8 paiArtinya : Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacuuntuk kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam suratsurat yang diajukanPemohon, terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara MuhammadNaufal Arya Wibawa dan Mhd.

Kiah Suryati), dapat menciptakan preseden buruk danmenghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan,dan hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku tidak patuh kepadastandar operasional prosedur (SOP) maupun ketentuan perbankan;Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Direkturdalam mengambil keputusan atau kebijakan bertindak untuk kepentinganPT.

bunga perbankan padasekitar bulan Oktober tahun 2008 mencapai 16% per bulan, maka Penggugat mengalamikesulitan untuk melakukan angsuran pembayaran, namun demikian Penggugat tetapmelakukan angsuran pembayaran setiap bulannya walaupun selalu ada kekurangan ;Bahwa, karena Penggugat mengalami kesulitan pembayaran terkait dengannaiknya suku bunga bank pada saat itu yang mengakibatkan semakin membesarnyaangsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepadaTergugat agar memberikan kebijakan

membina rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untukmemelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungankehidupan manusia atau keturunan (hifz alNas/) daripada tidakmemberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yaknikemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yangberkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhinorma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128Fatally de gia dc pl) le ale) oa pactArtinya : Kebijakan

NegaraSurabaya dan menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Hal 10>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBYKeputusanKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, karenaKeputusanKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telahmerugikan kepentingan hukumnya dan KeputusanKeputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Kepatutan dan Keadilan dalamsetiap kebijakan

dapatmembina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upayauntuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memeliharakelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz alNas/) daripadatidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratanyakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yangberkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhinorma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128Fatally de gis Ac Mle ala) Ca pactArtinya : Kebijakan

Uycid sigh snuolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;10Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2yang telah dibetulkan berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undangundang Ketentuan Undan Tatacara Perpajakan, bukti penerimaan surat, Surat Ketetapan Pajak Kurang B:Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00003/205/05/027/12 tanggal 11 Septen2012, kronologis sengketa dari Penggugat dengan Surat Nomor: 15/PP/SA 2004/IV/2tanggal 28 April 2014, penjelasan tertulis Tergugat dengan Surat Nomor: S2PJ.07/2014 tanggal 19 Mei 2014, dokumendokumen terkait kebijakan

Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintahyang saat ini sedang giatgiatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;2. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasimuda sebagai generasi penerus bangsa;3. Ganja yang ditanam terdakwa cukup banyak;4. Terdakwa adalah residivis / pengulangan tindak pidana;Halhal yang meringankan :1. Terdakwa masih berusia muda dan diharapakan ke depannya dapatberubah ke arah yang lebih baik;2.

dapersidangan antara lain berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2yang telah dibetulkan berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undangundang Ketentuan Undan Tatacara Perpajakan, bukti penerimaan surat, SKPKB Pajak Penghasilan Orang PrilNomor: 00005/205/04/027/12 tanggal 11 September 2012 Tahun Pajak 2004, kronolsengketa dari Penggugat dengan Surat Nomor: 14/PP/SA 2004/VI/2014 tanggal 28 A2014, penjelasan tertulis Tergugat dengan Surat Nomor: S2589/PJ.07/2014 tanggal 19.2014, dokumendokumen terkait kebijakan

Kebijakan ini diberlakukan demi kebaikan para pecandunarkoba itu sendiri. Pecandu yang dibui malah rawan mengkonsumsinarkoba di dalam penjara. Kita sudah sepakat dengan pihak kepolisian,jaksa, serta hakim,". Selain itu, BNN akan terus berupaya mengubahparadigma masyarakat, karena pecandu narkoba hanyalah korban.Para pengguna narkoba harus direhabilitasi dan menjauhi narkoba agarbisnis Narkoba Mall ;~~ noone nnne nn nnn neem cenceBahwa, Anggota Polri Polda Kep.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian

- Menyatakan Surat No. 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 Tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat No.005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 03 April 2018 Tentang Pemberhentian sementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dan dapat diproses lebih lanjut;

- Menyatakan bahwa tindakan indisipliner Tergugat Rekonvensi dan melawan kebijakan

Menyiapkan perumusan kebijakan di bidangPeraturan PerundangUndangan, BantuanHukum dan Dokumentasi Hukum ;4.Menyampaikan saran dan pertimbangankepada Atasan baik lisan maupun tertulissebagai bahan masukan guna kelancaranpelaksanaan tugas ;5.

Ada alat bukti pada bulan Juni 2010 dilakukantindakantindakan untuk pemenuhanpersyaratan administrasi tetapi dibuat surut ;Bahwa menurut Ahli tidak diperkenankan adanyapengelolaan keuangan daerah secara bebas danseenaknya;e Bahwa diskresi (kebijakan) pengelolaankeuangan Negara bisa tanpa prosedurperundanganundangan adalah dalam hal adabencana alam, kegiatan yang bersifat urgentatau mendesak ;e Bahwa pelanggaran terhadap mekanismepengelolaan keuangan daerah untuk belanjabantuan sosial APBD Kabupaten

, dan yangkedua adalah sebagai pembuat keputusan,dengan demikian Pejabat tersebut tidak masukke dalam area yang bersifat teknis, karena haltersebut adalah tugas dari para pejabatadministrasi dibawahnya, jadi apabila KepalaDaerah membuat sebuah Keputusan ataumembuat suatu peraturan kemudian keputusanatau peraturan tersebut~ dijalankan olehbawahannyadan ternyata bawahannya tersebutSalah dalam menjalankan peraturan tersebut,maka si pembuat kebijakan dalam hal ini KepalaDaerah tidak dapat disalahkan

Ada alat bukti pada bulan Juni 2010dilakukan tindakantindakan untukmemenuhi persyaratan administrasi, tetapidibuat surut ;Bahwa Diskresi (Kebijakan) pengelolaankeuangan Negara bisa tanpa prosedurperundangundangan adalah dalam hal adabencana alam ataupun kegiatan yang bersifaturgent dan mendesak ;Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Edward OmarSharif Hariej, SH., Mhum., Ahli yang diajukanoleh Terdakwa, pada pokoknya menyatakan :1.

Bahwa kebijakan atau beleid adalah suatutindakan yang dilakukan atau diambil olehseorang Pejabat baik dalam bentuk keputusanmaupun dalam tindakan yang nyata yangdidasarkan pertimbanganpertimbangan dariperaturan perundangundangan yang berlakuataupun berdasarkan asaS asSaS umumMPemerintahan yang baik berdasarkankewenangannya ;3.Bahwa bisa juga kebijakan tersebutdikeluarkan tanpa menggunakan peraturanperundangundangan yang berlaku tetapididasarkan atas pertimbanganpertimbangansubyektif dari Pejabat

Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play);Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (openprinciple) dan transparan, dengan pengertian bahwa masyarakat yangmenjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikutmemberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakantersebut. Asas ini terlanggar dengan adanya kebohongan tidakterkendali keamanan berkepanjangan sehingga menyebar di seluruhwilayah Provinsi Maluku, termasuk Maluku Utara sebelum dimekar:3.

Selanjutnyamelalui Kebijakan Pemerintah pada tahun 2001 ditetapbkan bahwamerupakan tahun terakhir dalam pemberian bantuan jaminan hidup;b.

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudulPerihal UndangUndang halaman 20 merupakan policy rules ataupeleidsregels, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapatHalaman 106 dari 137 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundangundangan yangbiasa. Disebut polio atau beleids atau kebijakan karena secara formaltidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi(ibid, hal. 391).

Nomor 1950 K/Pdt/2016diktum Pertama, Instruksi Presiden kepada Pemohon Kasasi semulaTergugat Xl/Pembanding XI selaku Menteri Koordinator BidangPerekonomian adalah dalam rangka mengoordinasikan kebijakan terkait:1. Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah; dan2.

Atasdasar survey BPKP yang mengambil beberapa sampel tersebutmerupakan laporan bawahan kepada pimpinan sebagai bahan masukan(bukan konsumsi publik) untuk pengambilan kebijakan, sehingga jelastidak ada Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IX (Pembanding).Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat IX) sudah beberapakali mengajukan agar dikeluarkan dari gugatan, namun belum pernahdikabulkan.

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan Rencana PemasaranTahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Tahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai

Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertid administrasi sesuai denganketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai kewenanganbidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dantindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dantarget yang disepakati;Membuat laporanlaporan sesuai kewenangan

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret1995 .

Prinsip kehatihatian dalam perkreditan;Organisasi dan Manajemen Perkreditan;Kebijakan persetujuan kredit;Dokumentasi dan administrasi kredit;Pengawasan kredit;og fF NfPenyelesaian kredit bermasalah;Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bankwajid mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secarakonsekuen dan konsisten;Pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit sebagaimanadiatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Asisten Bidang Pemerintahan pada SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: PEG.821.22/130/2010 tanggal 7 Mei 2010, yang mempunyai tugas dankewenangan untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakanpengkoordinasian, pembinaan, pengendali dan evaluasi penyelenggaraanprogram dan kegiatan Sekretariat Daerah serta perumusan kebijakan

Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah;2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerahkepada Dinas, Badan dan Kantor sesuai bidang tugasnya;3. Pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur perangkat daerahmenurut bidang tugasnya;4. Penyiapan bahan pengembangan kebijakan dalam rangka peningkatankinerja perangkat daerah;5. Pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas perangkat daerah;6.

Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraankegiatan Setda dalama rangka pembinaan pencapaian sasaran dantarget kinerja meliputi bidang bina pemerintahan, hukum dan pertanahan;e. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan aspek yuridis rancanganproduk hukum peraturan perundangundangan daerah yang berkaitandengan penyelenggaraan pemerintahan dan monitoring pelaksanaannya;f.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi, baik dengan pejabat dan/atauinstansi terkait dalam rangka koordinasi kebijakan bidang binapemerintahan, hukum dan pertanahan;. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepadaSekretaris Daerah berdasarkan laporan pencapaian pelaksanaan tugasSKPD sesuai dengan hubungan kerja asisiten dengan SKPD secaraberkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugaskepada Sekretaris Daerah;n.

Sehingga nilai ganti rugi tanahyang ditetapkan oleh Terdakwa dengan surat keputusannyatersebut di atas tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang hanya sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Bahwa apabila dalam pengadaan tanah Pabrik Kelapa Sawit tersebutdibentuk Tim Penilai Harga dan Terdakwa melaksankan tugasnyasecara profesional selaku Panitia Pengadaan Tanah tentunya akandiperoleh nilai ganti rugi yang nyata sesuai dengan NJOP tahunberjalan, sehingga dengan adanya kebijakan

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H. Pamudji BinDjemakir secara melawan hukum menyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikan pompa dan pintu air jangandilakukan pemotongan.v Bahwa untuk merealisasikan keinginan terdakwa Ir. H.

NOVENAmenanyakan mengenai kebijakan anggaran swakelola kepadaterdakwa Ir. H. Pamudji Bin Djemakir di ruangan Kepala Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bagaimanakebijakankasudin yang sebelumnya, saksi GEOFFREY R. NOVENAmenjawab DIPOTONG 30% PAK, dan terdakwa Ir. H.

Pamudji, terkaitpemotongan 30%, sekitar bulan September 2013 sebelum dilakukanpencairan kegiatan swakelola untuk triwulan Ill, Pada saatpenandatanganan cek bertempat di ruangan kasudin, saksi jugamenanyakan kebijakan mengenai anggaran kegiatan swakelola kepadaPamudji.

Kemudian Pamudji menjawab bagaimana kebijakan kasudinyang sebelumnya, saksi menjawab dipotong 30% pak, dan Pamudjimenyuruh saksi untuk mengikuti kebijakan tersebut, kecuali perbaikanpompa dan pintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa potongan anggaran sebesar 30% tersebut, saksi serahkankepada Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat yaitu Ir. MonangRitonga, Ir. Wagiman dan Ir.

Bagaimana Kebijakan Kasudinsebelumnya dan di jawab ahli Saksi dipotong 30% Pak. Dan Terdakwameminta agar mengikuti kebijakan tersebut kecuali perbaikan pompa danpintu air jangan dilakukan pemotongan.Bahwa selama kurun waktu bulan Agustus 2013 s/d bulan Desember 2013proses pencairan telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan adanyabuktiobukti dokumen pencairanberupa :o Pencairan berdasarkan SPM (surat perintah membayar)tanggal02Oktober 2013 tanda tangan terdakwa Ir. H.

Dan bagi warga petani tambak yangkeberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 (nol rupiah)tersebut, oleh team panitia pelaksana pengadaan tanah, dimintamengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengantanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai petani tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang

kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta diKulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahappembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akanberdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategisnasional lainnya yang sedang berjalan dan turut menjadi beban anggaranNegara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhi semangatperjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Merampas kapal untuk negara dan menyerahkannyakepada kelompok nelayanan dan/atau koperasi nelayan adalah selaras denganarah kebijakan pemerintah.Menimbang, bahwa kebijakan merampas kapal penangkap ikan untukdimusnahkan, tidak searah dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakannelayan kecil. Tindakan siasia tersebut, bertentangan dengan Pasal 2 huruf i UUNo.45 tahun 2009 khususnya azas efisiensi dalam pengelolaan perikanan.

Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;

tentangPembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak LingkunganHidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama TentangPenetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya BelanjaDaerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) Berkas Kebijakan

No.Put 5/PID.SUSTPK/2019/ PT JAP19.20.21.22.23.24.25.Hidup/UKLUPL sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk WondamaTentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar BiayaBelanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;1 (Satu) Berkas Kebijakan

sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)tertanggal 24 November 2015;Hal 37 dari 39 No.Put 5/PID.SUSTPK/2019/ PT JAP19.20.21.22.23.24.25.1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk WondamaTentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar BiayaBelanja Daerah dan Perjalanan Dinas di LingkunganPemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TahunAnggaran 2015;1 (satu) Berkas Kebijakan