Ditemukan 11604 data
132 — 43
Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untukmenindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidanaNarkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam halpemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesiadalam status darurat Narkoba.3.
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Nur
67 — 67
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNIdan dilanjutkan dengan penekanan dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain ituTerdakwa di persidangan menerangkan sudan mendengarpenekanan tersebut baik dari Komandan Kesatuan namun halini tidak pemah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwaikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNIseharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalahgunaan
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang memiliki sebidang tanah bukanmengenai Proses Penerbitan Sertifikat;Dihubungkan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam JudexFacti halaman 54;Menimbang terhadap batasbatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor5344/Ds Ungasan (Objek sengketa a quo) berbatasan dengan surat ukur792 tahun 2001 (vide Bukti T.II.Intv1) dan menindih sebagian besar bidangtanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2856/Desa Ungasan yang luas yangditindih perlu dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat:Yang juga memberikan penekanan
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 701 K /Pid/2012pertimbangan hukum pada halaman 47 dan 48 dan pertimbanganlainnya tentang penekanan Terdakwa melakukan penolakan terhadapkewajiban melaporkan keuangan kepada Volare Group (Volare HoldingCompany) atas dasar karena sudah ada kesepakatan, yangdipertimbangkan sebagai kesengajaan dan perbuatan melawan hukumadalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mendasar.
Richard N. P. Simaremare, S.H.
Terdakwa:
RESTU FAUJI SIREGAR
56 — 22
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Srhseorang lakilaki
JAMIYANTO
Tergugat:
HARYANTO
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris PPAT Septa Dorothe Undap SH MKn
2.Notaris Arianto, SH SE M Kn
344 — 222
Bahwa sebagai bentuk pengikatan dan penekanan agar TERGUGATREKONVENS!
32 — 10
NarkotikaGolongan bukan tanaman;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut :Ad.1. unsur Setiap Orang :Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkandalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelakutindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
56 — 24
merusak kesehatan sendiri, masyarakat dan generasi muda bangsa,menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, dan kondisisosial dan budaya.Menimbang: Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat IniPimpinan TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dilingkungan TNI dan ditindak lanjuti oleh Kepala Staf TNI AD dengan harapan PrajuritTNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan
34 — 4
Di Kantor KepolisianPolrestabes Surabaya.Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani yang mana saat itu terdakwa menyatakan akan menghadapisendiri tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dansaksimembuat surat pernyataan penolakan didampingi oleh PenasehatHukum.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaaan tidak ada penekanan, dantidak ada paksaan, juga tidak mempengaruhi serta tidak ancamanterhadap terdakwa baik phisik maupun phykis.Bahwa didalam pemeriksaan juga tidak ada
SELLY AGUSTINA, SH
Terdakwa:
M. ALI SADIKIN, SE alias KIKIN BIN DJAKFAR ALI
111 — 13
,M.H, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi melakukan Penyidikan Pada hari Rabu tanggal 21 Maret2021 Direktorat Reserse Kriminal Knusus Kepolisian Daerah SumateraHalaman 15 Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN Pig.Selatan dalam bentuk tanya jawab dan langsung di tuangkan di dalamBerita Acara Pemeriksaan; Bahwa yang mendampingi Terdakwa pada sat pemeriksaan diantaranyaPengacara yang ditunjuk dan rekan saksi; Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dan ancaman ketikamelakukan
103 — 26
Putusan Nomor : 591/Pid.Sus/2017/PN.Jmb Berdasarkan hasul Visum Et Repertum Nomor: R/37/III/2017/Rumkit tanggal8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara terhadapkorban dengan hasil: Lebam mayat terdapat pada punggung dan bokong , warna biru keunguanhilang dengan penekanan.
202 — 50
BinaNiaga yang dimaksud Tergugat I;Bahwa, perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I secara nyatadapat diketahui dan dirasa oleh Penggugat, pada saat Penggugat menyampaikankeberatankeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I untukmelakukan penekanan agar Penggugat mau memenuhi permintaan Tergugat I tanpadasar hukum, tanpa ada bukti otentik atau bukti Asli sebagaimana yang dimintaPenggugat guna menyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya;Bahwa, dalam setiap even pertemuan
Bahwa, Tergugat V merupakan subyek hukum yang dijadikan alat dan dikaitkaitkan oleh Tergugat I untuk melakukan pemerasan dan penekanan Penggugatagar mau menuruti kemauan Tergugat I.
Bahwa, oleh karena adanya fakta hukum rekayasa maupun penekanan yangdilakukan oleh Tergugat I terhadap diri pribadi Penggugat, dan dikuatkandengan buktibukti yang sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnyaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP310/WPJ.08/2014 tanggal 19Maret 2014 atas permohonan pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP menyangkutKeputusan Kanwil Nomor : 1612/WPJ.08/2013, tanggal 26 Juni 2013 jo.SKPKB PPh Nomor : 00142/206/01/401/08 tanggal 28 Nopember 2008, dapatDIBATALKAN atau Batal
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksayang pada intinya menyatakan pemblokiran dapat dilakukan dalam rangkamelakukan penyitaan apabila penanggung pajak dalam jangka waktu yang telahdiberikan tidak melunasi pajak terutangnya;Bahwaterhadap dalil nomor D.2 halaman 9 yang menyatakan bahwa:kedua peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas, menunjukkanadanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I karenajJabatannya dan menggunakan kewenangan yang diberikan undangundanguntuk melakukan penekanan
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
1.AA KURNIAWAN Als OONG BIN RUSLAN
2.AWANG SUMPENA Als BEGENG Bin AMAS SYAMSUDI
3.NANDAR KUSNANDAR Als BEJO Bin NANA
104 — 15
Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;.
Lebam mayat terdapatpada pada punggung dan pinggang, berwama merah keunguan tidakhilang pada penekanan.7. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit Sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;8. Identifikasi khusus :a.
Lebam mayatterdapat pada pada punggung dan pinggang, berwama merahkeunguan tidak hilang pada penekanan.. Mayat adalah seorang lakilaki, bangsa Indonesia ras Mongoloidberumur tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, status gizi baik,panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter, berat tubuh tidakditimbang, zakar disunat;. Identifikasi knusus:a.
24 — 5
Yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan
19 — 6
darisuaminya.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas Point 7, yang benar adalahdikarenakan tidak ada inisiatif dari PEMOHON selaku Kepala Rumahtangga kemudian TERMOHON berkomunikasi dengan PEMOHON secarabaikbaik untuk membuat kesepakatan secara tertulis dalam rangka menujukeluarga yang Harmonis bahagia dunia dan akherat, akhirnya TERMOHONmengajukan 43 poin dan PEMOHON mengajukan 10 poin dan kedua belahpihak sepakat dari 53 poin tersebut mana yang tidak setuju atau tidak cocoktidak akan dilaksanakan dan tidak ada penekanan
41 — 12
Yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan
Terbanding/Tergugat : PT. BCA Finance Kebumen
174 — 126
Dalam pasal 1244 KUH Perdata terdapatkalimat penekanan dan penegasan yaitu bila ia tak dapat membuktikanArtinya sudah cukup jelas bahwa jika ia (debitur) jika tidak dapatmembuktikan terkena suatu dampak hal yang tak terduga, maka ia diwajibkanuntuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.
38 — 7
Unsur Barangsiapa :Halaman 25 dari 35 putusan nomor 42/Pid.B/2014/PN MkdMenimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwa
67 — 26
dilakukan oleh saksi penyidikterhadap Terdakwa untuk menandatangani Suratsurat Pernyataan,maupun Pernyataan penolakan pendampingan Penasehat hukum maupunBerita Acara yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar jam 16.00 WIB,proses pemeriksaan berlangsung selama kirakira 3 (tiga) jam;Bahwa saat pemeriksaan kondisi Terdakwa terlihat sehat dan sadar, dansaksi memastikan sekali lagi bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadapTerdakwa tidak ada bentakan maupun bentuk penekanan