Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Arsip negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
RADEN SUGIYARTO
116 — 25
  • /PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu Siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut sebagai swasta, pegawai negeri ,pejabat publik atau penyelenggara negara; Sebaliknya unsur "setiap orangyang terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001adalah "setiap orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.Selanjutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
EKO PRIHARTONO
138 — 36
  • Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002, 17).Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi siapa saja yangkarena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.Menimbang, bahwa unsur "setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001, sifatnya universal yaitu siapa saja dengan tanpa pembatasanstatus yaitu apakah setiap orang tersebut sebagai swasta, pegawai negeri ,pejabat publik atau penyelenggara
    negara; Sebaliknya unsur "setiap orangyang terdapat dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001adalah "setiap orang yang memiliki Suatu jabatan atau kedudukan tertentu.Selanjutnya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki "Setiap orang tersebutmelekat kewenangan, kesempatan dan sarana, sehingga apabila "setiap orangyang memiliki jabatan atau kedudukan menurut Pasal 3 juncto pasal 18 UU.No.31 tahun 1999 Jo UU.Nomor : 20 Tahun 2001 ini telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
  • hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
364 — 278
  • (selanjutnya disebutKodeco) terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, dan pemberianuang kepada Terdakwa tersebut masih terus berlanjut hingga Terdakwamenjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, yang bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, bertentangan dengan kewajiban Terdakwaselaku
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
261 — 273
  • hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
219 — 157
  • hasil tindak pidana.danBeban Pembuktian Terbalik pada Pasal 78 ayat (2) menyatakan:Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanberasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.Menimbang, bahwa selama dan dalam persidangan TerdakwaFARRADHIBHA YUSUF Alias FARA tidak (dapat) mengajukan alat bukti yang cukupke muka persidangan sebagai pegawai BUMN yang diwajibkan mengisi LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKPN) bagi Direksi, Komisaris, Pejabatstruktural lainnya (pusat/daerah) pada Bank BUMN sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, BebasKKN, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;Menimbang, bahwa unsur subyektif ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya harusdilihat bahwa bila unsur sebelumnya telah dilakukan maka berarti skema perbuatanpencucian uang terjadi
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 17-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pdt,Sus-TPK/2020/PN.Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 —
556 — 0
  • Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2014 yang dilaporkan pada tahun 2015 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 24/06/2020. Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-5;6. LHKPN tahun 2015 yang dilaporkan pada tahun 2016 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 25/06/2020. Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-6;7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
88 — 11
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nopotisme; ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, makaunsure menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi danterbuktimenurut Hukum ;Oleh sebab itu Peleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkanunsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;Ad.2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
110 — 77
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas terbuktiLaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2015 yang dilaporkan saksiAfrizal selaku Bendahara Pengeluaran yang dipersiapkan bersamasama dengansaksi Ruslan Auhasba,SE dan saksi Iwan Kurnia,SE dan Terdakwa ternyata tidaksesual
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — AFRIZAL
118 — 26
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nopotisme; :Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, makaunsure menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi danterbuktimenurut Hukum ;Oleh sebab itu Peleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkanunsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;Ad.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
971 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Termohon yang seperti itu adalahtindakan yang melampai batas kKewenangannya, dan bertentangan dengankewajiban Termohon sebagai lembaga penyelenggara Negara/komisi negarauntuk menaati asas pemerintahan yang baik, yaitu azas kepastian hukum.(vide Pasal 3 UndangUndang No.28 tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).41.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
133 — 35
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan "instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
AMRIL MUKMININ
153 — 0
  • Telah diberi materai dan sesuai aslinya, kemudian di beri tanda BUKTI: T-4;
    5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2014 yang dilaporkan pada tahun 2015 a.n Amril Mukminin (Terdakwa), dicetak melalui elhkpn.kpk.go.id tanggal 24/06/2020.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
101 — 25
  • KorupsiPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKab Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.e Bahwa BPKP Propinsi Sumbar adalah Instansi yang berwenangmenghitung Jumlah Kerugian Negara dalam Perkara TindakPidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 tahun 2003tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dimana dalampasal 6 UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud Instansiyang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat padaDeparteman atau Lembaga Pemerintah Non Departemene Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Audit, Yaitu :.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
119 — 21
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1087 — 861 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya dalambidang perbankan yang dilakukan oleh pejabat Bank Sentral, tidak hanyaberpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial,namun juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadimaupun golongan tertentu di atas kepentingan negara, terlebih dilakukanoleh pejabat birokrasi sebagai penyelenggara negara atau pejabat BankIndonesia, dalam perkara a quo oleh Terdakwa BUDI MULYA selakuDeputi Gubernur Bank Indonesia Bidang