Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. H. Idham Khalid, SH. Selaku Penggugat – I; 2. Ir. Astiani Rahmi M.Si., Selaku Penggugat – II; 3. Hamzah Lau, SH., Selaku Penggugat – III; 4. Gunawan., Selaku-Penggugat – IV; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
94 — 38
  • unsurtersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugatsebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yangdigugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point dinteret point daction atau bila ada kepentingan, maka disitu barubisa menggugat ; 158Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya,tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentinganitu, maka Majelis Hakim mengutip pengertianKepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : FRANSISCA WIRYASAPUTRA Diwakili Oleh : Apriwanto Manik, SH
Terbanding/Tergugat V : PRIASTO selaku Direktur PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat III : SUHARDI selaku Komisaris PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT.MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VI : ANISA HIMAWAN selaku Chief Executive Officer CEO Direksi The Pakubuwono Development
Terbanding/Tergugat IV : INDRA WIDJAJA ANTONO
Terbanding/Tergugat II : DR. COSMAS BATUBARA selaku Komisaris Utama PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VII : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE PAKUBUWONO SIGNATURE
Terbanding/Turut Tergugat : JUSTIN LIM HWA TAT
229 — 174
  • Wirjono Prodjodikoro S.H.dalam bukunya berjudul AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia,halaman 17 yang menyatakan sebagai berikut:bahwa normanorma atau kaidahkaidah dalam bidang hukum tatanegara dan hukum tata usaha negara harus pertamatamaditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula normanormadalam bidang hukum perdata pertamatama harus ditanggapi dengansanksi perdata.
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-02-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN SRAGEN Nomor 41/Pid.B/2016/PN Sgn
Tanggal 12 Mei 2015 — 1.AHMAD ARDIANSYAH Alias GRANDONG Bin MARGIYUDI 2.AAN INDRIYANTO Alias MARKESO Bin BUDI SUHARTONO 3.MUHAMMAD FAJAR Alias JUJUN Bin SLAMET RUYADI 4.WAHYUDI MURIANJAYA Bin SUPARNO
110 — 18
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, danPeninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, pada halaman 291mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang dibacakan tanpasumpah. Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yakniSaksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikandengan tidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 530/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat XII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) Tbk UNIT PERDAGANGAN
Pembanding/Tergugat XIII : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Penggugat I : M. IMBRAN
Terbanding/Penggugat II : BRAM APRIL SYAH
Terbanding/Penggugat III : HASBULLAH LUBIS
Terbanding/Penggugat IV : KUSMAN
Terbanding/Penggugat V : ASEP KUSNADI
Terbanding/Penggugat VI : WAGIMIN
Terbanding/Penggugat VII : BASIRUN
Terbanding/Penggugat VIII : PARIANTO
Terbanding/Penggugat IX : EDI HARIONO
Terbanding/Penggugat X : UNTUNG
Terbanding/Penggugat XI : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XII : JULPAN AIDI
149 — 207
  • Purwahid Patrik, S.H.dalam bukunya DasarDasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dariPerjanjian dan dari UndangUndang), tahun 1994 pada halaman 66 yangselengkapnya PEMBANDING II kutip sebagai berikut:Menurut Rutten, azasazas hukum Penanjian yang diatur dalam Pasal1338 ada 3 unsur yaitu:1. Azas bahwa pernanjian yang dibuat itu pada umumnya bukansecara formil tetapi konsenssual, artinya penanjian itu selesai karenapersesuaian kehendak atau consensus sematamata, disebut azaskonsensualisme;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 70/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
1.Vigor Agung Waluya Yoshuara
2.THERESIA NI KETUT SRI SETIAWATI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.
2.Direktur PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
319 — 191
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata:Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilanhalaman 420421.Pendapat DR. ST.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-04-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 21 Desember 2016 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
283 — 136
  • Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PLkami uraikan pada bagian Posita Gugatan pada Bab WV butir 1 sampai dengan butir 21;Obyek Sengketa TelahMemenuhi Sifat Final DalamArtiLebih Luas;Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapapengertian dasar hukum tata usaha negara, halaman 173174,menyatakan maksud dari sifat Final adalah akibat hukum yangditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Tng.
Tanggal 8 Maret 2016 — WINATA WANGSA MULIA (d/h ONG LIONG HOEY) lawan Ahli waris almarhum A. Rujani, Dkk
76 — 29
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 111menyatakan :Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakimadalah kebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana dimanahakim mencari kebenaran materiil.Hal 64 dari hal 112 putusan No.279/Pid.G/2015/PN.TNGBahwa berdasarkan uraian diatas karena PENGGUGAT tidak memiliki legalstanding, tidak berhak untuk menggugat tanah objek sengketa dan tidakberdasar hukum kepemilikan kakek Penggugat Aceng Wangsa
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Harta Bersama
Putus : 01-12-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 0839/Pdt.G/2014/PA.ME
Tanggal 1 Desember 2015 — Perdata
127 — 33
  • No. 0839/Pdt.G/2014/PA.MEgono gini melainkan sudah menjadi hak milik Tergugat dan anakanaknyasesuai dengan Akte Pernyataan No.72, tanggal 23 Nopember 2012dihadapan Notaris A.Desi Puspa Asni, S.H.DALAM REKONPENSIBahwa bersamaan dengan jawaban ini Tergugat dalam Konpensimengajukan gugatan balik, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensiterhadap Penggugat dalam Konpensi yang selanjutnya disebut TergugatRekonpensi, dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 15-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 25 - K / PM.II-10/ AD/ IV / 2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Lettu Cpn Deni Sobandi Cs. 4 Orang
110 — 81
  • Sianturi, S.H.dalam Buku Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyapada halaman 63 tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai TeoriGabungan diuraikan bahwa Penjatuhari pidana harus memberikanrasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiridisamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antarapidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
457 — 314
  • Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya: Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, PenerbitMandar Maju, 2005 pada halaman 2 (Bukti T15) menjelaskan:Dalam praktekistilah turut tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidak menguasaibarang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namunhanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan...Bahwa pihak yang dinyatakan turut tergugat merupakan pihak yang bukanterlibat secara langsung terhadap
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 565/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 19 Mei 2015 — Penggugat VREDDY Tergugat 1.MANGSUR BIN GOMANG 2.ARIFIN WIJAYA 3.AMSORI HARDYANTO , SH. 4.kantor pertanahan kab. tangerang
144 — 54
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke5,Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 49 yang berbunyi sebagaiberikut :Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentinganhukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapatditerimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: pointdinteret, point daction... ;Di dalam buku yang sama pada halaman 64, Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-12-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — JISMI REUBUN, S.AP.
124 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wiryono, S.H.dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika cetakan pertama Juni 2005, halaman31);Selanjutnya menurut Andi Hamzah memberikan contoh tentang seorangyang aktif melakukan tugas memberantas penyelundupan. Menurutperaturan ia akan mendapat premi yang cukup besar presentasinya darivolume barang yang diselundupkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
158 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon, S.H.dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2014. Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H. pada persidangan tersebut pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut:a.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
114 — 128
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, 439);Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat menyatakanbahwa dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau darikausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Notaris selakuyang menerbitkan Aktaakta atau Akta lain hingga diterbitkannya Sertipikatkepada masingmasing Penggugat, sekalipun Para Penggugat mendalilkanawal Penguasaan Lahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-08-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 312/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BNI LIFE INSURANCE
Terbanding/Penggugat : TJOE KIM AN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
204 — 161
  • Bahwa prinsip tersebut Ssesuai dengan doktrin hukum menurut Prof.Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa,Jakarta, 2002 yang menyebutkan jika itikad baik (utmost good faith)merupakan hal yang terpenting dalam suatu perjanjian;Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian :Itikad baik merupakan sendi terpenting dalam hukum perjanjian, yangmerupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatuperjanjian dengan sebaik baiknya dan sebagaimana mestinya;.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 51/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 September 2013 — IR. THAMRIN TANJUNG
94 — 48
  • Soedikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit LibertyYogyakarta, Edisi Kedua cetakan pertama tahun 1985 halaman 53 yangmenyatakan:Dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan yaitu :2. apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksasalah satu tuntutan yang diajukan bersamasama dalam satugugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidakboleh diajukan bersamasama dalam satu gugatan.Dengan merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Prof
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Waris Islam
Register : 15-05-2013 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1379/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 12 Nopember 2014 — - H. Agustian Putrajaya bin Moeslim Taher - Hj. Yuyun Hindun binti Muhidin, dkk. - Dessy Musnila Djayaputri binti Moeslim Taher, dkk. - DR. Muhammad Munawar bin Tahrir, dkk.
191 — 18
  • Moeslim Taher, S.H.DALAM POKOK PERKARAIV Mengabulkan gugatan pihak Penggugat seluruhnya;Hal 61 dari 139 hal Put. No. 1379/Pdt.G/2013/PAJTVMenyatakan putusan pengadilan agama Jakarta Timur dalam perkara No. 0427/Pdt.G/ 2010/ PA.JT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 49/Pdt.G/ 2012/ PTA.JK telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dalam perkara ini;VI Menetapkan hartaharta peninggalan almarhum almarhum Prof. Dr.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 22-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 12 Agustus 2020 — Amalia Sari.,SH Sarifudin Bin Alisyah.Dkk
101 — 34
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA PARIGI Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Prgi
Tanggal 5 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
57 — 23
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, him. 67 yang diterbitkan oleh Bina Cipta:HIm. 94 dari 104. Putusan No. 14/Pdt.G/2017/PrgiJakarta tahun 1977 dan Prof. Dr.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
141 — 57
  • Bersifat Final.Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I,beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ituharus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. .Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang