(Pertama) sampaikansebagaimana B1 sampai dengan B 15, akan Tergugat I (Pertama) buktikanpada saat sidang dengan agenda sidang Pembuktian ;Terhadap posita dan petitum Penggugat, dapat Tergugat I (Pertama) tanggapi, sebagaiberikut : 202220 a Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana posita Penggugat,Tergugat I (Pertama) telah mengambilalih sepenuhnya penanganan terhadappermasalahan Penggugat dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantorcabang Yogyakarta ;Bahwa, segala tindakan, kebijakan

Yogyakarta ;2 Bahwa, Tergugat II (Kedua) merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance yang berlokasi diJakarta sebagai kantor pusat ;Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.05/G/2013/PHI.Yk.3 Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana positaPenggugat, Tergugat II (Kedua) telah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat untuk dilakukanpenanganan terhadap permasalahan Penggugat ; Bahwa, segalatindakan, kebijakan

Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance Yogyakarta sebagai cabang diYogyakarta (Tergugat II) ; Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta dipersidangan bahwa perbuatan hukummengenai Perjanjian kerja waktu tertentu, surat pengangkatan karyawan tetap, suratperingatan III dan Surat pemutusan hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat I denganPengeugat ; Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, Tergugat II adalah sebagaicabang sebagai pelaksana kebijakan

No. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa :Ayat (1) : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a,berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepaladaerah menyusun kebijakan dan mengkordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasukpengelolaan keuangan daerah;Ayat (2) :Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugaskordinasi dibidang :a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT

Tidak dapat diterima;Bahwa Tergugat yang dalam hal ini sebagai Komisaris Utamaseharusnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusanjalannya Perseroan, bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukumdengan melaksanakan audit sepihak dan melaporkan Penggugat kePolrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 894/ X/2019/ JATIM/ RESTABES SBY;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan apayang dilakukan oleh Mei Suryawan (/n casu Tergugat) selakuKomisaris Utama di PT.

,Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebutdimungkinkan oleh Undang Undang sebagaimana dalamUndang Undang No 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 108 ayat (1):Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasthat kepada Direksi.

memberikan data atau keterangan tersebut. (5) Permohonanuntuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonanpemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harusdidasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutupkemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modalmenentukan lain.Menimbang, bahwa Pasal 108 (1) (UU No. 40 tahun 2007) DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Btm.25.26.27.Kebijakan Sistem Ujian Online yang diterapkan di Universitas Putera Batammengacu kepada :a) Undangundang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.b) Sesuai PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, dimana pada pasal 58f ayat (2) bahwa Otonomi Perguruan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor,ketua atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yangdikelolanya.c

(salinan Surat Pernyataan terlampir) ;Upaya yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah ;a) Mengumpulkan mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut danmensosialisasikan maksud dari kebijakan ujian Online / Digital ;b) selesai pelaksanaan ujian (sete;ah nilai ujian terbit / KHS) diberikan waktuuntuk verifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja, dimana bagi mahasiswa yang tidaksetuju dngan hasil ujian dapat menemui bagian akademik untuk dilihatkan hsilujian, dengan terlebin dahulu

Kebijakan/pedoman AlokasiDana DesaPenyusunan DED alihstatus desaPenyusunan materiperaturan tentangdesaPenyusunan himp.peraturan perUUtentang DesaKoordinasipelaksanaanpenyerahan HasilkegiatanPenilaian kinerjarekananBAU, Bagian UmumBelanja Bagi Hasildan Bant. Keu & BelTdk tersangkaBelanja Bagi Hasildan Bant.

Kebijakan/Alokasi Dana DesaPenyusunan DED alihstatus desaPenyusunan materiperaturan tentang desaPenyusunan himpunanperaturan perUU tentangDesaKoordinasi pelaksanaanpenyerahan Hasil kegiatanPenilaian kinerja rekananBAU, Bagian UmumBelanja Bagi Hasil danBant. Keu & Bel TdktersangkaBelanja Bagi Hasil danBant.

tersebut dituangkan dalam Peraturan BupatiNomor : 20 tahun 2006 yang diberlakukan surut 1 Januari2006, menurut saksi kebijakan tersebut adalah kebijakanBupati dan Sekda selaku coordinator pelaksanaanpemerintahan.Bahwa Peraturan Bupati Nomor : 20 tahun 2006 tersebutmerupkan revisi dari Keputusan Bupati Nomor 49 tahun2003.Bahwa tidak mutlaknya SPJ untuk penerbitan SPMU tersebutmenurut saksi adalah kelemahan dari system UUDP (Uanguntuk dipertanggungjawabkan).Bahwa pada tahun 2006, untuk bulan Januari

s/d Agustus2006 SPJ Setda belum dikirimkan, tetapi SPMUtetap bisaditerbitkan karena alasan dan kebijakan sebagaimanasaksi terangkan di atas.Bahwa Kepala BPKD saat itu adalah Budi Wibowo, SH, MH.Bahwa pengajuan SPP bisa melebihi Rp.l M lebih, demikianpula SPMU bisa diterbitkan Rp.l M lebih asalkan sudahditetapkan dalam DASK dan pertimbangan semisal kegiatanitu. tidak bisa dipecah misal : untuk penyertaan modal.Bahwa SPMU tidak bisa dikeluarkan apabila tidak ada di159DASK.Bahwa demikian pula pemegang

masih awal tahun anggaran danpastilah masih ada anggaran.Bahwa yang membuat SPJ bantuan perwosi' tersebut adalahterdakwa.Bahwa saksi tidak pernah mengecek SPJ yang dibuatbendahara pemegang kas, karena itu menjadi tugas dantanggung jawab bagian pembukuan, sedangkan saksipenanggung jawab kebijakan.Bahwa saksi sebagai atasan langsung' terdakwa sebagaibendahara pemegang kas tidak pernah mengecek kebenaranSPJ yang dibuatnya karena yang penting kegiatannyaberjalan.Bahwa benar saksi mengetahui adanya kebijakan

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksibalasan terhadap Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasantersebut mengakibatkan seluruh pengurus/pimpinan SB KIKEF sudahtidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh dilingkungan pabrik/perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEFmelalui surat dengan nomor surat : 066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atastindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikapburuknya tidak mau menjawab surat tersebut ;b. Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukanbalasan terhadap mogok Para Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEFPT.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEFmelalui surat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/1/2009 tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat:069/PTP. SB KIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal, 23 Januari 2009meminta penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali atastindakan balasan yang dilakukan tetapi Termohon PeninjauanKembali tetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surattersebut;14.6.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melalui surat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomorsurat: 069/PTP.

berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempuny ai kekuatan hukumtetap karena terbuktimelakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukumanpenjara serendah rendahnya 5 (lima) tahun j :Pasal 12 ART Partai Bintang ReformasiAyat (1) : Seorang Anggota Dewan Pimpinan /Pengurus Partaidisemua Tingkatan dapat diberhentikan karena terbuktimelakukan perbuatan yang. bertentangan dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga , atau dengan sengajamengeluarkan pernyataan pernyataan politik yangbertentangan dengan kebijakan

kembali ataskeputusan yang telah dijatuhkan itu kepada DewanSyuro . 5Ayat (7) : Sebelum Dewan syuro mengambil keputusan ,harus terlebih dahulu mendengarkan penjelasan danpertimbangan Dewan pimpinan pusat . 35 Ayat (8) : Pemberhentian secara defenitif terhadap yangbersangkutan setelah Dewan Syuro menilai bahwa yangbersangkutan terbukti telah melakukan' pelanggaran yangserius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ,atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yangbertentangan dengan kebijakan

berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempuny ai kekuatan hukumtetap karena terbuktimelakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukumanpenjara serendah rendahnya 5 (lima) tahun , ;Pasal 12 ART Partai Bintang ReformasiAyat (1) : Seorang Anggota Dewan Pimpinan /Pengurus Partaidisemua Tingkatan dapat diberhentikan karena terbuktimelakukan perbuatan yang bertentangan dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga , atau dengan sengajamengeluarkan pernyataan pernyataan politik yangbertentangan dengan kebijakan

ataskeputusan yang telah dijatuhkan itu kepada DewanSyuro proce eee eeeAyat (7) : Sebelum Dewan syuro mengambil keputusan ,harus terlebih dahulu mendengarkan penjelasan danpertimbangan Dewan pimpinan pusat . 35 Ayat (8) : Pemberhentian secara defenitif terhadap yangbersangkutan setelah Dewan Syuro menilai bahwa yangbersangkutan terbukti telah melakukan' pelanggaran yangserius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ,atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yangbertentangan dengan kebijakan

BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yangmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa pendirian dan kebijakan

Jenderal Pajakdalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated)tertuang dalam KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengaturmengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UUPPN.Bahwa KMK575 (yang kemudian digantikan olehPeraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010(PMK78)) secara kaidah dan norma sudah dilakukan Ujimateri ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusanMahkamah Agung memenangkan Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan

Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak danPenyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinya memutuskan bahwa norma atau kaidah di dalamPMK78 tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang lebih tinggi (UndangUndang Nomor42 Tahun 2009).Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN pada prinsipnya samadengan norma atau kaidah dalam KMK575 sebagai pelaksanaanPasal 9 ayat (6) UU PPN.Bahwa dengan demikian kebijakan

Putusan Nomor 1675/B/PK/PJK/2017adalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengannorma atau kaidah serta kebijakan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UU PajakPertambahan Nilai;3.9.

memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/semula Tergugat IV telahmengajukan faktafakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasidahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV telah melakukan tugaskepercayaan (fiduciari duty) dengan baik dan benar sesuai dengan yangdiamanatkan dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UndangUndang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007 diantaranya bahwa "Dewan Komisarismelakukan pengawasan atas kebijakan

kegiatan usaha utama perusahaan sehinggatindakan Pemohon kasasi (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV) tidakmelanggar Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP02/PM/2001 TentangPerubahan Peraturan Nomor IXE.2 tentang Transaksi Material danPerubahan Kegiatan Usaha Utama;Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV) telahmenjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan pada Pasal108 ayat (1), juncto Pasal 114 ayat (5) UUPT diantaranya bahwa "DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi dengan kebijakan yangdiambil demi kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding /semulaPenggugat, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Termohon Kasasidahulu Terbanding I/semula Penggugat dan kebijakan tersebut dianggaptelah tepat dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula TergugatIV) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidaklangsung;Majelis Kasasi

Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalamdaerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan RapatRapat KelengkapanDewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten BuruSelatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten BuruSelatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. AbubakarMasbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N.

(dua ratus lima puluh juta rupiah)tersebut seharusnyadipergunakan untuk kegiatan Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota DPRD, namun atas kebijakan saksi Drs. AbubakarMasbait dan terdakwa Ventje N. Lesnussa anggaran tersebutdipergunakan untuk kegiatan Silahturahmi dengan anggota DPRDKabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea.Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang dibuat olehterdakwa Ventje N.

Tipikor/2014/PT.AMB.Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan saksi Drs. AbubakarMasbait selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ventje N. Lesnussaselaku selaku bendahara pengeluaran, anggaran sejumlah Rp.186.100.000. (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah)tersebut dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerahyang diikuti oleh terdakwa Ventje N. Lesnussa, saksi Drs.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventje N.

dalam hal ini pembiayaan yang diajukan olehOngku Sutan Harahap adalah Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta), dengandemikian persyaratan medical chekup dari Ongku Sutan Harahap, mutlakdiperlukan agar permohonan Ongku Sutan Harahab dapat dikabulkan ataudicairkan, akan tetapi nyatanya pihak Bank Sumut Syariah (Tergugat I) tetapmencairkan pembiayaan kepada Ongku Sutan Harahap meskipun persyaratanmedical chekup belum diajukan oleh Ongku Sutan Harahap, untuk itu pihakBank Sumut Syariah (Tergugat I) membuat kebijakan

nomor 944/Pat.G/2015/PA.Madn.kepentingan pihak nasabah (Ongku Sutan Harahap) sperti persyaratanmedical chekup;Menimbang, bahwa dengan mengabaikan persyaratan medical chekupdan tetap mencairkan pembiayaan Musyarakah, maka Bank Sumut Syariah(Tergugat ) telah nyata hanya mempertimbangkan kepentingan pihak BankSumut Syariah (Tergugat ), karena itu pihak Bank Sumut Syariah (TergugatI), telah melanggar asas saling menguntungkan sebagaimana dimaksudpasal 21 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan kebijakan

pihakBank Sumut Syariah (Tergugat I) untuk tetap mencairkan pembiayaanmusyarakah meskipun persyaratannya tidak lengkap, dapat dikatagorikanmenjebak nasabah, karena itu bertentangan dan telah melanggar asas itikadbaik sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf j Kompilasi Hukum EkonomiSyariah;Menimbang, bahwa kebijakan Bank Sumut Syariah yang seperti ituapabila dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan merugikan Ongku SutanHarahap dan ahli warisnya, akan tetapi besar kemungkinan akan menimpanasbahnasabah yang

lain, karena itu kebijakan semacam itu harus dicegah,karena tidak cocok dengan ruh ekonomi Islam serta telah melanggar asasasas ekonomi syariah seperti disebutkan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di ataspatut disimpulkan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor120/KCSY02APP/MSY/1211 Tanggal 26 April 2011 yang ditanda tanganioleh Bank Sumut Syariah (Tergugat I) dan Ongku Sutan Harahap sertaYusliana Dalimune, mengandung cacat karena telah melanggar asas salingmenguntungkan

dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohonkepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segerasebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kortgeding) ditetankan satu PUTUSAN PROVISI yang bersifatmemerintahkan kepada TERGUGAT. untuk tidak melakukanPENAGIHAN /STOP TAGIH.Hal tersebut sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum BAB VII HAPUS BUKUDAN HAPUS TAGIHPasal 66 ayat(1) Bank wajib memiliki kebijakan

dan prosedur tertulis mengenaihapus buku dan hapus tagih.(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakanmanajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuanBank Indonesia yang berlaku.Pasal 67 ayat(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruhpenyediaan dana.(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangkaRestrukturisasi Kredit atau dalam

mengajukangugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri karena untuk mewakilikonsumen, suatu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen secara formalHalaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Cbnharus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan khususnya yang mengatur bahwa gugatan untuk perlindungankonsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untukkepentingan orang banyak, sehingga gugatan diarahakan untuk dapatmerubah atau memperbaiki Suatu sistem/kebijakan

base oleh operator, selanjutnya Kutipan Akta terbit, yangselanjutnya dikoreksi oleh oleh Kasi dan Kabid dengan membubuhkanparaf, selanjutnya dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas berikutregisternya, setelah kutipan dan register ditandatangani oleh Kepala Dinasmaka Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon denganmenunjukkan bukti pengambilan pada petugas bagian pengambilan,sedangkan register dan berkas pendukung lain didokumentasikan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas dasar kebijakan

data base oleh operator, selanjutnya Kutipan Akta terbit, yangselanjutnya dikoreksi oleh oleh Kasi dan Kabid dengan membubuhkanparaf, selanjutnya dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas berikutregisternya, setelah kutipan dan register ditandatangani oleh Kepala Dinasmaka Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon denganmenunjukkan bukti pengambilan pada petugas bagian pengambilan,sedangkan register dan berkas pendukung lain didokumentasikan olehDinas Kependudukan dan Catatan atas dasar kebijakan

base oleh operator, selanjutnya kutipan akta terbit, yangselanjutnya dikoreksi oleh oleh Kasi dan Kabid dengan membubuhkanparaf, selanjutnya dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas berikutregisternya, setelah kutipan dan register ditandatangani oleh Kepala Dinasmaka kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon denganmenunjukkan bukti pengambilan pada petugas bagian pengambilan,sedangkan register dan berkas pendukung lain didokumentasikan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas dasar kebijakan

Data dan informasi adalah milik PemerintahDaerah serta pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan daerah;Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Pemerintah Pusatmemegang kewenangan kebijakan dan pengelolaan nasional, PemerintahProvinsi memegang kewenangan kebijakan dan pengelolaan regionalsedangkan Kabupaten/Kota memegang kewenangan kebijakan danpengelolaan lokal;Menimbang, bahwa Penggolongan mineral dan batubara dalamUndangundang

Bahwa fungi KOPERTIS WILAYAH XI Kalimantan adalahsebagaimana tugas kopertis di Seluruh Indonesia berdasarkanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PerguruanTinggi Swasta, adalah :Hal. 6 dari 43 halaman Putusan 11/G/2018/PTUN.PLK1) Merumuskan kebijakan Pengawasan, Pengendalian danPembinaan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanyaberdasarkan kebijakan Direktur Jenderal;2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pengawasan,Pengendalian

Gugatan tentangPemberhentian dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi (STIE) Palangka Raya, telah bertentangan dengan asasasas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalampasal 10 ayat (1) Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yaitu:a) Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasanseharusnya mengutamakan landasan peraturan perundangHal. 13 dari 43 halaman Putusan 11/G/2018/PTUN.PLKundangan, kepatuhandan keadilan dalam mengambil kebijakan

Perkoperasian, yangmenyatakan :Pasal 131Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2021/PN Mrt HakimKetua (1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupukmodal yang berasal dari Modal Penyertaan.(2) Modal Penyertaanpadausahatertentu yang diselenggarakankoperasi, ikutmenanggungresiko atas kegagalanusaha ataumemperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modalpenyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suarapada rapat anggota dan kebijakan

Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Khusus PengurusKoperasi Neo Mitra Usaha Nomor 159/KOP.KNMU/V/2020 tentang PerubahanPeraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor158/KOP.KNMU/V/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan danStabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha dalam MenghadapiDampak Ancaman Bencana Nasional, Peraturan Khusus Pengurus KoperasiNeo Mitra Usaha Nomor : 383/5758E/PERD/A/XII/2020 tentang KebijakanPengelolaan Keuangan dan Program Usaha dalam Menghadapi DampakBencana

Hal tersebut telah dipertegas dalambukti T12, dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra UsahaNomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus KoperasiNeo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaankeuangan dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional danpemberitahuan kepada anggota koperasi melalui aplikasi whatss up;Menimbang bahwa dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwatidak dapat dicairkannya uang bagi hasil Penggugat adalah

Menandatangani PK dan perjanjian lainnya (Pengikatan jaminandll) dengan nasabah; Menyetujui atau menolak permintaan persetujuan fasilitas sesuaikewenangannya.Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur KreditRetail MarketBuku Bab Analisa Kredit Sub bab Tanggung Jawab danWewenang Sub Sub bab Pemimpin Cabang Bab Sub Bab H Sub SubBab 08 Indeks : IN/0123/PMR tanggal 1 Juli 2003 halaman 1 padapokoknya dijelaskan bahwa:a.

Pedomana Kebijakan dan prosedur kredit retail market Buku BabAnalisa kredit sub sub tanggung jawab, wewenang sub sub pemimpincabang Bab sub Bab H sub sub Bab 08 Indeks ; IN/0123/PMRtanggal 1 Juni 2003 halamam 1. Pedoman Kebijaksanaan organisasi dan prosedur buku pedomanuraian jabatan kantor besar sentra kecil indeks : B0109 Bab VIHalaman 1 Instruksi ; IN/(064/REN tanggal 4 Agustus 2009.

Pedoman kebijakan dan prosedur kredit segmen kecil Buku babAnalisa kredit sub bag struktur fasilitas kredit sub sub bab Pengikatanjaminan indek CO202 bab sub bab G sub sub bab 4 halaman 1Instruksi : IN/(0316/PMR tanggal 11 Desember 2000 angka 4 hurup cpada pokoknya dijelaskan bahwa jangka waktu masingmasing hakatas tanah (khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek darijangka waktu kreditnya. Surat Keputusan Kredit nomor PEC/2/1559/R tanggal 30 Desember2009.

Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006 903/497/406.045/2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;71.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah danperaturan perundangundangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaranpendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalammelaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah ;d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiankepala daerah/wakil kepaladaerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;e.

dan penyelenggaraan kegiatan dibidang evaluasidan pengembangan program perekonomian sarana prasarana.Sedangkan ffungsinya adalah perumusan kebijakan dibidangperekonomian berdasarkan peraturan perundangundangan ' dankebiajakan sekretaris daerah, pengkoordinasian dan penyelenggaraantugas evaluasi pengembangan program ekonomi dan sarana prasarana,penyusunan program kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan dibidangevaluasi pengembangan program ekonomi dan saranaprasarana,pelaksanaan tugaskedinasan lain

ataskegiatan tersebut karena anggaran untuk pembelian/pengambilalihanKBPR Prima telah ditetapbkan dalam Perubahan APBD KabupatenTrenggalek Tahun Anggaran 2006 masuk di Bagian Perekonomian danPenanaman Modal pada sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek ;Bahwa, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan PemerintahKabupaten Trenggalek yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalamPerubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 besertapenjabarannya dalam kegiatan pembelian/pengambilalihan KBPR Prima

Mewakili Direksi untuk melaksanakan tugastugas yang terkaitdengan kebijakan dengan wewenang berbatasBahwa pada tahun 2006 Pimpinan Bank Jatim Cabang Trenggalek dijabatoleh Mohamad Amanu ;Bahwa, bentukbentuk transaksi perbankan dilingkup Bank jatim CabangTrenggalek berupa :a. Penarikan tunai.b. Setoran Tunai.c.

Foto copy kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek denganDPRD Kabupaten Trenggalek Nomor : 903/122/406.071/2006903/497/406.045/2006Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 ;71.

kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai danMemori Penjelasan Pasal 16B Undangundang PajakPertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dandiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadapHalaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 831 /B/PK/PJK/2015 semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama,bahwa pendirian dan kebijakan

Norma atau kaidah didalam PMK78/PMK.03/2010 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat (6)UU PPN pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidahdalam Ketentuan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN;Dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudiansecara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa PajakMasukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah terkait dengan

Selanjutnya,kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengenaan PPNterhadap kegiatan terpadu integrated) tertuang dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/200.0 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang

telah dilakukan judicial review, dimana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011, yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut yang didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang amar putusannyamengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang Indonesia dan dalamperkara

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumenini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentinganorang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubahatau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatuaturan perundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individualsuatu pihak i.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

*Menimbang, bahve sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifatumum atau suatu aturan peraturan perundangundangan.

jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal8:Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;2. menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan;3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasakeuangan;5. menetapkan kebijakan

penetapan pengelolastatuter pada Lembaga Jasa Keuangan;Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 19/Pdt.G/2016/PN.Tlg8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dankewajiban; dan9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disektor jasa kKeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:1.menetapkan kebijakan