Perkara : PDS08/ENDE/1 1/2016tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs.GUNAWAN PRANOTO, Apt. tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankankepada Terpidana;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danHal. 73 dari 74 hal.

Kep. tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa ALFATRA A. LATIEF, Amd.

253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pulabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Jo.

namun tidakmaksimal; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp.36.700.000, (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukahtidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritasyaitu;Primair :Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPSubsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Salinan Resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung tanggal O6 Nopember 2013 Nomor: 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg serta Memori Banding Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa Terdakwa Rachmad Auliansyah Bin Halimdidakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu melakukantindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Primair Pasal

2 ayat ( 1 ) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo .

tahun 2013 sebesarRp.1.529.039.944,00 dibagibagi antara Terdakwa , Terdakwa II selakupetugas loket, Terdakwa III selaku Kasi Penataan Bangunan, dan saksi Drs.ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan danPertamanan Kota Palangka Raya serta saksi LELO ANGGORO,S.STP,MAPselaku Kabid Perijinan dan Penetapan pada BPPTPM Kota Palangka Rayasehingga memperkaya para Terdakwa dan para saksi tersebut;Perbuatan Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa Ill sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa mereka Terdakwa PERRY L RIWEY als PERRY BinLIONHARD RIWEY dan Terdakwa Il AGUSTINUS als PAK AGUS BinETHELBERT F LOMBENG selaku pelaksana pada seksi Penataan dan ljinMendirikan

Jumari tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015 SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir. H. Jumari, selaku Direktur Utama PT.

;Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS, pada hari, tanggaldan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan atau

hasilpemeriksaan BPK RI dalam Laporan Hasil Penghitungan KerugianDaerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Realisasi Dana HibahPemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta KhususnyaPBV YUSO Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 Nomor : 14/LHP/XVIILYOG/05/2015 tanggal 08 Mei 2015 terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enamratus ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.non= Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor :31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti.Demikian juga Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yangsama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa SayunMarini Binti Sudarso Winarto dengan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 padaintinya menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan kesatu primer yaitu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUdangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JUVENTIUS (terdakwadalam berkas penunitutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 3 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Hasilaudit danKMarifikasi pihakterkaitataspertanggungjawabanpenggunaan danaSub Jumlah 3 (ab) Rp 69.639.650,00152.848.000,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 3.162.928.850,00Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 21 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan sedangkan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa dinyatakanbersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Keuangan Negara sejumlah Rp281.510.095,00 (duaratus delapan puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh limarupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2018/PN Smr.Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yangsedang giat memberantas tindak pidana korupsi.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan melanggar hukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bin ABDULROHIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut melakukanperbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana yang didakwakan pasal : 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

ditetapkan;c Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, Keuangan maupun manfaatbagi kelancaran Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan Pelayananmasyarakat sesuai dengan PrinsipPrinsip serta ketentuan yang berlaku dalamPengadaan barang/Jasa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan yaitu :Primair :Pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Subsidair :Pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang

rupiah tiga puluh empat sen),yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Karo, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SumateraUtara sebesar Rp.148.396.299,34 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh empatsen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa Drs.Kampung Sitepu, pada waktu antara tanggal 20 Agustus 2009sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun2009 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Kejaksaan Negeri Kabanjahe, PPK dan KonsultanPengawas ;e Bahwa hasil pemeriksaan/perhitungan Tim ahli dari Poli TeknikNegeri Medan tersebut tidak diberikan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telahdilakukan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwadilakukan atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan surat dakwaan yang bersifat Subsidaritas yakni :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ; 122 Perkara KorupsiMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidairitas sebagai berikut:PERTAMAPRIMAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor

sebaliknya apabila unsurunsur dari Dakwaan Alternatif Pertama 123 Perkara KorupsiPrimair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, adapun apabila dakwaan AlternatifPertama Primair dan Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair tidak terpenuhi, makapengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, PenuntutUmum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

semuayang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksisaksi, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelahdihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yangterungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalammenentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsurunsur dakwaanatau tidak.Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindakpidana korupsi, yaitu :PrimerNomorSubsider31melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang NomorTahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo.

belas juta tiga ratus delapanpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya jumlah sekitar itusebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaKegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal diKabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: SR663/PW 17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair:Bahwa ia Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta bersamasamadengan Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.