mendapat Izin Persetujuan Tertulis dari BupatiKabupaten merangin terlebih dahulu dan tanpa mengindahkan PeraturanHalaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan PengembangansertaPenggunaan Hasil TanahKas Desa (TKD), Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2015 tentangPedoman Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desadi

03/Desa UsodanSHMNo. 04/Desa Uso tepatnya pada tanggal 4 Juli 1997 terjadiperjanjian yang mana Tanah Milik Termohon Banding/Tergugat dansuami dikuasakan kepada Saudara Bara Laapi sebagai Penggaraptanah untuk menjaga tanah tersebut yaitu dibuktikan dengan SuratKeterangan Untuk Menjaga Kebun di Hambola Tua tertanggal 4Juli 1997 yang ditandatangani oleh Suami Tergugat sebagai PihakPertama, Bara Laapi sebagai Pihak Kedua, disaksikan oleh HabelSuluga dan Ade Manggulele dihadapan An Side selaku Kepala Desadi

Saat terdakwa DUPRIONObertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta olehNOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desadi kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampaidengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisianperangkat desa.

Saat terdakwa DUPRIONOHalaman19 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2022/PT SBYbertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta olehNOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desadi kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampaidengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisianperangkat desa.

Surat Edaran Bupati Katingan Tanggal 8 Januari2020 Nomor: 140/DPMDIII/2020 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Kepala DesaDi Lantik.

menindaklanjuti pelanggaran pilkades dengan membuatberita acara temuan atas pelanggaran pilkades yang ditandatangani oleh Penggugat,Calon Kepala Desa no. 2 dan 3 disaksikan oleh Ketua Panitia 11, Ketua BPD danTim dari Muspika, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan BPD tetapmengeluarkan surat nomor 03/BPD/2012 yang ditandatangi Wakil BPD, sehinggahal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi

Put.No. 185/Pid.B/2012/PN.Dgl.e Bahwa yang saksi tahu adalah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga desadi Kec.

tahunyang lalu;Bahwa saksi tahu dari Informasi bapak saksi kalau masjid dansekolah dibangun di atas tanah obyek sengketa, karena tanahtersebut adalah tanah negara, sehingga bapak saksi dan tokohtokoh masyarakat sepakat untuk mendirikan Masjid dan sekolah;Bahwa kondisi masjid dan sekolah pada tahun 1963 masih daruratbelum Parmanen saat itu kerangkanya masih kayu dan dindingnyamasih bambu;Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat dari tanah obyeksengketa, saksi hanya pernah mendengar beberapa kepala Desadi

WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.

Belimbing DesaKuok Tahap , adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuhlangsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karenapekerjaan tersebut adalah pembangunan jembatan = yangmenghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kuok KabupatenKampar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak (umum)dalam rangka kelancaran lalu lintas masyarakat umum beberapa desadi Kecamatan Kuok tersebut dan tidak ada kepentingan PenggugatHalaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBRyang sangat dirugikan

Namun untuk kedepannya akan dibuatkan posposkeamanan disekitaran bendungan cikoncang ;Bahwa jika ada masyarakat umum yang akan masuk kedalam bendungantidak diharuskan untuk melapor sebelum masuk kedalam bendungan tersebut,karena bendungan tersebut merupakan tempat wisata bagi masyarakat umumBahwa adapun tindakan kedepan yang akan saksi ambil sebagai kepala desadi wilayah curugciuh cikeusik, yaitu akan lebin waspada dan membuat portalmaupun membuat pospos keamanan di sekitaran bendungan tersebut,

No. 1545K/Pid.Sus/201 1 Bahwa ahli mendapat tugas untukmelakukan pemeriksaan terhadap dugaanpenyimpangan pengelolaan tanah kas desadi Desa Sinduadi Kecamatan Miatiberdasarkan Surat Tugas InspekturKabupaten Sleman Nomor700/SIm.B.01/2010 tanggal 7 Januari 2010atas permintaan dari Kejaksaan TinggiDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B025/0.4.5/Fd.1/01/2010 tanggal 5 Januari2010 perihal Bantuan PerhitunganKerugian Negara terhadap Perkara TindakPidana Korupsi atas nama TerdakwaKUSUMASTANA ;Bahwa ahli dalam

LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000.

LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)akan tetapi hanya Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), dan kerusakan rumahyang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan danauntuk kerusakan berat:Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yangtidak diketahui secara

NY a) jmaenn en nee cnn reeceSurat DPRD Kabupaten Demak Nomor170/231, tanggal 5 Maret 2018, Perihal: UsulanPansus Hak Angket (fotocopy sesuai denganfotocopy legalisir);Keputusan Badan Musyawarah DPRDKabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018tentang Jadwal Kegiatan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Demak(fotocopysesuai dengan fotocopy legalisir)Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3Tahun 2018 tentang Persetujuan PenggunaanHak Angket DPRD dan Pembentukan PanitiaKhusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desadi

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Il dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Ill dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

Namun, sampai berakhirnya pelaksanaanAudit, Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti pendukungyang sah terkait penggunaan dana ini sebagaimana ketentuan yang telah diaturdalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017Pasal 8 ayat(1) : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDesa harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Bahwa untuk realisasi

Desember 2018;Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor02313/SPM/DANA.DESA/PPKD/2018 tangsal 14 Desember 2018Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil EvaluasiAPBDeS Nomor 410/1206/APBDes/2018 tanggal 17 Desember 2018Salinan APBDes Ta. 2018 Desa Lasada;SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Kades Lasada (RUSTAM)Peraturan Bupati Nomor : 7 tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi

Kabupaten Konawe tahun anggaran 2017.Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi Kabupaten Konawe tahun anggaran 2018.Salinan Dokumen APBDes Ta.2017Salinan Dokumen APBDes Ta. 2018Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2017 Tahap (60%)Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2018 Tahap (20%) Tahap II (40%)Salinan Design (gambar) RAB kegiatan Ta. 2017Design rencana pekerjaan peningakatan jaln usaha

Saksi ALPEN PURBA alias UNA PURBA;e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidikdalam perkara terdakwa dan keterangan saksidihadapan Penyidik tersebut adalah benar;e Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa atau PanguluNagori Dolok Merawa Kecamatan Silau KaheanKabupaten Simalungun dan satusatunya Kepala Desadi Kecamatan Silau Kahean yang dapat menerbitkanSurat Keterangan Asal Usul (SKAU);e Bahwa sekitar bulan Juni 2009, ANDRI GULTOM bersamadengan supirnya yang bernama LASROTUA SIBAGARIANGdatang menemui

Sehingga pada saat pemeriksaan,ADD tahun 2014 belum direalisasikan ke kas desa karena keputusanpenetapan besaran ADD Tahun 2014 baru ditetapkan tanggal 24September 2014 dengan Keputusan Bupati Majalengka No. 378 tahunHalaman 64 dari 116 Putusan Nomor :89/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg2014 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi tiap desadi kabupaten Majalengka tahun 2014.Bahwa berdasarkan Surat Bupati No: 147.25/1478/Tapem tanggal 3Oktober 2014 perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa

Menetapkan barang Bukti berupa :1. 1 (Satu) Eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 378Tahun 2014 tentang penetapan besaran alokasi dana bagi tiap Desadi Kabupaten Majalengka tahun 2014 beserta lampiran;Nh. 1 (Satu) Buah proposal alokasi dana desa (ADD) Desa CipasungKecamatan Lemahsugih Tahun 2014;oO. 1 (Satu) Buku pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)Kabupaten Majalengka ;4. 1 (Satu) Lembar disposisi Kabid Perbendaharaan dan Akutansi nomoragenda : 841;5. 1 (Satu) Lembar disposisi

pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki hartayang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidanaselama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiairselama 6 (enam) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg1. 1 Bundel dokumen proses pencairan anggaran Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan aparatur pemerintah desadi

Keuangan yang Diterima oleh Desa, PeraturanDaerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, Pasal30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, PasalHalaman 63 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

hurufyang tidak bisa membaca dan menulis, termasuk menggunakancap jempol kalau menanda tangani suratsurat.Bahwa saksi juga mengetahui H.Nasir Bin Usman Buta Huruf dandalam KTP mennggunakan cap jempul dan setiap ada suratdibacakan oleh anak anaknya.Bahwa saksi mengetahui pada saat H Nasir Bin Usman meninggalTahun 1998 usianya saat itu sekitar 80 Tahun.Saksi2 : an.Suma Sanjaya.HS (disumpah)Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja selaku perangkat desadi

Bahwa saksi menerangkan Saudara ANANG SURYA, S.Pd, M.Simenyuruh saksi melakukan tugas tersebut yaitu dengan cara KALOSAUDARA BUDIMAN TIDAK PERNAH ADA TANDA TANGAN SAJA OLEHHalaman 59 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN BdgSAUDARA (MUHTARUDIN), SEBAGAI PERWAKILAN DARI SEKSIPEMERINTAHAN UNTUK PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II (termasukdesa Lamajang) dan kemudian saksi membubuhkan tanda tangan saksipada Berita Acara Hasil Pembinaan dan Verifikasi Penggunaan Dana Desadi Desa Lamajang Tahap Il dalam

Berita Acara Hasil Pembinaan dan Verifikasi Penggunaan Dana Desadi Desa Lamajang Tahap II tanggal 4 Desember 2017.c.

Bahwa saksi menerangkan kaitan antara saksi dengan kegiatan dana desadi desa Lamajang Kec. Pangalengan Kab. Bandung, yaitu bahwa secaraex Officio sekcam ditugaskan sebagai Ketua Tim Pendamping Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung (semua desa dikecamatan pangalengan ).