Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
170 — 64
  • pembuatannya maka dalam dakwaan harus dicantumkan pasal 55KUHP;Bahwa waarmerking adalah membuktikan surat tersebut telahdidaftarkan di Notaris tetapi surat itu bukan produk Notaris disiniseyogianya Notaris sebelum mendaptarkan harus terlebih dahulumengetahui apa yang dimintakan itu;Bahwa Akta Jual Bell merupakan akta otentik yang didalam memuatmengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itudan kalau sudah ditanda tangani lalu dilaporkan ke instansi terkait makaisinya menjadi pailit
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
459 — 144
  • P.58/Menhutll/2008 tentang Kompeten siHalaman 119 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdwdan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;4. sanggup mentaati peraturan perundangundangan yang berlakuSurat Pernyataan yang dibuat dinadapan Notaris oleh pemegangIUPHHK yang berisi bahwa pemegang IUPHHK: tidak sedangdalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, tidaksedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan,terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi pencabutanIUPHHK
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID/2018/PT JMB
Tanggal 22 Februari 2018 — Nama lengkap : Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm Tempat lahir : Jombang Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1976 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kasang Kota Karang RT 007/002 Kel. Koto Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM PT AFRESH INDONESIA)
149 — 36
  • jahat dari terdakwa sejak awal memang gunamengambil/menguasai sejumlah uang PT Afresh Indonesia secara tidakbenar dengan memanfaatkan kewenangannya/kekuasaan yang adapadanya yaitu dengan cara menambah/memperbesar gaji karyawan danmembuat ganda nama karyawan sedangkan pengetrapan Pasal 97UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatastidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena pasal tersebut bisadilakukan apabila Para Direksi telah berusaha dengan baik namunperusahaan tetap menjadi pailit
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
154 — 46
  • pembuatannya maka dalam dakwaan harus dicantumkan pasal 55KUHP;Bahwa waarmerking adalah membuktikan surat tersebut telahdidaftarkan di Notaris tetapi surat itu bukan produk Notaris disiniseyogianya Notaris sebelum mendaptarkan harus terlebih dahulumengetahui apa yang dimintakan itu;Bahwa Akta Jual Bell merupakan akta otentik yang didalam memuatmengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itudan kalau sudah ditanda tangani lalu dilaporkan ke instansi terkait makaisinya menjadi pailit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2012 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 28 Nopember 2012 — Drs. SLAMET SUGITO,MM.
70 — 22
  • penyedia barang/jasa apakahsudah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang ditetapkan dalamkontrak.Bahwa syarat menjadi konsultan pengawas harus memenuhi syaratsebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
387 — 132
  • Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dalam hal laporankeuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan.Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan daritanggung jawab sebagaimana dimaksud apabila terbukti bahwa keadaantersebut bukan karena kesalahannya.Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Bank :Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawabatas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit
    Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini jugaberlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yangpernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5(lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabiladapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dansesuai
    Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yangbersangkutan terhadap terjadinya pailit akibat kesalahan atau kelalaiandalam menjalankan tugasnya.Tanggung jawab Direksi lainnyaKetentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannyaHalaman 159 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang diatur dalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas tidakmengurangi ketentuan yang diatur dalam UndangUndang tentang HukumPidana.Tugas dan Wewenang Khusus Direktur Utama berdasarkan Bab IllLampiran
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
341 — 203
  • tetap dan jelas berupa milik sendiri atausewa.Halaman 99 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diripada Kontrak yang dibuktikan dengan: Akta PendirianPerusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisaberlaku seluruhnya), Surat Kuasa (Apabila dikuasakan),Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan tenaga tetap(apabila dikuasakan) dan KTP.Surat Pernyataan: Yang bersangkutan dan manajemennyatidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
936 — 5144
  • Bahwa ketentuanPasal 119 UU Minerba menyatakan:IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya apabila:a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkandalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang undangan;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini; atauCc. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.5.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
345 — 88
  • P.58/MenhutIl/2008 tentang Kompeten sidan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;Halaman 122 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw4. sanggup mentaati peraturan perundangundangan yang berlakuSurat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris oleh pemegangIUPHHK yang berisi bahwa pemegang IUPHHK: tidak sedangdalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, tidaksedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan,terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi pencabutanIUPHHK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19 /PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Juli 2015 — Pidana Korupsi - NIMROD ESAU SIHOMBING
108 — 191
  • PT.Lagua Nusantara(PT Riolitas Indah neraca perusahaan tahun 2009 pada form kualifikasiRp.1.644.387.860 sedangkan hasil audit akuntan Rp.8.718.814.806dan PT Genggam putra pratama register keterangan tidak pailit daripengadilan Tata Niaga tidak sesuai. PT.Jasibu Karya Anugerahpengurus atas nama Jansen P.Sitorus tidak melampirkan fotocopyKTP);Bahwa panitia lelang dapat menentukan jangka waktu pelaksanaanproyek Pekerjaan pengembangan Gedung Puskesmas Kel.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 21 Maret 2017 — PAULUS CHRISTIANTO MELLA
101 — 58
  • memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaiberikut:SKP =KPPKP =Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= Jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditanganipada saat bersamaan selama kurunwaktu 5 (lima) tahunterakhir.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
111 — 230
  • Pramuka Jambi.Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp.800.000, setiap bulannya.Hal. 83 dari 172 halaman, PUT.NO.32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI.Bahwa Terdakwa ada pinjam uang Kwarda Gerakan Pramuka JambisebesarRp.300.000.000, dan itu sudah dikembalikan.Bahwa yang memecahkan beberapa rekening atas namaKwarda GerakanPramuka Jambi, Itu sudah adapada pengurus sebelumnya dan Terdakwa hanyameneruskan saja.Bahwa alasan memecah ke beberapa rekening itu. menurut pengurussebelumnya, untuk antisipasi apabila satu bank pailit
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 04-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
81 — 35
  • Memenuhi peraturan perundangundangan;Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor.1/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb10.11.12.13.14.15.16.AfMemiliki keahlian dan pengalaman teknis dan menejerial dalammenyediakan barang dan jasa;Memiliki Surat izin yang masih berlaku dari Instansi Pemerintahseperti SBU, SIUP, SITU, PDP;Mendaftar diri pada panitia tidak masuk dalam daftar hitam;Tidak dalam pengawasan pengadilan;Tidak pailit;Kegiatan usahanya tidak dihentikan;Dirkesi bertindak atas nama perusahaan;Tidak sedang menjalani
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2014 — - SABARUDDIN HASUDUNGAN SIANTURI, SKM
96 — 41
  • Samosir TA.2012 tersebut adalah sebagai berikut :a.Memiliki Surat lin Usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan olehInstansi pemerintah yang berwenang.Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaanyang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangantidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan / atau dikoreksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalammenjalani sangsi pidana.Salah satu
    Dokumen Kualifikasi yang akan di evaluasi harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :1)2)Memiliki Izin Usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaanyang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedangdihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana.Salah satu dan/atau semua pengurus dan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
121 — 37
  • ;g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;Halaman 32 dari 171 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbh. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
437 — 292
  • Sel4)(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkaraperdata atau karena pailit dapat juga disita untukkepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadiliperkara pidana sepanjang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).Bahwa POM TNI dalam melakukan suatu tindakan telah terlebihdahulu berkonsultasi/berkoordinasi dengan Termohon,termasuk dalam hal melakukan penyitaan.Bahwa Termohon mendampingi POM TNI dalam melakukanpenyitaan karena Termohon berfungsi sebagai koordinator danpengendali dalam
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — DESSY YUSANDI
136 — 38
  • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, Kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan suratpernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;k.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 350/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.SUNDAYA, SH.,MH
2.DEASY DIAH SURYONO SH
3.CITRA SAGITA SUDADI SH
4.YELLI FITRI SH
5.PRIYO WICAKSONO., SH.
6.WILHELMINA M., S.H., M.H.
6.Z.M YENI, SH
7.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
7.HADZIQOTUL A, SH
Terdakwa:
LEO CHANDRA
52 — 0
  • No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 4 Mei 2018;

    25. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn.;

    26. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor Rekening 003908567 atas nama PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN;

    27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — DADAN HERMAWAN BIN LALA
99 — 25
  • Pailit dan likuidasiONOARWNM > 10.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Mei 2018 — dr Sahroni, Dkk
82 — 36
  • kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;i. kKhusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit