Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. H. SYAMSUL USMAN, MT
97 — 20
  • Agung tersebut diatas dapat dilihat hubungannya dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Pasal 6 yang menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a.)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan, yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
252 — 127
  • Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkanbahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadikemukakan dalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU AP) telahmemperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negaradengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang jugamencakup tindakan faktual ; (b) Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara
    Negara lainnya ; (c)Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPEB ; (d)Bersifat final dalam arti lebih luas ; (e) Keputusan yangberpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau ; (f)Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat =;Halaman 7 dari 274 halaman, Putusan Perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
187 — 69
  • Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan89.Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas :Halaman 101 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaran Negara, AsasKeterobukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasAkuntabilitas ; Sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme; 90.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1788/ Pid.B/ 2010 /PN PLG
Tanggal 6 Juli 2014 — I dr. Agustria Zainu Saleh, Sp.OG (K) bin Sulaiman II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG(K) bin K.H. Daud Rusydi
208 — 46
  • .02.03.12.3.1372 tanggal O5Agustus 2003 tentang Penunjukan / PengangkatanPemegang KasKeuangan / Bendahara Departemen Obstetri dan GinekologiFakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya / RSMH Palembang, pada waktu dantempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebutdiatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagaiperbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendirisendiri ataupun secarabersamasama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu. , membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, perobuatan mana dilakukan terdakwa dan terdakwa II dengan caraESTA SEI ES mmm mm annem neeme Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ( UNSRI ) Palembangdisamping menyelenggarakan Program Studi Strata 1 jugamenyelenggarakan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 April 2015 —
35 — 4
  • segalahak dan kewajiban yang tidak dipisahkan pengurusannya dilakuan Pusatdan Daerah , berada dalam tanggung jawab dan penguasaan danpengurusa oleh Badan Usaha, Yayasan, Badan Usaha Milik Daerahdimana Negara ikut menyertakan modal ;Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 1 ayat 22 menyebutkan antara lain Kerugian Negaraadalah berkurangnya keuangan milik Negara baik aset, uang , suratberharga akibat perobuatan melawan hukum baik disengaja atau lalaiyang dilakukan oleh Penyelenggara
    Negara ;Bahwahasil audit Nomor Lainv73/PW10/5/2014 tanggal 10 Pebruari2014 dilakukan Audit Investigatif mencakup adanya penyalahgunaanpengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)109dan Usaha Ekonomi Kreatif ( UEK) program PNPM Mandiri Perdesaankecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur ;Bahwa Hasil audit ditemukan adanya dugaan penyimpanganmengakibatkan kerugian Negara ;Bahwa dalam melakukan Audit ahli meminta pihak Polres memaparkankasus yang terjadi, mempelajari peraturan, mendapatkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
337 — 189
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE 2. Tempat lahir : Jakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon; 2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur; 7. Agama : Kristen Protestan 8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
218 — 138
  • IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,155. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,156. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,157. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN- A
    tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,Halaman 218 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara
    Negara (Modal KPKA) an DRS IDRISROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen PendukungLHKPN A an.
    0567022 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
162 — 92
  • Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan,baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (ini diaturdalam Pasal 3).Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah Suap (ini diatur dalam Pasal 5,6 ), Perbuatan curang, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (inidiatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan menggelapkan,memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan: Uang, barang, Akta,Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan olehPegawai negeri
    atau penyelenggara Negara, perorangan, Notaris (ini diaturdalam Pasal 8,9 dan 10), Menerima Hadiah atau Janji (ini diatur dalam Pasal11, 12), Gratifikasi (ini diatur dalam Pasal 12 B ), dan Memberi hadiah ataujanji, yang dilakukan oleh setiap orang (ini diatur dalam Pasal 13).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 29-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 96/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
283 — 839
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB:Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;29 20Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat (vide bukti T1= bukti T II Int1) Hakim Anggota menilaiobjek sengketa telah memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
110 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum, karena terlebih lagi terhadap perkara Korupsi khususnya perkaramenerima hadiah atau janji yang diberikan kepada Hakim untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,yang tidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik,ekonomi, sosial juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentinganpribadi maupun golongan tertentu di atas kepentingan Negara terlebihdilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara
    Negara dalamperkara a quo oleh Terdakwa selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga sangat perlu untukmemberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan bagi pelakutindak pidananya, karena berdasarkan Pasal 52 KUHPidana yaitu "apabilaseorang Pegawai Negeri pada waktu melakukan sesuatu perobuatan yangdapat dihukum telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat knususatau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu telahmempergunakan kekuasaan, kesempatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
358 — 237
  • Pasal 64 ayat (1)KUHPidana atau Kedua Pasal 21 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO
91 — 28
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, MSi, MDiv bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA
168 — 32
  • denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Halaman3daril41.Putusan Pengadilan TipikorMenimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Agustus 2015 — SUPARTO, S.Pd
48 — 21
  • dan Juli 2011 sampai denganbulan Juli 2012 atau setidaksetidaknya dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2012, bertempat di Jalan Cilik Riwut km 5960 RT 8 Desa Luwuk KananKecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengahatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukanatau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganHalaman 30 dari 139 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN Pikpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut di lakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa SUPARTO,S.Pd. dilantik oleh Bupati Katingan sebagaiKepala Desa Luwuk Kanan pada tanggal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - SYAHRIZAL, S.Pi
66 — 51
  • ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi yang tidak tercakupolehUndangUndang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — SUDARWANTO, S.Pd
105 — 23
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
440 — 48
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNBerdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;~~ 29 QAKeputusan yang berlaku bagi masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa merupakankeputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanketentuan tersebutdi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
164 — 74
  • Yang dimaksud dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanHalaman 142 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksUndangUndang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. Diwakili Oleh : BANGUN SINAGA,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELIKSANDER SIAGIAN, SH
342 — 259
  • Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
326 — 410
  • Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakandalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(selanjutnya disebut sebagai UU AP) telah memperluas pemaknaanKeputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup : (a) Penetapantertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badandan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara
    Negara lainnya; (c) Berdasarkanketentuan perundangundangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalamarti lebin luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibathukum; dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.4.