ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;

ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7: 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggal;8. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menter!Perhubungan Cq.

DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011; 48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal; 49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;Halaman 99 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620

DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggal;Halaman 137 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL49) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620

Sehubungan dengan hal ini Putusan Mahkamah AgungNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa PengadilanNegeri

Hal ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung tanggal 29121999 No. 620 K/Sip/1999, KaidahHukum: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengandemikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Ini artinya Nasihun bin Simansebagai pemilik tanah tidak mengakui penguasaan tanah seluas 4.000m2 oleh Penggugat, dan hal ini membuktikan bahwa belum ada /everingatas bagian tanah tersebut oleh Nasihun bin Siman kepada Penggugat(Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdata).Fakta belum adanya /evering atas penguasaan tanah seluas 4.000 m2tersebut juga dapat dibuktikan dengan belum dilakukannya pemecahanHal 26 Put.

No. 696/ Pdt/2017/PT.DKI6.Siman kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimanaketentuan Pasal 616 jo 620 KUHPerdata.

4aab5e53cc0318d27 657 692fdaaa74 68 45d79b64e8 594cb83c7779935658bde6219ee010273710cadde7 22d95607d4767e07e2d30eaf7712838c058525c6e573c78 42dd7 3cf 3d271 fdb4dc9 754979158 fbda997079988 406940b9 420d857753d2a58135304f9b8cl1d4cal181dcll6acde5a262976e74aec0 89d00aldf0a3f2c8bd2df6bfe662e01led1249280000000049454e44ac426082rtlchfcslafOafs24 ltrchfcsO fs24insrsid5265405par shprslt*dodobxpagedobypagedodhgt8192dptxbxdptxlrtbdptxbxtextltrpar pardplain ltrparqe113900r1i3863sb14sa216nowidctlparpvpgphpgposx2849posy3 620

3e1a5f30330 9dd0da2638 feece167cb3 6d272cec88212cd4080c08 847d03 8a45fcac6979Ff 6F22Ffcb6e803b318697a727aea6lec4b32ffelcfa2a43699490a8181818 ladl7dfbdl 4ed47aeed 4395cha9ecfb8d14d38 df 4da0d607733373383b3b73d65b6161 6e81d9b367c2d7db0d2a53 6bace7 4b5d389786e3870falbla515c9b366a3 a5bel 4ef 7F811563dfa1c4c68cc03a752103d31097113e3 71 6 43 92c9c351ddbfJ7eccT7e75f7c8e279F7c12868662016b3 2c fb5940631a4437b1 F6f 675e3837de47615915563eb8 1630b642d0b800183338 8e80d4 3af fe 7ae87 7b7alb5b90199999750c7147bel 620

Ruswanto, SH, MH. beserta lampirannya Nomor 499/SPPD/PKPRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 620 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor :496/SPT/PKPRNTT/XI/2013 tanggal O09 November 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor Hal. 95 dari 153 hal. Put.

Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT. 7551 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.

Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (Satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT 10261 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.

ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjianyang dibuat oleh para pihak tersebut .Hal tersebut berarti bahwa perjanjianarbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalampasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang merupakan konsekuensi logis dariadanya asas pacta sunt servanda:suatu perjanjian tidak dapat ditarikkembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk ituMenimbang, bahwa hal itu juga ditegaskan dengan Pasal 620

NASIRIN, 620. SUHARDI, 621.HERIYANTO, 622. GUNTUR NANDUNG, 623. MATAMIN, 624.IBRAHIM DAHLAN, 625. BUSTOMI HASAN, 626. DARWIS, 627.SELANANG FEl, 628. MAIDA, 629. HOTIMA, 630. BEJO, 631. BEDIKTEGUH, 632. BAYA, 633. KUNTO, 634. H. KUDIM, 635. MAIDABAKAR, 636. BAKAR H. GEDENG, 637. MAHADI, 638. NOUFAL, 639.MUHAMMAD ROSYAD, 640. MUSLIMAN, 641. YAMANI, 642. JIMA,643. M. YULIANSYAH, 644. TONESKA, 645. RUSLI, 646. NUAS MATNUR, 647. MACIK, 648. SAIPUL, 649. JHON FITER, 650. KULIM, 651.MARUM.S, 652.

.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.

Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.

Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba ITRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.

Tanggal 20 Januari 2011nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal :Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.

KAJOorangtua TERGUGAT dan TERGUGAT II) dibuktikan dengansejumlah undangan mediasi sebagai berikut:Surat Panggilan No. 04/073.55/Tib/86 tanggal 2 Januari 1987;Surat Panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1733/0733.55 tanggal31 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1882/073.55 tanggal21 November 1990;Surat Panggilan No. 620/073.55 tanggal 17 Mei 1991;Surat Undangan No. 793/1.711 tanggal9 Juli 1998;Surat Undangan No. 833/1.711 tanggal 20 Juli 1998;Surat Undangan No. 860/1.711

Brt.910.Surat panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990, bertanda P10A;11.Surat jawaban tanggal 23 Oktober 1990 atas surat Walikota Jakarta 8arattanggal17 Oktober 1990, bertanda P108;12.Surat panggilan No. 1733/073.55 tanggal31 Oktober 1990, bertanda P10C;13.Surat panggilan No. 1882/073.55 tanggal 21 November 1990, bertanda P100;14.Surat panggilan No. 620/073.55 tanggal17 Mei 1990, bertanda P10E;15.Surat undangan kepada Leo Burhan tertanggal9 Juli 1998, bertanda P10F;16.Surat undangan No.

Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamatdi mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari PeradilanUmum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620

Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umummelainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620

ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai; 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan

ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam WilayahKabupaten Banggai;1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi PenetapanLokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan BuntaKabupaten Banggai;91o1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada MenteriPerhubungan Cq.

BuntaKabupaten Banggai; 47)Foto copy Rekomendasi KementerianPerhubungan Dirjen Perhubungan LautNomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;48)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 551.43/1049/DISHUBtentang Pengoperasian PelabuhanSementara Dalam Wilayah KabupatenBanggai; 49)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 552.3/1047/DISHUBtentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONALdi Kabupaten Banggai;50)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin BupatiBanggai Nomor: 620

ANEKA NUSANTARAINTERNASIONAL di Kabupaten Banggai:;50)1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam WilayahKabupaten Banggai;51)1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi PenetapanLokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan BuntaKabupaten Banggai;Halaman 161 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PAL16252)1 (satu) lembar foto

Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud

PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.

Penerbitan Sertifikat dapat dikatakan bahwaPENGGUGAT telah salah menentukan Kompetensi Absolute Pengadilanyang berwenang memeriksa Gugatan PENGGUGAT dikarenakan bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana55Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 620

Tanggal29 Maret 1979 No.42/III/1979, bidang tanah sertipikat Hak MilikNo.166/Duri tersebut beralih kepada LEMBANA ALI, terdaftartanggal 1 Oktober 1979.762) Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1980, sesuai catatan pada bukutanah sertipikat Hak Milik No.166/Duri telah dipisahpisah atasnama sendiri menjadi :SHM No.537/Duri Gambar Situasi No.620/3044/1979 seluas 58M2SHM No.538/Duri Gambar Situasi No.621/8045/1979 seluas208 M2SHM No.539/Duri Gambar Situasi No.622/3046/1979 seluas264 M2SHM No.540/Duri Gambar

Iwan Sulistiono;

2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.

(13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620

Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.

Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.

Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.

Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.

Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.

.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.

Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten TanggamusPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 7 dari 152 halaman30313233346363738nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh KepalaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.

Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.

Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamusnama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan olehKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.

KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620

Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PTANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620