Ditemukan 43387 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebidanan kebiasan
Penelusuran terkait : Kebijakan publik Permohonan kebijakan kesalahan kode akun Obyek pengujian; pengujian; pengujian terhadap kebijakan; beleidsregel;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 19-09-2019 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2771 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — MUHAMAD ASYRIL RUSLI, S.H, ENUNG SUGIARTI, S.E
203 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kiah Suryati), dapat menciptakan preseden buruk danmenghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan,dan hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku tidak patuh kepadastandar operasional prosedur (SOP) maupun ketentuan perbankan;Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Direkturdalam mengambil keputusan atau kebijakan bertindak untuk kepentinganPT.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 24-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 129/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 24 Oktober 2016 — DEWA MADE SEDANA sebagai PEMBANDING MELAWAN NI WAYAN WANDRI sebagai TERBANDING
29 — 20
  • Statusrentenir adalah wiraswasta yang mengolah usahanyasendiri,dengan kebijakan dan peraturan sendiri yang tidak berbadanhukum dan tidak beriin (illegal).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Musa Harun Taufik, SE., MBA
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
435 — 139
  • Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.010/2010tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga KeuanganNon Bank (LKNB) mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajibmenetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, kebijakan danprosedur dalam mengidentifikasi nasabah.5.
    Kebijakan khusus angka 1 yang = ~menyatakan bahwapertanggungan/penjaminan yang dapat diterima adalah apabila kualitaspembiayaan menurut ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia adalahlancar (kolektibilitas 1).c. Collateral merupakan pengaman yang diberikan kepadakreditur/penjamin yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasandalam hal debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari Sumber yangnormal. Collateral harus clean dan marketable atau saleable dancontrollable.9.
    Point. 11 Manual Underwriting Produk Asuransi Kredit LampiranSurat Keputusan Direksi Nomor : 23/070/KEP.DIR/HKM tanggal 25November 2008, pada Bagian Kebijakan Khusus, yang mengatur bahwa :a. Dokumendokumen L/C atau SKBDN yang diterima BankPembuka/Bank yang dijamin oleh ASEI, tidak memuat discrepancies(penyimpanganpenyimpangan).b. Dalam hal terjadi discrepancies, ASEl/Cabang harusmengetahui dan menilai discrepancies tersebut.C.
    Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapatdiselesaikan (uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisisberbagai langkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehinggarisiko atas discrepancies tidak ada.10. Huruf C Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/0044/KEP.DIR/HKMtanggal 21 Maret 2012 Tentang Addendum Petunjuk Pelaksana Bagikantor Cabang/Kantor Pemasaran mengenai Penutupan FasilitasCommercial Line Khusus BNI. (Juklak Revisi ke Il, Kerjasama PT. ASEIdengan PT.
    Dalam hal discrepancies tersebut tetap tidak dapat diselesaikan(uncorrectable) kantor cabang/undemwriter menganalisis berbagailangkahlangkah kebijakan dan tindakan yang perlu sehingga risikoatas discrepancies tidak ada. Kemudian pada tanggal 02 April 2013, DANU PRIHANTARANURRACHMAN juga mendiskontokan L/C Nomor : ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013, senilai USD 1,979,405.54 (satu juta sembilanratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima dan lima puluh empatsen Dolar Amerika), kepada PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
105 — 256
  • dan kebijakan itu ada saksi selalumenyampaikan bahwa kebijakan itu dilaksanakan sensuai dengan aturan atauketentuan misalnya pada akhir tahun anggaran sudah tidak ada dan anggaranbelum turun kemudian pada tanggal 5 Januari ada ujin semester bagaimana dan ituharus jalan sedangkan anggaran tidak ada dengan sendirinya harus mengambilkebijakan dengan jalan menghutang barang dan lainlain yang berkaitan denganujian semester tersebut dengan ketentuan setelah ada anggaran baru dibayar ;Bahwa terkait dengan
    yang diambil oleh Pimpinankarenaa selama ini ada kompling di Fakultas bahwa pengelolaan keuangan diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan dan laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di Fakultas, PPK (PejabatPembuat Komitmen) dan Bendahara ;Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan sesuai SK nomor 190 ada formatkwintasi yang hanya ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) danBendahara
    diFakultas mereka tidak mengetahui sehingga diambil kebijakan untuk itu;Bahwa proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan dana PNBP, harus adamengetahui Dekan dan ada juga tidak itupun sudah dikomfirmasi dengan PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Fakultas, tetapi untuk laporan pertanggungjawabantidak di tanda tangani oleh Dekan selaku pimpinan Fakultas untuk mengetahuilaporan itu ;Bahwa untuk laporan keuangan tidak ada kebijakan, laporan keuangan yangbertanggungjawab adalah pejabat perbendaharan di
    Sedangkan sisa danasebesar Rp. 339.160.982, (Tiga ratus tiga puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribuSembilan ratus delapan pulu dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Adapunbelanja kebijakan atas perintah dari terdakwa I Dr.
    Latif Kharie, MSi dialkukanbelanja kebijakan yang mana belanja kebijakan tersebut tidak diatur dalam DIPA TA2011 dan 2012 yaitu untuk pemberian hadiah lebaran dan natal, honor pegawai, bantuandosen promosi Doktor, pembelian AC, pembelian pembelian kain horden, pembeliankipas angin, pembelian pintu kaca, pembelian infocus, pembelian kursi tiger, pembeliankursi lipat, pembuatan sumur bor, uang duka, transfortasi, pemasangan instalasi listrik,komputer, pembelian meja, pembelian TV, Diklat Pim III, tes
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
71 — 29
  • Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
    Menyiapkan bahan untuk pedoman pelaksanaan kebijakan tehnis danrencana penyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu.Melaksanakan supervisi, kegiatan penerimaan.Membuat Laporan atas Ketetapan Pajak dan Retribusi di BidangPerizinan dan Non Perizinan.Melaksanakan fasilitas, supervisi, monitoring dan evaluasi dalampengelolaan pajak dan retribusi..
    Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturan danperundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikc. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
    Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturandan perundangundangan yang berlaku.b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,oangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan.d.
    Merencanakan dan menyusun kebijakan Dinas berdasarkan peraturanHalaman 138 dari 168 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN Pikdan perundangundangan yang berlaku.. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang tata kota,bangunan danpertamanan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tata kota, bangunan danpertamanan..
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PA MAROS Nomor 22 / Pdt.P / 2013 / PA Mrs.
Tanggal 3 Juli 2013 — Pemohon
6 — 4
  • negativedari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkanmempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratanyang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapatmaudlarat sebagai berikut :Whooll Wa ws prto saulaoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.aabooll losis asjil ule lol 9505Artinya: "Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
  • Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Nga
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 21
  • Penggugatmemohon putusan yang seadiladilnya, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, amarputusan ini perlu ditambahkan, hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukumkeputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitupermohonan mengadili menurut kebijakan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 14-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 28 Februari 2013 — Penggugat vs Tergugat
10 — 0
  • Termohon untuk diselesaikan.Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampaisaat ini.Bahwa selama pisah Pemohon sudah beberapa kali menyuruh Termohon untukkembali pulang ke rumah namun Termohon tetap tidak mau.Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secarakekeluargaan dengan menyampaikan masalah ini kepada keluarga Termohon denganharapan bisa diselesaikan, namun hal ini tidak bisa terselesaikan bahkan menyerahkanpenyelesaiannya kepada kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 858/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 38/PDT.G/2013/PN.SKG
Tanggal 9 Juni 2014 — DJAYADI ABUSTAM Bin ABUSTAM Lawan Drs. H. WILLEM JOHAN / HJ. KOMALA
49 — 6
  • ALASAN KEBERATAN KEe Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang DALAMHAL PEMERIKSAAN SAKSI TERGUGAT telah salah langkah dan sangat kelirutermasuk melanggar ketentuan hukum acara karena bertindak pro aktif dan tidakobjektif dengan memberikan kesempatankepada pihak Tergugat untuk memeriksa saudara kandung Penggugatsekarang Pembanding sebagai saksi dari pihak Tergugat;e Bahwa kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertontonkankeberpihakannya kepada Tergugat/
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 06-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Pwd
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
  • membawakemaslahatan dan kebaikan, yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaalsrc lal)Artinya : Kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-05-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 5 Mei 2015 — Ir. BAGOES SRIHANDOJONO
168 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panca Puji Bangunmengetahui kalau kebijakan pembayaran gaji / upah di bawah UMR danUMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu, ada beberapa karyawan yang dirumahkan karenameminta upah yang disesuaikan dengan UMR dan UMK, tetapi tidakdiberikan karena direkturnya keberatan, sehingga karyawannya dinonaktifkan secara sepihak oleh perusahaan (direktur);Hal. 8 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 21-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 237/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
127 — 33
  • BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
Pengadilan PN NEGARA Perdata Agama Perceraian
Register : 14-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 258/Pdt.G/2021/PN Nga
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 50
  • mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 18-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/PDT.SUS/2010
APRIANTO SOESANTO (PT. DAMAISTER MASTERIN); DPC KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Mtp
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
Tergugat:
1.MUHD. ICHSAN
2.IKRIMAH
38 — 7
  • setelah dikurangi pembayaran 6X (enam kali) angsuransejumlah Rp91.565.063 (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluhlima ribu enam puluh tiga rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 31Mei 2019;Bahwa Penggugat dapat memberikan keringanan bunga untuk pelunasanpinjaman Tergugat dan Tergugat Il dengan persetujuan PemimpinCabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Martapura.Dimana pelaksanaannya pada saat Tergugat dan Tergugat II melunasipinjaman dengan jumlah keringanan berdasarkan kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-05-2008 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pid/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — TEGUH SANTOSA
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pid/2008 Bahwa terdakwa sebagai Redaktur Eksekutif/Penanggung Jawab Harian RakyatMerdeka tersebut bertanggung Jawab atas setiap penayangan yang ditayangkan olehmedia online tersebut ; Bahwa secara umum proses penayangan suatu berita, gambar dan tulisan pada mediaonline tersebut berdasarkan atas hasil kerja para reporter, yaitu berupa berita, gambardan tulisan, kemudian berita, gambar dan tulisan tersebut dilaporkan kepada terdakwasebagai Redaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab, setelah itu atas kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 712/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 17
  • No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 728/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan