Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tersia tardin terpin tersin turdin termin terdir tendin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 20-06-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 160-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 26 September 2014 — Prada Akbar Fidi Aldiar
101 — 57
  • lebihmengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukupmemenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidakmelakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orangorang di antara mereka tersebut yangbenar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebutDi dalam praktk peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
230 — 129
  • GolonganRuang terakhir (Penata Tingkat I, IIl/d) yang ditetapkanoleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset danPendapatan Daerah sesuai dengan aturanpembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau.Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yangmenetapkan bahwa : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkatdaerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, BadanDaerah terdin
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 30-10-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Kis
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
Sarbandi
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI Persero Tbk Pusat cq Bank Mandiri Cabang Kisaran
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.Robert Manurung
30 — 3
  • Bank Mandiri, Tbkmerupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU HT sehinggadokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 6/KN/2013 tanggal 9 Desember2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: LelangEksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan terdin dari:a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredite Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.MDN.KSR/PKKMK/005/2011 tanggal 30 Maret 2011.e Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.MDN.KSR
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
275 — 148
  • Kepala desa dapat membentuk tim yang terdin dari seorangketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggotadengan keputusan kepala desa;b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atauseleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonperangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahJabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;d.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 16
  • Menurut hubungan perkawinan terdin dari duda dan janda;Disamping itu dalam gugatan waris harus terdapat 4 (empat) unsursesual dengan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989yang berbunyi bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf (b) talah:c. Penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris;d. Penentuan mengenait harta peninggalan;e. Penentuan bagian masingmasing ahli waris;f.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 562/Pid.B/2017/PN Blb
Tanggal 25 Juli 2017 — ARI WAHYUDIE Bin ASEP SOPIAN;
84 — 25
  • mengantar barang yang merupakanorder dari Salesman ke konsumen yaitu para pedagang;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu perouatan yang dilakukan oleh Terdakwanamun ketka pada han Kamis, tanggal 6 oktober 2016, Terdakwa mengirim 4karton minyak Kuncimas ke toko namun oleh Terdakwa hanya diberikan 2karton sehingga ketika saksi selaku Salesman menagih kepada toko tersebut,toko tersebut tidak mau membayar 4 karton namun hanya 2 karton;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa juga mengirfimkan 8 kartonminyak terdin
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama Perceraian
Register : 31-07-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 495/Pdt.G/2013/PA.SUB
Tanggal 10 Desember 2013 —
35 — 4
  • iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atasnafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dyatuhkan oleh suami;Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang diatuhkan oleh suami dalam perkaraini adalah talak rajs;Menimbang bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dyatuhkan talak raji olehsuami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hakhak seorang isteridalam masa iddah talak raj1 terdin
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 07-02-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN PWK
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat: drg BEATA WIBOWO Tergugat: 1.dr. KEMAL MUHAMAD 2.dr. ABDUL RADJAK,Sp,Ob,Gyn 3.ABDUL BARRY
362 — 109
  • ., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata
    hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2013 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 11/Pdt.G/2012/PN TNG
Tanggal 25 April 2013 — PT. TELISON Lawan 1. JIRO SOMA 2. PT. NALK SEALS INDUSTRY
249 — 50
  • NLT GASKET MFG dan TergugatII yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006mengenai sewa sebuah bangunan yang terdin dan ruangan kantor 2 (dua) lantai,sebuah ruangan show room, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga,ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411M2 dan sebuah bangunan yang terdiri dan ruangan kantin, toilet, musholla yangberukuran 20x30 M2 = 600M2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan denganSertifikat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
269 — 111
  • lewatnya waktu yang ditentukanBahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatuKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, makaseharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuaiUU 30/2014, telah mengatur:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan atau) melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 127-K/PM II-08/AD/V/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — HAERUDIN, SERTU
39 — 20
  • Pemilikan itu pada umunya terdin atas setiap perbuatan yang mengharuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara sepertmenghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk jugadalam halhal masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjualdengan hak membeli kembali.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
188 — 45
  • Bahwa pengalihan kredit Tergugat Il kepada BPPN selain piutang porsiTergugat I, juga seluruh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dokumenjaminan juga wajib diserahkan kepada BPPN f Bahwa pelaksanaan penyerahan dokumen pendukung dan dokumen kredittersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara SerahTerima Dokumen Kredit Tergugat I tertanggal Juni 1999 Sedangkan jaminandari Tereugat kepada BPPN dilakukan pada tangzal 21 Jum 2000 terdin dan : 497 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — dr. H. IDRUS, M.Kes
99 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 12-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 86
  • An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
335 — 156
  • Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/TF/2021/PTUN.SMG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
1.HERDIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.KASAM
4.RUDIYANTO
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
324 — 204
  • Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
293 — 252
  • Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif;c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum;d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN;e.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 14-07-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 7/Pdt G/2017/PN Kdr
Tanggal 14 Juli 2017 — - IMAM BAIHAQI, Dkk lawan - ARIF HIMAWAN KUSUMONEGORO
152 — 34
  • Memiliki hak penuh dengan Kuasa Jual dariPIHAK KEDUA sebanyak 34 (tiga pulun empat) unit perumahan yang terdin dan :30 (tiga puluh) unit perumahan, dst, 4 (empat) unit perumahan type50 dst..Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan dalil gugatanPenggugat angka Romawi Ill 10 (Sepuluh) yang menyebutkan darisertifikatsertifikat tersebut di atas sebanyak 22 (dua puluh dua)sertifikat dititipbkan di Notaris Tjahjo Indro Tanajo, SH, yaitu (Tanda Bukti Vill),hal ini adalah juga SAH karena merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa;(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridan Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan UnsurKepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang PedomanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagiPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, telah secarategas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:(1) Tim Pemeriksa terdin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
90 — 69
  • masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin