Ditemukan 43387 data
203 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kiah Suryati), dapat menciptakan preseden buruk danmenghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan,dan hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku tidak patuh kepadastandar operasional prosedur (SOP) maupun ketentuan perbankan;Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Direkturdalam mengambil keputusan atau kebijakan bertindak untuk kepentinganPT.
29 — 20
Statusrentenir adalah wiraswasta yang mengolah usahanyasendiri,dengan kebijakan dan peraturan sendiri yang tidak berbadanhukum dan tidak beriin (illegal).
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
435 — 139
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga KeuanganNon Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajibmenetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan danprosedur dalam mengidentifikasi nasabah.5.
Kebijakan khusus angka 1 yang = ~menyatakan bahwapertanggungan/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitaspembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalahlancar (kolektibilitas 1).c. Collateral merupakan pengaman yang diberikan kepadakreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasandalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari Sumber yangnormal. Collateral harus clean dan marketable atau saleable dancontrollable.9.
Point. 11 Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit LampiranSurat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :a. Dokumendokumen L/C atau SKBDN yang diterima BankPembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat discrepancies(penyimpanganpenyimpangan).b. Dalam hal terjadi discrepancies, ASEl/Cabang harusmengetahui dan menilai discrepancies tersebut.C.
Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapatdiselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisisberbagai langkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehinggarisiko atas discrepancies tidak ada.10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKMtanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagikantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke Il, Kerjasama PT. ASEIdengan PT.
Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapat diselesaikan(uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisis berbagailangkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risikoatas discrepancies tidak ada. Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARANURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empatsen Dolar Amerika), kepada PT.
105 — 256
dan kebijakan itu ada saksi selalumenyampaikan bahwa kebijakan itu dilaksanakan sensuai dengan aturan atauketentuan misalnya pada akhir tahun anggaran sudah tidak ada dan anggaranbelum turun kemudian pada tanggal 5 Januari ada ujin semester bagaimana dan ituharus jalan sedangkan anggaran tidak ada dengan sendirinya harus mengambilkebijakan dengan jalan menghutang barang dan lainlain yang berkaitan denganujian semester tersebut dengan ketentuan setelah ada anggaran baru dibayar ;Bahwa terkait dengan
yang diambil oleh Pimpinankarenaa selama ini ada kompling di Fakultas bahwa pengelolaan keuangan diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan dan laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di Fakultas, PPK (PejabatPembuat Komitmen) dan Bendahara ;Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan sesuai SK nomor 190 ada formatkwintasi yang hanya ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) danBendahara
diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu;Bahwa proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan dana PNBP, harus adamengetahui Dekan dan ada juga tidak itupun sudah dikomfirmasi dengan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Fakultas, tetapi untuk laporan pertanggungjawabantidak di tanda tangani oleh Dekan selaku pimpinan Fakultas untuk mengetahuilaporan itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan, laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di
Sedangkan sisa danasebesar Rp. 339.160.982, (Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribuSembilan ratus delapan pulu dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Adapunbelanja kebijakan atas perintah dari terdakwa I Dr.
Latif Kharie, MSi dialkukanbelanja kebijakan yang mana belanja kebijakan tersebut tidak diatur dalam DIPA TA2011 dan 2012 yaitu untuk pemberian hadiah lebaran dan natal, honor pegawai, bantuandosen promosi Doktor, pembelian AC, pembelian pembelian kain horden, pembeliankipas angin, pembelian pintu kaca, pembelian infocus, pembelian kursi tiger, pembeliankursi lipat, pembuatan sumur bor, uang duka, transfortasi, pemasangan instalasi listrik,komputer, pembelian meja, pembelian TV, Diklat Pim III, tes
71 — 29
Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
Menyiapkan bahan untuk pedoman pelaksanaan kebijakan tehnis danrencana penyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu.Melaksanakan supervisi, kegiatan penerimaan.Membuat Laporan atas Ketetapan Pajak dan Retribusi di BidangPerizinan dan Non Perizinan.Melaksanakan fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi dalampengelolaan pajak dan retribusi..
Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturan danperundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikc. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,oangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturanHalaman 138 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikdan perundangundangan yang berlaku.. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan..
6 — 4
negativedari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkanmempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratanyang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapatmaudlarat sebagai berikut :Whooll Wa ws prto saulaoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.aabooll losis asjil ule lol 9505Artinya: "Kebijakan
8 — 1
Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
31 — 21
Penggugatmemohon putusan yang seadiladilnya, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, amarputusan ini perlu ditambahkan, hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukumkeputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitupermohonan mengadili menurut kebijakan
10 — 0
Termohon untuk diselesaikan.Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampaisaat ini.Bahwa selama pisah Pemohon sudah beberapa kali menyuruh Termohon untukkembali pulang ke rumah namun Termohon tetap tidak mau.Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secarakekeluargaan dengan menyampaikan masalah ini kepada keluarga Termohon denganharapan bisa diselesaikan, namun hal ini tidak bisa terselesaikan bahkan menyerahkanpenyelesaiannya kepada kebijakan
10 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
49 — 6
ALASAN KEBERATAN KEe Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang DALAMHAL PEMERIKSAAN SAKSI TERGUGAT telah salah langkah dan sangat kelirutermasuk melanggar ketentuan hukum acara karena bertindak pro aktif dan tidakobjektif dengan memberikan kesempatankepada pihak Tergugat untuk memeriksa saudara kandung Penggugatsekarang Pembanding sebagai saksi dari pihak Tergugat;e Bahwa kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertontonkankeberpihakannya kepada Tergugat/
10 — 2
membawakemaslahatan dan kebaikan, yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaalsrc lal)Artinya : Kebijakan
168 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panca Puji Bangunmengetahui kalau kebijakan pembayaran gaji / upah di bawah UMR danUMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karenameminta upah yang disesuaikan dengan UMR dan UMK, tetapi tidakdiberikan karena direkturnya keberatan, sehingga karyawannya dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan (direktur);Hal. 8 dari 10 hal. Put.
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
127 — 33
BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
123 — 50
mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
38 — 7
setelah dikurangi pembayaran 6X (enam kali) angsuransejumlah Rp91.565.063 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluhlima ribu enam puluh tiga rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 31Mei 2019;Bahwa Penggugat dapat memberikan keringanan bunga untuk pelunasanpinjaman Tergugat dan Tergugat Il dengan persetujuan PemimpinCabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Martapura.Dimana pelaksanaannya pada saat Tergugat dan Tergugat II melunasipinjaman dengan jumlah keringanan berdasarkan kebijakan
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid/2008 Bahwa terdakwa sebagai Redaktur Eksekutif/Penanggung Jawab Harian RakyatMerdeka tersebut bertanggung Jawab atas setiap penayangan yang ditayangkan olehmedia online tersebut ; Bahwa secara umum proses penayangan suatu berita, gambar dan tulisan pada mediaonline tersebut berdasarkan atas hasil kerja para reporter, yaitu berupa berita, gambardan tulisan, kemudian berita, gambar dan tulisan tersebut dilaporkan kepada terdakwasebagai Redaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab, setelah itu atas kebijakan
14 — 17
No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu
11 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan