Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 026-K/PM.II-09/AD/I/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — SERKA MOHAMAD NAWAWI
54 — 22
  • P.A.F Lamintang, S.H.dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana denganPembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprodensi dan Ilmu PengetahuanHukum Pidana, disebutkan bahwa:Mengingat keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat buktiseperti yang dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf a KUHAP harusdinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan, sedang keterangansaksi yang diberikan dibawah sumpah kepada penyidik itu. sesuai denganketentuan undangundang harus dibuat di atas sebuah berita
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.SABRI bin LADO
2.HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK
3.LAHUSENG bin alm LA SELO
126 — 43
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
96 — 55
  • dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugatsebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yangdigugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point dinteret point daction atau bila ada kepentingan, maka disitu barubisa menggugat ; Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya,tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentinganitu, maka Majelis Hakim mengutip pengertianKepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — NYOTO IRAWAN lawan CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE dan ACANG SURYANA, DK
101 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakankedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 113, yangmenyatakan sebagai berikut:Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkangugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yangditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yangbertindak sebagai Penggugat).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
240 — 573
  • mengadili antar lingkungan peradilan;Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktuselama proses pemeriksaan berlangsung;Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsidari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua tarafpemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam
    Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, PenerbitLiberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan :...4anya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukumsajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 14-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2016 — PT. KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs
436 — 130
  • Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.dalam permohonan a quo. Padahal dasar permohonan pembatalan yangHa1.2 Peuusan Nomor:132/Pdt.G/ARB/2016/diajukan oleh PEMOHON adalah dengan mendalilkan adanya SuratPersetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP3) yang dibuat oleh Notaris Ir.Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.Selain itu, dalam permohonannya PEMOHON berulangulang mendalilkanmengenai tindakantindakan yang dilakukan oleh Notaris Ir.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 108/Pdt.G/2016/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2017 — HAJJAH RAHIMUN BINTI HAJI LATIF lawan 1.BURHAN ALIAS AWENG 2.UWAR SUPRIADI, SH 3.M. RIDWAN DJAFAR 4.USMAN KADIR 5.AGUS SATIBI 6.HERRY SUSANTO 7.YAKOP 8.SURYANTO 9.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak
207 — 79
  • Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak, hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh M.YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 885, yang menyebutkanbahwa : kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudahmenyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisitidak dapat diterima, atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatanmelampauli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510K/PID.SUS/2008
Tanggal 10 Juni 2008 — Drs. MUHDORI MASUKO HARYONO bin WIJI SUHARNO ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soedarto, S.H.dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yang antara lainmenyatakan, bahwa ketentuan Pasal 3, unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuandari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah dari perouatan penyalahgunaan kewenangan dansebagainya.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
181 — 89
  • yang berwenangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertal tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi, hal ini sesuai pula dengan asas hukum dalam PeradilanTata Usaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point daction atau no interest no action yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 244/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT BANK J TRUST TBK dahulu disebut PT BANK MUTIARA dan dahulu disebut PT BANK CENTURY TBK Diwakili Oleh : PT BANK J TRUST TBK dahulu disebut PT BANK MUTIARA dan dahulu disebut PT BANK CENTURY TBK
Pembanding/Tergugat II : Ny. KATRINA SIAGIAN Diwakili Oleh : Miftahul Hadi, S.Ag., SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : PT BAHANA WIRYA RAYAdalam hal ini diwakili H. SATIRI bin H. DJOBOR selaku Direktur Utama
Terbanding/Penggugat I : ROTENDI sebagai Direktur PT. TJITAJAM
Terbanding/Penggugat II : JAHJA KOMAR HIDAJAT sebagai Komisaris PT. TJITAJAM
Terbanding/Turut Tergugat I : BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH
Terbanding/Turut Tergugat II : JAUHAR ARIFIN, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : HARRY PURNOMO
Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN KAB. BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIKEN LARASATI, SH Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat V : SIGIT SISWANTO, SH
182 — 108
  • Menimbang terhadap Banding yang diajukan Tergugat tersebutTerbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima olehPengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 April 2020;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telahmemberitahukan dengan resmi kepada: PT.Bahana Wirya Raya,dalam hal ini diwakili oleh H.Satiri binH.Djobor selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagaiPembanding I, Turut Terbanding II semula Tergugat III; Pada tanggal07 April 2020; Rusli,SH.MBA dan Miftahul Hadi S.Ag,S.H.dalam
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-10-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PA WATES Nomor 494/Pdt.G/2013/PA.Wt
Tanggal 3 Juli 2014 — PEMOHON KONVENSI - TERMOHON KONVENSI
79 — 12
  • (vide point 8.2 halaman 6 ReplikRekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi di mana dalamdaliinya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengakuibahwa salah satu syarat yang diminta oleh Notaris Heri Sarmanto, S.H.dalam pengurusan harta GonoGini adalah adanya "lampiran AktaPerceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama".)6.7.Bahwa setelah pertemuan tersebut, Notaris Heri Sarmanto, S.H. yangmeminta berkasberkas terkait objek harta bersama dan hasil penjualandari objek harta bersama yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-07-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Kom.,;BADAN PENGAWAS KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN JAKARTA
85 — 36
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndangHukum Pidana dan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracara di Pengadilan Tata UsahaHal 71 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTNegara hal 222 dinyatakan bahwa mengenai penilaiansah tidaknya penetapan tertulis terhadap KeputusanTUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAPdan Ketentuan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 11-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 97/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ny Hj ADRIANI AZHARI selaku istri ahli waris pengganti dari Alm Ir TEUKU AZHARI BIN ALM TEUKU NYAK ARIF
Terbanding/Tergugat I : CUT NYAK MEHRAN Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya T IRFAN
Terbanding/Tergugat II : NASRULLAH SH
Terbanding/Tergugat III : Drs YUSRI MUHAMMAD DAUD
Terbanding/Tergugat IV : RAZALI Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya MUHAMMAD FADHIL
Terbanding/Tergugat V : DARWIS
Terbanding/Tergugat VI : SAKIMAN
Terbanding/Tergugat VII : MUHAMMAD DAUD
Terbanding/Tergugat VIII : Drs. ISMED
Terbanding/Tergugat IX : IBRAHIM BASYAH
Terbanding/Tergugat X : DAHLAN
Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XII : HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR SAWANG ACEH UTARA
Terbanding/Tergugat XIII : MUHAMMAD IQBAL
Terbanding/Tergugat XIV : Drs SUFYAN MM
Terbanding/Tergugat XV : ANDRE
Terbanding/Tergugat XVI : FATOHULLAH SH
Terbanding/Tergugat XVII : Drs TARMIZI R
Terbanding/Tergugat XVIII : Cq KANT
64 — 44
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2801 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — PT SOLARIS PRIMA ENERGY VS PT BANK SYARIAH MANDIRI
512 — 1920 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh,Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, tahun 2006 halaman 1213, menyatakan sebagai berikut; (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi7);Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artikata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukankepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oieh para pihakyang berperkara dan bukan oleh hakim.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.SUKAMTO, SH,MH
2.DODI GAZALI, SH
3.ANDRIANSYAH, SH, MH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
KASDADI Bin alm H. SYAHARUDDIN
112 — 68
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
124 — 74
  • dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugatsebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yangdigugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point dinteret point daction atau bila ada kepentingan, maka disitu barubisa menggugat ; Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya,tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentinganitu, maka Majelis Hakim mengutip pengertianKepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 18/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat Astuti Alawiyah dkk Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Intervensi Sumali alias Somali
263 — 262
  • Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, hal ini sesuai pula dengan asashukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adigiumpoint d interest point d action atau no interest no action yang berarti tanpaada kepentingan maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 20-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 536/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juli 2011 — PT. MALINDOJAYA DIRAJA M E L A W A N PT. ARUTMIN INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA, GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
126 — 59
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyYogyakarta, pada halaman 39 40, tentang pengertian kepentingan yangdapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan :Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukantuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orangmengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akankebanjiran tuntutan hak.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
94 — 38
  • unsurtersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugatsebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yangdigugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point dinteret point daction atau bila ada kepentingan, maka disitu barubisa menggugat ; 158Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya,tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentinganitu, maka Majelis Hakim mengutip pengertianKepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
I Wayan Suryadana
Tergugat:
1.Yayasan Benjamin Bali
2.I Made Tommy Nurtjahja
3.I Made Sukariatha
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Dewi Eka Koreati, SH
3.BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
4.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DEWI EKA KOREATI, S.H.
112 — 81
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman581, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat ataukualitas yang sempurna (volledig) dan mengikat (bidende), jadi derajatHalaman 81 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2020/PN Dpskekuatan pembuktiannya tidak mencapai kualitas menentukan (bes/issend)atau memaksa (dwingende), sehingga terhadapnya dapat diajukan buktilawan