Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan atas nama Pelapor : penggugat AlsLena tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yangdilakukan oleh Chin Kim Fong pada tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkanoleh BA SPK II atas nama Kepala Kepolisian Sektor Selektif Sungailiattertanggal 07 Mei 2010, diberi tanda bukti P6 ;Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P1 s/d P6 diatas telahbermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, sehingga Foto copy suratsurat

Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kepolisian dimanaterungkap tanah dibeli oleh Penggugat melalui lelang dari almarhumJames Datulangi;Bahwa dari keterangan ade charge istri almarhum James Datulangi tanahyang dibeli Inggrid Paparang melalui lelang obyeknya adalah di tempatyang bernama Kilo Lima bukan di Singkil;Bahwa saksi pelapor tidak menghadirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1221Singkil dan saksi Inggrid Paparang, ahli waris James Datulangi, NotarisJoanis Tommy Lasut,S.H. dan pihak BPN

Slmn tanggal 6 Oktober 2010 olehPenggugat sebagai pelapor/korban terhadap Tergugat/Terlapor/Tersangka, yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua diberi kode P.2;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.

Fajar dengan cara merusak kunci gembokmenggunakan sebuah linggis; Bahwa menurut keterangan saksi pelapor yaitu saksi Roby Fitago,kulkas tersebut diambil sekira bulan Agustus 2016 di Kedai ChspyFamily yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Putih,Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo; Bahwa kemudian saksi Raju menjual kulkas tersebut kepada Terdakwayang merupakan orangtua dari sdr.

terkait dengan gugatan ini antaralain:e Bahwa ternyata para Penggugat/Terbanding untukmengajukan gugatan tidak mempunyai ataumenguasai sertifikat tanah sengketa sebabbukti P.1 adalah Foto Copy dari buku tanahyang dimiliki oleh burt Tergugat/turutTerbanding (sama dengan bukti TT.1) jadi bukansertifikat tanah sengketa ;e Bahwa dasar atau alasan para Penggugat/Terbanding adalah Surat tanda penerimaanlaporan kehilangan sertifikat yang dikeluarkanoleh Polres Kendari tertanggal 26 Agustus 2011atas nama pelapor

Terlebih lagikemudian lahan tersebut juga diklaim oleh saksi pelapor Rifa Yendisebagai miliknya sesuai SHM Nomor 894/Tahun 1982 yang diperolehnyadengan cara membeli dari H. Siti Fauziah Bahar;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut permasalahanantara Terdakwa dan saksi Charly Hery Relano dengan saksi pelaporHal. 7 dari 11 hal.

B/1/I/2020/Reskrim tanggal 01Januari untuk klarifikasi guna menghadap pada hari Jumat tanggal 03 Januari2020 di Polres Kotawaringin Timur tentang hilangnya sertipikat tanah terperkara,pelapor Terbanding II/ semula Tergugat II Aliyae, tidak beralasan menurut hukum,karena saat penyerahan tanah terperkara beserta sertipikatnya oleh suamiTerbanding I/ semula Penggugat disaksikan oleh Terbanding I/ semulaPenggugat Lilis Suriyani/ Ibu Penggugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka

Bahwa hasil pembelian kayu sono keling yang dilakukan oleh Terlaportidak bisa diperuntukkan sebagai bukti dikarenakan kayu tersebutdidapat dari hasil pembelian yang sah dari penjual kayu dan tidak bisadibuat bukti atas laporan dari pelapor berdasarkan Laporan Polisi No.Halaman6dari12PutusanNomor 04/Pid.Pra/2016/PN.Wng.LP/B/05/V/2016/RES Wl/Sek. Kismantoro, tanggal 6 Mei 2016melainkan harus dibuktikan kebenarannya bahwa kayu tersebutdidapat secara tidak sah yang ditetapkan oleh Pengadilan;.

tembok tersebut.Bahwa tidak dapat dibuktikan rangkaian perbuatansehingga robohnya pagar tembok tersebut.Bahwa unsur Pasal 406 (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke1 tersebut tidak terpenuhi, meskipun benar adanyakerusakan pagar tembok dan ditemukan alatalat tukangberupa linggis, martil, dll, tapi digunakan seperti apa, olehsiapa dengan cara bagaimana serta barang milik siapatidak jelas secara hukum pembuktian.Bahwa fakta persidangan juga tidak jelas kepemilikantembok yang rusak tersebut, milik pelapor

korban yang hilang atau di ambil oleh pelaku berupa 1(Satu) unit Ssepeda motor Honda Revo, BD 6760 CE warna Hitam, noka :MH1JBC2169K005754, Nosin : JBC2E1006571.Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor tersebut dengan caramerusak kunci setang sepeda motor, dikarenakan saat ditinggal sepedamotor tersebut dalam keadaan terkunci setang, dan saat sepeda motorhilang, Kunci sepeda motor masih ditangan saksi.Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu saksi korban karenasesaat setelah kejadian pelapor

tujuanpemidanaan, lebih tepat, adil dan akan memberikan manfaat yang besar bilamanapembinaan terhadap Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa sendiri yaitu dengancara dijatuhi pidanapercobaan 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa tersebut, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat berbeda yaitu agarpidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dengan alasan sebagai berikut ;Bahwa saksi pelapor

(Anak kandung dariPenggugat ) sebagai Pelapor berupa Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 pada tanggal 30 April2014 dengan No. B/1185/IV/2014/Reskrim Jakarta Selatan. Inti SuratPemberitahuan tersebut adalah mengenai adanya Sertipikat HGB No.02162/Kedaung, seluas 11.710 M? atas nama Yayasan PembinaUniversitas Muslim Asia Afrika yang terletak di JI. K.H. Dewantoro No.78 RT 003/ RW 013 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatanyang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2002.

Ketika terjadi tumpang tindih sertifikat, prosesnya harus dibatalkan salahsatu sertifikat;Bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidangan sudah benardirangkum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya padahalaman 6567 dan kesemua faktafakta hukum yang dirangkum oleh MajelisHakim tersebut mengacu pada aspekaspek perdata dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saksi pelapor SitiHartati Murdaya semestinya memperkarakan perkaranya tersebut secara perdatasebagai

., M.H. yangtelah membenarkan tanda tangannya pada surat perjanjian tersebut;Bahwa benar perjanjian tersebut ada karena inisiatif pihak Polres MetroBekasi Kabupaten untuk mendamaikan antara pelapor dan terlapor(dalam perkara a quo Pembanding I, II dan Terbanding I, II);Bahwa benar Pemohon Kasasi II/Terbanding II hadir di Polres MetroBekasi Kabupaten setelah kuasa hukum Terlapor (Pembanding I, II) yaituEzar Ibrahim, S.H. menelepon Pemohon Kasasi II/Terbanding II;Bahwa benar dalam proses tawar menawar

Pemohon KasasiII/Terbanding Il mengajukan bukti yang sangat banyak (dalam perkara aquo adalah Bukti T.21 s/d Bukti T.l265) dan disepakati bahwa Terlapor/Pembanding , II/Para Termohon Kasasi bersedia membayar bangunanyang telah dibangun Pelapor sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliardua ratus juta rupiah) dengan menjaminkan surat tanah seluas 1050 m?

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 436/Pid/B/2011/PN.Bks;Bahwa benar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut belummempunyai kekuatan hukum mengikat dimana Para Termohon Kasasi/Pembanding , Il (Para Terdakwa) melalui kuasa hukumnya melakukanupaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana BuktiP3 dan Bukti P4;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas maka dapatsimpulkan bahwa datangnya Pemohon Kasasi Il/Terbanding II dalamkapasitas selaku Direktur Utama PT Pakema Indah Asri (Pelapor

) kePolres Metro Bekasi Kabupaten adalah karena ditelepon kuasa hukumTerlapor yaitu Ezar Ibrahim, S.H;Bahwa terjadinya penadatangan Surat Perjanjian KesanggupanMembayar tanggal 14 Agustus 2010 (Bukti T.II2 = Bukti T.l19) setelahmelalui proses negosiasi antara Pihak Pelapor/Para Tergugat dan PihakTerlapor/ Pembanding I, II;Bahwa menurut keterangan saksi Para Termohon Kasasi/Pembanding lI,Il saat itu Para Termohon Kasasi/Pembanding I, Il dalam tekanan fisikmaupun psikis.

Pada saatitu Pihak Pelapor (Terbanding ) memberikan datadata berupa laporankemajuan pekerjaan, daftar pekerjaan tambah kurang, foto pekerjaanpondasi dan urugan tanah, bukti pembelian tanah urugan.

Pada tahun 2007 Herman Setyadi membuat Laporan Dugaan TindakPidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM.Bahwa terhadap laporan tersebut DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA telah mengeluarkan Surat PemberitahuanPenghentian Perkara No. Pol. B/3011/IV/2009/Dit Reskrimum.c.

Pada tahun 2009 Herman Setyadi membuat laporan dugaan tindakpidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autenttik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor SALMIN ABDULLAH, Cs.Bahwa terhadap laporan tersebut sampai dengan sekarang inibelum dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratmaupun di Pengadilan Negeri manapun.E.

WahyuHaryanto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP di JakartaBarat atas nama Pelapor Herman Setiady dengan Terlapor SalminAbdullah Cs. berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur a.n. Ny. Hj. Azizah Sri Wedari Imam (Ajudikasi Tahun2000).Riwayat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas namaHj. Azizah Sri Wedari Imam.1). Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas nama Hj. Azizah SriWedari Imam, seluas 3.982 M?

Direktorat Reserse Kriminal Umum No.S.Pol/9474/V/2010/Reskrimum tanggal 12 Mei 2010 guna didengarketerangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPdi Jakarta Barat atas nama pelapor Herman Setiadi i.c. Tergugat Il .

Bukannya putusanHal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKSpengadilan yang lebih rendah yang mengesampingkan penerapan hukumMahkamah Agung.lronisnya putusan Pengadilan Negeri Parepare telah menbentukpertimbangan hukum dan penerapan hukum sendiri yang kontradiktif. denganpertimbangan dan penerapan hukum putusan Mahkamah Agung No.183 K / Pid /2010 sebagi berikut :Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yangtercemar PT.

Duta Pertiwi sehingga seharusnya pelapor adalah Dirut PT.tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili PT., sedangkan dalamkasus a quo yang melapor adalah Darmauli Limbang SH, MH. Kuasahukum Pt Duta Pertiwi, sedangkan pasal 72 KUHP dalam delik aduanabsolut, seharus yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. DutaPertiwi.Seharusnya pengadilan mencermati dan mempedomani putusanMahkamah Agung tersebut, bahwa perusahaan PT.

membuatsurat kuasa khusus kepada 6 enam orang penerima kuasa yaitu: saudara DR Muhammad Ilyas SH,MH, saudara Anwar SH, saurada Migdal Eder Tupalangi SH, MH, saudara Yusnani Machmud SH,Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKS saudara Suardi SH, dan saudara Suriani SH.Dimana dalam surat kuasa khusus tersebut telah dinyatakan bahwa penerimakuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendirisendiriMmaupun secara bersamasama mewakili kepentingan pemberi kuasa dalamkapasitasnya selaku pelapor

Jadi laporan saksi Suriani SH hanya bersesuaiandengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa umumjabatan walikota atau badan umum yang ada di Indonesia.Jadi, bila penerima kuasa khusus pelapor saudari Suriani SH dkk. dinilalmelaksakan tugas jabatan dari walikota, maka delik aduan yangdilaporkan tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yangdiatur dalam pasal 27 jo.

Baharuddin R.MM. sendiri selaku saksi pelapor yang mengatakan setelahTerdakwa keluar ruangan, saksi melihat ada amplop yang tinggal,kemudian saksi buka dan ternyata dalamnya ada amplop putih berisiuang serta surat lainnya (merupakan barang bukti dalam perkara ini);.

Bahwa dengan tidak adanya alamat yang dituju dan adanya suratlain yang tidak untuk diserahan oleh kepada saksi Baharuddin(karena saksi Baharuddin telah menerima/membaca surat dariTerdakwa) serta telah terpisahnya amplop Air mail BHG310 (35x25cm) warna coklat muda merah dan biru yang berisi amplop putih danuang serta surat lainnya dan kemudian Terdakwa keluar dariruangan saksi pelapor (Drs. H. Bahruddin R.

Akta No. 3 tanggal 11011992 perihal surat kuasa tentang harta peninggalanperihal saksi pelapor dikuasakan untuk membaca wasiat berdasarkan suratketerangan waris tertanggal 30051983 dari Pewaris Setiawan Kesuma (Koe SinTjhiong ) kakek terdakwa;. Tanda bukti lapor No. TBL/3094/IX/2012/PM/Dit Reskrim perihal laporan terdakwatentang penipuan yang dilakukan oleh Andi Hidayat di Polda Metro Jaya;.

Persetujuan Pembagian atas Penjualan tanah di Bangka perihal hasil penjualandibagi9 bagian kepada 8 ahli waris, dan saksi pelapor mendapat dua bagian;.

Putusan No. 46/Pid.B/2013/PN.Set.penggelapan asal usul harta warisan adalah hak setiap ahli waris lainnya jika akanmenggugat secara perdata maupun melaporkan secara terpisah dalam proses pidana;Menimbang, bahwa apakah di antara ahli waris belum terdapat kejelasan perihalsiapakah pemilik tanah tersebut atau apakah tanah tersebut belum dibagikan di antaraahli waris, Majelis Hakim berpendapat sertifikat hak milik tersebut untuk saat ini masihmelekat atas nama pelapor/korban dan apabila saudara kandungnya

masih hidup sehingga terdakwa tidak dapat berperansebagai ahli waris pengganti untuk saat ini;Menimbang, bahwa penjualan tanah sertifikat atas nama korban atas kuasamenjual dari korban kepada terdakwa haruslah diiringi penyerahan hasil penjualanyang kenyataannya sampai saat ini belum dipenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;UnsurYang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penguasaan terdakwa terhadaptanah milik korban/pelapor

Aiptu Ramli Purba (Sesuai dengan aslinya) ;Laporan Polisi Nomor : LP/33/II/2017/Sipropam tanggal 28Februari 2017 yang dibuat oleh Pelapor an. Bripka Ashobirin (Sesuai dengan aslinya);Laporan Polisi Nomor : LP/01/III/2017/SUMDA tanggal 30 Maret2017 yang dibuat oleh Pelapor an.

pengakuanPenggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Maret 2018); Bahwa Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 09.30 WIB, BrigadirHendra Herdika, SE membuat Laporan Polisi Nomor : LP/ 01/ III/ 2017 SUMDAyang menerangkan Aiptu Ramli Purba tidak melaksanakan Apel Pagi dan ApelSiang Tanpa Izin Pimpinan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 s.d. 30 Maret2017, Laporan ditandatangani tanggal 30 Maret 2017 (vide bukti T17);Bahwa adanya laporan Polisi Nomor : LP/50/V/2017/ Sipropam tanggal 30Mei 2017, dengan Pelapor

nama Penggugat (vide bukti P8 smadengan T15), serta dihubungkan dengan buktibukti surat serta keterangan saksiMajelis Hakim menemukan fakta hukum pada angka 7 s.d 17 bahwa keputusanobjek sengketa a guo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas namaPenggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkunganKepolisian Negara Daerah Riau dilakukan melalui proses atau tahapantahapanyang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/50/V/2017/Sipropamtanggal 30 Mei 2017, dengan Pelapor

(Satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan jutaenam ratusS enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) Tersangka PutuCandrawati,SE mengetahui bila Pajak/PPN yang akan dibayar adalah ataskekurangan bayar, mengingat pembayaran pajak/PPN setiap bulannya terjadisecara otomatis menawarkan kepada pelapor/korban yaitu mendebet pajakmasukan dengan pajak keluaran PT.

juga ada yang bertanggungjawab selakusubyek hukum, sehingga secara legal formal telah ditemukan alat buktiyang cukup.Penetapan Tersangka atas nama Putu Candrawati,SE telah melaluigelar perkara sesuai hasi kesimpulan dan rekomendasi gelar perkaratanggal 14 Januari 2020 dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangkasesuai Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1/I/ 2020/Ditreskrimsus, tanggal 16Januari 2020 dan Termohon juga telah mengirimkan PemberitahuanPenetapan Tersangka kepada Kajati Bali, Tersangka dan Pelapor

Jimmy Pangemanan (Pelapor), sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal27 Nopember 2019;b. Gusti Putu Beratayasa,SE, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29Nopember 2019;. Ni Putu Adhiyani Laksmi Dewi, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal27 Nopember 2019;. Ni Komang Alit Purwaningsih, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal28 Nopember 2019;e. Ni Luh Wayan Sri Dewi Ramawati, sesuai Berita Acara PemeriksaanoOatanggal 6 Desember 2019f.

Penetapan Tersangka atas nama PutuCandrawati,SE telah melalui gelar perkara sesuai hasil kesimpulan danrekomendasi gelar perkara tanggal 14 Januari 2020 dan selanjutnya ditetapkansebagai tersangka sesuai Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1/I/ 2020/Ditreskrimsus,tanggal 16 Januari 2020 dan Termohon juga telah mengirimkan PemberitahuanPenetapan Tersangka kepada Kajati Bali, Tersangka dan Pelapor, sesuai SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor:B/24/I/RES.2.6./2020/Ditreskrimsus,tanggal 16 Januari 2020