Ditemukan 43300 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2189 K/PID.SUS/2017 Tanggal 17 Januari 2018 — MUHAMAD YUNAN HE
140 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Swadesi,Tbk) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bankof India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 020/KPBD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional(SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011:3 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank ofIndia Indonesia, Tbk (d/h. PT.
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Nga Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 16
27 — 16
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkanuntuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan PenggugatHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ngadikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Register : 04-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 186/PDT/2021/PT SMR Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : D. SYARIEF
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Utara Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat I : Indra Gunawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,
88 — 44
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Utara Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat I : Indra Gunawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,
88 — 44
ataupejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakanpemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negaraberdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa Ketentuan Peralihan dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkaraonrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaiansengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka Mahkamah Agungtelah menerbitkan peraturan kebijakan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 K/Pdt/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE VS MEMEN bin JUMAD
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat terkesan mengadaada dalam membuat dalil gugatan.Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tanggal 12Nopember 1984, Desa Pakualam, khususnya bangunan rumah tinggalNomor urut: 581, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham diterimalangsung oleh pemiliknya Imi Bin Sarham, sebesar sebesar Rp1.242.150,00(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), tidakada komplen atau gugatan apapun, tentang kepemilikan bangunan rumahtinggal, namun sekarang setelan ada kebijakan
Register : 13-07-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PA MANOKWARI Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Mw Tanggal 10 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
58 — 20
58 — 20
6 ayat (2) huruf (e Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejalan pula dengan kaidah fighiyahyang Maijelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagaiberikut :daladily bs gic dye yl le ale) Ca uaArtinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan.Menimbang
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910 K/Pid/2012 Tanggal 10 Juni 2013 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo ; NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya hal ini menjadikanpertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwabukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut UmumMajelis Hakim juga telah salah menerapkan peraturan hukum dimanaMajelis Hakim menggunakan sistem peradilan sesuai kebijakan formulatifdari pembentuk Rancangan UndangUndang (RUU) KUHAP draf Tahun2009 yang memberikan urutan alat bukti kKeterangan saksi di urutan no.3dan alat bukti keterangan Terdakwa urutan nomor.1 di mana RUU tersebutbelum disyahkan oleh
Register : 27-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA MUNGKID Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Mkd Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 10
11 — 10
St byte ess Je ala 34205aeArtinya: Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatanatau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Pemohon dan Pemohon II a quo cukup beralasan dan berdasarkanhukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair),maka biaya perkara dibebankan kepada
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Pyb Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.3. 2 22 $2 noone = Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dlasll ols le pons swlaall 3Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.slash bets acl Jl le plaill 2545Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusberkaitan dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Register : 04-08-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44704/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 24 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
136 — 36
136 — 36
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakanpelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan tugas dankegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan,penetapan dan penugasan, naskah dinas penetapan (keputusan) termasuk salah satu darinaskah dinas arahan;Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, sepanjang mengenaipengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan
Putus : 28-02-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 K/PID SUS/2012 Tanggal 28 Februari 2013 — PROF. DR. HM. SAID MAHMUD, Lc. MA
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
relevan/tidaksesuai dengan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa,padahal semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama, logisdan rasional berdasarkan fakta dan kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa selakuKetua STAIN Palopo yang telah membuka Program Studi (Prodi) baru yangtanpa izin dari Pemerintah adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan apapun dan Terdakwa selaku Ketua STAIN Palopo seharusnyatelah memikirkan segala sesuatu yang menjadi akibat dari kebijakan
Register : 25-09-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 313/Pid.Sus/2013/PN.JBI Tanggal 11 Desember 2013 — SAMSUDIN Als SAM Bin DIMYATI
29 — 13
29 — 13
keringdiduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 2, 000 (dua koma nol gram)2 1 (Satu) unit Hand phone merk Nokia type 1280 warna HitamDirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) .Telah mendengar Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tidak melihatsecara menyeluruh UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 dan tujuan yangingin dicapai dalam kebijakan
Register : 29-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 72/PID/2020/PT JAP Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SYLVIA MARGARETH RUMBIAK, SH
Terbanding/Terdakwa : EKI DABI
60 — 32
Terbanding/Terdakwa : EKI DABI
60 — 32
Barda NawawiArief,SH, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang,1996, hlm.82);Menimbang, berdasarkan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkandengan tujuan pemidanaan sebagaimana dipaparkan di atas, maka pidanayang dijatuhnkan oleh pengadilan tingkat pertama dinilai tidak setimpaldengan perbuatan Terdakwa, selain rasa keadilan masyarakat tercederaisehingga pautusan tersebut patut diubah sehingga berbunyi sebagaimanadalam amar
Register : 13-03-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PA MANADO Nomor 112/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 10 Juli 2017 — Pemohon vs Termohon
59 — 26
59 — 26
; Bahwa Saksi sebagai tante sudah pernah memberi nasihat kepadaPemohon saja dan tidak pernah memberi nasihat kepada Termohonkarena sudah tidak ketemu lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohontelah membenarkan;Menimbang, dalam persidangan Termohon tidak mengajukan buktiuntuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutannya;Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yangpada pokoknya bertetap pada dalil permohonan semula dan mohon putusansedang Termohon menyatakan mohon kebijakan
Register : 07-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Pyb Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
ByBB rn cn nen n nnn n en ne nen e renee ne enne Kaidah Pignyyan yang berbunyi sebagai berikut:dlasll ols ole 2588 awlaall 23Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aslaall, bets akcl dl le plsvl 2945Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitandengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 biaya
Putus : 19-08-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 380/Pid.Sus/2015/PN.Kpn Tanggal 19 Agustus 2015 — MOCH.MAHFUD alias KEMPUK
26 — 13
26 — 13
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganakan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan denagn kebijakan
Putus : 24-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/PID.SUS/2017 Tanggal 24 Juli 2017 — MERIYO SAPUTRA alias MERIYO
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa obat carnophenyang bertuliskan Zenith artinya obat keras;Bahwa adanya kebijakan untuk menghentikan kegiatan produksi danmembatalkan izin edar mengingat obat tersebut mengandung zat Karisoprodolyang telah dibatalkan izin edarnya;Bahwa terdapat alasan yang meringankan Terdakwa antara lain: Akibat perbuatan Terdakwa yang membawa 100 (seratus) tablet obatcarnophen tidak seperti dengan obat keras, sedangkan obat carnophenbebas diperjualbelikan di toko obat sebelum izin edarnya dibatalkan dankegiatan
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
106 — 28
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
106 — 28
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desatentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Desa. tentang Perubahan APB Desa danPertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;d. Menetapkan bendahara desa;e. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa; danf. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milikdesa;g. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;Halaman 86 dari 150 Putusan No.32/Pid.SusTPK/2018/PN. Palh.
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,Peraturan Desa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang PerubahanAPB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentangPelaksanaan Perturan Desa tentang APB Desa dan PerubahanAPB Desa;e.
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, PeraturanDesa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentangPerubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desadan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.
Register : 17-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
273 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berlaku PadaKementerian Perhubungan;50.Bahwa dengan diberlakukannya objek permohonan51.tersebut secara kedayagunaan dan kehasilgunaantidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, dankesempatan yang sama bagi driver online, karenaperan dari para driver online tidak diatur secarategas dan jelas, akan tetapi dalam objekpermohonan tersebut lebin banyak diatur mengenalperusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan
Putusan Nomor 29 P/HUM/202073.14.75,76.berdasarkan asas kemanfaatan yang seimbangantara Kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;Bahwa Permenhub 118/2018 hanya mengaturmengenai kepentingan dari pemerintan sebagaipembuat kebijakan dan perusahaan atau koperasiyang memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewakhusus, sedangan untuk kepentingan dari para driveronline tidak diakomodir secara Jelas;Bahwa kepentingan Para Pemohon dan driver onlinedalam Permenhub
Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di BursaBerjangka(Bukti T9); danc. Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis(Bukti T10).Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2020Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya MajelisHakim menolak dalil Para Pemohon dan menyatakan Permohonan ParaPemohon ditolak untuk seluruhnya.PERMENHUB NO. 118/2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUNO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRAS!
(Bukti T11) yang menyatakan sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakanfungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangpenyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanantransportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas,dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.Selain dari pada itu, pada bagian Konsideran MenimbangPerMenhub No 118/2018 telah secara jelas diuraikan sebagaiberikut:a. bahwa penyelenggaraan
Fotokopi Permendagri No.119/2019 tentang Kebijakan UmumPerdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Bukti T9);10. Fotokopi Permenkumham No.12/2019 tentang Indikasi Geografis (BuktiT10);11. Fotokopi Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Bukti T11);12. Fotokopi Daftar konflik sosial dibeberapa daerah terkait dengan angkutanonline (Bukti T12);13.
Register : 10-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Musa Harun Taufik, SE., MBA
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
449 — 144
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
449 — 144
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga KeuanganNon Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajibmenetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan danprosedur dalam mengidentifikasi nasabah.5.
Kebijakan khusus angka 1 yang = ~menyatakan bahwapertanggungan/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitaspembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalahlancar (kolektibilitas 1).c. Collateral merupakan pengaman yang diberikan kepadakreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasandalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari Sumber yangnormal. Collateral harus clean dan marketable atau saleable dancontrollable.9.
Point. 11 Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit LampiranSurat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :a. Dokumendokumen L/C atau SKBDN yang diterima BankPembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat discrepancies(penyimpanganpenyimpangan).b. Dalam hal terjadi discrepancies, ASEl/Cabang harusmengetahui dan menilai discrepancies tersebut.C.
Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapatdiselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisisberbagai langkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehinggarisiko atas discrepancies tidak ada.10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKMtanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagikantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke Il, Kerjasama PT. ASEIdengan PT.
Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapat diselesaikan(uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisis berbagailangkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risikoatas discrepancies tidak ada. Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARANURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empatsen Dolar Amerika), kepada PT.
Putus : 01-06-2004 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 54-K/PM.II-09/AD/VI/2004 Tanggal 1 Juni 2004 — Kapten Cba ARWAN ASRIB, SE
36 — 20
36 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan
Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah