Memerintahkan barang bukti :- 1 (satu) buah obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengah dan berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel center FE 74 HDV (4 x2 ) M/T hand dengan nomor polisi BM 9929 TN berwarna kuning tahun pembuatan 2014 ; Dikembalikan kepada saksi korban HASUDUNGAN SIPAYUNG;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro berwarna hitam BK 28880 MAB;Dikembalikan kepada terdakwa MARWAN PURBA ALS. Awa;6.

AWAselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa;e 1 (satu) buah obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengahdan berwarna merah;e 1 (satu) unit mobil truck colt diesel center FE 74 HDV (4 x2 ) M/T handdengan nomor polisi BM 9929 TN berwarna kuning tahun pembuatan 2014 ;Dikembalikan kepada saksi korban HASUDUNGAN SIPAYUNG;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro berwarna hitam

AGUS masuk ke dalam truckcolt diesel tersebut dengan membuka paksa pintu sebelah truck colt diesel denganmenggunakan obeng timbal balik yang tempat gagangnya berada di tengah danberwarna merah dengan ditempelkan ke bagian pinggir pintu sebelah kanan truckcolt diesel , dan setelah pintu berhasil dibuka, sdr.

AGUS membuka mur tempat kotak Speedometertersebut dengan menggunakan obeng timbal balik , namun karena obeng tersebutpanjang dan tidak sesuai ukurannya untuk membuka tempat kotak speedometer sdr.Agus turun kembali ke bawah untuk mencari obeng sesuai ukurannya yang disimpandibagian belakang sepeda motor terdakwa . Terdakwa selanjutnya naik ke atas truckcolt diesel untuk memegang obeng timbal balik yang sudah menancap di tempatkotak speedometer truck colt diesel , sambil menunggu sdr.

Timbal (Pb) 0,308. Platina (Pt) 0,169. Niobium (Nb) 0,12Kesimpulan :Barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logamterbesar adalah Merkuri (Hg : 90,87 %).Barang Bukti pasir berwarna abu abuDengan Hasil Pemeriksaan : No. Elemen Presentase (%)1. Besi (Fe) 55,712. Merkuri (Hg) 27,67a Rhodium (Rh) 4,484. Ruthenium (Ru) 4,345. Antimony (Sb) 3,666. Titanium (Ti) 1,267. Palladium (Pd) 0,998. Timbal (Pb) 0,828. Aurum (Au) 0,4710. Timah (Sn) 0,3311. Niobium (Nb) 0,1412.

Timbal (Pb) 0,439. Chromium (Cr) 0,1910.

Timbal (Pb) 0,308. Platina (Pt) 0,169. Niobium (Nb) 0,12Kesimpulan :Barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logamterbesar adalah Merkuri (Hg : 90,87 %).2. Barang Bukti pasir berwarna abu abuHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN MshDengan Hasil Pemeriksaan : No. Elemen Presentase (%)1. Besi (Fe) 55,712. Merkuri (Hg) 27,67es Rhodium (Rh) 4,48A. Ruthenium (Ru) 4,345: Antimony (Sb) 3,666. Titanium (Ti) 1,26? Palladium (Pd) 0,998. Timbal (Pb) 0,829.

Timbal (Pb) 0,43 Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Msh 9. Chromium (Cr) 0,1910.

GEDE RAI, Laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), beralamat di Karang Timbal, RT. 002, RW. 086, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;2.

NI KETUT SIKA, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang,beralamat di Karang Timbal, RT. 002, RW. 086, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram;Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No347/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hakim yangmengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri MataramNo 347/Pdt.P/2020/PN Mir, tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan

Pemohon belum pernah dicatatkan pada KantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti Surat bertanda P1 sampai dengan P12 dan mengajukan2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P12 dandikuatkan dengan keterangan saksi NENGAH OKA ANTARA dan Saksi PUTU ARI DHARMA BOMANTARA, S.Pd., di persidangan, maka Pengadilanmemperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon Beralamat di Karang Timbal

bukan Islam, pencatatandilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil,sehingga berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenangHalaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 347/Padt.P/2020/PN Mtruntuk mengeluarkan Penetapan Pengesahan Perkawinan tersebut untukdicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan PemohonBeralamat di Karang Timbal

yang pada pokoknyatetap dengan tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetapdengan permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa NENGAH SUMARTHA ALIAS NENGAH ATA padahari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di JalanAbdul Kadir Munsyi Gang IX No 3 Lingkungan Karang Timbal

atau menyediakanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN MitrNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut : Awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 08.30Wita, saksi Made Suryatha bersama dengan saksi Didik Darmawansyahserta tim lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di sekitar wilayahKecamatan Mataram, kemudian mendapat informasi dari masyarakatbahwa di salah satu rumah di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang IX No. 3Karang Timbal

Saksi MADE SURYATHA.Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NENGAH SUMARTHA Alias NENGAH ATA karena menguasai narkotikajenis shabu.Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari2018 sekitar jam 11.40 wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Munsy GangIX No. 3 Karang Timbal Lingkungan Punia Kel.

Saksi DIDIK DARMAWANS YAH.Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NENGAH SUMARTHA Alias NENGAH ATA karena menguasai narkotikajenis sabu.Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Januari2018 sekitar jam 11.40 wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Munsy GangIX No. 3 Karang Timbal Lingkungan Punia Kel.

Saksi WAYAN SURYANA, S.E.Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Mitr Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai warga saksi, dan saksisebagai Kepala Lingkungan; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapanterhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahanterhadap rumah Terdakwa; Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari2018 sekitar jam 11.40 wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Munsyi,Gang IX No. 3 Karang Timbal, Punia, Kec.

Pemerintah Indonesia turut serta dalam konvensi Chicago tahun 1944, dimana dalam salah satu appendix yaitu Icao's Policies On Taxation In TheField Of International Air Transport (dikenal dengan Doc. 8632), mengenaiperpajakan menyebutkan bahwa setiap anggota ICAO secara timbal balikmemberikan pengecualian atau tidak mengenakan pajak, bea masuk danpungutan lain sejenis atas barang dan jasa yang diberikan terhadapperusahaan angkutan udara internasional;c.

S1001/PJ.5.1/1989 tanggal 12 Juli 1989;Bahwa sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa groundhandling diserahkan kepada perusahaan penerbangan asing untukpelayanan penerbangan internasional tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai sepanjang negara tempat kedudukan perusahaan penerbangantersebut memberikan pembebasan jenis pajak yang sama atasperusahaan penerbangan Indonesia (asas pembebasan timbal balik);Halaman 3 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Pertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balik;Bahwa dari ketentuan ini terlihat bahwa:1) Pemerintah taat sepenuhnya pada ketentuan internasional tentangperlakuan asas timbal balik;2) Masalah tempat di mana penyerahan dilakukan bukanlah hal yangmutlak untuk pertimbangan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;3) Bahwa Indonesia terikat kepada perjanjianperjanjian internasional baikbersifat bilateral maupun multilateral dan

Terhadap ketentuan yangsifatnya rekomendasi pemerintah mempunyai pilihan untukmenjalankan atau tidak menjalankan, dan kalau pemerintahmemutuskan untuk menjalankan atas sesuatu yang sifatnyafakultatif maka hal tersebut yang harus ditransformasikan kedalam hukum nasional;Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkait denganasas timbal balik (reciprocity) dan hubungan Konvensi Chicago1944 dengan Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat(1), dapat dijelaskan sebagai berikut: Asas Timbal Balik

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014internasional asas timbal balik biasanya diatur di dalam suatuPerjanjian Internasional; Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik. Yangterdapat di dalam hukum kebiasaan internasional adalahpraktek yang dilakukan oleh suatu negara dan kemudianpraktek itu dijadikan dasar hukum oleh suatu pengadilaninternasional untuk memutus suatu perkara.

Bahwa, Pasal 36 ayat (1) menyatakan, Dalam hal pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan,terdapat Perjanjian timbal balik yang belumatau baru sebagian dipenuhi,Pihak yang mengadakan Perjanjiandengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikankepastian hukum tentang kelanjutan pelaksanaan tersebut dalamjangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan Pihak tersebut .e. Bahwa, Pasal 41 menyatakan,Ayat (1).

Dwimas Andalan Bali padatanggal 11 Agustus 2009, Debitor yang dinyatakan Pailit sudah tidak bisalagi melanjutkan proses pembuatan Akta Jual Beli ( AJB) oleh karena itu,maka Pelaksanaan perjanjian timbal balik antara Debitor dengan Pelawanyang belum atau baru sebagian terpenuhi agar dilanjutkan pelaksanaannyaoleh Kurator / Terlawan agar memberikan Kepastian Hukum atas Haknyaberdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 01 Desember 2007Hal.7 Putusan Gugatan Lainlain No. 18/Pdt.SusG Lainlain/2018

kali menikmati menginap dan menikmati UnitApartemen miliknya yang telah difungsikan Pengelolaannya sebagaiHotel sebagaimana fasilitas hotel, bahkan Pelawan telah menerimaReturn of Investment ( ROI) yang diterimanya dari Debitor, hanya sajakewajiban Debitor yaitu Pembuatan akta jual beli dan balik nama1(satu) Unit Apartemen Nomor :131 dengan Sertipikat Hak Milik SatuanRumah Susun Nomor : 740/Ground floor/ OrchidSuite.Kec.Kuta,Kab.Badung, Propinsi Bali , yang belum dilaksanakansehingga perjanjian timbal

2007(Bukti PLW02) yang telah dibayar lunas tahun 2009 ( Bukti PLW06As/d PLWO6E) sudah seharusnya dan sepatutnya diikuti denganproses Akta Jual Beli ( AJB) dan proses balik nama Sertipikat Hak MilikSatuan Rumah Susun Nomor : 740/ Ground floor/Orchid Suite KutaBali kepada atas nama Pelawan, yang dimaksudkan agar memenuhiRasa Keadilan dan HAK Pelawan selaku pembeli beritikad baik yangharus mendapat perlindungan Hukum, sehingga Terlawan tidak sertamerta menghentikan penyelesaian perjanjian timbal balik

Debitor telah melakukan proses AJB dan Balik NamaterhadapPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dilakukan oleh Debitordengan Pelawan,namun terkendala oleh beberapa faktor yaitu, antreanProses AJB, Terjadi Kelangkaan Blangko Form AJB secara Nasionalpada PPAT/Notaris sampai dengan tidak dapat dilaksanakannya prosesAJB karena PT.Dwimas Andalan Bali pada tanggal 11 Agustus 2011dinyatakan pailit, sehingga pelaksanaan perjanjian timbal balik yaituperjaniian pengikatan jual beli dengan pembayaran lunas

Atalah Alfarizqi, lahir di Puntari Makmur, tanggal 01 Desember 2020, umur 1 tahun 6 bulan, dengankewajiban memberikan akses bagi Tergugatsebagai bapak kandungnyauntuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak-anaktersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

. : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Abdul Kandir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram.Agama : Hindu.Pekerjaan : SwastaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal, 14112013 s/d tanggal,3 122013 ;2 Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 4122013 s/d tanggal,12012014 ;3 Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal,13012014 s/

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di Balai Adat (Banjar) yangterletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 7, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwayang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, KelurahanPunia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan

KUMEN padahari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwayang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsi Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, KelurahanPunia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menyalah gunakanNarkotika Golongan I (satu) berupa shabu bagi diri sendiri.Perbuatan terdakwa

Saksi GAZALI:Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebutseluruhnya benar;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, saksimendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian saksi, bersama sama dengan TimSat Narkoba Polda NTB yaitu Sudirman, Teguh dan Faisal mendatangi tempat tinggalTerdakwa di Jalan Abdul Kandir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, LingkunganKarang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataramdan kemudiankami

yaitu sebagai berikut :Bahwa dalam pelaksanaan Undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun yang bersifatmultilateral dengan Negaranegara lain tertentu. seperti Air TransportAgreement, International Civil Aviation Organization ( ICAO) atau InternationalAir transport Association (IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya jugadiatur tentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutan lainyang sejenis dan biasanya bersifat timbal

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017pembebasan jenis pajak yang sama atas PerusahaanPenerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S628/PJ.3/1989tanggal 19 Mei 1989 yang ditujukan kepada Direktur JenderalPerhubungan Udara perihal Pembebasan Pajak PertambahanNilai atas Jasa BP4U, BP2 dan Overflying PenerbanganInternasional, pada pokoknya mengemukakan:a.

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017sifatnya fakultatif maka hal tersebut yang harusditransformasikan ke dalam hukum nasional.Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkaitdengan asas timbal balik (reciprocity) dan hubunganKonvensi Chicago 1944 dengan Piagam MahkamahInternasional Pasal 38 ayat (1), dapat dijelaskansebagai berikut:Asas timbal balik adalah perlakuan satu negaraterhadap individu atau badan hukum dari satunegara lain yang diharapkan hal yang sama akandilakukan juga oleh satu negara dari

asal dariwarga negara atau badan hukum negara tersebut.Karena ada suatu kewajiban untuk menjalankanmaka dalam = ruang lingkup masyarakatinternasional asas timbal balik biasanya diatur didalam suatu Perjanjian Internasional.Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik.Yang terdapat di dalam hukum kebiasaaninternasional adalah praktek yang dilakukan olehsuatu negara dan kemudian praktek itu dijadikandasar hukum oleh suatu pengadilan internasionaluntuk

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017pengenaan PPN atas Jasa Kebandarudaraan karena tidakada pasalpasal yang mengandung pernyataan adanyapembebasan PPN atas Jasa Kebandarudaraan yang berlakuatas dasar asas timbal balik.

5,56 mm.C) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal)d) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut brass 90(CuZn10) yang merupakan kamponen anak peluru baik kaliber5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (timbal)e) QS adalah basian dari Core anak peluru/provektil vonpterbuat dari bahan Lead (timbal).f) Q4 adalah bagian dari Jacket anak oeluru

mm.Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tim>1) Q2.1 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal)j) Q2.2 adalah bagian dari jaket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut brass 90(CuZn10) yang merupakan kamponen anak peluru baik kaliber5.56 mm ataupun 7.62 mm dan Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (timbal)k) Q3 adalah basian dari Core anak peluru/provektil vonpterbuat dari bahan Lead (timbal

Barang bujti kode Q1.1 adalah bagian dari core anakpeluru proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)b. Barang bujti kode Q1.2 adalah bagian jaket anak peluruyang terbuat dari bahan copper (tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56mm;C. Barang bukti yang diberi Hakim kode Q2.1 adalahbagian core anak peluru/proyyektil yang terbuat dari bahanlead (timbal)d.

Barang bujti kode Q2.2 bagian jaket anak peluru yangterbuat dari bahan copper (tembaga) dan Zinc (Seng) ataudisebut brass 90 (CuZn10) dan core anak peluru yang terbuatdari bahan lead (timbal)e. Barang bujti kode Q3 adalah bagian core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)f. Barang bujti kode Q4 adalah bagian dari jacket anakpeluru yang terbuat dari bahan copper (tembaga) dan coreanak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan lead (timbal)II.

digunakan untuk meja, sehinggadiklasifikasikan pada subpos 7013.9x (Barang kaca lainnya),berdasarkan identifikasi dan uraian jenis barang, barang impor yangdipermasalahkan adalah barang terbuat dari bahan Kristal, berupa vas bunga,bingkai foto, dan tempat pensil, merk Baccarat, negara asal France, sehinggadiklasifikasikan pada pos tarif 7013.91.00.00, dengan pembebanan BM 5%.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, atasimpor barang berupa Barang kaca lainnya dari Kristal timbal

subpos 7013.4x,berdasarkan identifikasi dan uraian jenis barang, barang impor yangdipermasalahkan adalah barang terbuat dari bahan Kristal, berupa jar, mangkuk, danpiring, merk Baccarat, Negara asal France, sehingga diklasifikasikan pada pos tarif7013.41.00.00, dengan pembebanan BM 5%.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, atasimpor barang berupa Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selaingalas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca dari Kristal timbal

Penetapan Tarif atas Pos 4,7,9,11,12,23,27,37,41 dan 43 berupa: vas bunga,bingkai foto, dan tempat pensil oleh Terbanding dari kristal timbal HS 7013.91.00.00,BM: 5%, PPnBM: 40%.bahwa atas penetapan tersebut yang menurut Pemohon Banding adalah salah,karena barang yang sebenarnya adalah terbuat dari kaca: Pos 4,11,23,37,41 ,43 (vasbunga) HS 7018.90.00.00. BM:5% dan Pos 7,9,12,27 (candlestick, candelabrum, penholder) HS.7020.00.90.00. BM:5%.b).

Penetapan Tarif atas Pos 5,6,15,17,18,26,32 dan 33 berupa: jar, mangkokdan piring oleh Terbanding dari kristal timbal HS 7013.41.00.00, BM:5%, PPnBM:40%bahwa atas penetapan tersebut yang menurut Pemohon Banding adalah salah,karena barang yang sebenarnya adalah terbuat dari kaca: Pos 5,6,15,17,18,26,32dan 33 (jar, mangkok dan piring ) HS 7013.49.00.00, BM: 5%C). Penetapan Tarif atas Pos 8 dan 20 berupa: candlestick oleh Terbanding darikristal timbal berupa alat penerangan non elektrik.

Atas pengidentifikasian itemitem tersebut di atas menjadi kristal timbal,Terbanding tidak memperhatikan dari ketentuan BTKI 2012 Bab 70:Catatan Subpos: 1. Untuk keperluan subpos 7013.22, 7013,33, 7013.41 dan7013.91. istilah "kristal timbal "berarti hanya kaca yang mempunyai kandunganmonoksida timbal (Pbo) sekurangkurangnya 24% menurut beratnya.bahwa apakah Terbanding mempunyai data atas catatan subpos tersebut?

(Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mm danlebar melebihi 600 mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;e bahwa Pemohon Banding dalam berkas pengajuan keberatan tidak melampirkan data datapendukung berupa Mill Certificate;e bahwa berdasarkan datadata tersebut di atas, jenis barang impor diidentifikasikan menjadisebagai berikut :

Jenis barang pada pos 1 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan kurang dari 1,2mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mmdengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;2) Berdasarkan hasil identifikasi barang

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali,maka lapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; dJika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5% maka produk tersebutmerupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional ;b.

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasatersebut diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asinguntuk pelayanan penerbangan internasional, tidak dikenakanPPN sepanjang Negara tempat kedudukan perusahaanpenerbangan tersebut memberikan pembebasan yang samaterhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asaspembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;PP Nomor 26 Tahun 2005bahwa berdasarkan PP No.26 tahun 2005 tanggal 30 Juni

Rachmat Soemitro, SH hal 6061), dimana atas penyerahan Barang KenaPajak dan Jasa Kena Pajak kepada Diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasarasas timbal balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c)memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainbahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon Banding dimana

atas tagihannya kepada perusahaan penerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasional telahmemberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaPemerintah Indonesia tidak akan lagi mematuhi kebiasaaninternasionaltersebut, yaitu dengan mengenakan PPN secara sepihak, berdasarkan sopansantun intemasional seharusnya diumumkan terlebih dahulu atas pengenaanPPN tersebut ke negara yang

S081/PJ.631/1989 tanggal 3 April1989, ditegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan, Penempatan,Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional dan Jasa PelayananPenerbangan Lintas Udara untuk penerbangan internasional oleh perusahaanpenerbangan asing tidak terutang PPN sepanjang tempat kedudukanperusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasan jenis pajak yangsama atas perusahaan penerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atas

Setiap negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional ;Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 135/B/PK/PJK/201110b.

2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional(salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan "penyerahan avturkepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasionaldiberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanantransportasi udara mencantumkan Asas Timbal Balik ;Bahwa Peraturan Pemerintah ini mengacu pada perjanjian pelayanantransportasi udara yang merupakan perjanjian internasional dan bilateral antaraPemerintah

Dengan demikian,ketentuan di atas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuanPPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional.Hal ini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupunUndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteriauntuk dikenakan PPN ;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lain ;Bahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal daribeberapa perusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan PemohonBanding

Balik) ;Bahwa Asas Timbal Balik untuk tidak mengenakan PPN atas jasa angkutanudara luar negeri muncul berdasarkan Perjanjian Hubungan Udara BilateralPemerintah Indonesia dengan negara mitra dimana posisi saat iniHal. 19 dari 46 hal.

Dalam pelaksanaan undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupunyang bersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentuseperti A/r Transport Agreement, International Civil AviationOrganization (ICAO) atau International Air transport Association(IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya juga diaturtentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutanlain yang sejenis dan biasanya bersifat timbal batik, didalamsistem hukum

Dalam perjanjian bilateral air transport agreement denganNegara tertentu selalu dicantumkan adanya pembebasan pajakpajak berdasarkan azas timbal balik;g.

Penerbangan Lintas Udara (Over Flying);Bahwa kelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannya jasapelabuhan yang melayari jalur internasional dari pengenaan PPNdan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateral, ditegaskan dalamConvention On International Civil Aviation (The Chicago Convention1944):Bahwa berdasarkan International Civil Aviation Organization (CAO)Nomor 8632 mengenai Perpajakan Dalam Bidang TransoprtasiUdara Internasional diketahui sebagai berikut:a.

Bahwa setiap Negara anggota ICAO secara timbal balikmemberikan pembebasan pengenaan pajak properti dan modalatau pajakpajak lainnya yang terlibat dalam penyediaantransportasi udara internasional;b.

Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkupmasyarakat internasional asas timbal balik biasanya diatur di dalamsuatu perjanjian internasional; Di dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada ketentuantentang resiprositas atau timbal balik.

Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethyl lead and tetraethyl lead:2931.10.10.00 Timbal tetrametil Tetramethy!

lead2931.10.20.00 Timbal tetraetil Tetraethy lead2931 .20.00.00 Senyawatributyltin Tributyltin compounds2931.90 Lainlain: Other:2931 .90.20.00 N(fosfonometil) glisindan garamnya = N(phosphonomethyl) glycine and salt2931 .90.30.00 Etefon Ehephone Senyaw a organoarsenik: Organoarsenic compounds:2931.90.41.00 = Dalam bentuk cair In liquid form2931 .90.49.00 Lainlain Other2931.90.90 Lainlain: Other:2931.90.90.10 = Dimetiltin diklorida (DMTDCL) Dimethyltin dichloride (DMTDCL)2931 .90.90.90 Lainlain Otherbahwa

tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(osfonometil) glisin dan garamnya2931.90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebihumum.

Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethy! lead and tetraethyl lead:2931.10.10.002931.10.20.00 Timbal tetrametil Timbal tetraetil Tetramethy!

tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(fosfonometil) glisin dan garamnya2931 .90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum.Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masingmasing pos hanyamerujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja dengan No. 863/MKL-CSTR/XI/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab secara timbal

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tetapmempunyai tanggung jawab secara timbal balik (kewajiban Alimentasi)kepada anak yang lahir dalam perkawinan ,secara adil dan patut menuruthukum . Menyatakan menurut hukum anak kandung Penggugat dengan Terguigatkarena masih kanakkanak tetap dibawah/dirawat sampai dewasa ataspengawasan/ perwalian Penggugat .

Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk memohonagar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor CatatanSipil Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Perkawinan No.863/MKLCSTR/XI/2006, tanggal 09 Nopember 2006, PUTUS KARENA PECERAIANtuntutan point kedua adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat No. 3 (tiga) bahwa Penggugat danTergugat tetap mempunyai tanggungjawab secara timbal balik kepada anakanaknyapada dasarnya merupakan ketentuan

bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dantidak menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan padaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja dengan No.863/ MKLCSTR/XI/2006, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya ; Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tetapmempunyai tanggung jawab secara timbal

bernama 1) Junior Vesgio Simatupang, lahir tanggal 09 Februari 2014 (umur 7 tahun 2 bulan) dan 2) Aletha Alayqa Simatupang, lahir tanggal 22 April 2017 (umur 4 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Indrayani Dewi Helani binti Ronny Usman) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal

menetapkan dua orang anakanakPenggugat dan Tergugat masingmasing bernama qiCSSOe eeeerererrrrrCCtberada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugatsebagai ibu kandungnya;Menimbang, bahwa meskipun demikian, antara anak tersebut danTergugat sebagai ayah kandungnya, terjalin hubungan yang sakral yangtidak dapat dihalangi, sehingga penetapan hak asuh anak ada padaPenggugat tersebut, tidak berarti menghilangkan hak asasi Tergugat sebagaiayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal

Majelis Hakim berpendapat, guna menjaga normaperlindungan hak anak yang berlaku dalam ketentuanketentuan tersebut,Putusan Nomor 509/Padt.G/2021/PA.Sor Halaman 11 dari 14maka Majelis Hakim karena jabatannya, menambahkan dalam diktum amarpenetapan hak asuh anak tersebut, frasa dengan kewajiban memberikanakses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui danberhubungan secara timbal balik dengan anakanak tersebut sesuaiketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

l 22 April 2017 (umur 4 tahun), berada dalampengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (aaaDn sebagai ibu kandungnya, dengankewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnyauntuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anakanaktersebut sesual ketentuan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 509/Padt.G/2021/PA.Sor Halaman 12 dari 144.

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; - 1 (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang. Dirampas untuk dimusnahkan. -- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) buah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter BP 4195 QW warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter BP 4195 QW warna kuning.Dikembalikan kepada saksi Hendrik Als Abi ; (satu) bilah obeng timbal balik tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2013, olehkami JARIHAT SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, R.

MOH.ALAYDRUS, yang sebelumnya berjumlah setengah timbal danterbungkus koran dan lalu ganja tersebut dikonsumsi sedikit demi sedikit ;Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN B.

MOH.ALAYDRUS mendapatkan barangbukti ganja sebagaimana tersebut di atas dengan cara membeli kepada SEGAFASSEGAF (berkas terpisah) sebanyak setengah timbal seharga Rp.750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi hanya dibayar Rp.550.000 (limaratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.200.000 (dua ratus riburupiah) diganti dengan shabu dan terdakwa membayar dengan cara mentransferke rekening milk SEGAF ASSEGAF (berkas terpisah) ke nomor rekening yangsudah tidak ingat lagi, dan setelah

Segaf Assegaf sebanyak setengah timbal sehargaRp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanyamembayarnya kepada Sdr.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli dari sdr.Segaf Assegaf sebanyak setengah timbal seharga Rp.750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayarnya kepada Sdr.Segaf Assegaf sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)sedangkan sisanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa gantidengan narkotika jenis shabu ;.