Ditemukan 822 data
376 — 102
menawar Rp625.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) namun karena Rp625.000.000,00 (enam ratusdua puluh lima juta rupiah) ini bukan jumlah uang yang sedikit makasaksi akhirnya berunding dengan istri saksi dimana saksi merasakasihan dan akhirnya saksi mau untuk membeli lahan tersebutdengan uang tabungan dan saksi juga akhirnya melakukan pinjamanke bank untuk membeli lahan tersebut;Bahwa saksi menerangkan maksud dari surat kuasa tersebut adalahuntuk dalam proses perpanjangan surat sertifikat no.P
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
308 — 215
Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
282 — 176
Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
325 — 221
Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008Halaman 223 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1282 — 1636
Direktur Jenderal PKTL melakukan penagihan atas kewajibanpembayaran PNBPPKH melalui surat tagihan 1, tagihan 2, dan tagihan 3serta dilanjutkan dengan surat peringatan 1 s.d. 3 (Dasar Hukum: PP No.58 Tahun 2020 Pasal 45, dan Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakalKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69), Bahwa SK IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH tidakmemenuhi sebagian atau seluruh kewajiban IPPKH
dan telah diberikanperingatan 3 (tiga) kali secara berturutturut masingmasing untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Dasar hukum: Peraturan Menteri LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan, sebagaimana telah diubah denganP.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, Pasal 69 dan 70); Bahwa Pemegang IPPKH dapat mengajukan revisi baseline denganmengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/MenhutII/2008P.56/MenhutII/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal
289 — 222
.~ Bahwapenerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada:> Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjutidengan Permenhut No.P.46/Menhutll/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang TataCara Pemberian jin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan BukanKayu Pada Hutan Produksi .> Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang jin Pemungutan HasilHutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi
121 — 30
berkewajiban untuk menyediakan danmenyerahkan calon lahan kompensasi bukan kawasan hutan kepada DepartemenKehutanan seluas + 44.826 Hektar dengan kondisi calon lahan kompensasi yang clearand clean yakm kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidakdalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebanihak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalamPasal 26 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yangditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) SuratPerintah Membayar, No.
294 — 88
menawar Rp625.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima juta rupiah) namun karena Rp625.000.000,00 (enam ratusdua puluh lima juta rupiah) ini bukan jumlah uang yang sedikit makasaksi akhirnya berunding dengan istri saksi dimana saksi merasakasihan dan akhirnya saksi mau untuk membeli lahan tersebutdengan uang tabungan dan saksi juga akhirnya melakukan pinjamanke bank untuk membeli lahan tersebut;Bahwa saksi menerangkan maksud dari surat kuasa tersebut adalahuntuk dalam proses perpanjangan surat sertifikat no.P
151 — 186
RAHMAH YABBAR,1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merahmuda) pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 MaretHal.401 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.4022013, yang ditanda tangani' oleh Drs.SUPRAYITNO, M.Si. 3061 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merahmuda) Surat Perintah Membayar, No.
102 — 0
Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp.71.500.000,- dan Tripod sebanyak 26 senilai Rp.6.500.000,-271. Nota dari RJ Tgl.30/5/2006 untuk pembelian Kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp.23.920.000,-, Conecctor RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp.1.950.000,-, Tool Kit dan Krimping 26 Unit senilai Rp.31.200.000,-272.
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. SYAIFUL ALIAS ANDI MUHAMMAD SAIFUL ALIAS AHMAD SYUKUR.
169 — 71
Jasaraharja Putera kepada Bank BRI No.P/R/1224/XI/2019 Tgl.14 November 2019 Perihal Pemindahbukuan.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat PT. Jasaraharja Putera kepada Bank BRI No. P/R/1360/XII/2019 Tgl. 11 Desember 2019 Perihal Pemindahbukuan.
- 1 (satu) Buku Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA).
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
208 — 76
- 1(satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-06369689 atas nama INDRA KUSUMAWARDHANI, No. Registrasi B 1803 EYC, Toyota Vellfire ZG 2.5L A/T;
- 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kwitansi VIETA MOTOR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan satu unit mobil Toyota Vellfire ZG Premium Sound, Tahun 2015, Warna hitam, No. Rangka AGH300020503, No.
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
324 — 22
- 1(satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-06369689 atas nama INDRA KUSUMAWARDHANI, No. Registrasi B 1803 EYC, Toyota Vellfire ZG 2.5L A/T;
- 1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kwitansi VIETA MOTOR tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan satu unit mobil Toyota Vellfire ZG Premium Sound, Tahun 2015, Warna hitam, No. Rangka AGH300020503, No.
110 — 148
Harga (tarif) yang mendasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No.P.02/Menhut.Il/ 2005, baru diterbitkan setelah 3 (tiga) tahun setelahterjadinya perkara a quo.Penghitungan kerugian negara oleh Saksi ahli (Nasrul Wathon) telahmenggunakan peraturan yang belum ada pada saat kewajiban pembayaranPSDHDR ada atau pada saat "kerugian negara" ada.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
255 — 125
- 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
267 — 102
- 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P-04170759 kepada PT BCA FINANCE pada tanggal 13 Juni 2019, dan fotocopy BPKB beserta dokumen pendukungnya.
- 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
263 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
I/2003 tanggal 5Februari 2003 ;Bahwa di samping itu pula judex facti tidak menyebutkan pasalpasalmana dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/KptsIl/2000tanggal 06 November 2000, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 dan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 151/KptsIl/2003 tanggal 02 Mei 2003 yang relevanditerapkan terhadap perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;Bahwa selain itu Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut11/2005 tanggal 26 Desember 2005 tidak dapat
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I NYOMAN PASEK SUWARSANA, SE.
143 — 0
334068/MD KARMINI, sejumlah Rp. 600.000.000,-;
- Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334069/NYM WARTINI, sejumlah Rp. 100.000.000,-;
- Tanggal 2 Maret 2016, Cek Nomor P 334070/MD KARMINI, sejumlah Rp. 100.000.000,-;
- Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334071/DIAN RUSMAYANTI, sejumlah Rp. 200.000.000,-;
- Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334072/WYN SUARTIKA, sejumlah Rp. 90.800.000,-;
- Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor No.P
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
480 — 721
kendaraan Wuling Almaz 1.5L T LUX CVT (4x2) A/T dari SUMARNI, dan dokumen pendukungnya;
289. 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening giro PT MAJU GLOBAL MOTOR nomor rekening 1510689000 tanggal 8 April 2019;
290. 2 (dua) lembar printout warna Tanda Terima Bukan Uang berupa STNK No. 16939930 B No.Pol.BG-22-MR kepada HENDRA, dan fotocopy STNK;
291. 4 (empat) lembar printout warna Tanda Terima BPKB No.P