Komisaris Notosumarsono Purbalingga dengan mengakukanDokumen Lingkungan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada TERGUGAT i;2. Bahwa permohonan PENGGUGAT telah diterima oleh TERGUGAT padatanggal 10 November 201 4) 22+ 220 220 222 noe enn ene3.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014 yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha PENGGUGAT telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menjadi satukesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telah disahkan pada tanggal28 Oktober 201 4)5 2220 non non nnn non nnn nnn nnn nee ene nnn4.

Purbalingga telahmengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 660.1/106/KX/2014 tanggal 28Oktober 2014 dimana untuk Bintang Sport & Rileks Centre Bidang Usaha /Kegiatannya adalah Perdagangan dan Jasa (Fashion store, fitness centre,sanggar senam dan sarana pendukungnya serta agen tour dan travel)sehingga bidang usaha karaoke tidak temasuk dalam Bidang Usaha /Jeniskegiatan yang memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yangberupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

Wasis Abadijuga menyampaikan / meminta secara lisan bahwa apabila memungkinkanjenis usahanya ditambah atau dicantumkan usaha karaoke; Bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) merupakan salah satu syarat dan bukan satusatunya syarat yangmenjadi pertimbangan untuk disetujuinya permohonan ijin ; Bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhak dan memiliki Kewenanganuntuk menganalisa, mempertimbangkan dan memilah

Lingkungan dan Usaha Pengelolaan Lingkungan), bisaAMDAL;Bahwa ketentuan untuk SPPL, UKLUPL dan AMDAL diberikan sesuai denganbesar kecilnya dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha itu yangdilihat dari jenis usahanya;Bahwa perbedaan ketiganya ialah dari ukuran dampak lingkungan yang dapatdiukur oleh petugas teknis untuk lingkungan itu sendiri;Bahwa untuk UD.

Yorim bentuk dokumen lingkungan yang pernah diterbitkanialah SPPL yang berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Bahwa Yorim belum memiliki UKLUPL ataupun AMDAL;Bahwa dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh Yorim saat ini ialahDPLH yaitu Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perusahaan itusudah pernah berjalan dan sudah pernah diterbitkan SPPL, saat itu Yorimmengajukan permohonan untuk menerbitkan SPPL ke kantor saksi, namunsetelah disurvey ke lapangan apakah masih layak diterbitkan

SPPL atau tidak,atas rekomendasi tim teknis untuk Yorim tidak layak lagi dikeluarkan SPPLnamun harus DPLH sesuai dengan Perment LH Tahun 2010 tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari staf saksi, bahwa dengan adanya Perment LHTahun 2010 telah ada dilakukan sosialisasi kepada pihak pelaku usaha yang adakaitannya dengan lingkungan hidup;Bahwa proses pengajuan DPLH ialah setelah mengajukan permohonan kekantor saksi yang dilampirkan dengan surat HO, alas hak dan sebagainya, kami56mensurvey ke lapangan

karena tidak layak lagi untukditerbitkan SPPL bagi Yorim;Bahwa permohonan SPPL pada bulan Oktober 2014 berupa permohonan SPPLbaru, bukan perpanjangan SPPL;Bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan Yorim ialahadanya perubahan struktur tanah, terjadinya kerusakan terhadap polusi udaradan bisa mengakibatkan terjadinya erosi, namun terhadap semua itu telahdilakukan pengecekan sehingga diterbitkanlah ijin lingkungannya;Bahwa kewajiban pengusaha hanya menyusun dokumen dan persyaratanpersyaratan

per tahunnya, dokumen yang digunakan ialahUKLUPL;Bahwa dokumen SPPL itu di bawah UKLUPL, yang menyusunnya ialahPemkab atau Pemko yang bersangkutan karena mereka yang mengetahuidaerahnya;Bahwa yang menentukan besaran kapasitas itu ialah pusat, namun untuk SPPLpihak pusat tidak berani menentukan besaran kapasitasnya karena yangmengetahui kapasitas di suatu daerah itu ialah daerah itu sendiri;Bahwa setahu ahli di Indonesia ini hanya Pemko Medan saja yang sudah pernahmenerbitkan SPPL, di luar itu belum

Put. 77/G/2020/PTUN.Sby Surat Ijin Usaha Perdangangan (Siup Kecil) Nomor519/99/422.108.2/2004 nama perusahaan Brillian Cafe, tanggal 23Nopember 2004; Surat Ijin Undang Undang Gangguan (HO) Brillian Cafe Pertama Nomor:188/846/HK/422.010.2/2004 tanggal 05 Desember 2004;Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pertama/Kesatu Nomor : 550/IMB Tahun2006, tanggal 18 Oktober 2006; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor660.1/38/422.207.5/SPPL/XI/2009 tanggal 02 September 2009, NamaUsaha/Kegiatan : Brillian

Berdasarkan ketentuantersebut dokumen perizinan Karaoke Brilian Kafe Live Music yangsudah ada antara lain: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor660.1/38/422.207.5/SPPL/XI/2009 tanggal 02 September 2009,Nama Usaha/Kegiatan : Brillian Cafe Live Music dan Karaoke; jin Mendirikan Bangunan (IMB) Kedua Nomor : 200/IMB Tahun2011 dikeluarkan oleh Walikota, tanggal 11 April 2011; Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP131255600438, tanggal 07 Januari 2015, Nomor KBLI : 56102; Surat

Walikota Blitar ditujukan kepadaSugeng Priyono (Pemilik Brillian Cafe Live Music dan Karaoke)Nomor: 300/5280/410.107.3/2019, tertanggal 14 Desember2019, perihal : Surat Peringatan ke 3(tiga),fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL) Nomor 660.1/38/422.207.5/SPPL/XI/2009tertanggal 2 September 2009;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PenanamanModal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBlitar ditujukan kepada Rudi Puryono, SH., Selaku KuasaHukum

Sby30.31.32.33.34.35.36.T30 : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL) Nomor : 660.1/38/422.207.5/SPPL/XI/2009,tertanggal 2 September 2019;T31 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota BlitarNomor : 200/IMB Tahun 2011 Tentang Ijin MendirikanBangunan, tertanggal 11 April 2011;T32 : fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PerusahaanPerorangan (PO), tertanggal 7 Januari 2015;T33 : fotokopi dari fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor: 503/

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) (P22)5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (P3)6. Izin Undangundang Gangguan HO Brillian Caf (P6)7.

tersebut sekitar tahun 2019;Bahwa surat ijin usaha UD Katon Karya sudah diperbaharui sekitar awaltahun 2019;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kegiatan produksi bahan bakupakan ternak;Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN Gsk Bahwa Terdakwa pernah mengajukan jin lingkungan tapi ditolak karenaskala usaha Terdakwa termasuk kecil dan tidak termasuk kategori usahayang harus disertai ijin lingkungan, namun Terdakwa lupa kapan mengajukanjin tersebut; Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin SPPL

Katon Karya; Formulir Permohonan Informasi Ruang yang ditandatangani oleh YudhiPrasetyo;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskBeriata Acara Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hiduptanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gresik;Blangko Permohonan SPPL;Tanda Terima Berkas dari Yudhi Prasetyo kepada Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Kabupaten Gresik;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengajukan saksisaksi yang

Katon Karya bukan~ merupakanusaha/kegiatan yang memerlukan ijin amdal atau UKLUPL karena bukanmerupakan usaha/kegiatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,melainkan usaha/kegiatan Terdakwa wajib memiliki ijin SPPL;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganterungkap bahwa usaha/kegiatan produksi pakan ternak yang dilakukan olehTerdakwa sudah berjalan sejak tahun 2017;Bahwa Terdakwa seharusnya sebelum melaksanakan usaha/kegiatanpengelolaan pakan ternak harus memiliki izin terlebin

dahulu atasusaha/kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 angka 35 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskBahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada tahun2019 pernah mengurus jjin UKLUPL atau SPPL kepada Dinas LingkunganHidup namun ditolak karena tidak memenuhi kreteria namun keteranganTerdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya

dipersidanganmengenai pengurusan UKLUPL atau SPPL tersebut;Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka terhadap pledoi PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan usaha/kegiatan Terdakwa yang tidakmemerlukan ijin UKLUPL melainkan jjin SPPL tidak dapat Majelis Hakimpertimbangkan lebih lanjut oleh karena sejak Terdakwa melakukanusaha/kegiatan Pakan ternak sejak tahun 2017 belum mengurus jjin atasusaha/kegiatan pakan ternak tersebut, dikarenakan jjin baik UKLUPL danSPPL dapat dikeluarkan setelah semua rangkaian

lingkunganj, makadisarankan/diwajibkan untuk segera menyelesaikan dokumendokumen yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup;bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentangIjin Lingkungan Pasal 3 menerangkan dokumendokumen yang wajibdimiliki oleh badan usaha/kelompok orang perorangan tertentudalam melakukan kegiatan/usaha adalah: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan (UKUPL); Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

) ;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNo.5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan YangWajib AMDAL menjelaskan bahwa kegiatan usaha kehutananhalaman13 dari 27.Ptsn.No.356/Pid.Sus/2016/PN.Plw.dengan luas besar atau sama dengan 5.000 Ha (lima ribu hektar),wajib memiliki dokumen AMDAL, sedangkan luasan kurang dari 5.000Ha (lima ribu hektar) wajib memiliki dokumen UKLUPL, sedangkanUntuk perorangan dengan luasan terfentu dan kegiatan pertanianwajib dokumen SPPL; bahwa

tahapantahapan yang harus dilalui oleh pemrakarsa/badanUusaha/orang perorangan sampai dengan didapatkannya AMDAL,UKLUPL dan SPPL adalah: Kesesuaian tata ruang wilayah; Apabila tidak sesugdi maka harus memiiliki izin pelepasan kawasanhutan Zin lokasi; Melakukan konsultasi publik kepada masyarakat ; Melakukan tahapan penyusunan dokumen AMDAL;Sedangkan SPPL hanya surat pernyataan saja yang diterbitkan olehPemrakarsa (orang perorangan); bahwa pada lokasi yang dibakar oleh terdakwa, terdakwa belumada

menyampaikan SPPL kepada pihak BLH Kab.

: 032/UM.001/KS2012 tanggal 02 April 2012sebesar Rp 820.055.150, untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidipengoperasian bus perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.694 rit yangditandatangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum Damri Jayapuradan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa PenggunaAnggaran).Faktur Nomor : 031/UM.001/KS2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna AnggaranPengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 820.055.150,Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

(Kepala Stasiun Perum DamriJayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa PenggunaAnggaran).Faktur Nomor : 50/UM.001/KS2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada kuasapengguna anggaran pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp830.705.200,.Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/ PLLAJPAPUA /2012 tanggal 10 April2012 sebesar Rp 830.705.200, yang ditandatangani oleh JHON PHILIPSPEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggara Satker PLLAJ Papua tahun 2012Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL) Nomor : 056/ 466910/ P/ 2012tanggal 10 Desember 2012.5.5.5.29 Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin Nomor : 357/ PLLAJPAPUA/2012 yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT.

(KuasaPengguna Anggaran) Berita Acara Pembayaran nomor : 335/ PLLAJPAPUA /2012 sebesar Rp.838.266.450, Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) Nomor : 00097 tanggal 13Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan SubsidiPengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 838.266.450, dipotong pajak PPhsebesar Rp 25.147.993, jumlah pembayaran neto adalah sebesar Rp 813.118.457, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56772B/063/111 tanggal 19Desember 2012 yang selanjutnya

(KuasaPengguna Anggaran)Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/ PLLAJPAPUA /2012 sebesar Rp.838.266.450,Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) Nomor : 00097 tanggal 13Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi37Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 838.266.450, dipotong pajak PPhsebesar Rp 25.147.993, jumlah pembayaran neto adalah sebesar Rp 813.118.457, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56772B/063/111 tanggal 19Desember 2012 yang selanjutnya

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

yang wajib memiliki Amdal2. usaha dan/atau kegiatan yang wajid memiliki UKLUPL2. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPLe Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 32 Tahun2009, usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalamkriteria wajib Amdal wajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat(1) UU 32/2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa usaha dan/ataukegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKLUPL wajibmembuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL

Sesuai dengan ketentuanPasal 34 ayat (1) UU 32/2009, usaha dan/atau kegiatan yangtidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat (1) UU 32/2009 lebih lanjut menyebutkanbahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan UKLUPL wajib membuat surat penyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).e Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, jenisrencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal ditetapkan olehMenteri Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memliki UKLUPL ditetapkan oleh gubernuratau bupati/walikota.e Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/ataukegiatan wajid UKLUPL dan SPPL oleh gubernur ataubupati/walikota Sesuai dengan kewenangannya adalah sebagaiberikut :1.

Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutwajib dilengkapi dengan UKLUPL atau SPPL.e Bahwa dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatanwajid memiliki UKLUPL atau) SPPL, gubernur ataubupati/walikota dapat mengacu pada peraturan perudangundangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkan olehKementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L)seperti Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/ 2008 tentangPenetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan BidangPekerjaan Umum yang Wajid Dilengkapi

sebesar Rp. 820 .055.150 untuk pembayaran angsuran Ipekerjaansubsidi pengoperasian bus perintis jayapura sesuairealisasiproduksi 1.694 rit yang di tandatangani oleh METUSALAK ITAAR( KEPALA STASIUN PERUM DAMRI JAYAPURA dan di setujui olehterdakwa JHON PHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).Hal 25 .Put No: 11/Pid.susTpk/2016/PTJape Faktur Nomor : 031/UM.001/KS2012 ditujukan kepada kuasa penggunaanggaran pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp.820.055.150,f Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

KEPALA STASIUN PERUM DAMRI JAYAPURA dan di setujui olehterdakwa JHON PHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).Faktur Nomor : 50/UM.001/KS2012 tanggal 03 juli 2012 ditujukankepada kuasa pengguna anggaran pengembangan LLAJ Papua dengannilai sebesar Rp.830.705.200,.Berita Acara Pembayaran nomor : 147/ PLLAJPAPUA /2012 tanggal 10april 2012 sebesar Rp. 830.705.200, yang ditanda tangani oleh JHONPHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna anggara Satker PLLAJ Papuatahun 2012Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

PERUM DAMRIJAYAPURA dan di setujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).Faktur Nomor : 87/UM.001/KS2012 bulan oktober 2012 (tanpatanggal) ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran pengembanganLLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp.830.705.200..Berita Acara Pembayaran nomor : 239/ PLLAJPAPUA /2012 tanggal02 oktober 2012 sebesar Rp. 830.705.200, yang ditanda tangani olehJHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiIT Kuasa Pengguna anggara SatkerPLLAJ Papua tahun 2012Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

sebesar Rp.838.266.450, untukpembayaran angsuran IV pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintisjayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang di tandatangani olehMETUSALAK ITAAR ( KEPALA STASIUN PERUM DAMRIJAYAPURA dan di setujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO( Kuas pengguna anggaran ).g Faktur Nomor : 111/UM.001/KS2012 bulan Desember 2012 (tanpatanggal) ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran pengembanganLLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp.838.266.450..h Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL

Berita Acara Pembayaran nomor : 335/ PLLAJPAPUA /2012 sebesarRp. 838.266.450,k Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPL ) nomor : 00097 tanggal13 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap ITV (Empat)pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis jayapura sebesar Rp.838.266.450, di potong pajak PPh sebesar Rp . 25.147.993, jumlahpembayaran neto adalah sebesar Rp.813.118.457,1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56772B/063/111tanggal 19 Desember 2012 yang selanjutnya jumlah anggaransebesar

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)Nomor 12 ; 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL) tanggal 18 Pebruari 2010 yangditanda tangani oleh BAMBANG KUSMULYADI ; 1 (Satu) Bendel FC. Dokumen Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL), Kegiatan kerajinanMeubel Posmo Furniture ;1 (Satu) Lembar Berita Acara peninjauan lapangan timpertimbangan perijinan kecamatan tanggal 23Pebruari 2010 ; 1 (Satu) Lembar FC.

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWP.Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan danpenambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, AhmadRamadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M.

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWP.> Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan danpenambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, AhmadRamadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M.

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWPBahwa sampai saat sekarang ini hasil komunikasi Ahli dengan BidangPelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadusatu pintu Kab. Pidie berkas atas nama terdakwa Hendra Bin Dahlan,terdakwa Ahmad Ramadhani Bin Abubakar, terdakwa Muhammad DahrilBin M. Nasir terdakwa M.

Pidiehanya memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi dan peninjauan lapanganbersama Team Perizinan Kabupaten dan adapun syarat dalam memperoleh suaturekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logamyaitu adanya permohonan, Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa, Pernyataantidak keberatan warga, Rekomendasi Camat setempat, SPPL (Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup,Identitas pemohon, Surat Domisili dan NPWPMenimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Penggugat mengajukan permohonanizin usaha Bintang Sport N Rileks Centre yang beralamat di Jalan KomisarisNotosumarsono, Purbalingga dengan mengakukan Dokumen LingkunganSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) kepada Tergugat ;Halaman 17 dari 9 hal.Put.

Nomor 1170 K/Pdt/201610.Bahwa permohonan Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal10 November 2014;Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 660.1/106/KX/2014 yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha Penggugat telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telahdisahkan pada tanggal

Lingkungan dan Usaha Pengelolaan Lingkungan), bisaAMDAL;Bahwa ketentuan untuk SPPL, UKLUPL dan AMDAL diberikan sesuai denganbesar kecilnya dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha itu yangdilihat dari jenis usahanya;Bahwa perbedaan ketiganya ialah dari ukuran dampak lingkungan yang dapatdiukur oleh petugas teknis untuk lingkungan itu sendiri;Bahwa untuk UD.

Yorim bentuk dokumen lingkungan yang pernah diterbitkanialah SPPL yang berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;Bahwa Yorim belum memiliki UKLUPL ataupun AMDAL;Bahwa dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh Yorim saat ini ialahDPLH yaitu Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perusahaan itusudah pernah berjalan dan sudah pernah diterbitkan SPPL, saat itu Yorimmengajukan permohonan untuk menerbitkan SPPL ke kantor saksi, namunsetelah disurvey ke lapangan apakah masih layak diterbitkan

SPPL atau tidak,atas rekomendasi tim teknis untuk Yorim tidak layak lagi dikeluarkan SPPLnamun harus DPLH sesuai dengan Perment LH Tahun 2010 tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari staf saksi, bahwa dengan adanya Perment LHTahun 2010 telah ada dilakukan sosialisasi kepada pihak pelaku usaha yang adakaitannya dengan lingkungan hidup;Bahwa proses pengajuan DPLH ialah setelah mengajukan permohonan kekantor saksi yang dilampirkan dengan surat HO, alas hak dan sebagainya, kami56mensurvey ke lapangan

karena tidak layak lagi untukditerbitkan SPPL bagi Yorim;Bahwa permohonan SPPL pada bulan Oktober 2014 berupa permohonan SPPLbaru, bukan perpanjangan SPPL;Bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan Yorim ialahadanya perubahan struktur tanah, terjadinya kerusakan terhadap polusi udaradan bisa mengakibatkan terjadinya erosi, namun terhadap semua itu telahdilakukan pengecekan sehingga diterbitkanlah ijin lingkungannya;Bahwa kewajiban pengusaha hanya menyusun dokumen dan persyaratanpersyaratan

per tahunnya, dokumen yang digunakan ialahUKLUPL;Bahwa dokumen SPPL itu di bawah UKLUPL, yang menyusunnya ialahPemkab atau Pemko yang bersangkutan karena mereka yang mengetahuidaerahnya;Bahwa yang menentukan besaran kapasitas itu ialah pusat, namun untuk SPPLpihak pusat tidak berani menentukan besaran kapasitasnya karena yangmengetahui kapasitas di suatu daerah itu ialah daerah itu sendiri;Bahwa setahu ahli di Indonesia ini hanya Pemko Medan saja yang sudah pernahmenerbitkan SPPL, di luar itu belum

PERSADA TRANS NIAGA tanggal 25 Juni 2014;

- 1 (satu) bendel surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) tanggal -- Agustus 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil truk tangki warna kuning merek MITSUBISHI / FE74HDV 4x2 MT No. Pol.

PERSADA TRANS NIAGAtanggal 25 Juni 2014; 1 (satu) bendel surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL) tanggal Agustus 2014;Terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit mobil truk tangki warna kuning merek MITSUBISHI / FE74HDV 4x2 MT No.Pol. AG 8139 UT, Noka: MHMFE74P5DK107181, Nosin : 4D34TJ92045 beserta kuncinya; 1 (satu) lembar lampiran STNK (bukti pembayaran pajak) mobil truk tangki warna kuningmerek MITSUBISHI / FE74HDV 4x2 MT No. Pol.

Bahwa dasar hukum untuk jjin lingkungan yaitu Undang UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup dan dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) yangberbunyi jin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperolehyin usaha dan/atau kegiatan; Bahwa jijin yang harus dipenuhi untuk kegiatan usahapertambangan yaitu SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkunganhidup); Bahwa setelah Pemohon mendapatkan ijin SPPL (suratpernyataan pengelolaan lingkungan hidup) dari kantor Lingkunganhidup

Kota Palopo, maka hal tersebut tidak bisa langsung digunakanuntuk kegiatan usaha penambangan dan SPPL (surat pernyataanpengelolaan lingkungan hidup) yang diberikan hanya sebagaipersyaratan lingkungan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan(IUP) sesuai dengan Ppasal 26 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Bahwa syarat administrasi untuk mendapatkan jjin lingkunganberupa SPPL yaitu : KTP Pemohon, rencana lokasi penambangan, ijintetangga (batasbatas

Bahwa dalam menjalankan perusahaannya Pemohon menjalankan kegiatanPengambilan Sertu, berlokasi di Kelurahan Lambanapu, di atas lahan TanahSertifikat Hak Milik atas nama WELEM ITA, dengan Luas Tempat Usaha 1.117M2, dan Jenis Usaha Jual Sertu dan dengan terlebih dahulu telah memenuhiPersyaratan DOKUMEN SURAT PERNYATAAN KESANGGUGAPANPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) dariKEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBA TIMURdan telah terlebih dahulu diperiksa Ketua Tim Pemeriksa

SPPL pada kantortersebut yang telah di TANDA TANGANI DAN CAP oleh Kepala BadanLingkungan Hidup pada kantor tersebut, sehingga telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah;3.

selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2018, saksi selaku mewakili keluargaPemohon datang ke polres dengan alasan mempertanyakan alasan dan dasarpenghentian kegiatan penggalian sertu tersebut, karena Pemohon selaku pemilikexcavator sendiri masih berada di Surabaya dalam posisi sakit ;Bahwa ketika berada di polres pada tanggal 9 Februari 2018 itu saat saksimenanyakan masalah tersebut sambil menyerahkan berupa document mengenaisurat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup(SPPL

pulang dan disimpan oleh anggota termohon,dan selanjutnya saksi SUKARDI LAPU dibawa ke polres untuk dimintai keterangannya, lalu mesin excavator di lokasi di pasangi garis police line, selanjutnya padatanggal 9 Februari 2018, keluarga Pemohon yang di wakili oleh saksi FANDYYONATHAN pergi ke kantor termohon untuk mempertanyakan alasan dan dasarpenghentian kegiatan penggalian sirtu (galian C), sambil membawa dokumenmengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL

yang dimaksudmenunjukan proses penyitaan nya telah berjalan sesuai dengan aturan;Menimbang, terkait surat Surat yang diajukan oleh Termohon tersebut,selanjutnya Pemohon menyatakan jika ijin tambang sudah sesuai dengan ijin yangada, lalu pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa foto copy suratketerangan ijin galian C dari dinas energi dan sumber daya mineral provinsi NTTyang sedang dalam proses (P1) dan foto copy dokumen surat pernyataankesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWP.> Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan danpenambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, AhmadRamadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M.

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWP.Bahwa tidak ada pengajuan resmi yang ditujukan kepada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pidie terkait pengelolaan danpenambangan yang dilakukan atas nama Hendra Bin Dahlan, AhmadRamadhani Bin Abubakar, Muhammad Dahril Bin M. Nasir M.

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi olehDinas Lingkungan Hidup.f. Dan Identitas pemohon.g. Surat Domisilih. NPWPBahwa sampai saat sekarang ini hasil komunikasi Ahli dengan BidangPelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadusatu pintu Kab. Pidie berkas atas nama terdakwa Iskandar Bin Bantasyam,terdakwa II M.

Pidiehanya memfasilitasi sebatas keluarnya Rekomendasi dan peninjauan lapanganbersama Team Perizinan Kabupaten dan adapun syarat dalam memperoleh suaturekomendasi, baik Pertambangan Non Logam maupun Pertambangan Logamyaitu adanya permohonan, Rekomendasi Geuchik / Kepala Desa, Pernyataantidak keberatan warga, Rekomendasi Camat setempat, SPPL (Surat PernyataanHalaman 24 dari 28 halaman, Putusan No.110/Pid.B/LH/2021/PN Sgi.Pengelolaan Lingkungan) yang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup,Identitas

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBARDesa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 20186. Cyrcle saw Diameter 50 Cm.7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuningbersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, TypeHalaman 8 dari 19 hal.

penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04JUuni 2018;1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengannomor: 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSP dengannama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa KuluKecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal04 Juni 2018;1 (satu) lembar izin) mendirikan bangunan (IMB) dengannomor:640/152/ =IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

Simbar penanggung jawab atas nama KASBINtertanggal 04 JUuni 20181 (Satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengannomor : 110/SIUPMIKRO/P/7/12b.57/VI2018/DPMPTSP dengannama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa KuluKecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBINtertanggal 04 Juni 20181 (satu) lembar izin) mendirikan bangunan (IMB) dengannomor:640/152/IMB/B/2/12b.57/VI2018/DPMPTSP, pemilik atasnama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL

Bahwa sehubungan penggugat tidak mau mengosongkan kandanglokasi atas yang berkapasitas 3.660 ekor ayam petelur, maka kemudianPenggugat dijerat dan diajukan dalam perkara Tipiring di PengadilanNegeri Ciamis dalam perkara No. 31/Pid.C/2017/ PN.Cmstertanggal 27Nopember 2017, karena telah melanggar ketentuan pasal 26 jo pasal 50Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014, dimanapenggugat tidak memiliki ijin usaha (SPPL), yang amar putusannyabahwa Penggugat dipersalahkan tidak memiliki izin usaha

(SPPL)sehingga harus dihukum untuk membayar denda Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) atau kurungan 1 (satu) bulan, bahwa atas putusantersebut, kemudian Penggugat mengajukan banding ke PengadilanTinggi Bandung dalam perkara No. 386/Pid.sus/2017/ PT.Bdg, tertanggal9 Januari 2018, yang amar putusannya menguatkan putusan pengadilantingkat pertama dan terdapat perubahan sekedar mengenai besarnyadenda yaitu menjadi Rp. 30.000.000, (tigapulunh juta rupiah) atauKurungan 3 bulan, atas Putusan banding tersebut

CmsPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP,dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL;c. Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam pengelolaan limbah yangdihasilkan dari kotoran ayam dalam kandang peternakan miliknyasehingga mengakibatkan buruknya udara di lingkungan peternakan,rusaknya Sumber mata air warga setempat serta kurang nyamannyalingkungan warga dikarenakan banyak lalat dan belatung;11.

Cms8.10.Bahwa karena penggugat tidak mau mengosongkan kandang lokasi atasyang berkapasitas 3.660 ekor ayam petelur, kemudian Penggugatdilaporkan dan diajukan dalam perkara Tipiring di Pengadilan NegeriCiamis dalam perkara No. 31/Pid.C/2017/ PN.Cms tertanggal 27Nopember 2017, karena telah melanggar ketentuan pasal 26 jo pasal 50Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014, dimanapenggugat tidak memiliki ijin usaha (SPPL), yang amar putusannyabahwa Penggugat dipersalahkan tidak memiliki izin

usaha (SPPL)sehingga harus dihukum untuk membayar denda Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) atau kurungan 1 (satu) bulan, bahwa atas putusantersebut, kemudian Penggugat mengajukan banding ke PengadilanTinggi Bandung dalam perkara No. 386/Pid.sus/2017/ PT.Bdg, tertanggal9 Januari 2018, yang amar putusannya menguatkan putusan pengadilantingkat pertama dan terdapat perubahan sekedar mengenai besarnyadenda yaitu menjadi Rp. 30.000.000, (tigapulunh juta rupiah) atauKurungan 3 bulan, atas Putusan banding

Penggugat mengalami penurunan pendapatan yangdiakibatkan oleh turunya harga karet , selain itu perekonomian keluarga jugaterganggu, pada saat itu pihak Tergugat datang meminta kepada Penggugat untukmelakukan Penyelesaian Pembayaran Kredit, sedangkan saat itu Penggugatdalam kesulitan keuangan;Bahwa kesulitan keuangan yang dialami Penggugat bukan suatu yang disengajasebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat, seperti yang disebutkan dalamsurat Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2015 Nomor 004/SPPL/KC.Angso

(delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhempat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor 020 SPPL/KC.Angso Duo/X/2015tanggal 20 Oktober 2015, tanpa pertimbangan yang jelas Tergugatmenyampaikan akan melakukan pemasangan Plang bertuliskan TANAH &BANGUNAN INI DIJAMINKAN DI PT.

bulan kedepan yangdimohonkan oleh Pengugat ternyata tanpa penjelasan tidak diproses olehTergugat;Bahwa mengingat Pengugat telah terlambat melakukan Pembayaran Kredit danagar Pengugat bisa tenang dalam menjalani proses hukum ini maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi C.q Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini mejatuhkan Putusan Sela untuk penundaanpembayaran kredit hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap;e Bahwa mengingat surat Tergugat Nomor 020 SPPL