek Sengketa yakniPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD