Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan 1 koin senilai Rp. 1.000,.

Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000,.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke2 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa CHAI TJILANG Alias ALANG pada

Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat(1) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Selanjutnya pada akhir permainan atau ketika pemainberhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwadan terdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudiandibayar mengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

Selanjutnya pada akhir permainan atau ketika pemain berhentibermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yang tertera dimonitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudiandibayar mengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Bahwa pada waktu penangkapan, pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa5 (lima) unit PC (personal computer), 1 (satu) unit modem wifi, (satu)

Dalam perhitungan suara dilakukan secara tertutup, warga tidakdiperbolehkan melihat secara langsung meskipun sudah ada saksinamun hal ini menimbulkan rentan kecurangan ;b. Pemilih tanpa menggunakan/membawa KTP dan hanya membawaundangan diperbolehkan mencoblos, padahal sesuai tata tertib harusmenggunakan/membawa KTP + surat undangan. Menghindari masuknyasuara siluman dari orang yang tidak berhak mencoblos/memilih ;c.

Bahwa dalam perhitungan suara terindikasi adanya kasus kelebihan suarayang kemudian direvisi oleh panitia, tentunya hal ini mencerminkan kinerjapanitia yang tidak netral ;3. Bahwa Panitia dalam pembacaan surat suara yang dicoblos terlalu cepat,sehingga saksi yang mendampingi tidak bisa focus ;4. Bahwa transparansi dalam pendistribusian surat undangan tidak dilakukanoleh panitia kepada calon kepala desa, sehingga ada kejanggalanketidakhadiran sejumlah 976 dari 5858 daftar pemilih tetap ;5.

Menyatakan, bahwa perhitungan suara yang telah dilakukan olehTergugat/Panitia Pemilihan Kepada Desa Jati, Kecamatan Jaten,Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 denganperolehan suara terbanyak ditetapkan Calon Kepala Desa nomor urut 1(Satu) tidak sah dan batal demi hukum ;5.

Warga Masyarakat serta saksidari keluarga tidak bisa memantau secara jelas dan TIDAKDIPERBOLEHKAN MELIHAT proses perhitungan suara lebihdekat.

Jangan kan untuk melihat dan memantau,mendekat di area perhitungan suara pun tidak bisa karena kacaruangan di tutup koran dan akses masuk di barikade oleh hansipdan panitia.4.

Jumlah seluruh penyerahan (atb) 52.243.739.291) 52.243.739.2912 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.224.373.929 5.224.373.929 b.Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama b.2. Palak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.297.609.035 4.778.532.556 (480.923.521) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 445.641.373 445.641.373 b.5. Lainlain 0 0 b.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)480.923.521480,923.521 ebihan Pajak yang sudah:480.923.521480.923.521 . Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena* pembetulan)182.750.937182.750.937 . Jumlah (a+b)00 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi Administrasi . Bunga Pasal 13 (2) KUP . IKenaikan Pasal 13 (3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP . IKenaikan Pasal 13A KUP . IKenaikan Pasal 17C (5) KUP . Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Ql) ODQA;/a0;o0.

Ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf 9 dan Pasal 9 ayat (8) huruf (f) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atasbutir (a) Sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan PemohonBanding dalam Surat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing ExpenseBahwa perhitungan

Jumlah seluruh penyerahan 52.243.739.291) 52.243.739.291) 52.243.739.2912 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut .224.373.929 5.224.373.929 5.224.373.929b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka Pajak yangsamalb.2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 4.297.609.035) 4.297.609.0035) 4.776.532.556) (480.923.521 )b.3, STP (pokok) ; b b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 445.641.373 445.641.373) 445.641.373b.5. Lainlain 0 0 0b.6.

permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP122/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 23 Februan 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2008 Nomor00052/207/07/091/09 tanggal 30 November 2009, atas nama: PT.Gitaswara Indonesia, NPWP 01.304.231.2091.000, beralamat di SudirmanPlaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7678,Jakarta Selatan 12910 dengan perhitungan

Alasan tuntutan gugatan adalah mengenai perhitungan jumlah hutangPenggugat kepada Tergugat atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)Hal 5 dari 21 hal Putusan No.530.Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.berkenaan dengan telah dilelangnya objek Hak Tanggungan yang menjadijaminan hutang tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTakarta Pusat No.105/2010 Eks.Sekiranya Penggugat tidak setuju terhadap perhitungan jumlah hutang yangtersebut, semestinya Penggugat mengajukan keberatan dan perlawananmengenai

Oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak mendudukkan pihak pemilikrumah yang menjadi tuntutan sita jaminan, maka gugatan kurang lengkappihaknya, dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Gugatan tidak jelas/kabur (obscure libel)1.Alasan gugatan sebagaimana tersebut pada posita gugatan mempersoalkanmengenai jumlah hutang yang telah dibayar Penggugat dan mempersoalkanmengenai perhitungan jumlah hutang, akan tetapi pada sisi lain gugatanjuga menuntut akan ganti rugi dari akibat pelelangan

atas rumah dan tanahSHGB No.2768/Cempaka Putih Timur yang menjadi objek Hak Tanggungandan menarik pihak Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta yang tidak memiliki hubungan kausal dengan perhitungan jumlahhutang Penggugat kepada Tergugat.Ditariknya pihak Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta yang tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan kausaldengan masalah hutang Penggugat kepada Tergugat didalam gugatanmengenai jumlah hutang, itu menjadikan kabur dan tidak

Olehkarena mengenai jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut darimulai proses eksekusi hingga dilaksanakannya lelang eksekusi atas objekhak tanggungan yang menjadi jaminan hutang itu tidak ada keberatan danperlawanan dari Penggugat termasuk mengenai jumlah hutang makamengenai perhitungan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat tersebutadalah telah final, dan tidak dapat dipersoalkan lagi.

Dan karena itu gugatanPenggugat dalam mempersoalkan perhitungan jumlah hutang tersebut tidakberalasan lagi dan telah lewat waktu ;17.Dengan demikian dalil Penggugat pada butir ke.4 posita gugatannya yangmenganggap Tergugat tidak melakukan hitung ulang atas utang Penggugatdi rekening Penggugat Rp 600.000.000, sangat tidak beralasan hukum danharuslah ditolak karena uang pada rekening tersebut telah diperhitungkandengan jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat ;18.Dengan demikian tidak ada perbuatan

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP82/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa September 2010atas SKPKB Nomor: 00072/207/10/402/12 tanggal 30 Oktober 2012,Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut,sebagai Prasyarat Formal Banding;Aspek Material;Sengketa Banding Koreksi Atas:Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TanggerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih di Bayar (Rp 332.619.533,00)d. Kelebihnan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 332.619.533,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motormerek Yamaha di Indonesia dan buktibukti yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi bukukas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, invoice penagihanke perusahaan pembiayaan//leasing serta dokumen lainnya yangterkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualanuntuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:12.1.Buku Kas Masuk Saat

Penerimaan Uang Muka (downpayment);> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota KreditDiskon Channel Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200.000.00Rp (800,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel Rp 700,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Ry 900,000.00)Terima Kas Rp 8,100,000.00 Bahwa uang muka (down payment) pembelian sepeda motoryang

penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Harga Motor Off The Road Rp 10,636,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,265,000.00Uang Muka (down payment) R '2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200,000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 > Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/leasing atas pembelian sepeda

sampaikandalam SPT PPh Badan yaitu sebagai berikut: Uraian JumlahPenghasilan Neto Rp 11.407.543.491,00Penghasilan Kena Pajak Rp 11.407.543.491,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 3.404.763.047,00Kredit Pajak : PPh Pasal 22 Rp 16.676.943.996,00 PPh Pasal 23 Rp 3 .214.726.693,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 19.891.670.689,00Pajak yang kurang bayar Rp (16.486.907.642,00)Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP) Rp Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp (16.486.907.642,00) Bahwa pokok perbedaan perhitungan

Des. 2008 708.059.874.388,00 1.273.417.501.554,00 565.357.627.166.00 Bahwa dari perhitungan tersebut, maka Majelis akan membahaskoreksi tersebut menjadi 2 pembahasan yaitu sebagai berikut :1.Periode Januari sampai dengan September 2008;Bahwa oleh karena sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak2008 berkaitan dengan sengketa banding PPN Masa PajakJanuari sampai dengan September 2008, sehingga Majelisberpendapat untuk mempergunakan Putusan Pengadilan PajakNomor : PUT.35529/PP/M.X1V/I6/2011 tanggal 12

Dasar Pengenaan Pajak masaOktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebesarRp456.641.528.525,00, sedangkan menurut Pemohon Bandingsebesar Rp480.121.106.387,00, sehingga perhitungan koreksiperiode Oktober sampai dengan Desember 2008 adalah sebagaiberikut : Menurut Pemohon Banding Rp 480. 121.106.387,00 Menurut Terbanding Rp 456.641.528.525,00 Koreksi (Rp 23.479.577.862,00);Bahwa angka Terbanding sebesar Rp 456.641.528.525,00bersumber dari SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2008

Bahwa angka persandingan perhitungan peredaran usahamenurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sebesar Rp.708.059.874.388,00 dan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.273.417.501.554,00 adalah sebagai berikut: Pemohon Banding Terbanding Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Jans.d. Sept 228,838.768.001 816.775.973.029 588,837.205.028,00Okt s.d Des 480.121.106.387 456.641.528.525) (23.479.577.862.00)Jumlah 708.059.874.388 1.273.417.501.554 565.357.627.166,00Periode 3.3.

Bahwa dari uraian perhitungan Peredaran Usaha tersebut diatas, maka disampaikan uraian perhitungan Peredaran Usahaatas 2 (dua) periode yaitu Masa Pajak Januari sampai denganSeptember 2008 dan Masa Pajak Oktober sampai denganDesember 2008 sebagai berikut :3.3.1. Periode Januari sampai dengan September 2008;a.

atas Sumarmi, dengan batasbatas sbb:Sebelah utara : Suratmi.Sebelah Timer : Jalan desa.Sebelah Selatan : Jalan desaSebelah Barat : Sunamo.Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum karena dalam pedanjian Posits angka 1 gugatan jelasjelasjangka waktu kredit selama 60 bulan terhitung mulai pads tanggal 05 Agustus 2011sampai dengan 05 Agustus 2016 tetapi oleh Tergugat I dalam Perubahan perjanjiankredit

sebaliknya menjadi lebih berat ;Bahwa pelunasan hutang berdasarkan perjanjian kredit / perubahan perjanjian kredityang tersebut sebagaimana pada posita angka 2 gugatan, telah diperjanjikan secarategas mengenai jangka waktu pinjaman, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan,terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan lunas tanggal 19 Oktober2015 " semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya " pasal 1338 KUH Perdata, (BW)Bahwa dengan adanya perhitungan

Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Mengandung Cacat FormilObscure Libeli Karena Dalil Para Penggugat Mencampur Adukan PerumusanGugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan WanprestasiBerdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15 halaman 5Gugatan berbunyi sebagai berikut:Angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat I telahmelakukan perbuatanmelawanhukumkarena dalam perjanjian Posita angka IJelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05 Agustus

karena perhitungan yang diberikanoleh Tergugat I tidak cocok jumlahnya dihitung secara manual oleh ParaPenggugat ".Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegaskarena berdasarkan catatan pada loan inquiry Tergugat I, atas kewajiban ParaPenggugat sampai dengan Jawaban ini disampaikan adalah sebagai berikut:e Outstanding sebesar Rp 214.489.781,59.

Sebaliknya, dalilgugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat sama sekalitidak dapat membuktikan jumlah hutang menurut perhitungan Para Penggugat.3. Tergugat I Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang MenyatakanBahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Harus Dilakukan Sampai DenganJangka Waktu Perjanjian Berakhir, Karena Sesuai Dengan Pasal 12 ayat 12.1jo.

Muhammad Syafii Antonio M.Ec.Bahwa Penetapan Nilai Pokok Per akhir Tahun 2008 sebesar Rp69.111.339.304 plus Cadangan Bagi Hasil ditetapkan Rp10.336.700.896, ditahun 2008/2009 telah dilakukan secarasepihak, sehingga tidak transparan dan tidak berkeadilan sertatanpa adanya suatu rasional perhitungan secara professionalyakni mempresentasikan dalam format Mutasi Kredit YangTrasnsparan & Prudent Sesuai Lazimnya Prinsip Perbankan Umumdan Syariah yang dapat di formulasikan sebagai berikut : (1) PERHITUNGAN

NILAI KREDIT adalah Nilai Kredit Akhir = NilaiKredit Awal ditambah (+) Nilai Penambahan Kredit Barudikurangi () Pembayaran Kredit. (2) PERHITUNGAN BUNGA (Bank Konvensional) Vs BAGI HASIL(Bank Syariah): e BUNGA BANK KONVESNIONAL = ..% X KREDIT AWAL ; Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 474/Padt.G/2017/PN.

Perhitungan ini tidak dikenal dan haram hukumnya dalamPerbankan Syariah.e BAGI HASIL BANK SYARIAH ; Karena Akad Kredit Syariahini berdasarkan Musyarakah maka seharusnya dikenakanpola Bagi Hasil. Bagaimana Rasional Perhitungan Bagi Hasil Versi Tergugatsesual fakta nya yang wajib dilaksanakan dengankonsekwen, konsisten dan Khafa ?

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Cara Perhitungan Yang Lazimdalam Dunia Perbankan, diberi tanda P6;7. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : Cara Perhitungan Yang Lazimdalam Dunia Perbankan Syariah Bila Terjadi Gagal Usaha, diberi tanda PGj8.

Bukti surat P6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : CaraPerhitungan Yang Lazim dalam Dunia Perbankan;Menurut Penggugat membuktikan ilustrasi perhitungan yang lazim dalamdunia perbankan.7. Bukti Surat P7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran : CaraPerhitungan Yang Lazim dalam Dunia Perbankan Syariah Bila TerjadiGagal Usaha;Menurut Penggugat membuktikan ilustrasi perhitungan yang lazim dalamdunia perbankan syariah bila terjadi gagal usaha;8.

;bahwa Surat Banding Nomor: SBMKS 001XII/2012 tanpa tanggal, dibuat dalambahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: SBMKS 001XII/2012 tanpa tanggal, menyatakan tidaksetuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP253/WBC.15/2012 tanggal 10Oktober 2012 tentang penetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yangdiekspor oleh PT XXX;bahwa Surat Banding Nomor:

banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhanketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan PemohonBanding tidak diperiksa lebih lanjut;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan

Sedangkan untukcara mendapatkan harga perkiraan dari barang/peralatan yang akandiadakan ditentukan dengan caracara yang diatur pada Lampiran IKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam Bab I huruf Etentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri salah satunya adalahdidasari atas harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.Selanjutnya hasil penyusunan perhitungan harga peralatan tersebutberdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat

Indra Darmawan, MM pada bulanAgustus 2010, namun cara perhitungan yang dibuat telah ditambahipula dengan komponen biaya perkiraan discount, franco nonPalembang, biaya instalasi, training dan garansi, padahal mengacupada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana Lampiran I Bab I huruf E angka 2 membatasiperhitungan HPS hanya untuk pajak pertambahan nilai (PPN) danbiaya umum dan keuntungan wajar bagi penyedia barang jasa, danpada angka 3 menentukan ~*Perhitungan HPS tidak bolehmemperhitungkan

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasaoleh Negara / Daerah adalah hak Negara / Daerah, melainkan uangtersebut tetap dikuasai oleh perusahaan yang dipimpinnya, sehinggaberakibat Negara telah dirugikan keuangannya sebesar Rp.8.308.342.880,28 sebagaimana dinyatakan oleh auditor dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan yang dituangkan dalam laporannya Nomor : SR232/PW07/5/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal laporan hasil audit dalamrangka perhitungan

Indra Darmawan L, MM pada bulanAgustus 2010, namun cara perhitungan yang dibuat telah ditambahipula dengan komponen biaya perkiraan discount, franco nonpalembang, biaya instalasi, training dan garansi, padahal mengacupada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana Lampiran I Bab I huruf E angka 2 membatasiperhitungan HPS hanya untuk pajak pertambahan nilai (PPN) danbiaya umum dan keuntungan wajar bagi penyedia barang jasa, danpada angka 3 menentukan ~Perhitungan HPS tidak bolehmemperhitungkan

HARIS, ST;Bahwa ketika pekerjaan belum selesai, dan anggaran pokok masih tersisamaka anggaran tersebut kembali ke pusat masuk ke batang tubuh APBN untukanggaran tahun 2016, kemudian sisa pekerjaan dianggarkan kembali dalamAPBD perubahan;Bahwa saksi mengetahui sejauh mana bobot pekerjaan, sesuai terminberdasarkan perhitungan dari Konsultan Pengawas yang saksi terima;Bahwa bisa saja terjadi ada perbedaan perhitungan hasil pekerjaan/bobotpekerjaan antara Konsultan Pengawas dan Rekanan;Bahwa terakhir

tidak jadi total los karena kita ada perhitungan sendiri;Bahwa dengan pelanggaran lelang dia tidak berhak, kita kKembalikan ke biayayang sesunguhnya ;Bahwa ahli mengatakan tidak sah pelelangan berarti autputnya juga tidak sahkarena ada yang sudah dilaksanakan, itu hanya pendapat pribadi ahli;Bahwa jumlah uang negara yang dibayarkan sebesar Rp. 4.299.947.863setelah pemotongan pajak PPN, nilai pekerjaan yang terpasang dan diterimaberdasarkan hasil perhitungan ahli dan perhitungan mark up harga setelahpemotongan

Ratulangi Kota Palopo sebesar Rp.1.392.740.251.61 ;Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan yaitu :e Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan kepada PT.

JayaKonstruksi Utama berdasarkan SP2D (setelah pemotongan pajakPPN);e Menghitung nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima dan diterimaberdasarkan hasil perhitungan ahli dan perhitungan mark up harga(setelah pemotongan pajak PPN);e Menghitung Pajak PPh Final yang telah dipotong ;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu 1, 2 , 3;Bahwa kalau sudah penyidikan menurut pedoman kerja kami, kalau sudahpenyidikan sudah ada dugaan hanya menghitung tidak melakukan investigas!

umum, perhitungan yang dilakukan BPK atauBPKP dan hasilnya tetap diserahkan ke penyidik;Bahwa untuk kasus Jalan Lingkar paket 20 tahun 2016, Ahli sudah membacalaporan Kerugian Negara untuk melakukan perhitungan, sedang dokumenNHP Abhli tidak baca;Bahwa dari laporan yang Ahli liat ada beberapa hal yang Ahli anggap kurangjelas yaitu.

Bahwa perhitungan menurut Pemohon BandingHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 526/B/PK/Pjk/2018 No.UraianPerhitungan Menurut FiskusWP Dasar Pengenaan Pajak a. Atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPN: a.1. Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri1.701.303.450548.094.545 a.2. Lainlain a.3 Jumlah1.701.303.450548.094.545 b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan1.701.303.450548.094.545 Perhitungan PPN kurang bayar a.

transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Kejadian pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitarpukul 17.00 wiat Saksi Utri Solissa, SIP Alias UTRI dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd Selaku teller pada Bank BRI Unit Namrole melakukan Perhitunganuang masuk teller yang saat itu berjumlah Rp. 2.437.930.000 (dua miliarempat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)kemudian sekitar pukul 19.00 wit setelah melakukan perhitungan

mengadili, bahwa Terdakwa AbdulRachman Tuasikal Alias Rachman melakukan penggelapan yang dilakukanoleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untukitu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Kejadian pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitarpukul 17.00 wiat Saksi Utri Solissa, SIP Alias UTRI dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd Selaku teller pada Bank BRI Unit Namrole melakukan perhitungan

uangmasuk teller yang saat itu berjumlah Rp. 2.437.930.000 (dua miliar empatratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudiansekitar pukul 19.00 wit setelah melakukan perhitungan uang tersebutdiletakan diatas meja dan yang berada di dalam ruangan pimpinan bank BRIunit Namrole saat itu adalah Saksi Utri Solissa, SIP, Saksi Nurlela Arifin,Halaman 5 dari 27 Putusan No.284/Pid.

=Rp. 4.186.478.000,Akan tetapi setelah dihitung Jumlahnya temyata Uang kas induk atau uang pada Brangkas hanya berjumlah Rp.4.986.478.000, Jadiketahuan bahwaterdakwa telah menggelapkan uang berjumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan hasil perhitungan Rp.4.186.478.000, Rp. 4.086.478.000,= Rp. 100.000.000,Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan 3.

Sus/2018/PN.Amb(a de charge) di dalam persidangan;hasil perhitungan Rp. 4.186.478.000, Rp. 4.086.478.000,= Rp.100.000.000, = Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganterdakwa yang diajukan di persidangan, Maka Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa merupakan pegawai bank dengan jabatan sebagai Marketing pada Bank BRI Unit Namrole; aTerdakwa bekerja sebagai Pegawai BUMN

DI Panjaitan Komplek Pasar Segiri Il Blok A No.8Temindung Permai Samarinda, Kalimantan Timur 75118, sehinggapenghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaiberikut :DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak Keluaran Rp. 0,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 486.048.818,00Jumlah perhitungan PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 486.048.818,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp. 486.048.818,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang

menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan perhitungan menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sama.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan pemeriksaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2006 dengan jenispemeriksaan adalah Pemeriksaan Lapangan untuk semua jenispajak.

Desember 2006 yang sebesar Rp13.794.193.182,00adalah sesuai dengan nilai peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPhbadan Tahun 2006 menurut perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sesuai hasil pemeriksaan dankeberatan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melaporkan di dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2006 denganHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 170 B/PK/PJK/20173.11.nilai DPP PPN adalah sebesar Rp 1.090.909.091,00.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPN untuk Masa Pajak Mei 2006terdapat koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada pihak lain yangPPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp 363.636.364,00 danditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei2006 dengan perhitungan sebagai berikut :Jumlah seluruh penyerahan Rp 363.636.364,Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 36.363.636,Pajak Masukan Rp 181.818.182,Kompensasi Bulan lalu Rp 376.957.909.Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp 522.412.455

Dan terhadap nilai DPP PPN danPajak Keluaranya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengakui sebagai DPP PPN dan Pajak Keluaran yangharus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak April 2006.Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap putusan Majelis Hakimyang tidak mengakui adanya nilai DPP PPN Masa Pajak April 2006menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)maupun yang telah dilaporkan oleh

Putusan No. 324/PDT/2018/PT MKSsesuai denganPasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan olehPT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menyatakan:Potongan dalam rangka pemenuhan kewajiban atas PPh Pasal 21,furan jaminan kesehatan, dan tuntutan ganti rugi atau utang kepadanegara wajib disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas negarasesuai dengan ketentuan peraturan

Bahwa tidak jelas perhitungan Penggugat atas jumlah pengembalianuang yang menjadi kewajiban Tergugat ataupun Tergugat Il dalamPosita sehingga Petitum pengembalian uang penggugat sebesarRp112.857.600 menjadi tidak jelas pembagiannya, hal mana sesuaidengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970tanggal16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut:Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpaperinciankerugiankerugiandalambentukapayang menjadi dasar tuntutanitu, harusdinyatakan

SRT121/CU.06/032010 tanggal 25 Maret 2010 tentangTuntutan Ganti Kerugian;perhitungan jumlah ganti kKerugian sudah sesuai dengan datadatasebenarnya, tidak terdapat kesalahan perhitungan dalam penetapan gantikerugian ini.5.

Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.02/2015, yang menyatakan:(1) KPA BUN bersama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri(Persero)melakukan perhitungan selisih lebih atau selisihkurang atasrealisasi pembayaran manfaat Pensiun untukmenentukan selisihlebih atau selisih kurang pembayaran manfaat Pensiun setelahbulan pembayaran.(5) Apabila berdasarkan hasil perhitungan akhir tahun berkenaanterdapat selisih lebih antara dana yang diterimaPT Taspen(Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan pembayaran

kelebihan uang milik Penggugat secara lisan maupuntertulis, karena Tergugat tidak pernah menerima permintaan Penggugattersebut.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum adalah permintaan yang prematur dan melampaui putusanMajelis Hakim a quo, karena tidak pernah terbukti bahwa Tergugat menguasai dan menahan pengembalian uang penggugat sebesarRp.112.857.600 (Sseratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribuenam ratus rupiah), terlebih lagi tidak jelas perhitungan

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebut.Bahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar yakni Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

mengirim melalui salah satu Handphone milik Terdakwa I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

I, setelah terkirim Terdakwa kembali mengcopy nomor/angka togel tersebut dan mengirimkannya ke kolom pasaranyang terdapat di Website YAKUZA4D tersebutBahwa limit atau nilai yang bisa dilakukan pemasangan dengan dari hargasebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluhHal 9 dari hal 28 Putusan Nomor: 239/Pid.B/2019/PN.Sonribu rupiah) yang diterima oleh bandar Terdakwa tersebut dan bila pemasangmedapatkan kemenangan dalam VERSI SINGAPURA DAN VERSI HONGKONGdengan perhitungan

(dua juta emat ratus ribu rupiah).artinya pemasangan nomor dan untuk mendapatkan kemenangan dihitung darikelipatan dari nilai terkecil dengan system pembayaran oleh bandar bagipemasang yang menang dengan uang kontan kepada pemasang tersebut.Bahwa hasil dari penjual TOTO GELAP (TOGEL) sebesar Rp. 120.000.00, (Seratusdua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bandar (ABDULRASYID) dengan perhitungan sebanyak 15% (lima belas porsen) dari hasilpenjualan nomor

Uraian Menurut MenurutPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.375.829.464 4.375.829.464Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 437 .582.946 437 .582.9462 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 8.945.445.929 8.477.122.384Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (8.507.862.983) (8.039.539.438)3 Kelebihan Pajak yang sudah:PPN yang Kurang Dibayar 8.507.862.983 8.507.862.9834 PPN yang Kurang Dibayar 0 468.323.5455 Sanksi AdministrasiKenaikan

POKOK MATERI BANDING;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagaiberikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak November 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP508/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012 adalahsebagai berikut: Ditambah/ Uraian Semula (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 468.323.545 4 468.323.545Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP 4 4 4Sanksi Kenaikan pasal 13 (3) KUP 468.323.545 4 468.323.545Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 936.647.090) 4 936.647.0090

SKPKB PPN tersebut juga menunjukkan Terbanding tidakkonsisten dengan alasan koreksi;Bahwa sebagai konsekuensi dari kekeliruan interpretasi dasarhukum oleh Terbanding, hal ini juga berakibat pada kekeliruanpada perhitungan yang dibuat. Pemohon Banding tidakmengetahui sumber angka sebagai dasar perhitungan yangHalaman 10 dari 34 halaman.

PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak November 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: No.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 8,507 ,862,983 8,039,539,4383 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8,507 ,862,983 8,507,862,983b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 8,507,862,983 8,507, 862,9834 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 468,323,5455 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 468,323,545e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak menjelaskan dan membuktikan mengapa ada perbedaanantara mutasi persediaan scale, oprion kit and parts dengan datayang ada di PEB;Bahwa kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan faktafaktapersidangan, Majelis berpendapat bahwa perhitungan koreksi PenjualanScales, Oprion Kit and Parts sebesar USD 582,931.00 yang dilakukanPemohon

dantidak mempertimbangkan data dan fakta di persidangan, sehinggatidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa terkait koreksi terhadap Peredaran Usaha yaitu Assemblysebesar USD 218,474,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1759/B/PK/PJK/2016Halaman 42 alinea ke5 dan 6"bahwa Majelis berpendapat perhitungan

Bahwa Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah melakukan permintaan data perhitungan HPPdan biaya operasional untuk penjualan scales dan contractmanufacturing sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak memberikan dataperhitungan HPP dan biaya operasional sehingga Pemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menggunakanpendekatan proporsional penjualan scales dan jasa perakitanuntuk menentukan HPP;3.5.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat memberikan perhitungan HPP untuk manufacture danassembly;5.9.

Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memberikan data perhitungan HPP danbiaya operasional walaupun Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan datasebanyak 2 (dua) kali, sehingga Pemeriksa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menggunakan pendekatanproporsional penjualan scales dan jasa perakitan untukmenentukan HPP yang kemudian PemeriksaPemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan nilai HPPsebesar 44%

Upah minimum kota tidakakan cukup memenuhi kebutuhan hidup lain seperti pendidikan dankesehatan.Bahwa perhitungan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Banten tidakmemperhitungkan inflasi di Kabupaten/Kota, inflasi Nasional tahun 2016adalah dasar perhitungannya Hal ini berarti buruh membeli barangbarangdengan harga yang lebih mahal dan upah minimum tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan hidup layak buruh;6 Bahwa selain kenaikan kebutuhan hidup di tahun 2016, pengeluarankebutuhan buruh juga akan meningkat

Kedua, apakah formula perhitungan penetapan upahminimum Kota Serang yang digunakan Tergugat yang mengacu pada norma PasalHalaman 82 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRG44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahansebagaimana dalam obyek sengketa telah mengandung nilai KHL didalamnya?

Bahwa dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Serang menghasilkanrumusan formula perhitungan Penetapan Upah Minimum Kota SerangTahun 2017 sebesar Rp. 3. 108.470,31, (tiga juta seratus delapan ribuempat ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah) berdasarkankesepakatan seluruh unsur Dewan Pengupahan Kota Serang;2.

Namunhanya rekomendasi dari Bupati Tangerang dan Walikota Serang yang tidakmenggunakan formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 Tentang Pengupahan dikarenakan dalam rekomendasinya menggunakanadjusment (penyesuaian).

Sehingga, pembacaanterhadap isu hukum penetapan Upah Minimum (UMP dan/atau UMk) tidaklahdapat dilakukan dengan pembacaan yang normatif dan tekstual belaka, melainkansecara kasuistis juga perlu didekati dengan pembacaan faktual dan kontekstual;Menimbang, bahwa artinya, apabila secara empirikfaktual dikemudian hariterdapat implementasi formula perhitungan Upah Minimum (UMP dan/atau UMk)yang mengacu Pasal 44 Ayat (2) ternyata perhitungan dengan menggunakanindikator nilai inflasi tidak memenuhi KHL suatu