Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK)Nomor 29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69039/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 7 Juli 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan

Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2018yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

PPh Pasal 15 di atas tersebutberubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitungPPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturanyang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/P103/2008 adalah menjadi sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan

Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, PPhPasal 15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal

15 Nomor 00001/241/09/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada;KESIMPULANBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan tarifPPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 yaitu sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan neto 0% x 1% = 0,30%PPh Pasal26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0,14%Tarif Efektif 0,44% Bahwa perhitungan

PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telahberubah menjadi 28 % sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 yangberlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur

Sumber dana sebagian besarberasal dari pinjaman LN dan sebagian kecil dari Budget PLN.2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)perhitungan PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 halaman.

mengajukan Permohonan Uji Materiil a quoadalah terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a danPasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dankeberatan beberapa pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangkedudukannnya lebih tinggi antara lain Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan

Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telahmempertimbangkan prinsipprinsip yang tersebut dalam Pasal 68 ayat(2) yaitu ada 6 (enam) prinsipprinsip perhitungan dan penetapan tarif airminum, karena dasar penetapan tarif air minum yang dilakukanTermohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,sehingga alasan Para Pemohon ini juga haruslah ditolak;Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan

tarif air minumyang sudah ditetapbkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan danPenetapan Tarif Air Minum;Bahwa pembebanan biaya administrasi yang timbul dari pemasanganbaru maupun penyambungan diatur dalam Keputusan Direksi PDAMTirta Mayang Kota Jambi sehingga tidak ada kaitannya denganHalaman 21 dari 43 halaman.

melampaui 4% (empatperseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;Bahwa perhitungan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM TirtaMayang Kota Jambi, dengan formula perhitungan berdasarkan UMP ProvinsiJambi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.600.000,00 x 4% = Rp.104.000,00,sehingga besaran kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak bolehmelebihi dari Rp.104.000,00 (seratus empat ribu Rupiah), atau artinyaHalaman 39 dari 43 halaman.

Menyatakan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 45)bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku untuk umum,;3.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

28 Oktober2016 dengan Nomor : 813/085.4, perihal Rincian Purna Bakti danmenjelaskan terjadinya perbedaan perhitungan purna bakti dan tunjangancuti pada point (3) huruf a dan b disebutkan :a.

Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Jakarta Tourisindo, sebesar Rp. 168.055.236,Selisih (lebih bayar), sebesar Rp. 1.577.160, Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti harus terlebin dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisPerusahaan dan BP.

Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti menggunakan Peraturan yang berlaku, pada Tergugat awalnyadihitung berdasarkan SK.

saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. memperoleh faktafakta bahwa team pemeriksa pajak belum adamenghitung aset perusahaan Tiara Dewata group, sementara saksi yangmeringankan telah menghitung asset perusahaan Tiara Dewata group yaitu sekitarRp. 26.123.873.783, (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehinggadengan demikian secara logika dapat menerima perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh Perusahaan

kerugian Negara) sebesarRp.6.037.577.318 sebagai dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda pidanakepada YY berasal dari hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. dengan perincian sebagai berikut :PPh.

Desember 2006Total 6.037.577.318 bahwa jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeridi atas adalah jumlah pokok pajak yang harus disetor ke kas Negara ;bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perhitungan kerugianNegara di atas diketahui bahwa terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlahnilai kerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332,dimana menurut jumlah

jumlah Pajak yangkurang dibayar yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 Tahun Pajak2005, seharusnya mengikuti putusan kasasi Makamah Agung ;bahwa selanjutnya walapun terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlah nilaikerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332.

,dimana untuk perhitungan kerugian Negara Tiara Dewata Group sebagai dasarpenentuan pengenaan denda pidana atas terdakwa YY sebagaimana yangtercantum dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap(putusan kasasi Makamah Agung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318, namun untukperhitungan kerugian Negara PT XXX , Majelis menggunakan jumlah kerugianNegara untuk PT XXX yang terdapat dalam perincian kerugian Negara TiaraDewata Group yaitu sebagai berikut :Kerugian Negara atas PPN 2005 =(

Rek. 30601112366, diketahui bahwa jumlah sebesar US$ 115,424.91dibayarkan ke Minopex dengan mendebet rekening pada tanggal 13 Januari2005; bahwa dasar perhitungan dalam Debit Note Minopex Nomor 110 tanggal30 November 2004 sebesar US$ 57,314.64 tidak dicantumkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga tidak diketahuiapakah perhitungan tagihan sebesar US$ 57,314.64 berasal dari perkalian 4.5%dari gross revenue ataukah berasal dari perkalian 30% dengan profit/loss project;

14 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap perhitungan PPN Jasa Luar Negeri yangdikoreksi oleh Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding))dengan cara mentrasir ke Debit Note Minopex dan perhitungan Minopex, terdapatketidaksesuaian antara deskripsi jumlah yang ditagihkan pada Debit Note denganperhitungan jumlah tagihan sebagai berikut:e dalam Debit Note tertera bahwa deskripsi penagihan dari Minopex adalah royaltyfee 4.5% on J.O. gross turn over in terms of Minopex Royalty Agreement yangberarti

bahwa perhitungan royalty fee yang ditagih pada Debit Note sebesar 4.5%dari gross revenue (mengacu pada agreement kedua tertanggal Januari 2000);e mencermati deskripsi perhitungan pada Debit Note yang menggunakanterminologi "gross" revenue, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban yangdiperhitungkan atau dikurangkan dari revenue project dalam menghitung royaltiyang dibayarkan;e dari penelitian terhadap perhitungan HollandMinopex Sebuku Joint Operationyang mendasari Debit Note diketahui bahwa jumlah

yang ditagih bukan berasaldari perhitungan 4.5% x gross revenue tetapi berasal dari 30% x operating cashflow available for distribution.

Dimana operating cash flow available fordistribution berasal dari perhitungan profit project dikurangi adjusment toreconcile profit before corporate income tax to net cash received by operatingactivities;e dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahui bahwariil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari gross revenuetetapi menggunakan sistem profit sharing atas project dengan mengacu padakontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret

Dalam suratkeberatan tersebut jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan pajakpenghasilan badan yang disebutkan dalam surat ketetapantersebut dan menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalamsurat keberatan tersebut dicantumkan alasan mengajukankeberatan yaitu keberatan atas koreksi Harga Pokok Penjualan(HPP) dan Beban dari Luar Usaha.

Dalam SKPKB Nomor 00030/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus2010 tidak ada disebutkan detail rincian koreksi dan perbedaanantara yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)dengan perhitungan yang tertera untuk sampai pada kesimpulanjumlah penghasilan netto sebesar Rp. 271.552.311.847,00. DalamSKPKB tersebut tidak dijelaskan apakah terdapat koreksi diperedaran usaha, HPP ataupun biaya lainnya.

Putusan Nomor 1143/B/PK/PJK/2014PPN Barang dan Jasa Masa Pajak 2008 Nomor00204/207/08062/10 tanggal 12 Agustus 2012 (bukti PK9) dimanadisertakan perhitungan itemitem mana saja yang membuatterjadinya perbedaan dalam perhitungan menurut laporan suratpemberitahuan pajak Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) dengan perhitungan menurut SKPKB tersebut.Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP diatur antara lain bahwaWajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu Surat KetetapanPajak.

Dengan demikian seharusnyadapat dibaca bahwa surat keberatan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga keberatan atas seluruhitemitem yang merupakan unsur dari perhitungan tersebut.Mengingat tidak adanya perincian dalam SKPKB maka PemohonPeninjauan Kembali telah salah dalam mengemukakan alasankeberatannya.

Namundasar perhitungan pajak adalah tetap sama dengan suratkeberatan yaitu bahwa pajak lebin bayar menurut PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahRp.45.899.371.682.Dalam amar Putusan Pengadilan Pajak nomor NomorPut.45719/PP/M.V1/15/2013 halaman 16 dinyatakan:Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbandingyang menyatakan Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesarHalaman 13 dari 18 halaman.

PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT Penyerahan BKP Dan/Atau JKP adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya

PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan perhitungan yang utama adalah :1.

Koreksi positif atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan

Tahun 2008 (Laporan Auditor HLB Hadori) sebesar Rp. 4.990.282.150.tidak dilakukan koreksi saat dilakukan pemeriksaan oleh DirektoratJenderal Pajak.Melihat urutan diatas sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 (selama 4tahun) terdapat tidak konsistennya dalam pemeriksaan pajak sehingga dilakukankoreksi atas pemusnahan tersebut.Sehingga dengan demikian perhitungan pajak yang menurut Putusan PengadilanPajak C/Q Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.

PPN Kurang bayarKelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Pasal 15(2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 74.699.859.937,Rp. 555.205.956.705,Rp. 205.520.850,Rp. 630.111.337.492,Rp. 0.Rp. 630.111.337.492.Rp. 10.092.192.282.Rp. 32.605.542.539,(Rp. 25.280.909.165,)Rp. 7.324.633.374,Rp. 2.767.558.908.Rp. 0,Rp. 2.767.558.908.Rp. 2.767.558.908,Rp. 5.535.117.816,Sedangkan menurut perhitungan kami, perhitungan SKPKBT Pajak

Ir.Mukhlisah selaku konsultan perencana dalammelakukan perhitungan analisis harga satuan bahan bangunan proyekmakam Ratu Ebhu tahun 2009 tidak berpedoman pada Keputusan BupatiHal. 4 dari21 hal. Put.

Sampang dan hasil survey harga diMojokerto;Bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli dari PU Cipta Karya Kab.Sampang saudara H.R. Damar P. Effendi ST, M.Si an saksi ahli H. AnmadMusyaffak, ST.

Tim teknis chek list renovasi komplek makam Ratu Ebhutahun 2009 yang telah melakukan perhitungan harga satuan bahan ProyekRenovasi Makam Ratu Ebhu tersebut dengan berpedoman pada StandarNasional Indonesia dan standar harga Bupati SampangNo.188/210/Kep/434.013/2009 dan setelah membandingkan hasilperhitungan harga satuan harga bahan dari perhitungan konsultanperencana telah diketemukan selisin harga dari harga satuan bahan untukpekerjaan kayu di mana perhitungan konsultan lebih tinggi dari hasilperhitungan

No. 1582 K/Pid.Sus/201 1 Tahun Anggaran 2009 dan Harga Satuan Setempat sebagaimana dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,melainkan berdasarkan pada daftar harga satuan dari Dinas PekerjaanUmum dan Bina Marga Kabupaten Sampang dan hasil survey harga KotaMojokerto;Bahwa keseluruhan selisin harga perhitungan konsultan yang tidak sesuaidengan perhitungan saksi ahli merupakan kerugian Negara terdiri dari :a.

Karya Sakti) sebagai pemenang proyekMakam Ratu Ebhu tahun 2009 telah mengajukan penawaran denganberpedoman pada HPS yang disusun oleh Panitia Lelang; Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan RAB milik CV.

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000 dengan perincian sebagai berikut:Bea Keluar Rp 1.574.920.000,00Denda Administrasi Rp 0.00Jumlah Rp 1.574.920.000,00Bahwa adapun perhitungan kekurangan Bea Keluar yang kurang dibayarsebesar Rp1.574.920.000,00 adalah sebagai berikut:Bea Keluar menurut Pemohon Banding Rp 0,00Bea Keluar menurut Terbanding Rp1.574.920.000,00Selisin Bea Keluar Rp1.574.920.000,00Bahwa Pemohon Banding

telah melunasi kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp1.574.920.000,00 tanggal 7 Februari2012;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP235/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh PT Smart Tbk;Alasan dan Penjelasan

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluardan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordidaftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 0b Jumlah Barang MT 7.999 ,967c Tarif Bea Keluar % 0%d Bea Keluar (a x b x c) USD 0e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 0f Bea Keluar (d x e) Rp 0g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 0 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 006226 tanggal 30 Desember 2009 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku yang digunakanoleh

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang eksportidak dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen ekspor melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu 30 harisejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekporyang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak

yang disebabkan oleh perbedaan TarifBea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIT Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluar adalahberdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEB mendapatNomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudahbenar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP66/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh PT.

Putusan Nomor 272/B/PK/Pjk/2018 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingsebesar NIHIL; Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar NIHIL; Jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 09 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.68604/PP/M.XB/16/2016, tanggal 24 Februari 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP131/WPJ.19/2014 tanggal 27Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor00044/207/08/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara V, NPWP:01.061.135.8051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru28294, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: N Menurut

Majelis6 URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 87.437.664.514,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 253.274.307.142,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 129.687.270.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 84.750.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 470.483.991.656 ,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 241.073.155,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 241.073.155,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 115.715.114,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 356.788 .269,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 241.073.13 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 241.073.15 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 115.715.16 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 356.788.2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp.53.820.000, 00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.237/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

Teknis Kepabeanan, DirekturAudit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea danCukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar;bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

Sehingga terdapat perhitungan yang tidak benar dan terdapat selisihkurang yang besarnya antara Rp.1.841.060, sampai dengan Rp. 2.597.360, setiappelanggar non pelanggan dan hal ter rtentangan dengan Pasal 22Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 234.K/DIR/2008 tanggal 22 Juli 2008yang menyatakan perhitungan besarnya ganti rugi bukan pelanggan yang terkenaP2TL sebagaimana diatur dalam Pasal 18;Dari 2 (dua) perhitungan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.

Sehingga terdapat perhitungan yang tidak benar dan terdapat selisihkurang yang besarnya antara Rp.1.841.060, sampai dengan Rp. 2.597.360, setiappelanggar non pelanggan dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2)Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 234.K/DIR/2008 tanggal 22 Juli 2008yang menyatakan perhitungan besarnya ganti rugi bukan pelanggan yang terkenaP2TL sebagaimana diatur dalam Pasal 18;Dari 2 (dua) perhitungan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.

Kalselteng) ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPKP hanya berupa LaporanPerhitungan Keuangan Negara bukan audit investigative yangmengharuskan ahli dalam hal ini BPKP melakukan perhitungan dilapangan sehingga ahli hanya mempelajari dan menghitung data datayang diberikan oleh Penyidik, sedangkan metode yang digunakan olehBPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut:Mempelajari peraturan peraturan dan kebijakan yang terkait denganpelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga

PLN dan masyarakat yang diuntungkan atasperbuatan Terdakwa, kami berpendapat seharusnya Majelis Hakimlebih jeli dalam mempertimbangkan perhitungan yang dibuat olehTerdakwa dengan rumusan yang dimiliki oleh PT. PLN karenaperbedaan perhitungan berupa kekurangan tagihan telahmengakibatkan kerugian bagi PT.

;Rp. 4.596.770, ;Sehingga menurut kami Terdakwa yang telah melakukan perhitungan yangtidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN karena telah merugikan keuanganNegara dalam hal ini PT.

,PPN 10% ... = Rp. 1.957,291,Jumlah (b) ... = Rp. 21,530,203,c. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.9,786 ,456,PPN 10% ... = Rp. 978,646,Jumlah (Cc) ... = Rp. 10,765,102,d. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke2 / 01 Januari s/d 31 Desember 2017)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.PPN 10% ... = Rp.

Jumlah (qd) ... = Rp. aRe. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 40.776.900, = Rp.PPN 10% ... = Rp. ysJumlah (e) ... = Rp.

. = Rp.335,871,170,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.847,228,496, CatatanNJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31Desember 2020 Serta Dapat Berubah Apabila Adanya Perubahan Tarif.2.

,Jumlah (8)... = Rp. yJumlah Total (1+2+3+4+5+6+7+8)...Rp. 2,393,806,950,Denda Materil :a. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 5 Tahun (36 Bulan)(DC + SPP + Biaya Administrasi)= 2% x 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 1.794.389.500, =1,291,960,440,PPN 10% ... = Rp. 129,196,044,Jumlah (a) ... = Rp. 1,421,156,484,b. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 4 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke2 / 01 Januari s/d 31 Desember 2017)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 190.892.500, =91,628,400,PPN 10% ... = Rp. 9,162,840

/Pdt/2020/PTRp.Rp.Rp.e. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 1 Tahun (12 Bulan)(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 1 Tahun x 12 Bulan x Rp. 190.892.500, = Rp.PPN 10% ... = Rp.Jumlah (c) ... = Rp.Jumlah Total Denda Materil (atb+c+d+e) + PPN 10%... = Rp.1,572,343 ,344,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil)3,966,150,294,mTOTAL 1+2 (Perhitungan Tarif + Denda Materil) =Rp.4,813,378,790,Rp.CatatanNJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/oesaran biaya BPHIB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untuk pelaksanaanPenandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah sebeSar ......... cc ceeeeeeeeeeereeeeeeeeeees AP. 196.474.000,(mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit .............:. eee Rp. 100.000.000

, Total KewajiDan otter RP. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............

Perhitungan biaya BPHTByang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan padaketentuan UU BPHTB;Bahwa agar pelaksanaan penandatanganan AJB dapat segeradilaksanakan, Tergugat kembali mengirimkan pemberitahuan rincianbiayabiaya yang menjadi kewajiban Penggugat untuk perhitungan tanggal04 November 2015 berdasarkan Surat Ref No: 233/SMDM/FAC/XI/2015tanggal 04 November 2015 (Surat Perhitungan Kewajiban Penggugattertanggal 04 November 2015) (Bukti T10c) yang pada pokoknyamenyampaikan rincian biayabiaya

AJB, BPHTB, PBB, PNBP, ZNT, IPL &Tempat Sampah untuk perhitungan bulan November 2015 adalah sebagaiberikut:1.

Debet on Sales USD (30,274.85)Jumlah Sales Cfm PB USD 10,416,736.87Adapun perincian perhitungan peredaran usaha menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdisampaikan pada saat uji bukti dan dijadikan dasar dalammelakukan uji bukti bahwa jumlah peredaran usaha adalahsebesar USD 10,458,587.23 yang terdiri atas 447 item.

yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut berubah apabiladibandingkan dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang disampaikan pada saatpemeriksaan, dimana menurut perhitungan yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan sebagaimana perhitungan peredaran usahasesuai laporan keuangan adalah sebesar USD 10.416.659.dengan perhitungan sebagai berikut:Sales Export USD 282,191.Sales Local USD

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2017Sales Return USD (11,676.)Peredaran Usaha Net USD 10,416,659.Sedangkan perhitungan yang disampaikan pada saat prosesbanding adalah sebagai berikut :Penjualan USD 10,458,687.23Retur USD (11,675.51)Jumlah USD 10,447,011.72Acc.

Kembali (Semula Pemohon Banding) pada prosesbandingnya dengan jumlah peredaran usaha USD 10,458,687.00;Bahwa berdasarkan perincian perhitungan peredaran usaha yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pada proses banding bahwa jumlah perhitunganpenjualan selama Tahun 2008 adalah sebesar USD 10,458,687 ,23yang terdiri atas 447 item sedangkan perhitungan menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai denganperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Sementara menurut perhitungan koreksiperedaran usaha berdasarkan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebesar USD 246,619.00;Bahwa berdasarkan perhitungan koreksi peredaran usaha yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebesar USD 301,402.74 adalah tidak samadengan nilai koreksi peredaran usaha menurut perhitunganPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sebesarUSD 246,619.00;Halaman 16 dari 21 halaman.

Perhitungan tagihan atas pemakaian dokumen Form Dyang tidak sesuai dengan PIB sebesar Rp.745 .532.986, Pada saat perusahaan kami mengajukan PIB keKantor Pelayanan Bea dan Cukai Langsa kamiHal. 9 dari 23 hal. Put.

Perhitungan tagihan atas penjualan' lokal denganbarang ex fasilitas sebesar Rp. 520.758.874termasuk denda Rp. 257.164.876,Perusahaan kami setuju untuk membayar Beatermasuk PDRInya atas penjualan' lokal ex. bahanfasilitas sesuai dengan fasilitas yang kami dapatdari Pelayanan KITE.

Perhitungan Tagihan Overquota sebesar Rp.20.117.936,Perusahaan kami tidak dapat menerimaperhitungan tagihan overquota Rp. 20.117.936,karena tarif bea masuk Phenol pada saat itu sudah2.5% dengan cara melampirkan Form D dan juga kamitelah membayar SKPPBM No.

Perhitungan tagihan over quota sebesar Rp.20.117.936,Bahwa khusus' terhadap over quota importasijenis barang Phenol dengan PIB No. 000015 tanggal1 September 2005 yang telah ditagih oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Kuala Langsa dengan SPKPBMNo.

S03/NOTUL/2005 namun setelah diaudit terdapatselisih kurang antara perhitungan Kantor PelayananBea dan Cukai Langsa dengan perhitungan tim audit,selisih perhitungan terjadi karena tim auditberpendapat bahwa Form D yang digunakan PemohonBanding sebagai lampiran pada PIB bukanlah Form Dyang diperuntukkan untuk transaksi tersebut ;Bahwa dalam persidangan Pemohon Bandingmenyerahkan bukti bukti berupa PIB No. 000015 tanggal 1September 2005 ; Invoice No.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya Konsultan Perencana sebesarRp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribudelapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00(sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan; Pasir dan batuBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU KabupatenManggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secarakeseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00(sembilan