Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Wilayah negara Keuangan negara
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
92 — 36
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Halaman 202Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang, namunsesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN KDI
Tanggal 3 Juni 2016 — - Drs. H. PRIYONO Bin ATMOMIHARJO
101 — 33
  • Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
438 — 766
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
611 — 883
  • Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT dan TERGUGAT II harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas keputusan tata usaha negara (beschikking)hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
224 — 424
  • tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRl, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1I/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 7 Juni 2016 — IRIANA, A.Md.
68 — 25
  • Nata Sukarya No. 28Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihberada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau) orang lain secara melawan hukumataudenganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
138 — 32
  • Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
65 — 30
  • Mdntahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundang undangan,pembentukan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejakdiberlakukannya Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai denganperubahan terakhir Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaranutama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karenadianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
67 — 26
  • merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yangdikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja ; c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ; bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara
    negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuaikebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ; bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolahdibawah pimpinan Kepala Sekolah ; bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — Dra.SUDARMINI, Apt Binti SUYADI
73 — 25
  • Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danselaku Pengguna Anggaran dalam menangani pekerjaan Pemerintah;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia yang adadisekitar dan dilokasi Puskesmas Flamboyan tersebut ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
131 — 60
  • siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara atau Pegawai Negerisebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ataupun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi - IRWAN HENDARMIN, S.Kom
128 — 35
  • ATAUKEDUAPRIMAIR : Bahwa ia terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRIdiJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Pusat Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
133 — 43
  • KADIRberdasarkan Pasal 2 angka (6) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelenggara Negara yaitu selakuBupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu pada waktuHalaman 28 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglyang tidak dapat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
129 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
146 — 81
  • Negaraterhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula tapi tidak adaHalaman 195 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.kerugian Negara sesuai laporan perhitungan dari ahli Dinas pekerjaanUmum Propinsi Maluku Utara tersebut;Bahwa sesuai penjelasan pasal 6 (a) UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen itulah landasan hukumnya;Bahwa perhitungan terhadap phisik yang belum selesai dikerjakantergantung periode Kontrak yang dipakai, bila kontrak sudah selesaiphisik belum selesai dikerjakan bisa dilakukan perhitungan tersebut;Bahwa dokumen dan datadata yang dijadikan acuan untukmenghitung kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaanpembangunan Mesjid Raya adalah Keputusan Bupati Sula, KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Berita
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
151 — 44
  • Nomor : 153 /KMA / SK / X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhakmengadili dan memutuskan perkara tersebut, terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
136 — 66
  • Pemerintahan Umum SekretariatDaerah Kabupaten Kepahiang T.A 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor: 90010 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang SatuanUnit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pasal 2 angka (7) danpenjelasannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme merupakan penyelenggara
    Negara yaitu Pejabat lain yang memilikifungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaiPemimpin dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.944.225.000, (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukansecara pasti antara tanggal 22 Juli 2014 sampai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
202 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 K/PID.SUS/2017juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitukepada Drs. BAHAR,MUH. MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AKdan KRISTIANTI SETYO RINI, SE, AK selaku pegawai negeri pada KantorBPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Drs.
    Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan Kedua Primair dengan ancaman Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikitRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehseorang Penyelenggara
    Negara, tidak hanya berpotensi menciptakaninstabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial, namun juga menumbuhkanbudaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan negara dan masyarakat, terlebin dilakukan oleh pejabatbirokrasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam perkara aquo dilakukan oleh Terdakwa JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEURUMAJAR, SE selaku Penyelenggara Negara yaitu pada masa TerdakwaJEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE menjabat selakuWalikota
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
84 — 37
  • kegiatan/proyek pelaksanaan pengadaan barang/jasaPemerintahan ditinjau dari aspek pemerintahan yaitu Objek materia ilmupemerintahan itu adalah Negara, dan objek forma ilmu pemerintahan adalahkewenangan dan pelayanan (baik pelayanan public serta pelayanan civil).Kemudian Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah melakukan kegiatanyang menggunakan kewenangan untuk melakukan pelayanan public danpelayanan civil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat supayamenjadi bijak untuk itu maka para penyelenggara
    negara pemerintahan harusarif didalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.Bahwa ldealnya secara implisit memperhatikan pasal 90 Perpres No. 54 tahun2010 jo Prepres No. 70 tahun 2012 panitia/pejabat penerima hasil pekerjaansebelum menandatangani berita acara penerima pekerjaan terlebih dahulumelakukan opname lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan pekerjaansecara real.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
116 — 47
  • Pengelola Anggaran di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012 pada tanggal 27 Desember2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat diKantor LPP TVRI Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan, Jakarta, la Terdakwasebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ataumenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau