• Basiyem binti Rumat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sugiharto bin Damin Susanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Basiyem binti Rumat), berupa Nafkah Madhiyah (lampau) sejumlah Rp 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayar

   sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sugiharto bin Damin Susanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Basiyem binti Rumat), berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sugiharto bin Damin Susanto) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Basiyem binti Rumat),

   Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolakgugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

• Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Surat Perjanjian Nomor SPK : 103-08212/BAPERA/PK/05/2014 tanggal 22-05-2014, yang di buat dan di tanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

• Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
• Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai berikut :
• Pokok pinjaman sebesar Rp. 15.404.050,-
• Bunga yang belum dibayar

  sebesar Rp. 4.350.000,-

• Denda yang belum dibayar sebesar Rp.

  Rp. 20.948.110.6,-

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar keseluruhan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.948.110.6,- dibayar secara kontan dengan jangka waktu pembayaran paling lambat 3 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Menetapkan Lelang Hak Tanggungan dan melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana disebut dalam Perjanjian kredit ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000 (empat ratus enam

• Mengabulkan permohonan Pemohon;

  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

  Dalam Rekonvensi :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

  1. Nafkah madliyah selama 12 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar

  sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

• Mutah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
• Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
• Nafkah seorang anak bernama Chiko Gayu Pratama bin Suangga Adi Pratama, umur 7 tahun setiap bulan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut

• gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

• Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat Konvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
• Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih mempunyai kewajiban pelunasan hutang (fasilitas kreditnya) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 834.081.704,90 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah sembilan puluh sen) yang harus dibayar

  tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

• Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang menimbulkan akibat kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
• Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar (melunasi) atas sisa hutang (kreditnya) sebesar Rp. 834.081.704,90 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan

  puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah sembilan puluh sen) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.367.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

• Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II sebagaimana terlihat dari kwitansi peminjaman uang tanggal 8 Desember 2015 sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang di janjikan akan dibayar/dikembalikan 6 bulan dari tanggal peminjaman, dan pinjaman kedua pada tanggal 16 Februari 2016 sebanyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayar dibayar/dikembalikan 4 bulan dari tanggal peminjaman, kwitansi mana telah dibubuhi materai Rp

  Bahwa asal mula perkara a quo adalah dikarenakan Tergugat adameminjam uang dari Penggugat dan Il sebanyak 2 (dua) kali yakni padatanggal 8 Desember 2015 senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)yang dijanjikan akan dibayar/dikembalikan 6 bulan dari tanggal peminjaman;.

  Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 dipinjam lagi seban yak 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayar 4 bulan dari tanggalpeminjaman, kedua kwitansi mana telah dibubuhi materai Rp. 6000 yangditandatangani oleh Tergugat dengan proses saling percaya yangdibuatkan dalam kwitansi. Dengan demikian jumlah hutang Tergugat kepada Para Penggugat berjumlah Rp. 1.400.000.000, (satu milyar empatratus juta rupiah);.

  Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat denganTergugat dan Il sebagaimana terlihat dari kwitansi peminjaman uangtanggal 8 Desember 2015 sebanyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) yang di janjikan akan dibayar/dikembalikan 6 bulan dari tanggalpeminjaman, dan pinjaman kedua pada tanggal 16 Februari 2016sebanyak Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yang dijanjikanakan dibayar dibayar/dikembalikan 4 bulan dari tanggal peminjaman ,kwitansi mana telah dibubuhi materai Rp. 6000 yang

  Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Il sebagaimana terlihat dari kwitansi peminjaman uang tanggal 8Desember 2015 sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dijanjikan akan dibayar/dikembalikan 6 bulan dari tanggal peminjaman, danpinjaman kedua pada tanggal 16 Februari 2016 sebanyakRp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayardibayar/dikembalikan 4 bulan dari tanggal peminjaman, kwitansi mana telahdibubuhi materai Rp. 6000

• Dibayar Tergugat sebelum menjatuhkan talaknya kepada Penggugat. Dengan cara sebagai berikut: a. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai sebelum menjatuhkan talakjnya kepada Penggugat; b. Rp 5.000.000,00 dibayar secara berangsur, 5 kali angsuran, Rp 1.000.000,00 setap angsuran, terhitung sejak September 2020 sampai Januari 2021. 2.

  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai sebelummenjatuhkan talakjnya kepada Penggugat;2.2. Rp 5.000.000,00 dibayar secara berangsur, 5 kali angsuranmasingmasing Rp 1.000.000,00 setiap angsuran, terhitung sejakSeptember 2020 sampai Januari 2021.8 dari 22 Hal.Putus an No.1620/Pdt.G/2020/PA Sda.Bahwa untuk membuktikan dalildalil, Penggugat sepakat mengajukanalatalat bukti surats ebagai berikut:1.

  Dibayar Tergugat sebelum menjatuhkan talaknya kepadaPenggugat. Dengan cara sebagai berikut:2.1... Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunaisebelum menjatuhkan talakjnya kepada Penggugat:2.2. Rp 5.000.000,00 dibayar secara berangsur, 5 kaliangsuran, Rp 1.000.000,00 setap angsuran, terhitung sejakSeptember 2020 sampai Januari 2021.Menimbang bahwa perjanjian yang sah artinya perjanjian yangmemenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang undang, sehingga iadiakui oleh hukum.

  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunaisebelum menjatuhkan talakjnya kepada Penggugat:2.4.

  Rp 5.000.000,00 dibayar secara berangsur, 5 kaliangsuran, Rp 1.000.000,00 setap angsuran, terhitung sejakSeptember 2020 sampai Januari 2021.Menim bang bahwa pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatanmengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampuberdin sendiri.Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaananak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hakibunya.

  Dibayar Tergugat sebelum menjatunhkan talaknyakepada Penggugat. Dengan cara sebagai berikut:a. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secaratunaisebelum menjatuhkan talakjnya kepada Penggugat;b. Rp 5.000.000 ,00 dibayar secara berangsur, 5 kali angsuran, Rp1.000.000,00 setap angsuran, terhitung sejak September 2020sampai Januari 2021.2.

• sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan seluruh banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadisebagai berikut: Jumlah Menurut Uraian (Rp)Pemohon Banding Terbanding MajelisDasar Pengenaan Pajak 49.007.095.059,00 49.007.095.059,00 49.007.095.059,00 a.Pajak keluaran yang harusdipungut/dibayar

  Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00247/207/08/055/10 tanggal19 April 2010 atas nama: XXX, NPWP YYY, sehingga jumlah Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak49.007.095.059,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar

  sendiri4.700.156.051,00 Kredit Pajak Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.260.808.792,00 Dibayar dengan NPWP sendiri1.549.588.420,00 Lainlain132.024.161,00 Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar(242.265.322,00) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya243.074.538,00 PPN yang kurang bayar 809.216,00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 258.949,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00 Jumlah PPN yang masih/(lebih) dibayar 1.068.165,00

• .: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP538/WPJ.03/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang keberatan atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008, sehingga jumlah pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Pajak Keluaran Rp 460.052.620Kredit Pajak Rp (5.211.836.586)Jumlah Pajak yang kurang / (lebih) dibayar Rp (4.75 1.783.966)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Rp 4.843.424.020Pajak

  berikutnyaPPN Kurang dibayar Rp 91.640.054Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 91.640.054Jumlah yang masih harus dibayar Rp 183.280.108

• tertanggal20 april 2009 Nomor: B=1290.a/KCIV/ADK/04/2009 Yang telah dirubahperjanjian kreditnya berdasarkan akta Adendum perjanjian membukakredit No.4 tanggal 30 April 2009 pada Kantor Notaris SRI MULYONOHERLAMBANG, SH,MH Kabupaten Lampung Tengah;Bahwa Tergugat telah menyediakan Fasilitas Kredit Modal Kerjamaksimum sebesar Rp. 16.520.000.000 (Enam belas Milyar lima ratusjuta rupiah) kepada Penggugat sesuai denggan surat penawaranPutusan Kredit dengan Maksimum Kredit menurun dengan ketentuanharus dibayar

  dalam 5 (lima) kali angsuran, yang di bayarkan dengan2 COa. pertama dibayar pada tanggal 27 April 2009 sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;b. ke dua dibayar pada tanggal 27 oktober sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar) ;c.

  Angsuran ke tiga dibayar pada tanggal 27 April 2010 sebesarRp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah).d. Angsuran ke empat di bayar pada tanggal 27 oktober 2010sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar);e.

• /Perkara Nomor: 257/Pid.B/2014/PN.JmbPerbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksikorban KARNO bertujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi korban KARNOdengan perjanjian lisan bawa untuk biaya sewa perharinya dengan nominal sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari dantelah dibayar sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

  Selanjutnyasepeda motor Honda Supra Nopol S4946XM milik saksi korban KARNO dibawa olehterdakwa dan sempat diperpanjang beberapa kali..Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 14.30 wib terdakwadatang kerumah saksi korban KARNO dengan tujuan untuk menyewa lagi sepeda motordengan perjanjian secara lisan untuk biaya sewa perharinya sebesar Rp 25.000, (duapuluh lima ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 20 hari dan telah dibayar sebesarRp 500.000, (ima ratus ribu rupiah)yang disewa

  sepeda motor Honda Revo No PolS5576KF dan sempat juga diperpanjang beberapa kali.Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 sekira jam 08.30 wib terdakwa datanglagi ke rumah saksi korban KARNO dengan maksud untuk menyewa lagi sepeda motordengan tujuan untuk keperluan anaknya yang akan melahirkan dan akan menyewaselama 5 hari dibayar biaya sewa sebesar Rp 125.000, (seratus dua puluh lima riburupiah), yang disewa Sepeda motor Yamaha MIO No.Pol L6081CD.

  sepeda motor Honda Revo No Pol S5576KF dan sempat juga diperpanjang beberapa kali;e Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2013 sekira jam 08.30 wib terdakwadatang lagi ke rumah saksi korban KARNO dengan maksud untukmenyewa lagi sepeda motor dengan tujuan untuk keperluan anaknya yangakan melahirkan dan akan menyewa selama 5 hari dibayar biaya sewasebesar Rp 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang disewaSepeda motor Yamaha MIO No.Pol L6081CD ;e Bahwa setelah jatuh tempo masa sewa sepeda

  Selanjutnya sepeda motor Honda Supra Nopol S4946XM milik saksi korban KARNO dibawa oleh terdakwa dan sempatdiperpanjang beberapa kali ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 14.30 wibterdakwa datang kerumah saksi korban KARNO dengan tujuan untukmenyewa lagi sepeda motor dengan perjanjian secara lisan untuk biayasewa perharinya sebesar Rp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dengantempo waktu selama 20 hari dan telah dibayar sebesar Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah)yang disewa

• Tahap kesatu jatuh tempo antara tanggal 22 Nopember 2000 sebesar USD480.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember2000 sebesar USD 480.000.00 sesuai bukti P17;ii. Tahap kedua jatuh tempo antara tanggal 18 s.d 20 Desember 2000 sebesarUSD 75.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember2000 sebesar USD 75.000.00 sesuai bukti P18;ui.

  Tahap kelima jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Maret 2001 sebesarUSD 75.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret2001 sebesar USD 75.000.00 sesuai bukti P21;vi. Tahap keenam jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 April 2001 sebesarUSD 80.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2001sebesar USD 80.000.00 sesuai bukti P22;vii.

  Tahap ketujuh jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Mei 2001 sebesarUSD 80.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2001sebesar USD 80.000.00 sesuai bukti P23;viii. Tahap kedelapan jatuh tempo antara tanggal 22s.d 28Juni 2001sebesar USD 80.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 28Juni 2001 sebesar USD 80.000.00 sesuai bukti P24;ix.

  Tahap kesembilan jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Juli 2001sebesar USD 100.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 26Juli 2001 sebesar USD 100.000.00 sesuai bukti P25;x. Tahap kesepuluh jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Agustus 2001sebesar USD 100.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 24Agustus 2001 sebesar USD 100.000.00 sesuai bukti P26;xi.

  Tahap kesembilan belas jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Mei 2002sebesar USD 150.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 23Mei 2002 sebesar USD 5.000.00 sesuai bukti = P35;xx. Tahap kedua puluh jatuh tempo antara tanggal 22 s.d 28 Juni 2002sebesar USD 150.000.00, telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 10Juli 2002 sebesar USD 5.000.00 sesuai bukti P36;xxi.

• Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dibayar pada saat sebelum akta ditandatangani;b. Pembayaran kedua sejumlah Rp8.000.000.000,00 akan dibayar padatanggal 30 Maret 2012 dengan ketentuan kepada Tergugat masihdiberikan toleransi sampai dengan tanggal 10 April 2012;c.

  ;Bahwa terhadap transaksi jual belli tersebut dibuatkan Akta PerikatanPerjanjian Jual Beli Nomor 17 tanggal 16 Maret 2012 dihadapan TurutTergugat Rekonvensi I, dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:a.Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dibayar pada saat sebelum akta ditandatangani;Pembayaran kedua sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah) akan dibayar pada tanggal 30 Maret 2012 dengan ketentuankepada Penggugat Rekonvensi masih diberikan toleransi sampaldengan

  Mariana dan meminta dihapuskan dendadan eskalasi harga, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menanyakankepada Tergugat Rekonvensi berapa yang harus dibayar oleh PenggugatRekonvensi untuk pelunasan tersebut, dan akhirnya Tergugat Rekonvensimenyerahkan jumlah nilai yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensikepada notaris (Turut Tergugat Rekonvensi Il) yaitu sejumlahRp26.661.119.500,00 (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh satujuta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dimana angka

  ini telahmelebihi dari jumlah harga pokok yang harus dibayar Tergugat yaitusebesar Rp26.611.195.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sebelasjuta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Halaman 10 dari 34 hal.

  Bahwa terhadap akta pelunasan yang telah menetapkan nilai yang harusdibayar oleh Pemohon Kasasi keseluruhannya adalah sebesarRp26.661.119.500,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satujuta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) telah dibayar olehPemohon Kasasi pada tanggal dibuat akta pelunasan tersebut yaituHalaman 26 dari 34 hal. Put.

• ,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah21) PENGGUGAT XxXI Hermawan Budiyono ;a. Masa Kerja = 63 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000.,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah22) PENGGUGAT XxXIl Irwan ;a.

  THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah25) PENGGUGAT XXV Miswanto ;a. Masa Kerja = 32 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000.,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah26) PENGGUGAT XXVI Moch. Yudhi Harsono.

  ,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah42) PENGGUGAT XLII Syaripuddin ;a. Masa Kerja = 81 Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000.,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah43) PENGGUGAT XLIII Syarkawi Mawi ;a. Masa Kerja = 67 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b.

  ,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah41) PENGGUGAT XLI Syah Efendi ;a. Masa Kerja = 68 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000.,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah42) PENGGUGAT XLII Syaripuddin ;a. Masa Kerja = 81 Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b.

  THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah65.

• Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

  3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan, berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat dua gramdibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

  5. Membebankan kepada Pemohon

  Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan AgamaLasusua;woMenghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohonsetiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tigabulan, berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar sebelumpengucapan ikrar talak;4.

  Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohonberupa cincin emas seberat dua gram dibayar sebelum pengucapan ikrartalak;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Lasusua pada hari Senin tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriahbertepatan dengan tanggal 29 Juli 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.Hsebagai Ketua Majelis, A. Muh.

• 904/10 tanggal 15 September 2010;: bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut di atas seluruh badan usaha yang ada di bawah TIARA DEWATA GROUPtermasuk di dalamnya Penggugat sudah dihukum untuk membayar denda atastindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan, sebesar Rp 12.075.154.636,00(dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tigapuluh enam rupiah) yaitu dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak ataukurang dibayar

  Gunadi)bahwa maksud dari denda pidana dalam Pasal 39 Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berupa tambahan jumlah yangharus dibayar terpidana adalah paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang dibayar, berapa besarnya jumlah denda pidana tergantungpada pertimbangan dan putusan pengadilan, karena ancaman pidananya palingtinggi 4 x, maka ada yang diputus 2 x pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,ada yang kurang dari 1 x jumlah dimaksud

  Gunadi)bahwa jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah utang pajak yangtidak atau kurang dibayar tidak diterbitkan dengan logika bahwa pidana denda 2x utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sudah melampaui batas jumlahutang pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalamputusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain kerugianpada pendapatan negara berupa jumlah utang pajak dimaksud tidak

  dapatdipulinkan, perbuatan dimaksud juga dapat dikategorikan sebagai perbuatankorupsi karena merugikan negara dan memperkaya orang lain dengan tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menagih jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut yang selama penyidikansampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapbelum diterbitkan; (halaman 10 alinea 2 Pendapat Ahli Prof.

  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarmasih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bungasebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pajak yang tidak ataukurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan padaayat (1) dilampaui.

• Dibayar Sendiric.1. PPh Pasal 22 0c.2. PPh Pasal 25 6.530.000c.3. PPh Pasal 29 3.324.400c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) 0c.5. Fiskal Luar Negeri 0c.6. LainLain 0c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6) 9.854.400d. Diperhitungkand.1. SKPPKP 0e. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan(at+b.6+c.7d.1) 9.854.40019 Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar (1718.e) 020 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0c Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0d.

  Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d+e+f) 021 Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 0 Halaman 3 dari 13 halaman.

  Dibayar sendiric.1. PPh 22c.2. PPh 25c.3. PPh 29c.4. STP (pokok kurang bayar)c.5. Fiskal Luar Negeric.6. Lainlainc.7. Jumlah (c.1+.2+c.3+c.4+c.5+c.6)d. Diperhitungkand.1 SKPPKPJumlah Pajak yang dapat dikreditkane. (at+b.6+c. 7d.1)Halaman 7 dari 13 halaman.

  Putusan Nomor 2488/B/PK/Pjk/2018 000107.496.0000016.800.00090.696.0009.854.4009.854.400oO 0 OO Oo06.530.0003.324.4000009.854.4009.854.400 19 Pajak yang tidak /kurang dibayar (1718.e) 020 Sanksi Administrasia Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0C. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d Kenaikan Pasal 13A KUP 0e Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0Jumlah saksi administrasig. (a+b+c+d+e+tf) 021 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g) 0 6.

  Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7d.1) 9.854.40019 Pajak yang tidak /kurang dibayar (1718.e) 020 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13(3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPJumlah saksi administrasi (a+b+c+d+e+f)lo >oa0om u21 umlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g) 0000Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0000tMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menuruMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan

• pada hakikatnyakedua kasus tersebut memiliki substansi yang sama;Bahwa Pajak Masukan atas jasa penebangan (harvesting) dan pengangkutankayu termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehankayu bulat (log), dengan demikian atas Pajak Masukan tersebut tidak dapatdikreditkan;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksiPajak Masukan sebesar Rp2.143.977.766,00 dengan alasan sebagai berikut :a.

  LDU)karena merupakan Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP (kayu log) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yangtidak dapat dikreditkan;b.

  Bahwa sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal16B ayat (1) UU PPN, maka perlakuan atas Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan kayu bulat (log) adalah samayaitu tidak dapat dikreditkan baik dalam kasus kayu bulat(log) tersebut dijual maupun dalam kasus kayu bulat (log)tersebut diproses lebih lanjut untuk menghasilkan serpihkayu karena pada hakikatnya kedua kasus tersebut memilikisubstansi yang sama;d.

  Bahwa Pajak Masukan atas jasa penebangan (harvesting)dan pengangkutan kayu termasuk dalam kategori PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan kayu bulat (/og),dengan demikian atas Pajak Masukan tersebut tidak dapatdikreditkan;3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp2.143.977.766,00 dimaksud denganalasan yang pada intinya sebagai berikut:Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 2147/B/PK/PJK/201 7a.

  Atas dasar tersebutmaka Pajak Masukan yang dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali dapat dikreditkan seluruhnya;b. Bahwa Pajak Masukan yang Termohon Peninjauan Kembalikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usahadan berkaitan dengan penyerahan BKP yang terutang PPNberupa serpih kayu sehingga Pajak Masukan TermohonPeninjauan Kembali dapat dikreditkan seluruhnya;c.

• THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah44) PENGGUGAT XLIV Muhtarom ;a.Masa Kerja = 66 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah45) PENGGUGAT XLV Mujiati ;a.Masa Kerja = 41 ~~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b.

  THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah51) PENGGUGAT LI Rina Susanti ;a.Masa Kerja = 58 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah52) PENGGUGAT LII Riwandi ;a.Masa Kerja = 68 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b.

  ./66.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah54) PENGGUGAT LIV Sukijo ;a.Masa Kerja = 66 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah55) PENGGUGAT LV Suroso ;a.Masa Kerja = 63 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c.

  THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah37) PENGGUGAT XXXvVII Ishariadi ;a.Masa Kerja = 56 ~ Bulan (MK 212 ~~ Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah38) PENGGUGAT XXXvVIII Ismail.

• 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Markam Bin Panidi) dengan Pemohon II (Katiyem Binti Paimin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1967 dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan wali nikah adalah bernama Paimin selaku Ayah kandung Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro Propinsi Lampung;
  3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar

  Penetapan No. 0097/Pdt.P/2018/PA.Mtmas kawin berupa mas kawin berupa uang tunai Rp.1000, (Seribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus Janda Mati, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak adapaksaan dari pihak manapun;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan dan tidak ada halangan syari untuk melakukanpernikahan;Bahwa pada saat Pemohon dan Pemohon II menikah, tidak ada yangkeberatan

  Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1967 dengan mas kawinberupa uang tunai Rp.1000, (seribu rupiah) dibayar tunai dan wali nikahHal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 0097/Pdt.P/2018/PA.Mtselaku Ayah kandung Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama diKota Metro;3.

  Penetapan No. 0097/Pdt.P/2018/PA.Mt Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Maret tahun1967 di Kota Metro, wilayah KUA Kota Metro; Bahwa Pemohon bersetatus perjaka dan Pemohon II bersetatusJanda mati ; Bahwa Saksi ikut hadir menyaksikan proses pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung PemohonIl; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sebesar Rp.1.000,, dibayar tunai; Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan PemohonII

  tunai dibayar tunai; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim,bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baikmenurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang undanganyang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidakdalam masa iddah orang lain; Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 oranganak; Bahwa sejak menikah Pemohon dan Pemohon II belum

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1967 dengan mas kawin berupa uangtunai Rp.1000, (Seribu rupiah) dibayar tunai dan wali nikah selaku AyahHal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 0097/Pdt.P/2018/PA.Mtkandung Pemohon II di wilayan Kantor Urusan Agama Metro Utara diPropinsi Lampung;3.

• Putusan Nomor 2164/B/PK/Pjk/2021Membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku dan karena itu maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk MasaPajak Maret 2013 yang seharusnya dibayar menurut Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2.

  Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c. 1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab.

  Jumlah (a+b)PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi Administrasi:a. Bunga Ps. 13 (2) KUPb. Kenaikan Ps. 13 (3) KUPc. Bunga Ps. 13 (5) KUPd. Kenaikan Ps. 13A KUPe. Kenaikan Ps. 17C (5) KUPf. Kenaikan Ps. 17D (5) KUPg. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPNh. Jumlah (at+b+ctd+etf)33.467.081.14033.467.081.14033.467.081.1403.346.708.1141.939.696.1431.630.358.2993.570.054.4423.570.054.442(223.346.328)223.346.328223.346.328 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Halaman 2 dari 9 halaman.

  Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 223.346 .3284 PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Februari 2021, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15Februari 2021;Halaman

  Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0.00 (Nihil); dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar