Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh AKAMIGAS Balonganyang diwakili pelapor saksi Ahmad Zaelani sebagaimana Laporan Polisi No.Pol. : LP/B/141/IV/2017/Jabar/Res.lmy/Polsek tanggal 05 April 2017 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwaserta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan denganadanya barang bukti, faktafakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yangdiperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwaterbuktibersalah

dan ke5 KUHpPidana.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah masingmasing yaitu :12W.AHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi korban menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisiansebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalamBAP penyidik Kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi ;Bahwa saksi sebagai saksi pelapor

tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebabdalam perkara ini yang menentukan kerugian sejumlah Rp 2.540.822.325, (duamilyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratusdua puluh lima rupiah) hanyalah ditentukan oleh seorang saksi yaitu Puji lestariyang bukan saksi ahli akan tetapi saksi dari bawahannya saksi pelapor

SAWI,S.H. dan ABDUL AZIS SIMANJUNTAK ) berikut surat perjanjianberupa KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 03 Juni 2010 yangbersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat bahwa hubungan hukum antara TerdakwaBENNY SUTANSYAH dengan JIOE DIAN YOEWONO ( saksi pelapor )dalam perkara a quo adalah merupakan ruang lingkup' ranah17keperdataan yang menyangkut wanprestasi, yakni masing masing pihak harus memenuhi prestasi yang disepakati bersamatentang hak dan kewajiban, in casu bukan merupakan

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.2) Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewaktu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk. Yang diketahuisekitar awal bulan Oktober 2016 bertempat di wilayah KabupatenSubang;2.

Pelapor Sadr.Marimutu) Sinivasan yang berkaitan dengan aset PT. AgrawisesaWidyatama.Bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat hanya menarik pihak KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Halaman 30 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGBahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewakitu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk.

Agrawisesa Widyatama milik termohon Banding/Penggugat dengan pelapor saudara Marimutu Sinivasan sebagaimanadiuraikan dalam surat Kepala Keoplisian Resort Subang yang ditunjukankepada Pembantah II/Turut Tergugat (Bukti TT2);Bahwa untuk menghindari inkonsistensi putusan antara putusan perkaraa quo dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik PolresHalaman 47 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGSubang diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menarikpihak Kepolisian

Pihak Marimutu SinivasanBahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 2 diatas bahwa pihakMarimutu Sinivasan adalah sebagai pelapor atas penyidikan yangdilaksanakan Kepolisian Resort Subang Rujukan huruf d. Laporan PolisiNo.LPB/681/VIII/2017/JBR/RESSUBANG tanggal 14 Agustus 2017 an.Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Kab.

atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh kekuasaanNegara, UndangUndang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yangdibentuk oleh kekuasaan Negara, memaksa atau mengambil atau tidakmengambil keputusan atau mengusir ketua atau seorang anggota daripersidangan atau di muka umum melakukan penghasutan dan secarabersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan matinya orang lain ;eTindak Pidana Apa : Pasal 146 atau Pasal 160 dan Pasal 170 Yo. 351 ayat(3) Yo. 406 KUHPidana ;eNama pelapor

Siregar, tanda tangan pelapor berbeda ;ePada tanda tangan, diketahui oleh Kanit 3/JUDI Sila AKP Andri AnantaYudhistira, S.I.K. ada cop stempel dari staf Poltabes Medan dansekitarnya ;Laporan Polisi No.

persidangan badanpembuat undangundang, pemerintah atau perwakilan rakyat yangdibentuk oleh kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil atau tidakmengambil keputusan atau mengusir ketua atau seorang anggota daripersidangan atau di muka umum melakukan penghasutan dan secarabersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan matinya orang lain ;eTindak Pidana Apa : Pasal 340 Subs Pasal 338 lebih subs Pasal 146 atauPasal 160 dan Pasal 170 Yo. 351 ayat (3) Yo. 406 KUHPidana ;eNama pelapor

Siregar, tanda tangan pelapor berbeda ;ePada tanda tangan, diketahui oleh Kanit 3/JUDI Sila AKP Andri AnantaYudhistira, S.I.K. ada cop stempel dari staf Poltabes Medan dansekitarnya ;Bahwa selanjutnya untuk membuktikan fakta hukum tersebut di atas, PemohonKasasi telah mengajukan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara ini baikdi Pengadilan Negeri Medan maupun di Pengadilan Tinggi Medan.

Satu eksemplar.19B11 Surat Pernyataan damai a.n Saksi 9, Saksi 10,Saksi11 dan Saksi 12 yang diketahu Saksi 1(pelapor) satu Eksemplar.B12 Surat Laporan Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) kepada KababinminvetcaddamIX/Udayana. Satu lembar.B13 Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kantor SUBDENPOM/DENPOM kepada Serma Muhammadyamin,S.H.

,M.H. satu Eksemplar.B14 Surat KetuaMacab LVRI Bima kepadaKababiminvetcaddam IX/Udayana tertanggal 28 April2014 tentang rekayasa surat fitnah yang dilakukanoleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim di bantu PerwiraMinvet Bima Satu eksemplar.B15 Surat Ketua Macab LVRI Bima tentangpencabutan DPD LVRI NTB No: 01/MDLV/I/2009Tanggal 02 Pebruari 2009 tentang pembatalan Saksi1(Pelapor) sebagai Ketua DPC LVRI Kota Bima. SatuEksemplar.16.B16 Dan Surat PP LVRI No.

SE01/MBLV/ X/03/2014 Tgl 1032014 tentang pembatalan DPC LVRIKota Bima dibawah Pimpinan Saksi1( Saksi Pelapor)Abdurrahman lorahim. Satu Eksemplar.B17 Sprin Penempatan prada Muhammad YaminNRP 631252 (Terdakwa), Jabatan Ba Urdal PokTuud ke Kannminvetcad IX/15 Bima, No: Sprin/161/XIV1991 Tanggal 30 Desember 1991. Satu Lembar.B18 Surat Pengaduan serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H.

SatuEksemplar.B21 Bukti Rekaman Suara tentang pengakuanSaksi 9 Ismail Abdurrahman tanggal 16 April 2014Pukul 09.00 Wita, tentang Saksi 1( Pelapor) yangmereka Surat Pernyataan tentang pemotongan danaSatuKeping CD.B22 Bukti Relaman Video penghasutan yangdiilakukan Serma Abdul Haris( Saksi 7) kepadaSyahrudin anak dari Saksi 10 Yasin Yakub. SatuKeping CD.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.MenimbangMenimbang20c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).2.

Umummenyatakan bahwa:Pasal 249Ayat (5)Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan danPengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3(tiga) hari setelah diterima;Ayat (6)Dalam hal Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, PanwasluKecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negerimemerlukan keterangan tambahan dari pelapor

adanya 18 orang pelaporyang menyampaikan ada dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yangterjadi pada proses penyelengaraan Pemilu legistatif tahun 2014;e Bahwa bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan money politik;Bahwa Termohon Amiruddin pernah melaporkan ke Panwaslu KotaMedan mengenai dugaan money politik yang dilakukan oleh ParlaunganSimangunsong tetapi laporan itu tidak langsung oleh Amiruddinmelainkan oleh anaknya Destanul Aulia katanya sebagai kuasa dariAmiruddin;Bahwa saat itu pelapor

lanjuti/ diproses;Bahwa pelaporan itu bisa disampikan kalau temuan dugaan pelanggaranitu maxsimum dilaporkan 7 (tujuh) hari setelah kejadian;Bahwa tidak pernah ada surat pernyataan Idham Kholik tanggal 17 Apriltentang money politik yang diberikan dan ditunjukkan Termohon;Bahwa Amiruddin dalam hal ini diwakili Destanul Aulia melaporkan adabeberapa kejadian dugaan pelanggaran administrasi, untuk beberapa suratini yang terjadi di Amplas dan Denai dan kami sudah meneruskan ke KPUbersama 17 (tujuh belas) pelapor

lain kemudian kami rekomendasikan keKPU untuk dihitung ulang;Bahwa pelapor Destanul Aulia dalam hal ini juga melaporkan caleg PartaiDemokrat untuk DPRD Kota Medan Dapil I Medan Denai KelurahanBinjai, dia melaporkan di TPS 50, 51 dan 70 mengenai penggelembungansuara PPP dari (satu) suara menjadi 9 (Sembilan) suara beserta calegnyadalam hal ini Parlaungan dari 3 (tiga) suara menjadi 14 (empat belas)suara dan Partai Nasdem dari 6 (enam) suara di Cl menjadi 9 (sembilan)suara di DI.

STBL /B/109/ IIV2016/ JABAR/RES.CJR, dengan pelapor Dadang Slamt Triyadi, terlapor Kepala DesaHegarmanah Didin Saepudin, atas dugaan penipuan dan penggelapan tanahtanggal 12 Maret 2016, sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy buktisurat tersebut diberi tanda T7;8. Foto copy Surat pernyataan ahli waris (penjual), sesuai dengan aslinyaselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T8;9.

STBL /B/109/ II/2016/ JABAR/ RES.CJR, dengan pelapor Dadang SlamtTriyadi, terlapor Kepala Desa Hegarmanah Didin Saepudin, atas dugaan penipuandan penggelapan tanah tanggal 12 Maret 2016, sesuai dengan aslinya selanjutnyapada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T7, Foto copy Surat pernyataanahli waris (penjual), sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda T8, Foto copy Surat pernyataan Asep Deddy tentangpembatalan AJB.No.318/2014, sesuai dengan aslinya

STBL /B/109/ IIV2016/ JABAR/ RES.CJR, dengan pelapor Dadang SlametRiyadi, terlapor Kepala Desa Hegarmanah Didin Saepudin, atas dugaan penipuandan penggelapan tanah tanggal 12 Maret 2016, bukti surat tersebut diberi tandaT7, adalah bukti surat bahwa benar pelapor atas nama Dadang Slamet Riyaditelah melaporkan perbuatan Kepala Desa Hegarmanah Kec.

Baharuddin R.MM. sendiri selaku saksi pelapor yang mengatakan setelahTerdakwa keluar ruangan, saksi melihat ada amplop yang tinggal,kemudian saksi buka dan ternyata dalamnya ada amplop putih berisiuang serta surat lainnya (merupakan barang bukti dalam perkara ini);.

Bahwa dengan tidak adanya alamat yang dituju dan adanya suratlain yang tidak untuk diserahan oleh kepada saksi Baharuddin(karena saksi Baharuddin telah menerima/membaca surat dariTerdakwa) serta telah terpisahnya amplop Air mail BHG310 (35x25cm) warna coklat muda merah dan biru yang berisi amplop putih danuang serta surat lainnya dan kemudian Terdakwa keluar dariruangan saksi pelapor (Drs. H. Bahruddin R.

Pada tahun 2007 Herman Setyadi membuat Laporan Dugaan TindakPidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM.Bahwa terhadap laporan tersebut DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA telah mengeluarkan Surat PemberitahuanPenghentian Perkara No. Pol. B/3011/IV/2009/Dit Reskrimum.c.

Pada tahun 2009 Herman Setyadi membuat laporan dugaan tindakpidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autenttik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor SALMIN ABDULLAH, Cs.Bahwa terhadap laporan tersebut sampai dengan sekarang inibelum dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratmaupun di Pengadilan Negeri manapun.E.

WahyuHaryanto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP di JakartaBarat atas nama Pelapor Herman Setiady dengan Terlapor SalminAbdullah Cs. berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur a.n. Ny. Hj. Azizah Sri Wedari Imam (Ajudikasi Tahun2000).Riwayat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas namaHj. Azizah Sri Wedari Imam.1). Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas nama Hj. Azizah SriWedari Imam, seluas 3.982 M?

Direktorat Reserse Kriminal Umum No.S.Pol/9474/V/2010/Reskrimum tanggal 12 Mei 2010 guna didengarketerangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPdi Jakarta Barat atas nama pelapor Herman Setiadi i.c. Tergugat Il .

Bukannya putusanHal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKSpengadilan yang lebih rendah yang mengesampingkan penerapan hukumMahkamah Agung.lronisnya putusan Pengadilan Negeri Parepare telah menbentukpertimbangan hukum dan penerapan hukum sendiri yang kontradiktif. denganpertimbangan dan penerapan hukum putusan Mahkamah Agung No.183 K / Pid /2010 sebagi berikut :Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yangtercemar PT.

Duta Pertiwi sehingga seharusnya pelapor adalah Dirut PT.tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili PT., sedangkan dalamkasus a quo yang melapor adalah Darmauli Limbang SH, MH. Kuasahukum Pt Duta Pertiwi, sedangkan pasal 72 KUHP dalam delik aduanabsolut, seharus yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. DutaPertiwi.Seharusnya pengadilan mencermati dan mempedomani putusanMahkamah Agung tersebut, bahwa perusahaan PT.

membuatsurat kuasa khusus kepada 6 enam orang penerima kuasa yaitu: saudara DR Muhammad Ilyas SH,MH, saudara Anwar SH, saurada Migdal Eder Tupalangi SH, MH, saudara Yusnani Machmud SH,Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKS saudara Suardi SH, dan saudara Suriani SH.Dimana dalam surat kuasa khusus tersebut telah dinyatakan bahwa penerimakuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendirisendiriMmaupun secara bersamasama mewakili kepentingan pemberi kuasa dalamkapasitasnya selaku pelapor

Jadi laporan saksi Suriani SH hanya bersesuaiandengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa umumjabatan walikota atau badan umum yang ada di Indonesia.Jadi, bila penerima kuasa khusus pelapor saudari Suriani SH dkk. dinilalmelaksakan tugas jabatan dari walikota, maka delik aduan yangdilaporkan tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yangdiatur dalam pasal 27 jo.

.: LP/1356/VI/2009/Tabes MS,tertanggal 9 Juni 2009 atas nama pelapor Usman alias Akiong incasuTergugat II:Bahwa foto copy legalisasi Cek dan Bilyet Giro yang dijadikan Tergugat IIsebagai bukti dalam perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:1. Bilyet Giro Nomor GX 955007, tanggal 5 November 2003 sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);2. Cek Nomor CY 139590, tanggal 17 Oktober 2003 sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);3.

Nomor 1159 K/Pdt/2015terhadap Kerugian Immaterial yang timbul menurut Hukum adalah TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat I selaku Pelapor;Bahwa benar persoalan Hukum yang timbul antara Pemohon Kasasi denganpara Termohon Kasasi adalah berawal dari adanya Perjanjian Kerjasamayang tertuang dalam AktaAkta Perjanjian yang sudah dibatalkan sendiri olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il. Perjanjian mana adalah RanahKeperdataan.

Ternyata dalam perkara ini tidak ada pengaduandari Joko Widodo (Jokowi) maupun dari Tito Karnavian, sehingga Terdakwatidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.Walaupun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkansaksi Pelapor Sofhan Mahtarida bin Isnaeni (anggota Polri), akan tetapi olehkarena saksi Pelapor ini tidak mendapatkan kuasa dari Joko Widodo(Jokowi) dan Tito Karnavian, maka secara hukum tidak dapat dikategorikansebagai pengaduan.

Bahwa keterangan pelapor di BAP Penyidik adalah tidak benar: Yang mengatakan untuk mengobati penyakit kuning yang diderita Anak, keberatan karena tidak sesual dengan kejadian di rumahTerdakwa; Terdakwa disebut mengajar mengaji adalah tidak benar karenaTerdakwa buta huruf atau tidak bisa baca tulis; Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa anak akan dibelikanHP oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengancam;c.

Bahwa atas pembelaan Terdakwa mengenai keterangan pelapor di BAPPenyidikan adalah tidak benar, dipertimbangkan sebagai berikut dalampersidangan Anak telah diperiksa dan dalam memberikan keterangannyadilakukan bawah sumpah, dan Terdakwa di persidangan juga telahmembantah atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Anak,namun dalam hal ini Terdakwa sejatinya memang memiliki hak ingkarnamun Terdakwa juga harus membuktikan dalildalil pembelaannyatersebut, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil

DenpasarSelatan pelapor atau korban melaporkan kejadian pencurian dengankekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang lakilaki dengan mengendaraisepeda motor matic dengan memepet korban dari arah samping kanan dankemudian pelaku yang dibonceng menarik tas milik korban yangmengakibatkan saksi terjatun dan mengalami luka dan pelaku berhasilmendapatkan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, Nomor IMEI:869050030649698 & 869050030649680

DenpasarSelatan pelapor atau korban melaporkan kejadian pencurian dengankekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang lakilaki dengan mengendaraisepeda motor matic dengan memepet korban dari arah samping kanan dankemudian pelaku yang dibonceng menarik tas milik korban yangmengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka dan pelaku berhasilmendapatkan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, Nomor IMEI:869050030649698 & 869050030649680

SABIRIN DJABAK, sehingga akibat dariHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbskejadian tersebut pelapor telah dirugikan dengan jumlah Rp.140.000.000, (Seratus empat puluh juta rupiah). Dan kemudianterdakwa setelah ditetapbkan sebagai terdakwa melarikan diri danditetapkan DPO;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIF BUDIMAN BinH.M.

SABIRIN DJABAKpercaya dan kemudian memberikan uang dan kemudiantipergunakan oleh terdakwa tanpa jjin, sehingga akibat dari kejadiantersebut pelapor telah dirugikan dengan jumlah Rp. 140.000.000,(SeratuS empat puluh juta rupiah). Dan kemudian terdakwa setelahditetapkan sebagai terdakwa melarikan diri dan ditetapbkan DPO;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIF BUDIMAN BinH.M.

(Pelapor) masih dalam prosespenyelesaian hukum sebagaimana register perkara pada pengadilan negeriHal. 16 dari 21 hal. Put.

Karsa Bayu Bangun Persada(Pelapor), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terpidana bukanlahmerupakan perbuatan pidana melainkan upaya pembelaan untukmempertahankan hak menempati kios.10.Bahwa dengan demikian terhadap unsur delik yang didakwakan kepada11.PARA TERPIDANA tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal335 ayat 1 ke1 KUHP, mengingat perbuatan mempertahankan hakmenempati kios tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa selain itu menurut ahli dalam perkara

divdalam persidangan Oditur Militer telah mendakwa kamitelah melakukan tindak pidana yang diatur dengan Pasal 351 ayat (1)KUHP yang berbunyi Penganiayaan Bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa jelas kejadian tersebut yang menjadikan perkara inimerupakan suatu kejadian yang direkayasa oleh Saksi1 dan ParaSaksi yang dijadikan Saksi oleh Oditur Militer yang dihadapkandipersidangan Pengadilan Militer ll12 Surabaya, bahwa perlu kamisampaikan kembali bahwa Dari keterangan Saksi1 (pelapor

(Visum dokter sudahkadaluarsa) jika memang benar ada tindakan penganiayaan terhadapdiri pelapor tentunya tidak perlu menunggu jeda waktu 21 hari darikejadian.Bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa alat bukti yang dijadikanbukti oleh Oditur dipersidangan berupa Visum sangatlah tidakberalasan dan patut diragukan keasliannya, bagaimana mungkinPenganiyaan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2014, baru divisumtanggal 18 Maret 2014, oleh sebab itu kami berkeyakinan bahwaVisum tersebut adalah hasil rekayasa

menyenangkan dalam Pasal 335 ayat(1) butir 1 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 danfrasa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat olehMahkamah Konstitusi RI ;Bahwa sebagai bukti Termohon sesungguhnya bertindaksecara sewenangwenang, memaksakan Para Pemohonmemang harus ditahan meskipun dengan melanggarkonstitusi, hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diuraikan di atas, patut didugadikarenakan adanya konspirasi antara Termohon denganpihakpihak lain yang berkepentingan pelapor

, denganmaksud untuk menghentikan perjuangan Para Pemohonuntuk memperjuangkan secara kolektif hakhak ParaPemohon dan masyarakat hukum adat yang ada di WilayahKabupaten Barito Utara, khususnya di Wilayah KedemanganKecamatan Teweh Timur, yang kawasan hutannyadieksploitasi oleh pelapor dan dipaksakan seolaholah dalamkawasan hutan Kabupaten Kutai Barat, dapat dibuktikandengan adanya Surat Perintah Pelepasan Tersangka, yangmencantumkan secara jelas dan tegas pada bagian1811.Pertimbangan : Bahwa berdasarkan

dalam Surat PerintahPenangkapan yang pertama pada tanggal 4 Januari 2014 terhadap Para Pemohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar,tanggal 20 Oktober 2013, Pasal 335 Ayat le KUHP dan Pasal 368 KUHP samasekali tidak tercantum, semakin mempertegas motif Termohon mencantumkan frasaSesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalamPasal 335 Ayat le KUHP terkait dengan Pasal 21 Ayat 1 huruf b KUHAP,sematamata suatu bentuk rekayasa dan kerjasama dengan pihak pelapor

Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, didalam Pasal 4, seseorang yang diduga telahmelakukan tindak pidana didasarkan adanya Laporan / Pengaduan;Menimbang, bahwa perbuatan para pemohon yang diduga melakukan tindakpidana berdasarkan bukti T1, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/ 2013/KALTIM/Res Kubar, tertanggal 20 Oktober 2013, yang memuat identitas lengkap Pelapor

dilepaskan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka (buktiT19, T20, T21 dan T22), namun kemudian Pemohon ditangkap kembali denganSurat Perintah Penangkapan kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan dengantidak dipanggil dengan surat panggilan yang sah berkenaan dengan penambahan Pasal335 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 KUHP, akan tetapi didalam Laporan Polisi bukti T1tidak mencantumkan pasalpasal tersebut, yang menurut Para Pemohon adalah sematamata bentuk rekayasa dan kerja sama dengan pihak pelapor