Ditemukan 8532 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 797/Pid.Sus/2015/PN Plg
Tanggal 13 Agustus 2015 — RIDHO KUSMEDI BIN H. CIKMID KIPAR
5014
  • Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang ;Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 06.30Wib ke empat container MSKU 3806377/20, TCKU 1902485/20, PONU0076995/20, TINU 1648320/20 tersebut diturunkan oleh saksi DedyAnugrah Rinaldy Adinegara dan saksi Ronald Victor Hamonangan sebagaiHalaman 58 dari 71 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2015/PN PlgPelaksana Pemeriksa Pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KanwilDirjen Bea dan Cukai Sumbagsel melakukan tindakan pengamanan denganmelakukan penyegelan
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
205129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana disebutkanpada angka 1 diatas, ditegaskan bahwa ternyata atas pekerjaanpembangunan non hunian (kantor) telah dilakukan penyegelan oleh TimP2B Provinsi DKI Jakarta pada bulan Maret 2015..
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2016
Tanggal 21 April 2016 — HARYANTO VS 1. BUPATI KUDUS., 2. DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUDUS;
9768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kudus telahmelakukan upaya penegakan hukum preventive non yustisionil berupapenutupan/penyegelan bilikbilik Karaoke (1.6) dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Pemerintan Kab. Kudus juga telah melakukanpenyidikan atas pelanggaran tersebut dan disidangkan di PengadilanNegeri Kudus. (T. 7)Bahwa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus danmeningkatkan format hukum dari Peraturan Bupati Kudus menjadiPeraturan Daerah, DPRD Kab.
Register : 09-05-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 85/G/2014/PTUN.SBY.
Tanggal 23 Oktober 2014 — PT. DARMO GREEN LAND MELAWAN WALIKOTA SURABAYA Sebagai Tergugat 1, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA Sebagai Tergugat II, 3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KOTA SURABAYA Tergugat III
12774
  • Peraturan Daerah ini,dikenakan sanksi administratif dan / atau denda.2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa :a peringatan tertulis;pembatasan kegiatan pembangunan;penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan;penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;pembekuan IMB;denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);pencabutan IMB;pembekuan sertifikat laik fungsi;pencabutan sertifikat laik fungsi;penyegelan
Register : 26-04-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 169/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.HIRAS N L RADJA
2.DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
MCLEAN D MERAY
10524
  • bersama saudara Dodidatang di Kabupaten Ketapang, Kemudian pada tanggal 18 Juli 2019,saksi ditunjukkan batasbatas tanah milik saksi LAZUARDI MULIADJIoleh saudara Jenggot dan saudara Indra; Bahwa saksi berada di Dusun Sungai Gantang Desa MekarUtama Kec Kendawangan Kab Ketapang selama 5 bulan, dan padabulan Juli terdapat pengerukan di tanah milik saksi LAZUARDIMULIADJI; Bahwa terdapat penolakan oleh warga yang diketahulmerupakan keluarga dari Saksi RD Anong dan keluarga dari Saksi RDAnong melakukan penyegelan
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 31/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
1.Rulan Rudolof Karafir
2.Finafat Molama
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
7127
  • Fotokopi Berita Acara Penyegelan Barang Bukti (Bukti T 33);34. Fotokopi Surat Laporan Guna Memperoleh PersetujuanPenyitaan (Bukti T 34);35. Fotokopi Surat Penetapan Nomor842/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel (Bukti T 35);36. Fotokopi Surat Penetapan Nomor843/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel (Bukti T 36);of. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 907/Pen.Per.Sit/2021/PN.JktSel (Bukti T 37);38.
Register : 04-02-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 46/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim
Tanggal 8 Nopember 2011 — Y. JABERLIN LUMBAN GAOL VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
271158
  • KEP/24/X1I/1990 tentang Pinjampakai tanah TNI AU seluas 23 Ha, diberi tanda bukti P33 ;Fotocopy Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan No. 742/1785/SP4/T/1999 tanggal 15 September 1999, diberi tanda bukti P34 ;Fotocopy Surat Penyegelan No. 726/1.785.2/SP/T/1999 tanggal 29 September1999, diberi tanda bukti P35 ;Fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Pajak tertanggal 27 Maret 1993 tentangLarangan Penerbitan Girik yang ditujukan kepada Para Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak dan
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2720 K/PDT/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — PT MATA NANDA, dkk. VS Ny. LILYANA ONG, dk.
144155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena telah menyalahi perijinan, maka Turut Tergugat telahmelakukan penyegelan atas pembangunan proyek tersebut, namun ParaTergugat tidak menunjukkan sikap yang patuh terhadap hukum, yaitu papansegel pada bangunan yang telah dipasang oleh pihak Turut Tergugat yangsemula ditempel/ditempatkan didepan bangunan Tergugat I, sengaja olehPara Tergugat disembunyikan/dipindahkan pemasangannya ke lokasibagian dalam bangunan, sehingga tidak terlihat/tidak dapat dilihat olehmasyarakat sekitar, dan secara
Putus : 14-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2715 K/PDT/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — PT. MATA NANDA, yang diwakili oleh KUMAR HIRO MAHTANI selaku Direktur, dkk. VS Ny. LILYANA ONG, dk
156421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor14973/IMB/2012, tanggal 12 Desember 2012, yaitu tinggi pembangunanyang seharusnya 4 (empat) lapis/lantai, tetapi dilapangan dibangunnyamenjadi 6 (enam) lapis/lantai dan menggali/mengeruk tanah untukpembuatan basement hingga kedalaman + 9 m (sembilan meter) dan dibawah basement digali kembali untuk bak penampungan airhingga kedalaman + 7 m, sehingga total kKedalaman galian sedalam + 16m,;Bahwa karena telah menyalahi perizinan, maka Turut Tergugat telahmelakukan penyegelan
Register : 24-03-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pwk
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Gogo Nugraha, SH
2.HENDIKO MEISAN P, SH
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
CAHYA AGUNG GUMILAR
11726
  • dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwayang mengeluarkan barang dari PT Genus Indonesia tanpa dilengkapidokumen pabean; Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Bea dan Cukai diKPPBC TMP A Purwakarta sejak Desember 2018 sebagai PelaksanaPemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP APurwakarta; Bahwa tugas saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada SeksiPenindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Purwakarta adalahmelaksanakan patrol atau operasi, penghentian, pemeriksaan,penegahan, penyegelan
Register : 16-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 2 April 2015 — Euphemia Soemeni VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2. Enni Lestariati Tabrani
8535
  • Tabrani Ismail(Suami Tergugat II Intervensi); ; (foto copy sesuaidengan foto copy) ;Bukti P 25: Foto copy Surat Perintah Penggeledahan /Penyegelan / Penyitaan / Penitipan, Nomor: Print29/F/F.2.1/03/2002, tanggal 4 Maret 2002, yangditerbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesiauntuk kepentingan penyidikan dalam kasus EXORIBalongan yang diduga dilakukan oleh DR. Ir.
Register : 22-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 29 Februari 2016 — PENTUS NAPITU, SH
195121
  • pembiayaannya dibayar Kantor dan dibayar didepansebelum kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan dilakukan;Bahwa untuk sistem biaya untuk penggeledahan ditanggung Negaranamun dalam kondisi terdesak kita boleh yang mengeluarkan dulu;Bahwa dalam hal melakukan penangkapan terhadap pelaku harusdisertai dengan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan;Bahwa apabila ditemukan barang bukti berupa dugaan Narkotika, makaterhadap barang bukti tersebut harus dibuatkan berita acara penyitaandan berita acara penyegelan
Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Dr. H. TAMPUBOLON, DKK VS EL. SIAHAAN, alias EDITH LAMRIA SIAHAAN
6341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara dapatberusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, danberkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, danmemerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yangditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akanpemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian danbunga.
Register : 31-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 178/Pid.Sus/2016/PN Plk
Tanggal 3 Mei 2016 — ARIK CATUR NUGROHO Bin WARJOTO
206
  • Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelas keberadaan narkotika jenisshabu dan pil ekstasi tersebut untuk perjualbelikan Terdakwa kepada orang lain,dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, meskipun Terdakwamengetahui bahwa memperjual belikan dan memiliki Narkotika jenis shabu danpil ekstasi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggarUndangUndang, namun Terdakwa tetap saja melakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan,Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan
Register : 12-09-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Sugiarto
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor
3.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Cq. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.Kadin Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bogor
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor
Turut Tergugat:
1.DPRD Kab. Bogor
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bogor
3.BPN Kabupaten Bogor
4.PT. Kereta Api Indonesia Persero
5.CAMAT KECAMATAN BOJONGGEDE
6.KEPALA DESA BOJONG GEDE
15469
  • Penggugat berupa SuratTeguran , Teguran II dan Teguran Ill Ssesuai dengan ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentangBangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);Bahwa selanjutnya berkas teguran tersebut oleh Tergugat Illdilimpahkan kepada Tergugat II (Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bogor) dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SuratPeringatan sampai dengan Surat Peringatan III dan selanjutnyadilakukan penyegelan
Putus : 15-05-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 11-K / PM I-05 / AD / II / 2013
Tanggal 15 Mei 2013 — Terdakwa I. Rio Satria Maulana Serda / 21100109520790 Terdakwa II. Harris Komarrudin Serda / 31960546821074
7958
  • Bahwa kemudian Saksi mendatangi TKP dengan dipimpin olehAKP Sarjono dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar didalam di gudang tersebut terdapat 145 (Seratus Empat Puluh Lima)karung gula Merk PXX Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg,kemudian gudang tersebut dilakukan penyegelan.4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap pemilikgula tersebut dan mendapatkan Nomor Handphone pemilik gudangtersebut yaitu Sdr.
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI ACEH BARAT
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
160166
  • karena banyak masyarakat yang kembalimenggarap tanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkanterjadinya tumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belummendapat ganti peunayah/santunan;Bahwa kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23 mengajukan clashaction terhadap Pemda Aceh Barat pada tahun 2011, namun gugatantersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor 21/PDT.G/2011/PN.MBO. tanggal 30 Januari 2012;Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 beberapa orang warga penggarapmelakukan penyegelan
    tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO;Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 beberapa orang warga penggarapsecara melawan hukum melakukan penyegelan
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H. TERDAKWA : SUTARDI LILI
615280
  • secara elektronik;Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidakbergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan bukuatau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentangpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,atau objek yang terutang pajak;Meminta kepada Wajid Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaranPemeriksaan Bukti Permulaan;Melakukan penyegelan
    /2021/PN Jkt TimMemasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidakbergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yangdiperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutangpajak;Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran PemeriksaanBukti Permulaan;Melakukan penyegelan
Register : 16-08-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 12-11-2014
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 41-K/PMT-II/AU/VIII/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — Supri Joko Siswoyo,SH Mayor Kal Nrp.520325
116184
  • Bahwa sampel darah Terdakwa diambil tanggal 1 Maret2011 dan baru Saksi antar ke Laboratorium Daerah Yogyakartatanggal 2 Maret 2011 karena sebelumnya disimpan diLaboratorium Kesehatan AAU dan penyimpanan sampel darahsudah sesuai dengan prosedur penyimpanan darah namun Saksitidak melihat adanya penyegelan terhadap sempel darah tersebut.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkansebagai berikut :1.
Putus : 14-05-2013 — Upload : 20-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2013 — YULIANUS PABATAN alias APEN anak dari AGUSTINUS BILANG, DKK
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iqbal yang tidak mematuhi ketentuan Perkap No :10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkunganKepolisian, maka proses penyidikan menjadi terhalang atau mendapatkesulitan karena pembuatan administrasi penyidikan seperti Surat PerintahPenyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Berita AcaraPenyisinan Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan BarangBukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, dan Berita Acara PenyegelanBarang Bukti tidak segera dapat dibuat