Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara Keuangan negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Desember 2015 — PIDANA -IWAN CHERMAWAN
233 — 128
  • Pst.korupsi, baik ia pegawai negeri / penyelenggaran negara maupun bukan bukan pegawainegeri/ penyelenggara negara, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 ini adalahpelaku tindak pidana korupsi hanya untuk orang perseorangan yang memangku suatujabatan atau kedudukan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
85 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Irawan, M.Sibin Yoyo selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; bertentangan dengan kewajibansebagai Ketua/Anggota DPRD Kota Cimahi sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (4), Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang TataTertiob DPRD;. Pada Tahun 2011;.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Nopember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
82 — 51
  • Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri ataupenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarHalaman 200 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PT Japmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya dan pegawai negeri atau penyelenggara
    Negara yangmenerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutperbuatan terdakwaDrs.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
440 — 2300
  • OKU Timur utk biaya Pengadaan 1300 Lembar bajuseragam untukibuibu muslimat .Berdasarkan Perjanjian Hibah No 900/00848/BPKAD/2013 danNo029/A/PAC.M/2013 tgl 11032013 262.03/04/2013 01439/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPP LSM PPNH (Pemantau dan Penyelenggara Negara danHAM) Sumsel untuk biaya Kegiatan.
    Dewan Pimpinan Prop.Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (DPP No.005.LSMDPPLPPNRISUMSEL.CLPPNRISUMSEL) Jin. Rajawali No.632 Palembang 1.08.2013 Tgl.3 Agustus 20131211. DPW.LSM GPS (Gerakan Pemuda Sriwijaya) Sumsel Jin. SekipJaya Kemuning No.015/GPS/SS/VIIV/2013 Tgl.7 AgustusPalembang 20131212. Forum Sumsel Bersatu JiIn.Sumatera Blok BU No.09 Palembang No.017/FSSB/SS/VII1/2013 Tgl.7Agustus 20131213.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
107 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyang menggariskan mempercepat proses hukum tindak pidanakorupsi bagi aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukumdan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi,kolusi, dan nepotisme, serta dalam UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalamHal. 381 dari 543 hal. Put.
    No. 268 K/Pid.Sus/2012keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sehingga dapat terwujudnya Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismesebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang No. 28 Tahun1999;Bahwa sudah semestinya, tindak pidana korupsi yang berkaitan denganpara penyelenggara negara tentunya berkaitan dengan hukum administrasinegara karena berkaitan dengan jabatan publik tertentu; Di
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
106 — 67
  • DKIProvinsi Sumatera Utara T.A. 2014, yang bertentangan dengan kewayjibannyayaitu kewajiban para Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang R.I. No.28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotismejo. Pasal 327 ayat (3) UndangUndang R.I.No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRDyo. Pasal 350 ayat (3)UndangUndang R.I.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 5 Maret 2014 — - ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR, A.MD
67 — 16
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang, namunsesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.Ir. GANEFO L. AMIN, M.MA
2.MARKUS WANDI, S.Pi
163 — 77
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
190 — 113
  • DanaHibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor: LAPKKN248/PW27/5/2021, tanggal12 Agustus 2021;Bahwa dasar Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaratersebut adalah:1.Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa yangdimaksud "Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
187 — 117
  • DanaHibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor: LAPKKN248/PW27/5/2021, tanggal12 Agustus 2021;Bahwa dasar Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaratersebut adalah:1.Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa yangdimaksud "Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
144 — 186
  • menyebutkan Pengawasan terhadap Perencanaan danpelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaianharga , audit klaim, audit investigative terhadap kasus kasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara,pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 KomisiPemberantasan Korupsi disaebutkan bahwa yang dimaksuddengan Instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDepartemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND ).Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, KepolisianNegara RI dan BPKP Nomor : KEP 109/ A/JA / 09/2007,Nomor : B / 2718/IX/2007 dan KEP 1093/ K / 06/ 2007,tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam penangananHal.263 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.264264kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yangberindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana nonbudgeter (anggaran).
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 13 Februari 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
103 — 25
  • kewenangan dalam halpemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan Negara adalahUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi; Pasal 6 menyebutkan : Komisi Pemberantasan Korupsimempunyai tugas : koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam Penjelasan atas Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksuddengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen ;209e Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuaidengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Pasal 1 (angka 22) :Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Sedangkan yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan Negarasesuai dengan Penjelasan atas Pasal 2 (1) UU Pemberantasan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
198 — 334
  • Pencapaian tujuan negara sSelalu terkait dengankeuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraanpemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpakeuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanyaberupa citacita hukum belaka. Pengelolaan keuangan negara merupakanHal 212 dari 333 Putusan Nomor 01/Pid.SusTpk/2020/PN.Dpsbagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Dalam hal ini termasukpengelolaan keuangan desa.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
156 — 87
  • Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa yangdimaksud "Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
117 — 37
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
88 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena putusan Judex Facti PengadilanTinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri mengenaipidana yang dijatunkan kepada Terdakwa telah salah menerapkan hukumpembuktian dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan perkara a quo yangmenyatakan bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawainegeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan atau jabatan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
121 — 33
  • Jadi yang dimaksuddengan setiap orang disini adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajibantanpa memperhatikan kualifikasi tertentu, apakah sebagai orang swasta ataupunPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tanpa kecuali dan termasukkorporasi yang juga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitudari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkanbahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
455 — 1325
  • ketika mejadi anggota DPR RI banyak membuat undangundangseperti UU KPK, UU Korupsi, UU Money Laundry, UU Antiteror dan UUAdvokat ;Bahwa saksi pernah menjabat hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi,SUSI TUR ANDAYANI merupakan kuasa sendiri dalam penanganan perkaraPilkada Lebak namun tidak ada hubungan dengan saksi ;Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan SUSI TUR ANDAYANI dikarenakanpernah menjadi advokat magang di kantor saksi sejak tahun 1996 sampai dengantahun 2006 dan saksi juga belum menjadi penyelenggara
    Negara ;Bahwa ketika di imigrasi singapura saksi bertemu dengan RATU ATUTCHOSYAH dan ketika itu yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi agarmembantu perkaraperkara Pilkada di wilayah Propinsi Banten ;Bahwa bantuan yang dimaksud RATU ATUT CHOSYAH yaitu secara umumpilkada di wilayah propinsi Banten tidak ada permintaan secara khusus, ketika ituRATU ATUT CHOSYAH menyebutkan 3 perkara di wilayah banten yaitu PilkadaLebak,Pilkada Serang dan Pilkada Tangerang ;Bahwa pada tanggal 28 September 2013
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-10-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
236 — 179
  • Dansesuai sifat yang melekat pada suatu wewenang, yaitu kekuasaan untukmelakukan suatu tindakan hukum publik, maka khususnya perbuatantanpa wewenang haruslah diletakkan dalam ruang lingkup hukumadministrasi negara yaitu menunjuk pada perilaku pejabat administrasinegara atau penyelenggara negara;Halaman 292 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN MtrMenimbang, bahwa selanjutkan Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatanmelawan hukum sebagai berikut;Menimbang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
120 — 30
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.