Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
182 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
56 — 13
  • Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Bjm
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
103 — 20
  • Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m.
  • 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
  • 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015.
    Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m.
  • 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
90 — 44
  • Perbuatan Terdakwa HANDOKO SOELAYMAN dalam memberikanketerangan mengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atastanah di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksiH.M.Khudlori,SH,M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidakmemuat data yang yuridis yang benar di dalamnya karena faktanya terdakwa HandokoSoelayman telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan terdakwa Handoko Soelayman dalam memberikan keterangan mengenai datayuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah di Jalan Marmoyo Nomor 02Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baik dan sarat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 109/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MIKE ROCHMAWATI
2.WASIAT AKBAR PERMANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Tergugat II Intervensi 1:
BAGUS NUGROHO INDRASTIAN
Tergugat II Intervensi 2:
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
514 — 362
  • Bahwa dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensiadalah sesuai dengan ketentuan, yang mana dalam halpenguasaan dan kepemilikan merupakan sarat yang harus dipenuidalam permohonan sertipikat, oleh karena itu dalam permohonandan penerbitan sertipikat sampai dengan sebelum tanggal 3Januari 2019, tidak ada yang mempermasalahkan oleh siapapunjuga, baik Data Fisik maupun Data Yuridis yang dimohon olehBAMBANG SUKARNO selaku orang tua Tergugat II Intervensi ; Ketentuan permohonan, bahwa tanah
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 51/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Nyonya SUHARTINAH.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya NORA LAKSONO
Terbanding/Tergugat II : ANDREW RAHARJO
Terbanding/Tergugat III : ALBERT YANUAR RAHARJO
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya RODIYAH
Terbanding/Tergugat V : TRI AGUS HERYONO, SH
Terbanding/Tergugat VI : AZIS ZAMKARIM
Terbanding/Tergugat VII : PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : EKO SETYO NUGROHO
Turut Terbanding/Penggugat II : RETNO YULIASTUTI
Turut Terbanding/Penggugat III : INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
111 — 58
  • Madukoro1/65 RT.O01 RW.001 Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Sarat Kota Semarang. (TergugatI)4) Ny. RODIYAH, Pekerjaan Dagang, AiamatBandungrejo RT.001 RW.002 Desa Sandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (TergugatIV)5) TRI AGUS HERYONO, SH, Pekerjaan Notaris danPPAT, Alamat JI.Nogorojo NO.3 Caturtunggal DepokSleman (Tergugat V)Dan ditambah dengan AZIZ ZAMKARIM (karyawanNotaris TRIAGUS HERYONO, SH ) sebagai Tergugat VIdan PT. BANK UOB INDONESIA sebagai Tergugat VI!.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
119 — 31
  • yangmeminta diselesaikan segala sesuatu haknya dengan disertai adanyasurat pemutusan hubungan kerja kepada mereka di saat itu juga.Apakah dalam halnya Pemutusan Hubungan Kerja yang sedemikianmasih harus dipersalahkan kepada Tergugat dan lalu menjadi suatukeharusan dan atau kewajiban Tergugat untuk memberi pesangonkepada setiap pekerja yang meminta pemberhentian kerja dirinya,bukankah sesuatu yang irrasional sifatnya.Bahwa merupakan suatu kesenjangan dan awamnya pemahaman ilmuhukum seseorang yang sarat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Mei 2018 — PRAPTO, SE LAWAN DJAJA, DKK
65 — 23
  • Tergugat II yaitu menjual dengan menggunakan AktaKuasa Jual tertanggal 27 Juli 1984 nomor 21 kemudian malakukan transaksidengan Akita Jual Beli Tertanggal 27 Juli 1984 Nomor 57/7/1984 sertamemanfaatkan kondisi dan keadaan Orang Tua Para Penggugat yangsedang dalam kondisi kebingungan dalam mensertifikatkan tanahnya yaituObjek A quo jelas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yangHalaman 13 dari 69 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN.Bdg.25.jelas koneksitas Perbuatan, Kesalahan serta Kerugiannya serta sarat
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
174 — 106
  • negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Irpoansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanpa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
    negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Iroansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanopa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
446 — 574 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini Sangat penting serta haruslah dibuktikan kebenarannya untukmengetahui potensi kerugian Negara yang mungkin timbul,apabila ada Wajib Pajak yang menang dalam sidang bandingpajak, dan apakah kemenangan tersebut sarat dengan rekayasadan persengkokolan antara Wajib Pajak, Pemohon PeninjauanKembali dan Majelis Hakim Pajak, hal inilah yang tidak pernahterungkap di dalam persidangan serta dipertimbangkan di dalamputusan Majelis Hakin a quo;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut
    Metropolitan Retailmart sarat pelanggaranhukum dan ada unsur suap, sangatlah tidak adil bagi Terdakwaapabila Hakim Pengadilan Pajak, yang berperan sangat vitaluntuk menentukan menang/kalahnya sebuah perkara pajak,yang mengadili perkara tersebut tidak ikut diproses secarahukum. Demikian juga dengan pihak PT. Metropolitan Retailmartselaku Pemberi Kuasa/pihak yang berkepentingan justru tidakpernah diproses secara hukum.
    Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan apakahkeputusan Hakim Pengadilan Pajak untuk memenangkan PT.Metropolitan Retailmart sarat pelanggaran hukum dalam prosespersidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya. MajelisHakim a quo dan Sdr. Penuntut Umum juga tidak bisamembuktikan apakah adanya aliran dana dari Wajib Pajak, yaituPT. Metropolitan Retailmart kepada Kuasa Hukumnya, yaituRoberto Santonius untuk memenangkan perkara.
    Hal ini sangatpenting untuk mengetahui potensi kerugian Negara yangmungkin timbul, apabila ada Wajib Pajak yang menang dalamsidang banding, dan apakah kemenangan tersebut sarat denganrekayasa dan persengkokolan antara Wajib Pajak, PemohonPeninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pajak;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut juga tidak pernah dihadirkan ke depan persidanganuntuk mengetahui apakah mereka terbukti secara sengaja"dimenangkan" oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaNegara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Drs. BRAHMANTORY
116 — 46
  • sudahdilakukan semuanya tinggal persyaratan administrasi ini yang belum,karena deputi V Lalu Wildan sudah paraf.Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan terkait barang bukti berupa:1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
    untuk tiketdimaksud.Bahwa saksi tidak mengakui ada menerima uang 3 M dari Rino Lande diAditya Mension jaksel.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanganberupa;1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalamperkara a quo Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuhdengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya danputusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitubukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikanpertimbangan dalam putusan
    Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sangatsangat berkeberatan terhadapputusan a quo beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebuthanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasuruanNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yangpenuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatankepentingan dari Penggugat
    Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta TanahnyaLanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1216 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
    ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 42
  • Sintiawati Haryono lah yang sebenarnyamemiliki peran besar dalam perkara Aqua, karena selama hubungandagang sangat berperan dengan Para Tergugat secara aktif, baik dalamadministrasi, pembayaran, penerimaan pembayaran dan negosiasi,sementara Penggugat atau Tan Sjie Sen hanya aktif dalam menentukanharga saja dan kebanyakan meluangkan waktunya di Gudang yangkesehariaannya sibuk mengurus atau mengerjakan barangbarangmasuk dan keluar dengan mengendarai sendiri Forklifnya, dengandemikian gugatan Aqua sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-04-2015 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 30 Maret 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I S/D VI
72 — 10
  • Pengadilandapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawananatau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahuludengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian jugajika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan,yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000bahwa sarat
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Upload : 23-05-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit
WILSON PINADENDI NANEMPA, dkk Lawan Jd. STIN BAWARE – MANUSAMA, dkk
82 — 19
  • AgroMakmur Raya, maka lahirlah gugatan yang sarat kebohongan ini denganharapan mereka (PARA PENGGUGAT) akan mendapatkan rezekinomplok miliaran rupiah dari PT. Agro Makmur Raya (mohon Yang MuliaHakim berkenan mencermati adanya niat jahat dan impian kosongPARA PENGGUGAT in casu);Bahwa PARA PENGGUGAT mendalikan dalam Posita angka 5, kalau ataspetunjuk almarhum Noach Pinadendi (pemilik tanah pasini), maka tanahkebun kelapa tersebut diserahkan oleh Hendrick Saranti kepada DaudNanempa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/PDT/2013
Tanggal 8 April 2014 — PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk ; TRIA MUTIARI MEILAN, SP
95 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ternyata baik dalam pertimbangan maupun dalam petitumputusan a quo tidak sekalipun Turut Termohon Kasasi diikutsertakansehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuandalam Pasal 178 HMI yaitu salah satunya menyatakan bahwa Hakimharus mengadili semua bagian perkara dengan adil, karena padafaktanya putusan a quo adalah putusan yang kontradiktif, u/tra petitumdan sarat dengan kepentingan dari Para Termohon Kasasi sehinggaputusan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan danditandatangani oleh Terdakwa H.M.Khudlori, SH., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pnn
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
1.BAMBANG ERMANTO
2.ASNIDAR SUPARDI
3.UMIE KALSUM
4.SUHELMAWATI
Tergugat:
1.SUARDI
2.HARMINI
3.KISWOYO
4.YUSI KARMILA SARI
5.KHAIRIL DAUD
6.SURIATI
7.SESMAN
8.INAR
9.SARMADI
10.DEVI SUSANTI
11.SYAFRIL
12.ZAINIDAR
13.AKMAN RB
14.RIZA MALINI
15.IJON
16.IMIS
17.ASNIDARTI
18.HAYATI JAMUIR
19.ANAS CAN
Turut Tergugat:
1.Camat Koto XI Tarusan
2.Markhalina Satria Nita, S.H, M.Kn
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
110 — 28
  • SHMtersebut penuh dengan sarat rekayasa, dan tidak mungkin Kantor Agaria/BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan sertifikatyang ganda di atas objek perkara, karena Kantor Agrarial Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan sertifikat berdasarkanaturan yang berlaku dan penuh dengan kehatihatian;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan pada positanya di point 2 (dua)halaman 6 (enam), walaupun Angku dan Nenek Para PENGGUGAT sudahmeninggal, yang berhak