REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

REZKY RECIDEND TOPOYO;Bahwa para Penggugat melakukan RUPS (Rapat Umumm PemegangSaham) luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT. REZKY RECIDEND TOPOYO:Ayat 7 Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :a.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

bulan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ini(penandatanganan akta ini) sampai dengan tanggal 15 Januari 2006, pihakpertama tidak oberhasil menyelesaikan dan menyerahkan ataumenyampaikan semua objek Hotel White Rose secara lengkap antara lain :tetapi tidak terbatas pada Suratsurat Pemilikan Hak Atas Tanah, Hak SewaTanah, Suratsurat ljin Usaha, Surat lin Mendirikan Bangunan, Surat jinPenggunaan Air Tanah, Surat Ijin Penggunaan Genzet, Surat Tanda DaftarPerusahaan, persetujuaan dari pemegang saham/RUPS

Maka atas surat Terdakwa tersebut, HARIBOEDIHARTONO membuat surat tanggapan yang dikirim ke TerdakwaNomor : 035/HRMJSEC/V/06 tanggal 19 Januari 2006 menyatakan DueDelligence belum dapat dilakukan karena suratsurat belum lengkap, tidakada persetujuan para pemegang saham (RUPS) dan karena dokumen asilibelum ada, serta tidak sesuai Akta Perjanjian ;Bahwa Terdakwa membuat surat lagi Nomor : 06/Not/l/2006 tanggal 20Januari 2006 menanggapi surat HARI BOEDIHARTONO, menyatakanbahwa Terdakwa kapasitasnya

No. 1962 K/PID/2010Bahwa menurut HARI BOEDIHARTONO mengingat isi surat Terdakwadimaksud tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana dokumendokumendinyatakan sudah lengkap padahal sebenarnya belum lengkap, dokumenyang belum ada adalah : Tidak adanya dokumendokumen asli, tidak adapersetujuan dari pemegang saham (RUPS), belum ada ikatan jual belisesuai yang dinyatakan dalam Pasal 10 Akta Nomor : 3, maka HARIBOEDIHARTONO belum mau melaksanakan Due Delligence" ;Bahwa RACHMAT AGUNG LEONARDI baru menerima

Suratsurat kelengkapan penjualan Hotel White Rosedinyatakan lengkap untuk memenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2,padahal telah dapat dibuktikan persetujuan para pemegangsaham RUPS tidak ada, artinya surat Terdakwa tidakmemenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2, surat ini mengandungkeadaan yang tidak sebenarnya ;2.

Memperhatikan perbedaan kedua pendapat ini,Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar berpendapat arti lengkap tersebut dikembalikan kepadaPasal 8 Akta Nomor : 3 Tahun 2005, yakni dinamakan suratsuratlengkap salah satunya harus meliputi juga persetujuan parapemegang saham RUPS.

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

hukum yang sebenarnya bahwa padatanggal 27 Mei 2010 Tergugat dan Tergugat Il telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

melalui RUPS LB sebagaimanadisebutkan dalam Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 71 Tanggal 27Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH.

(Turut Tergugat Il);20.Bahwa Akta Nomor 25 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS LB) PT.

Bahkan Penggugat pada saatsebelum dilaksanakan RUPS LB tersebut telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk membatalkan RUPS LB yang akanHal. 59 dari 66dilaksankan , oleh karena masih ada persoalan hukum sebagaimana bukti P11,P12 namun demikian tanpa mengindahkan permohonan tersebut ternyataRUPS LB tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak hadir.

bisamenggugat kepada Pak Eko dan Pak Erwin ;29Bahwa Akta No.7 tentang RUPS ini yang isinya tentang peralihansaham tersebut dibuat oleh saksi berdasarkan Surat Kesepakatanantara terdakwa, Eko Nugroho dan Pak Hasan (bukti T1) yangditunjukkan oleh terdakwa, dan bukti T1 tersebut telah saksiwaarmerking, dan Bukti T1 ini sebagai dasar saksi adanya peralihansaham ;Bahwa dalam Akta peralihan saham dalam RUPS Akta No. 7 (buktiT3) yang saksi buat disebutkan, bahwa dengan adanya peralihansaham maka PT Makira

dalam Akta No. 7 Tahun 2012tersebut tidak dicatat bahwa Pak Hasan membeli saham PTRidhobuana, namun di luar hasil RUPS saksi mendapat cerita dariterdakwa bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PakHasan yang isinya Pak Hasan itu membeli saham PT Ridhobuanayang dititipnkan kepada saham PT Makira ;Bahwa tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan PakHasan di suatu Cafee di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebutterdakwa menawarkan kepada Pak Hasan bahwa uangnya sebesarRp.2 milyar

Dan karena terdakwa yang mempunyai hubungan dekat32dengan DAHLAN IDAN, lalu dibuat Akta RUPS dan waktu Akta RUPSdibuat terdakwa belum membayar apaapa, lalu Akta Aslinya ditahanoleh Notaris, dan karena tidak enak maka terdakwa bayarkan pakaiuang terdakwa sendiri untuk mengakuisisi Proyek tersebut, barukemudian terdakwa tagih kepada sdr Hasan dan Eko, dan sdr Hasanbaru membayar setelah satu bulan dari Akta RUPS dibuat ;Bahwa PT Makira (Eko Nugroho) mau ikut mengambil alin saham danproyek PT Makira

Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PTStelladuce Doma ;15.Bukti P8, berupa Fotocopy Skema (Daftar) nama2 Penggarap tanahdan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka denganPenggarap ;16.Bukti P9, berupa Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentangRisalah Rapat RUPS PT Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13Agustus 2012.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan 1 Suratsurat bukti sebagai berikut :I. 1.

, dan karena saksi Hasan telah bersepakat ikut kerjasama dalam ProyekPerumahan yang berada dibawah bendera PT Ridhobuana tersebut danbagian sahamnya dititipkan dalam saham PT Makira Nature maka dalamRUPS tersebut saksi Hasan didudukkan sebagai Direktur 1 PT RidhobuanaRizki Mandiri, dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalam Akta NotarisNo.07 tanggal 13 Agustus 2012 (bukti T3) ;51Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian setelahdiadakan RUPS untuk pengalihan saham, berdasarkan fakta hukum

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA7. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.8. 6 (enam) lembar Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.

Dan ditetapbkan melalui RUPS PT. BLJ.

BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.

Bumi Laksamana Jaya Migasmenggantikan Ribut Susanto ;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 dilaktukan RUPS dan RUPS Luar biasa diKantor PT. Bumi Laksamana Jaya Migas di Pekanbaru.

tahun 2012 sebanyak 2kali, yaitu RUPS tahunan di Batam dan RUPS LB di Bengkalis tanggal 29Maret 2012 ;Bahwa dalam RUPS tahunan 2012 diputuskan, penambahan modal,investasi dengan pihak lain, dll, sedangkan RUPS LB diputuskan tentangpendirian anakanak perusahaan, semua rencana itu harus persetujuankomisaris ;Bahwa tidak semua komisaris menyetujui semua kegiatan dari RUPStersebut, karena RUPS tersebut waktu itu baru rencana kerja, namunsetelah lahir Perda No.7 tahun 2012 (Rp.300 milyar untuk listrik

RET sesuai dengan aktapendirian perusahan tertanggal 20 Juni 2012 seara mencicil ;Bahwa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yusrizal dalam RUPS tahun2013 tersebut seluruh peserta RUPS PT.

BCG atau sebesar Rp57.500.000,00;Pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasanPT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCGdilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai AktaNotaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG;Pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG,dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris DrajatDarmadji, SH disebutkan Muh.

Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNBahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

BCG. pada tanggal 20 April 2006dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerjadan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnyaHalaman 6 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNpada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan AktaPembubaran PT. BCG. pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS LuarBiasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepanNotaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh.

Bank BRI Percetakan negara.Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh MulyadiIswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan ImeldaWangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No.37 Cimuncangseluas 830 M2 (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biayapenggantian sebesar Rp.115.000.000,00Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

Yang hadir dalam RUPS tersebut diantaranya adalah Terdakwayang hadir mendampingi ahli waris pemegang saham atas nama Suyitnoyaitu isteri kedua Suyitno atau Ibu Terdakwa.

Metro Mini tanggal29 April 2000 No. 54 sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat bertahansampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 dengan alasan hukum bahwa RapatUmum Pemegang Saham Prioritas (RUPSP) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Metro Mini yang baru hasil RUPS Luar Biasa, yangmana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Pemegang Saham memintakepada Pengurus yang terpilih secara langsung dengan Akta Notaris 5354hasil RUPS tanggal 29 April 2000 untuk tetap melaksanakan tugas dantanggung jawabnya, maka dengan ini pengurus memberitahukan kepadaBapak/lbu/Pemilik/ Pengelola PT. Metro Mini di Jakarta, untuk sementara :1. Tidak membayar Management Fee ke kantor PT. Metro, atau petugaslapangan yang mengaku sebagai karyawan PT.

Metro Miniberdasarkan hasil pemilihan langsung dalam RUPS tanggal 29 April 2000yang dibuat dalam Akta Notaris No. 53 dan No. 54 (vide barang bukti JPUNo. Urut 3) adalah sebagai benar adanya, tidak ada yang palsu olehkarena memang benar Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama hasilpemilinan berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53dan No. 54 tersebut ;5. Bahwa oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum Judex Factiyang diuraikan dalam poin 1 di atas adalah :1.

Metro Mini adalah berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 dan ;2. Seandainya pun Judex Facti, menafsirkan jabatan Terdakwa sebagaiDirektur Utama PT. Metro Mini berdasarkan RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 sebagai jabatan palsu/tidak benarquod non seharusnya Judex Facti tidak memasukkannya sebagai unsurdari Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena unsur tersebut merupakanunsur dari Pasal 378 KUHP (Penipuan) ;6.

Metro Mini oleh karena selain pengurus berdasarkanSK tersebut karena tidak dipilin oleh RUPS melainkan hanya berdasarkanpenunjukan saja sehingga tidak mencerminkan aspirasi para pemegangsaham juga telah banyak yang kosong (ada yang meninggal dan ada yangtidak aktif lagi) ;. Bahwa karena TH. Panjitan beritikad buruk (bad faith) ingin tetapmenguasai kantor PT.

Di dalamhalaman 3 akte ini, Tergugat II mencantumkan bahwa para pemegang sahamTergugat I telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtal gan5 222 non nnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces8.

oleh Tergugat II dengan Tergugat IVyang merupakan sebuah perseroan, maka kepada Tergugat IV juga berlakuketentuan Pasal 103 ayat (3) Undangundang nomor tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas, yaitu adanya persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan RUPSperseroan yang mengambil alih.

Dengan demikian, di dalam jual beli sahamTergugat II juga diperlukan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat IV;Hal. 5 dari hal 25 Putusan perdata No.53/Pdt.G/2012.PN.PDG.12.13.14.Bahwa di dalam Akte nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat IIItidak disebutkan adanya persetujuan RUPS Tergugat I dan Tergugat IV di dalamjual beli saham Tergugat II kepada Tergugat IV tersebut, sehingga dengandemikian selain melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1)Undangundang nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanAnggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Suryamas Abadi tersebut adalah pernyataan tertulis yang secara sah telahmenunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui penjualan saham milikTergugat II kepada Tergugat IV telah dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham/RUPS.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatanPenggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan AuditorIndependen terhadap Turut Tergugat sebagaimana vide Bukti T 3, T 4, T5, T6 dan T 7 adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal24 Mei 2012 Vide Bukti T 8 yang dihadiri oleh Penggugatberdasarkan Vide Bukti T 9, akan tetapi Penggugat tidak maumenandatangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T 8 termaksud;.

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

RUPS tersebut.

Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskanpengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggaltertentu. setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan danpemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukanpembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau.d.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan RUPS dengan agenda rapat yaitu penyampaian laporan rugi/laba Perseroan dan penetapan pembagian hak-hak pemegang saham.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic.

, RUPS LB 14 Agustus 2007 tidak membahas ataumengambil keputusan mengenai pengalihan saham milik suamiHalaman 49 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTPenggugat.

Bahkan, RUPS LB 14 Agustus 2007 dilakukan jauh sebelumdilakukannya pengalihan saham milik suami Penggugat kepada parapembeli;RUPS LB 30 Agustus 2008Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak1200 (seribu dua ratus) lembar saham, (b) penjualan sebagian sahammilik Siang Huat sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembarsaham, (c) perubahan susunan direksi

RUPS LB dengan agenda (a) perubahansusunan direksi dan dewan komisaris dari Tergugat II Intervensi I, dan (b)perubahan susunan pengurus dalam Tergugat II Intervensi ;e Bahwa RUPS LB 7 April 2014 dihadiri oleh para pemegang saham, yaituHerman, Endy, Tergugat II Intervensi Il, Hasan, Tio Lik Hwa, SiangHuat, Basri dan PT Jodoh Centre Indotama.

dasar dari Tergugat berdasarkan Keputusan TUN 1;e Bahwa sebagai catatan, pada RUPS LB 17 Agustus 2007, RUPS LB samasekali tidak membahas mengenai jual beli saham suami Penggugat;RUPS LB 30 Agustus 2008 e Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak 1200(seribu dua ratus) lembar saham, (6) penjualan sebagian saham milikSiang Huat sebanyak 850 (delapan ratus

di Kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22Desember 2014 (Til1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratamamasih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas,Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2.

Halaman 47 paragraf Il:Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH danBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH, telahdibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pemyataan yang ditandatanganioleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdata maka Berita

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim,SHBelum dibatalkan dan sah sebagai akta otentk yang dibuat oleh Pejabat Umum yangberwenang.2.

Telah diajukan dalam persidangan alat bukt surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH3.

atas 70 (tujuhpuluh) lembar saham ;Nyonya chatarina Alimuddin sebagai DirekturPerseroan pemilik atas 50 (limapuluh) lembar saham ;Tuan Tiro Pandang Alimuddin sebagai pemilik atas 60 (enam puluh) lembarsaham ;Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham yaitu tuan Alimuddin telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 2013 , dalam hal ini selakuDirektur utama Perseroan Terbatas (PT Ali Sinar Sejati) maka menurut hokumpara pemegangsaham harus segera untuk melakukan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS

) ;Bahwa para pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitupada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pada kantor Notaris Ferry ThiotrisnoS.H.

,MKn yang bertujuan untuk melakukan perubahan susunan pemegangsaham dan perubahan pengurus PT Ali Sinar Sejati tanpa dihadiri oleh saudaraWempy Alimuddin walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum namuntanpa alas an yang jelas tidak menghadirinya ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilakukan oleh parapemohon tersebut pada poin 4 sudah memenuhi kuorum seperti yangdiamanatkan oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas walaupun tanpa dihadiri oleh salah satu

Menyatakan menurut hokum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atas PT Ali Sinar sejati yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada tanggal11 Agustus 2016 kuorum dan sah menurut hokum walaupun tanpa dihadiri olehsalah satu pemegang yaitu Wempy Alimuddin ;3.

Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6 tahun6 bulan) sedangkan Sdri. Sri Mulyani, SIP/ Penggugat II diberhentikandari Jabatan Direktur (dengan masa kerja 8 tahun 3. Bahwa kedua orang Direksi tersebut, masingmasing yaitu: Sdr. AnangArief Sudiro, SE/ Penggugat dan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani,SIP/ Penggugat II melalui RUPS yang diselenggarakan pada hari Rabutanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan Perbuatan Melawab Hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan sangatmerugikan Penggugat dan Penggugat II, setidaknya berupa Jabatan/Lapangan Pekerjaan dan Penghasilan yang diterimanya setiap bulanuntuk nafkah keluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/dJanuari 2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

adalah mantan Direktur Utama dan Sadri.Mulyani,SIP (Penggugat Il) adalah sebagai mantan Direktur, yangpengangkatannya menjadi Direksi pada waktu itu berdasarkan RUPS PT.BPRS BEN SALAMAH ABADI di Purwodadi pada tanggal 21Juli 2010 denganAkta Penrnyataan Keputusan Rapat dari Notaris No. 17 tanggal 28 Juli 2010yang dibuat dihadapan Sri Suharni, SH Notaris di Purwodadi;.

Berdasarkan RUPS pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 para Penggugattersebut di atas diberhentikan sebagai anggota Direksi adalah benar, denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut :. Para pemegang saham harus mengambil langkah yang cepat dan tepat atasburuknya kinerja Direksi (para Penggugat) ; 2202022207.

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

RUPS,2. Direksi dan3. Dewan Komisaris ; Bahwa sesuai ketentuan umum UU Nomor 40 Tahun 2007 pengambilankeputusan tertinggi di Perseroan Terbatas ada di RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) ; Bahwa pentinggnya RUPS di Perseroan adalah dalam rangka untukmengetahui apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, mengesahkanperbuatan yang dilakukan perusahaan sebelumnya dan mengesahkanperbuatan yang akan dilakukan ; Bahwa tata cara pemberhentian Direksi adalah :1.

Diadakan RUPS untuk mentukan sah tidaknya pemberhentian ; Bahwa tata cara pengunduran diri Direksi adalah :Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 341. Diatur di Anggaran Dasar dan menunjukkan secara tertulis alasannya,2. Diberi kesempatan membela diri bagi Direksi,3.

Diadakan RUPS untuk menentukan diterima atau tidaknya ;Bahwa apabila pengunduran diri diterima maka Direksi dibebas tugaskandari tanggungjawabnya ;Bahwa mengenai tata cara pengunduran diri diatur di Anggaran Dasarsedangkan pemberhentian diatur di UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa baik pemberhentian maupun pengunduran diri Direksi semuanyaharus melalui RUPS apakah diterima atau tidak ;Bahwa RUPS ada dua macam yaitu RUPS tahunan yang diadakan setiaptahun yang waktunya maksimal 6 bulan setelah

Diadakan RUPS ,Bahwa pengalihan saham dapat terjadi dengan cara dijual, hibbah, warisatau karena kewajiban ;Bahwa tata cara pengalihan saham harus dengan tertulis baik melaluiNotaris atau akta dibawah tangan dan tidak bisa dengan hanya menunjuksecara lisan makanya tidak dikenal saham atas tunjuk ;Bahwa saham ada 2 macam yaitu :1. Saham yang punya hak suara dalam RUPS,2.

Saham yang tidak punya hak suara dalam RUPS;Bahwa kedua saham tersebut Ssamasama dapat diveden (keuntungan) dariperusahaan dan yang menentukan saham yang punya hak suara atautidak adalah Anggaran Dasar dengan menentukan nilai nominal darisaham tersebut ;Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 35 Bahwa tempat diadakannya RUPS antara lain :1. Di tempat dimana perusahaan melakukan kegiatannya,2. Ditempat bursa saham tercatat,3. Diluar tempat perusahaan tapi di Indonesia ,4.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

Notaris di Medan;Bahwa jumlah saham yang dijual sebanyak 2.221 lembar denganperincian sebagaimana dalam surat gugatan;Bahwa dari perincian penjualan saham milik Penggugat sesuai denganhasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Berita Acara RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI No.58 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:1.Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Bumi MansyurPermai tersebut yang rencananya akan dijual kepada para Tergugatternyata belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;Bahwa selain itu memperhatikan ketentuan pasal 64 UndangUndangPT. yang menyebutkan RUPS diadakan di tempat Perseroan milikkegiatan usahanya;Bahwa PT. Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatanusaha mereka juga di Medan, namun PT.

BumiMansyur Permai, sehingga oleh karena itu mereka berhak untuk menyelenggarakan RUPS;3. Bahwa Pasal 64 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1995menentukan RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain, in casuRUPS yang diadakan bukan di Medan sebagai tempat kedudukan danusaha PT.

MdnMENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat Il sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.