TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun ;2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000,.3.

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empatratus delapan belas rupiah), yaitu:UraianKegiatanTambahanPenghasilanAparat(TPAPD)Biaya ATKBiayarapatListrik, Telp, danKoranPerjalanan DinasPengadaanPemeliharaanKendaraanBermotorPelaksanaanMUSRENBANGDESPenyusunanRAPBDesPenyusunanLPPD, LKPJ, danKPPDBiaya PengadaanPakaianDesaRapatPencairanRp133.400.000Rp 13.345.034Rp4.701.787Rp4.000.000Rp13.500.000Rp5.800.000Rp3.000.000Rp3.000.000Rp1.000.000Rp2.000.000RealisasiRp132.900.000Rp860.000RpRp361.000Rp1.010.000Rp885.000Rp

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3.

Kegiatan Pencairan Realisasi SelisihTambahanPenghasilan Rp133.400.0 Rp132.900.0Aparat Desa 00 00 Rp. 300.000,(TPAPD)Biaya ATK Rp Rp Rp.12.535.034,3.345.034 860.000 Biaya Rapat Rp Rp Rp.rapat 4.701.787 4.701.787,Listrik, Telp, dan Rp Rp Rp.Koran 4.000.000 361.000 3.639.000,Perjalanan Dinas Rp Rp Rp.12.490.000,3.500.000 1.010.000 PengadaanPemeliharaan Rp.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 May 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan I Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR

33.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2278/1.20.5.1/SP2D LS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan II Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR

34.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan I KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

39.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan II KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

40.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan IV KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD). Pembangunan Balai Desa (lanjutan).2. Pembangunan Desa Pembangunan SAB/Sumur Bor3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pembinaan Kegiatan PKK Pembinaan Olahraga dan Seni Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan Kerukunan Umat Beragama4.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD).Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaHalaman 12/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi Pembangunan Drainase. Pembuatan Tenda Besi. Pendirian Bumdes. Permodalan Bumdes.

Desa TA. 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sebagaimanadalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 yang telah ditetapkanberdasarkan Peraturan Kepala Desa PoloPolora Kecamatan Landawe KabupatenKonawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:Halaman 19/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdiPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaHalaman 23/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD). Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Drainase. Pembuatan Tenda Besi. Pendirian Bumdes. Permodalan Bumdes.

selaku Kepala Desa Polopolora bersama dengan perangkat desa atashasil musyawarah desa telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masingmasing sesuai tahun anggaran berjalan yaitu:4.1 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 diperuntukkan bagikegiatan:> Penyelenggaraan Pemerintahan DesaHalaman 99/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Desa(TPAPD

TPAPD ( Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp 132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatrupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut :. Operasional LPM sebesar Rp 12.000.000.. Operasional PKK sebesar Rp 15.000.000.oO "Pm.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418, (seratus tujun belas juta seratussembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanhs Tambahan Rp Rp Rp. 500.000,Penghasilan 133.400.000 132.900.000Aparat Desa(TPAPD)2. Biaya ATK Ro Ro 860.000Rp. 2.535.034,13.345.0343 Biaya Rapat Rp Rp Rp. 4.701.787,rapat 4.701.7874, Listrik, Telp, Ro Ro 361.000Rp. 3.639.000,dan Koran 4.000.0005.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Page 31 of 144 Putusan Nomor 108/Pid.SusTPK/2014/PN.BdgSedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatrupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut :. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000,.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418, (seratus tujun belas juta seratusSembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanTambahan Rp Rp Rp. 500.000,Penghasilan 133.400.000 132.900.000Aparat Desa(TPAPD)Biaya ATK Rp Rp Rp. 12.535.034, 13.345.034 860.000Biaya Rapat Rp Rp Rp. 4.701.787,rapat 4.701.787 Listrik, Telp, Rp Rp Rp. 3.639.000,dan Koran 4.000.000 361.000 5.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun;b. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000.,.c.

kebutuhan keluarga seharihari, seperti biaya hidup, biaya pendidikan anakanak dan biaya kesehatan sejak Penggugat diberhentikan sebagai KasunGuyangan, Desa Seketi, tanggal 2 Agustus 2012;Bahwa Penggugat telah kehilangan TPAPD (Tunjangan Penghasilan AparatPemerintah Desa) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesarRp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebulan sejaktanggal 2 Agustus 2012 atau kerugian seluruhnya menjadi Rp2.190.000,00 x22 bulan = Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan

Tunjangan TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahDesa) selama 22 bulan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesarRp48.180 000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluhribu rupiah);2. Hasil tanah bengkok selama 2 (dua) tahun Rp108.000.000,00 (seratusdelapan juta rupiah). Jumlah kerugian materiil Rp156.180.000,00(seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);b.

penggunaandana tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Desa BatulawangHalaman 3 dari 64 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2015/PT.BdgNomor :Alokasi141/Kpts.02/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang BesaranDana Desa (ADD) Untuk Operasional Pemerintahan danPemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitu diperuntukkanuntuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesar Rp 193.901.787,(seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratusdelapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :1.2.3.TPAPD

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418, (seratus tujuh belas juta seratussembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanTambahan Ro Rp 132.900.000Rp. 500.000,Penghasilan 133.400.000Aparat Desa(TPAPD)Biaya ATK Ro Ro 860.000Rp. 2.535.034, 13.345.034Biaya Rapat Rp Rp Rp. 4.701.787,rapat 4.701.787Listrik, Telp,dan Ro 4.000.000Rp 361.000Rp. 3.639.000,KoranPerjalanan Rp 13.500.000Rp 1.010.000Rp.12.490.000,DinasPengadaan

TPAPD ( Tambahan Penghasilan Aparat Desa ) sebesarRp 132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatrupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut :1. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000,2. Operasional PKK sebesar Rp 15.000.000,oo.

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratusSembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : NoUraianKegiatanPencairanRealisasiSelisih TambahanPenghasilan AparatDesa(TPAPD)Rp 133.400.000Rp 132.900.000Rp. 500.000, Biaya ATKRp 13.345.034Rp 860.000Rp. 12.535.034, BiayaRapatrapatRp = 4.701.787Rp. 4.701.787, Listrik, Telp,dankoranRp 4.000.000Rp 361.000Rp. 3.639.000, PerjalananDinasRp 13.500.000Ro 1.010.000Rp. 12.490.000, PengadaanPemeliharaanKendaraanBermotor

., alias Atong bin HMuhammad Gudang sebagai Kades Kubu tersebut adalah Pegawai Negerikarena menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah berupaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumberdari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KubuRaya dan khusus untuk Terdakwa selaku Kades Kubu menerima TPAPDsebesar Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiapbulannya.

Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yangtelah dicairkan/ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagai berikut: SUMBER DANA (APBN/APBD/ JUMLAH DANANO NAMA ANGGARANALOKASI LAINNYA) (Rp)1 TPAPD Tahun 2010 APBD Kabupaten Kubu Raya 52.380.0002 TPAPD Tahun 2011 APBD Kabupaten Kubu Raya 61.980.0003 TPAPD Tahun 2012 APBD Kabupaten Kubu Raya 85.500.0004 TPAPD Tahun 2013 APBD Kabupaten Kubu Raya 85.500.000 Hal. 2 dari 271 hal.

Putusan Nomor 202 K/PID.SUS/2017 TPAPD Tahun 2014 APBD Kabupaten Kubu Raya85.440.000 Jumlah 370.860.000 Bahwa selain itu untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kades Kubutersebut, Terdakwa juga mendapat dana dari kKeuangan Negara atau Daerah,sebagai berikut: SUMBER DANA (APBN /JUMLAHNO NAMA ANGGARAN APBD / ALOKASIDANALAINNYA) Alokasi Dana Desa (ADD)APBD Kabupaten KubuTahun 2010 139.700.0001 , Raya Bantuan Keuangan Provinsi 500.000APBD Provinsi KalbarKalbar Tahun 2010 ADD Tahun 2011 APBD Kabupaten

Riduansyah, H.M.G, S.H., alias Atong bin HMuhammad Gudang sebagai Kades Kubu adalah Pegawai Negeri karenamenerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupaTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumberdari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KubuRaya dan khusus untuk Terdakwa selaku Kades Kubu menerima TPAPDsebesar Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiapbulannya.

Adapun total TPAPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yangtelah dicairkan/ditransfer ke rekening bendahara Desa Kubu sebagai berikut: SUMBER DANA (APBN/APBD/ JUMLAH DANANO NAMA ANGGARANALOKASI LAINNYA) (Rp.)1 TPAPD Tahun 2010 APBD Kabupaten Kubu Raya 52.380.0002 TPAPD Tahun 2011 APBD Kabupaten Kubu Raya 61.980.000TPAPD Tahun 2012 APBD Kabupaten Kubu Raya 85.500.000 Hal. 7 dari 271 hal.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1580/1.20.5.1/SP2D LS/V/2016 tanggal 20 May 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan I Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR

33.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2278/1.20.5.1/SP2D LS/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 T.A. 2016 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan II Kec. Landewa (10 Desa) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2016, SPP/SPM TERLAMPIR

34.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0552/4.04.5.1/SP2D LS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan I KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

39.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1288/4.04.5.1/SP2D LS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 T.A. 2017 keperluan untuk Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan II KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB. KONAWE UTARA TA.2017, SPP/SPM TERLAMPIR

40.

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3596/4.04.5.1/SP2D LS/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 T.A. 2017 untuk keperluan Pembayaran Langsung (LS) Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD-TPAPD Triwulan IV KEC. LANDAWE (11 DESA) SKPD PPKD, KAB.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD). Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Drainase. Pembuatan Tenda Besi. Pendirian Bumdes. Permodalan Bumdes. Pengadaan Pupuk/Insektisida. Pembangunan Balai Desa.3.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa (TPAPD).Operasional Tim Pelaksana Desa. Laptop + Printer. Kamera Digital. Mesin Potong Rumput. Mesin Genset. Baju Seragam Aparat. Perjalanan Dinas. ATKLPM. Rental Dokumen Desa. ATK BPD. Konsumsi Rapat BPD.Halaman 16/99, Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdi2.

Pemerintah Desa dalam hal inisaksi Nais Latorumo selaku Kepala Desa Polopolora bersama terdakwa danperangkat desa lainnya atas hasil musyawarah desa telah menyusun danmenetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) masingmasing sesuai tahun anggaran berjalan yaitu:Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 diperuntukkan bagikegiatan:> Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPenghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Aparatur Peerintah Desa(TPAPD

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesarRp132.900000,00 selama 1 tahun;2. Operasional BPD sebesar Rp18.000.000,00;3. Operasional Pemerintahan Desa Rp43.001.787,00;Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp452.437.504,00 (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatHal. 3 dari 83 hal. Put. No. 459 K/PID.SUS/2016rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut:1. Operasional LPM sebesar Rp12.000.000,00;2.

Tambahan Penghasilan Rp133.400.000 Rp132.900.000 Rp500.000,00Aparat Desa (TPAPD)2. Biaya ATK Rp13.345.034 Rp860.000 Rp12.535.034,003. Biaya Rapatrapat Rp4.701.787 Rp Rp4.701.787,004. Listrik, Telp, dan Koran Rp4.000.000 Rp361.000 Rp3.639.000,005. Perjalanan Dinas Rp13.500.000 Rp1.010.000 Rp12.490.000,006. Pengadaan PemeliharaanRp5.800.000 Rp885.000 Rp4.915.000,00Kendaraan Bemiotor7. Pelaksanaan MUSREN Rp3.000.000 Rp Rp3.000.000,00BANGDES8. Penyusunan RAPBDes Rp3.000.000 Rp Rp3.000.000,009.

01564/LSBP/BUD/1.20.5.2/2012tanggal 24 Mei 2012, penggunaan dana tersebut sesuai dengan KeputusanKepala Desa Batulawang Nomor . 141/Kpts.02A//2012 tanggal 04 Mei 2012tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk OperasionalPemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitudiperuntukkan untuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesarRp193.901.787,00 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ributujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:i TPAPD

Belanja Filing Kabinet11.12.Belanja Warles toko grand elektronikBayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015.Kepada Saksi AJ TayaneHonor Operator IfanSPPD Pejabat ManipaPiruSPPD Pejabat ManipaPiruSPPD Ketua BPD ManipaPiruSPPD Ketua BPD Kelang AsaudePulau LuhuBelanja Rapat Kantor PejabatKonsumsi Rapat BPD/Pabel ManituBelanja ATK Toko Karya DhayantiSPPD Kadus Pulau Luhu ke Kelang AsaudeHonor Pemateri giat tingkat Kapsit

3.000.000,00Rp. 900.000,00Rp. 1.000.000,00Rp. 1.500.000,00Rp.10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00Rp 1.100.000,00Rp 1.400.000,00Hal 61 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUSTPK/2018/PT AMB10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Belanja Masin genset 62 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,00Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,00Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,00Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3 Rp 2.250.000,00Pengembalian Tunjangan TPAPD

3.000.000,00Rp. 900.000,00Rp. 1.000.000,00Rp. 1.500.000,00Rp.10.000.000,00Rp 19.870.000,00Rp 52.000.000,00Rp 1.100.000,00Rp 1.400.000,00Hal 96 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUSTPK/2018/PT AMB10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21,2p,23,24,25,26.27,28,29,30.31,32.Belanja Mesin genset 97 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,00Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,00Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,00Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3 Rp2.250.000,00Pengembalian Tunjangan TPAPD

Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan Il Bulan Januari s/dBulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ Tayane = Rp.17.700.000,0014. Honor Operator Ifan Rp. 7.200.000,0015. SPPD Pejabat Manipa Piru Rp. 5.708.000,0016. SPPD Pejabat Manipa Piru Rp. 5.708.000,0017. SPPD KETUA BPD Manipa Piru Rp. 4.465.000,0018. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude Pulau Luhu Rp. 3.535.000,0019. Belanja Rapat Kantor Pejabat Rp. 500.000,0020. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu Rp. 3.000.000,0021.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatrupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut :1. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000.2.

Realisasi lebin kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418, (seratus tujun belas juta seratusSembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanIs Tambahan Rp Rp Rp. 500.000,Penghasilan 133.400.000 132.900.000Aparat Desa(TPAPD)2. Biaya ATK Rp Rp Rp. 12.535.034, 13.345.034 860.0003. Biaya Rapat Rp Rp Rp. 4.701.787,rapat 4.701.787 4.

Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp.132.900.000..2. Operasional BPD sebesar Rp. 18.000.000,.3. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 43.001.787,.Sedangkan untuk dana sebesar Rp. 452.437.504, (70%) dirincikankedalam 35 kegiatan yaitu :.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun;b. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000.,.c.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa): Rp 132.900.000,2. Operasional BPDRp 18.000.000,3. Operasional Pemerintahan DesaRp 43.001.787,b. Untuk Kelembagaan Desa sebesar 70% atau sejumlahRp 452.437.504,, terdiri dari :1. Operasional LPM :Rp 12.000.000,2. Operasional PKK :Rp 15.000.000,3. Operasional Karang Taruna dan PIKRR :Rp 10.000.000,4. Operasional MUI dan PHBI : Rp 7.500.000,5. Operasional RT / RW :Rp 44.880.000,6. Pembinaan Gapoktan dan HKP :Rp 10.000.000,7.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp 132.900.000,selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3.

Realisasi lebin kecil daripada pencairan sebesar Rp. 117.193.418,(seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratusdelapan belas rupiah), yaitu : No Uraian Kegiatan Pencairan Realisasi Selisih Tambahan PenghasilanAparat Desa (TPAPD) Rp 133.400.000 Rp 132.900.000 Rp. 500.000, Biaya ATK Rp 13.345.034 Rp 860.000 Rp. 12.535.034, Halaman 11 dari halaman 67 Putusan Nomor: 12 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG 3.

TambahanPenghasilan Aparat Rp 133.400.000 Rp 132.900.0000 Rp. 500.000,Desa (TPAPD)2. Biaya ATK Rp Rp.12.535.034,Rp 13.345.034 860.000 "3. Biaya Rapatrapat Rp Rp.Rp 4.701.787 ; 4.701.787,4. Listrik, Telp, dan Rp Rp.Koran Rp 4.000.000 361.000 3.639.000,5. Perjalanan Dinas Rp Rp.12.490.000,Rp 13.500.000 1.010.000 6. PengadaanPemeliharaan Rp Rp.Kendaraan Rp au8 00.000 885.000 4.915.000,Bermotor7. Pelaksanaan Rn RMUSREN Rp 3.000.000 Me e aseO80)BANGDES oo8.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun.2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000..3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504, (empatratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empatrupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagaiberikut :1. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000.2.

Realisasi lebin kecil daripada pencairan sebesar Rp.117.193.418, (seratus tujun belas juta seratusSembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belasrupiah), yaitu : No Uraian Pencairan Realisasi SelisihKegiatanIs Tambahan Rp Rp Rp. 500.000,Penghasilan 133.400.000 132.900.000Aparat Desa(TPAPD)2. Biaya ATK Rp Rp Rp. 12.535.034, 13.345.034 860.0003. Biaya Rapat Rp Rp Rp. 4.701.787,rapat 4.701.787 4.

Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp.132.900.000..2. Operasional BPD sebesar Rp. 18.000.000,.3. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 43.001.787,.Sedangkan untuk dana sebesar Rp. 452.437.504, (70%) dirincikankedalam 35 kegiatan yaitu :.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp132.900.000, selama 1 tahun;b. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000.,.c.

TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa): Rp 132.900.000,2. Operasional BPDRp 18.000.000,3. Operasional Pemerintahan DesaRp 43.001.787,b. Untuk Kelembagaan Desa sebesar 70% atau sejumlahRp 452.437.504,, terdiri dari :1. Operasional LPM :Rp 12.000.000,2. Operasional PKK :Rp 15.000.000,3. Operasional Karang Taruna dan PIKRR :Rp 10.000.000,4. Operasional MUI dan PHBI : Rp 7.500.000,5. Operasional RT / RW :Rp 44.880.000,6. Pembinaan Gapoktan dan HKP :Rp 10.000.000,7.

Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa(TPAPD) Rp. 875.000,. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,/ Ta5. Dan hilangnya hakhak perangkat desa lainnya sebagaimanadiatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018Tentang Perangkat Desa jo.

Giro000901000760301 atas nama TPAPD kabupaten Blitar ;e Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultanRp.53.763.273,digunakan dalam perkara lain ;Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 19Juni 2009 yang pada pokoknya mengemukakan :1.Menyatakan terdakwa Ir. H. MOCH.

Giro 000901000760301atas nama TPAPD kab.

Giro000901000760301 atas nama TPAPD kab.

Giro000901000760301 atas nama TPAPD kab. Blitar ;e Sisa uang pungutan dana P2MPD/P3DK dan biaya ADM konsultanRp.53.763.273,dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;8.

ratus sembilan juta enam ratus limapuluh enam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Pendapatan AsliDesa, Dana Desa tahun 2016, Dana Desa Luncuran 2015, Alokasi DanaDesa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan dariPemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Kabupaten berupa DanaPrototype tahap II , yang mana alokasi dana tersebut diperuntukan antaralain untuk :e Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa ;e Operasional Perkantoran ;e Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD

), OperasionalPerkantoran, Operasional BPD, PKK dan LPM tidak dibayarkan /dilaksanakan seluruhnya;Bahwa Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD),Operasional Perkantoran, Operasional BPD, PKK dan LPM dibuat seolaholahdibayarkan / dilaksanakan seluruhnya ;Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pancawati Kecamatan KlariKabupaten Karawang (APBDes) Tahun Anggaran 2016 besertaperubahannya dibuat tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya ;Halaman 163 dari 330 halaman Putusan Nomor :25

tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluhenam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, DanaDesa tahun 2016, Dana Desa Luncuran 2015, Alokasi Dana Desa, Dana BagiHasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Baratdan Bantuan Kabupaten berupa Dana Prototype tahap II yang mana alokasidana tersebut diperuntukan antara lain untuk Penghasilan Tetap dan TunjanganAparatur Desa , Operasional Perkantoran , Tambahan Penghasilan AparaturPemerintah Desa (TPAPD

Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran ;Menimbang Anggaran untuk Tunjangan Aparatur Desa, Tunjangan BPD,Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), OperasionalPerkantoran, Operasional BPD, PKK dan LPM tidak dibayarkan / dilaksanakanseluruhnya perbuatan Terdakwa tersebur bertentangan dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan

Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran ;Menimbang , Bahwa laporan Pertanggungjawaban untuk TunjanganAparatur Desa, Tunjangan BPD, Tambahan Penghasilan Aparatur PemerintahDesa (TPAPD), Operasional Perkantoran, Operasional BPD, PKK dan LPMdibuat seolaholah dibayarkan / dilaksanakan seluruhnya perbuatan terdakwatelah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 113

Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D : 209/BEL/IV/2008, tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.045.400.000,- dengan lampiran : - Telahan staf tanggal 27 Maret 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, Usul Akomodir Alokasi Dana TPAPD Kab SBB. - Lembar Disposisi Sekda catatan 1385. - Lembar disposisi Kepala BPKAD nomor agenda : 58 tanggal 30 April 2008. - SPP Nomor : 34.BS/ SPP-LS /BPKAD/IV/2008 tanggal 30 April 2008.

- Kwitansi penerima dana tertanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan). 4) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 532/BEL/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp. 981.200.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 02 Juli 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB. - Lembar Desposisi Sekda catatan 1385.

- Kwitansi penerima dana tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Abu Sia Abubakar (Bendahara Pemerintahan). 5) Surat Perintah Pencairan Dana /SP2D nomor : SP2D : 1041/BEL/X/2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 1.013.300.000,- dengan lampiran : - Nota Dinas tanggal 24 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Bupati SBB Cq Sekretaris Daerah perihal, permintaan biaya TPAPD Kab SBB. - Lembar Desposisi Sekda nomor agenda 4293.

Sia sebesar Rp. 5.290.941.300,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah). 8) Kwitansi Pengembalian Dana TPAPD dari Bagian Pemerintahan tertanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 3.039.900.000,- 9) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,- 10) Bukti penarikan dana titipan dari Bank Maluku Cabang Pirutertanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 160.000.000,- 11) Bukti penarikan dana

Kecamatan Selat Tanggal 11 Januari 2003beserta lampirannya yang mencantumkan nama Penggugat IV sudahpernah menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial sejak Tahun 2003dengan masa jabatan selama 5 Tahun 5Bahwa Penggugat IV tidak hanya memiliki bukti Surat Keputusansebagaimana tersebut pada poin 6 di atas saja, melainkan juga memilikibukti di Tahun 2010 pernah dipercayakan dengan diberikan Rekomendasioleh Camat Selat untuk menerima uang Pembayaran Dana BantuanTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5kali penyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;2, 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditandatangani Wakidjo BS dan sebagian ditandatanganiWaltinah;3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditandatangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;4. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;5. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari2011;6.

pidana penjara selama 6(enam) bulan;Memerintahkan barang bukti, berupa :1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatanHalaman 37 dari 53 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2015/PT YYK1011121314155 kali penyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditandatangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditandatangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD

peraturan daerah kabupaten daerah tingkat IIKulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerjapemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwadirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejokecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desaBumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimanaterdakwamenerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

peraturan daerah kabupaten daerah tingkat IIKulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerjapemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwadirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejokecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desaBumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwamenerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD

Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan II Bulan Januari s/d Bulan Juni 2015.Kepada Saksi AJ Tayane Rp.17.700.000,0014. Honor Operator Ifan Rp. 7.200.000,0015. SPPD Pejabat ManipaPiru Rp. 5.708.000,0016. SPPD Pejabat ManipaPiru Rp. 5.708.000,0017. SPPD Ketua BPD ManipaPiru Rp. 4.465.000,0018. SPPD Ketua BPD Kelang AsaudePulau Luhu Rp. 3.535.000,0019. Belanja Rapat Kantor Pejabat Rp. 500.000,0020. Konsumsi Rapat BPD/Pabel Manitu Rp. 3.000.000,0021.

ElektronikRp.10.000.000,00Belanja Bodi Pancing Fiber Halim Wally Rp19.870.000,00Belanja Mesin yamaha15 PK 2 Unit Hary Tehnik Rp 52.000.000,00Belanja jangkar tali,tarpal toko Indra Rp 1.100.000,00Belanja Bensin dan oli kios atamhari waitomu Rp1.400.000,00Belanja Masin genset 67 honda 2500di Toko Hary tehnik Rp 7.000.000,00Belanja Filing Kabinet Rp 3.000.000,00Belanja Warles toko grand elektronik Rp 3.000.000,00Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3 Rp 2.250.000,00Pengembalian Tunjangan TPAPD

Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan II Bulan Januari s/dBulan Juni 2015. Kepada Saksi AJ Tayane = Rp.17.700.000,0014. Honor Operator Ifan Rp. 7.200.000,0015. SPPD Pejabat Manipa Piru Rp. 5.708.000,0016. SPPD Pejabat Manipa Piru Rp. 5.708.000,0017. SPPD KETUA BPD Manipa Piru Rp. 4.465.000,0018. SPPD KETUA BPD Kelang Asaude Pulau Luhu Rp. 3.535.000,0019. Belanja Rapat Kantor Pejabat Rp. 500.000,0020. Konsumsi Rapat BPD / Pabel Manitu Rp. 3.000.000,0021.

Bayar Tunjangan Sekdesa 1 bulan@ Rp 750.000 x 3Rp. 3.900.000,00Rp. 3.000.000,00Rp. 900.000,00Rp. 1.000.000,00Rp.RpRp 52.000.000,00Rp 1.100.000,00RpRp 7.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 3.000.000,00Rp 2.250.000,00Halaman 140 dari 162 Halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2018/PT AMB13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Pengembalian Tunjangan TPAPD Triwulan dan II Bulan Januari s/dRp.17.700.000,00Rp. 7.200.000,00Rp. 5.708.000,00Bulan Juni 2015.