Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. Tengku Yusuf Machmoed, M.M. VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, DK
4431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut di atas keseluruhandalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitan maupun peralihan sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak atastanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftarnamanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugatbelum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukumkepemilikan yang jelas dan sarat
Register : 22-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Tn. TASMIN WAGIMAN PUTRA WONG
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
11056
  • ,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
Register : 05-06-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 391/Pdt.Plw/2013/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2014 — HENDRIK PANCA PUTRA MANURUNG MELAWAN H.HARRY IBRAHIM,SH.MH, DKK
179176
  • I KOMPETENSI 8.SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMIL SEBAGAIMANAyang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR. SEMA No.1/1971 Jo. SEMANo.6/1994 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus harusdengan jelas dan tegas menyebut salah satunya adalah : Identitas parapihak yang berperkara.
Register : 21-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
Mihel Anggelo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
Eva Sherry Esemika Suyitno
14849
  • Lurah Sungai Ulin, tanggal 24 Maret 2008atas namaMIKHEL ANGGELO dan riwayatbidang tanah jelasasalusulnya , Berpedoman pada UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pasal53 ayat (1) yang menyebutkan,Orang atau Badan Hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata UsahaNgara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.Bahwa dengan ditemukannya salah satu sarat
Register : 13-08-2009 — Putus : 16-06-2010 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN MANADO Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mdo
Tanggal 16 Juni 2010 — MUSTAFA THALIB melawan JOICE BERNADIN GOSAL
11418
  • Majelis Hakim yang menvyidangkan perkara perdata in casu terhadap keberadaan fisik Sertifikat,Hak Milik (SHM) No.208 Kelurahan Malendeng Sarat Ukur tgl 17Juni 2008 No. 180 Malendeng/2008 luas 29.790 M2 (duapuluhsembilan ributujuhratussembilanpuluhmeterPersegi), atasHama Tergugat I Joice Bernadin Gosal berikut Akta JualBeliNo.34/KW/VIII/1990, tgl.28 (tidak mencantumkan lantahun 1990, sepanjang terhadap tanah in litis a quo yangkeseluruhannya telahdicaplok dan atau telah dirampas secara melawan hukum
Register : 01-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
11651
  • tersebutsehingga Jjika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan AddendumKontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukanhukum pidana;Dalil Termohon:Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada BagianEkonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera TengahTA 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya ContractHalaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosChange Order (CCO) namun tidak didasari adanya Justifikasi/alasan teknispembangunan dan sarat
Register : 29-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 163/PDT/2018/PT MND
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : JOSIS PALIT, Dkk
Terbanding/Penggugat : JONNY HERRY LONGDONG
9370
  • yang bersangkutan Poppy Tilaar tidakmenguasai tanah tersebut dalam surat ukur tersebut;Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh yang mengaku Poppy Tilaar(Penjual) dengan Jonny Herry Londong yang mengaku pembeliadalah tanah dalam sengketa dan hal tersebut masuk dalamkategori penadahan;AJB 34/6/JB/Sario/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007 adalah cacat hukumkarena dilakukan dengan cara yang tidak benar, oleh karenanya bataldemi hukum alasan tidak benar, dan cacat serta batal demi hukumsebab jual beli tersebut sarat
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARTINI
2.RATNI SARI
3.SUSIYANI
4.KASMI AGUS
5.SUSIANTI
6.ABDULLAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
SYAHRIL ANCONG
33196
  • kwitansi itu saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja; Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah sayaserahkan berkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnyapihak kelurahan;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu sajayang di bayar di kelurahan; Bahwa saksi lupa apakah sarat
Register : 06-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bgr
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
KARYATI,SH
Terdakwa:
HILMAN SEPTIAN FIKRI
6313
  • ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagikepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekahmacam pelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2001,tanggal 20 Agustus 2001, yang pada
Register : 01-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 165 – K / PM I-03 / AD / X / 2014
Tanggal 9 Juni 2015 —
7531
  • penggunaanalat bukti yang sah menurut UndangUndang. hal ini dapat dilihatdari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
    bukti yang sah menurut UndangUndang. hal inidapat dilihat dari Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997.Dalam hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikanyang menguntungkan Terdakwa untuk menghindari penangananperkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana saratdengan berbagai pengaruh, kepentingan dan pra penuntutan yangbernuansa intervensi sehingga penyidikan perkara ini sarat
Putus : 13-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — SURIPTO, dkk VS BUDI GUNAWAN
4442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Hj Suarni tidak pernah memiliki tanah di tempat yangdiperkarakan Penggugat tersebut sehingga kuat dugaan paraTergugat bahwa Sertipikat yang dimiliki Penggugat tersebutdiperoleh berdasarkan akalakalan serta sarat dengankonspirasi;ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Bahwa tanah terperkara yang digugat Penggugat yangdimiliki Tergugat II telah dijadikan oleh Tergugat Il sebagaihak tanggungan hutang kepada salah satu Bank yangmembuka cabang di Pekanbaru yaitu PT Bank PANIndonesia.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Rgt
Tanggal 30 April 2014 — H. TONI TRIANTO (PENGGUGAT) M E L A W A N KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDERAGIRI HULU, DKK (TERGUGAT I)
10080
  • Dan sarat dengan aturanaturan dan ketentuan teknis administrasi yang komplek, ternyata berdasarkanhasil penelitian kami dalam dokumen pengadaan ternak sapi tahun 2013 tidakmengacu pada surat Direktur perbibitan ternak Direktorat Jenderal PeternakanKementerian Pertanian Republik Indonesia No : 25002/TU.20/F23/02/2013tanggal 25 Februari 2013, khususnya untuk ternak Breed bali yang secara teknissangat mengikat secara Nasional, dan surat Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Riau No. 524.4
Register : 19-12-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau
Tanggal 6 Mei 2015 —
16183
  • Banyakpihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu sarat dengan prosedur, formalistis, Kaku dan lamban dalam memberikanputusan terhadap suatu sengketa.
Register : 08-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms
Tanggal 27 Juni 2016 — ‘ANAK’
14541
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-05-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW
Tanggal 20 Oktober 2014 —
519147
  • Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
    Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor - 21/Pdt.G/2017/PN Olm
Tanggal 23 Februari 2018 — - FELIPUS MAAK LAWAN: -YOKA ELYANA GANGGUNG MAAKH, DKK
5612
  • Bahwa kami tolak dalil dalil gugatan Penggugat pada Point 17, 18, 19, 20,21 dan 22 dengan alasan Bahwa uraian dalil yang dikemukakan Penggugatadalah tidak berdasar bahkan' sarat akan untaian kebohongan, sehinggawajib untuk dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan alasan alasan terurai di atas, maka Para Tergugatmohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;3.
Register : 21-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : H DADANG SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
20179
  • November 2020.Bahwa sampai disini nampak jelas dan gamblang, Kuasa HukumPembanding/dulu Tergugat Il, yang kesemuanya mengaku Advokat, yangHalaman 56 dari 62 halaman putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BDGdikategorikan sebagi penegak hukum, ternyata telah tidak berperilakusebagai penegak hukum, telah terbukti tidak mengikuti tuntunan dantuntutan undangundang serta arahan Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Bahwa tindakan Kuasa Hukum Pembanding/dulu Tergugat II di atas,dapat dipandang sebagai kesengajaan yang sarat
Register : 20-11-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;
309212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melanggar asasasas pembentukan peraturan perundangundanganyang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UndangUndangNo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sehingga tidak memenuhi sarat ketentuan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.Bahwa sehubungan dengan itu, mohon karenanya agar Majelis HakimAgung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan Hak UjiMateriil a quo untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat sertaberkenan mencabut Pasal 37 dari PP No. 74 Tahun
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 924/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
Susan Eileen Mather
Tergugat:
1.Farhat Said
2.Ibrahim T
12356
  • sehinggadengan demikian eksepsi Tergugat inipun harus dinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel atauKabur dan tidak Jelas karena dalam posita gugatannya Penggugat sebenarnyamenjelaskan dimana letak unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II, akan tetapi Penggugat hanya menjabarkan teoriHalaman 53 dari 61 Putusan No.924/Pdt.G/2017/PNDpskonspirasi yang sarat
Register : 11-05-2009 — Putus : 27-01-2010 — Upload : 20-03-2013
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 72/Pdt.G/2009/PA.GM.
Tanggal 27 Januari 2010 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
495
  • Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yangmenguasai obyek sengketa dan atau siapapun yangmemperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugatintervensi sesuai bagiannya tanpa sarat apapun, bilaperlu dengan bantuan polisi ;~~~~j.