Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 454/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon:
Abad Efendi, AM, Kep. Bin H. Hosni
Termohon:
Farah Maisuro AM, Keb. Binti H. Abd. Rahman
73 — 26
Abad Efendi, AM, Kep. Bin H. Hosni
Termohon:
Farah Maisuro AM, Keb. Binti H. Abd. Rahman
73 — 26
No.9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ijin dari atasan bukanmerupakan perangkat hukum acara akan tetapi merupakan aturan disiplin diInternal instansi dimana Pemohon bekerja yang mana Pemohon sudahdianggap mengetahui kewajiban atau sangsi apabila melanggarnya karenanyaeksepsi tentang permohonan prematur harus ditolak, dan putusan tingkatpertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj ikepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep
Register : 02-01-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA SANGGAU Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Sgu Tanggal 16 April 2014 —
13 — 1
13 — 1
dikaruniai duaorang anak yang sudah menikah;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak bertegursapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dantidak transparan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga (susahmengeluarkan uang);Bahwa Tergugat suka marah kepada Penggugat dengan merusakbarangbarang didekat Tergugat;Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat denganTergugatmenjadi retak disebabkan saksi menikah dan masuk agama Kristen Katolikkarena tidak membayar sangsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 27-02-2013
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 161/Pdt.G/2012.PA.Srl Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON melawan TERMOHON
44 — 16
44 — 16
Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu harmonissekarang sudah pisah rumah; Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak kejadian tanggal 7 September 2012malam Jum'at jam 01.00 malam saat Saksi datang lakilaki bernama Wibisonosudah terikat kemudian mereka di bawa ke Polresta; Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumahnya sedangkan Pemohon tinggal dirukonya berjarak 500 m dari rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon diberi Sangsi
Register : 22-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 102/PID/2016/PT SBY Tanggal 18 April 2016 — MUHAMMAD NURHADI WAHAB
53 — 26
53 — 26
Ali, sehinggatidak ada tanaman diatas tanah tersebut, lebihlebin dalam dakwaanjaksa Penuntut Umum hanya menyantumkan pasal 406 KUHP yangnotabene Terdakwa adalah sebagai pelaku petindak, padahal Terdakwamenyuruh Taufik untuk membajaknya, yang seharusnya dalam perkara aquo Terdakwa didukkan sebagai pelaku penyuruh, dengan memasukkanpasal 55 ayat 1e KUHP, sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuniutumum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.Bahwa mengenai keberatan lamanya sangsi pidana yang di jatuhkankepada
Putus : 14-11-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 229-K/PM.II-09/AD/XI/2005 Tanggal 14 Nopember 2005 — Serda ADE HENDRA
22 — 12
22 — 12
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuaifalsafah Pancasila dan Sapta Marga
Putus : 16-11-2005 — Upload : 27-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 233-K/PM.II-09/AU/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 — Serda ABDI HARYONO
29 — 11
29 — 11
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — SULAIMAN NASUTION alias LEMAN;
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
seberat 1,06 gram yang terdapat dalamkotak bekas bedak, kemudian Sabu tersebut disita petugas bersama barangbukti lain beserta sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk membeliNarkotika untuk diantar kepada teman Terdakwa bernama (Lasno/DPO),; Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO)dengan menggunakan hand phone Nokia tipe 0168 sebagai saranakomunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan sangsi
Register : 04-02-2013 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Bky Tanggal 17 Mei 2013 — RIKO ANDIKA ARYADI bin WAIYADI Vs
NURSIAH binti TARMIAD
20 — 16
20 — 16
Tahun 1975 jis pasal 105, 149huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensimenyatakan menolak untuk memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukanlah anakTergugat Rekonvensi dan berdasarkan atas perjanjian yang dilaksanakan di hadapan sidangadat pada tanggal 14 Februari 2013 (vide bukti P.2), dan atas penyangkalan tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti (P.2) berbentuk kuitansi untuk pembayaran sangsi
Register : 12-12-2011 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 263-K / PM.II-09 / AD / XII / 2011 Tanggal 26 Maret 2012 — RAHMAT, Kapten Inf
60 — 26
60 — 26
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai falsafah Pancasila.
Upload : 11-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/PDT.SUS/2012 SRI HARTATI DAULAY, dkk.; PT. SIANTAR TOP, TBK.
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasan);c Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak proseduralyang mengakibatkan kerugian perusahaan;Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barangbarang milik perusahaan danwajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakanslow down;d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugianperusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sangsi
Putus : 08-09-2004 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 118-K/PM.II-09/AU/IX/2004 Tanggal 8 September 2004 — Sertu BAMBANG GUNAWAN
28 — 13
28 — 13
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain10maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AU.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
Register : 06-07-2009 — Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VII/2009 Tanggal 29 Desember 2009 — Prada KOMARUDIN SELAYAR
52 — 20
52 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Register : 21-12-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 226/Pdt.G/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Mei 2016 —
71 — 48
71 — 48
Bukti surat P.20 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakresto sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan surat pernyataanpajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan sejumlah Rp.30.000.000,;5.
Bukti surat P.21 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan, danlunas pajak TH. 2013 s/d 2014 untuk Resoran Teluk Kupang sejumlah Rp.30.000.000,;6.
Bukti surat P.22 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulansejumlah Rp. 30.000.000, ;7.
Bukti surat P.23 berupa surat setoran pajak Daerah bulan Agustus tahun 2015,tanggal 31 Agustus 2015, perihal Setoran pembayaran pajak restoranRestoran Teluk Kupang sesuai hasil verifikasi pajak Tgl. 26 Pebruari 2015 dansurat pernyataan pajak, dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 %/bulan,jumlah Rp. 65.653.000, ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai tuntutan ganti rugi sebagaimana yangdisebutkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berdasar karenabelum memperhitungkan jumlah uang yang
Putus : 22-08-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 11 / G / 2013 / PHI / PN.KPG Tanggal 22 Agustus 2013 — - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH DENPASAR
LAWAN
JOHNY HENDRIK MELLA
52 — 33
52 — 33
BRI(Persero), Tbk.Pada umumnya harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasukkepada Tergugat; Namun dalam kenyataannya, ketika Tergugat terindifikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Pengugat tidak melakukan tahapantahapan sangsi/hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal8 ayat (2) diatas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuanPasal 11 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis,14Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebutdiatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya,ketika Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyataTergugat Rekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplinsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diatas yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupaTeguran
Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untukmencabut kembali sangsi/hukuman disiplin berupa SKORSING dan tindakanPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), terhadap Tergugat Konvensi;7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi agar segeramempekerjakan kembali Tergugat Konvensi pada Kantor Wilayah PT. BankRakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.Denpasar, Tepatnya pada Kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.
Register : 01-07-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 20 Oktober 2015 — SUNARYO; HENDI,; BAHRUDIN BIN MARSIN; RIDWAN; AFIFI FAHMI; L A W A N; PT. PRAKARSA ALAM SEGAR;
75 — 63
75 — 63
Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan
Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.
Putus : 11-09-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 11 September 2012 — DIDI SUTARDI VS PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2012keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14Perjanjian Kerja Bersama (PKB).3.1.Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalammenerapkan sangsi
tanda baca " / " adalah bersifatalternatif bukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkanmengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuaidengan peraturan perundangundangan, bahwa selanjutnyakalaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak sesuai peraturan perundangundangan maka sangsiPasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PDT.SUS/2009 HERLIN SULISMIYARTI, SH. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG; DARWIN MARPAUNG, SH. KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI (DALAM PAILIT)
424 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentanghak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokokpajak, sangsi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biayapenagihan pajak ;8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahuluuntuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecualiterhadap:a. Biaya perkara yang sematamata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak ;b.
Apabila Kuratortidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebutdi atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapatdikenakan sangsi pidana ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13Januari 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan dan PemohonKeberatan/Pelawan II untuk sebagian ; Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali DaftarPembagian
Register : 24-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA PONOROGO Nomor 1243/Pdt.G/2018/PA.PO Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
14 — 3
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUAbersedia dan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupunperdata.b.
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka Pengugat dan Tergugat bersediadan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupun perdata.4.
Register : 12-07-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1624/Pdt.G/2013/PA.Mr Tanggal 10 Desember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
Allah mengambil miliknya yaitu anak yangpaling disayanginya.Oleh karena itu tergugat mengusulkan kepada Majlis Hakim, jika penggugat ngototterus bercerai, dikabukan saja permintaannya karena tergugat menctengar,bahwa penggugat sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan inginmenikah lagi, tetapi perceraian itu dengan sarat :Al Tergugat rela kedua rumah itu untuk anak kami tetapi penggugat harusmampu meyakinkan kepada pengadilan dan lembaga tergugat bekerja,sehingga tergugat tidak mendapatkan sangsi
Dan jikadikemudian hari tergugat kena sangsi, penggugat wajib mengembalikanrumah mojokerto pada tergugat. Dan tergugat tidak mempunyaikewajiban lagi menafkahi anak kami ;2...
Putus : 08-03-2017 — Upload : 11-06-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Gto Tanggal 8 Maret 2017 — - SARTONO
98 — 12
98 — 12
pokoknya denganHal 11 dari 26 hal, Put.No.293/Pid.Sus/2016/PN Gto.merek HONDA terdaftar nomor IDM 00080100, IDM 000263010, IDM000263899, IDM 000093954 untuk barang sejenis, letak persamaanyapada bunyi ucapan sehingga dapat membingungkan konsumen tentangasalusul barang, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasai sebagaitindak pidana dibidang merek.Bahwa saksi mengetahui Karena mempunyai persamaan padapokoknya melanggar : bagi pihak yang terbukti memproduksimemproduksi dan memperdagangkan dapat dikenai sangsi
Sedangkan bagi yang memperdagangkan dapatdikenai sangsi pidana sebagimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.Bahwa saksi mengetahui kriteria yang dapat dikatakan melanggar ataumelakukan Tindak Pidana Merek sebagaimana yang dimaksud dalampasal 90, pasal 91 dan pasal 94 UU No. 15/ 2001 tentang Merek adalah :a. kriteria yang dapat dikatakan melanggar pasal 90 UU RI No. 15 /2001 adalah barang siap dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama pada keseluruhannya