No. 2031/Pdt.G/2015/PAJrpokok dan obyek sengketa , Il dalam rekonvensi dalam perkara pokok, haldemikian ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahn 1997 Tentang Pendaptaran Tanah,karenanya para Penggugat Intervensi mengajukan gugat Intervensi dalamperkara a quo;Bahwa penguasaan para Penggugat terhadap separuh bagian dibagian sebelahbarat tanah sengketa Ill dalam Konvensi dalam perkara pokok dan obyeksengketa , Il dalam dalam rekonvensi dalam perkara

dikeluarkan dari perkaragugatan pokok dalam perkara a quo;Bahwa untuk tanah obyek sengketa dalam rekonvensi dalam perkara pokokpara Penggugat Intervensi memperoleh dengan cara membeli berdasarkan AktaJual Beli No: 77/WlIh/2001 , tanggal 16 Pebruari 2001 atas nama Masduki;Bahwa para Penggugat Intervensi dalam membeli obyek sengketa dalamrekonvensi dalam perkara pokok tersebut dilakukan dihadapan Pejabat PPATyang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) PeraturanPemerintah No.24 tahn 1997 Tentang Pendaptaran

Bahwa untuk tanah obyek sengketa II dalam rekonvensi dalam perkara pokokpara Penggugat Intervensi memperoleh dengan cara membeli berdasarkan AktaJual Beli No: 1080/W1Ih/2001 , tanggal 16 September atas nama Masduki;Bahwa para Penggugat Intervensi dalam membeli obyek sengketa Il dalamrekonvensi dalam perkara pokok tersebut dilakukan dihadapan Pejabat PPATyang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah.

Pendaptaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;c. Pemberian penjelasan ;d. Pemasukan dokumen penawaran ;e. Pembukaan Dokumen Penawaran ;f. Evaluasi penawaran ;g. Evaluasi kualifikasi ;h. Pembuktian kualifikasi ;i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan ;j. Penetapan pemenang ;k. Pengumuman pemenang ;1. Sanggahan ;m. Sanggahan banding ;n.

Pendaptaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;q. Pemberian penjelasan ;r. Pemasukan dokumen penawaran ;s. Pembukaan Dokumen Penawaran ;t. Evaluasi penawaran ;u. Evaluasi kualifikasi ;v. Pembuktian kualifikasi ;w. Pembuatan berita acara hasil pelelangan ;x. Penetapan pemenang ;y. Pengumuman pemenang ;z. Sanggahan ;aa. Sanggahan banding ;bb.

lembar rincian pembayaran ke BPJS ketenagakerjaan dariperusahaan; 10 lembar surat palsu kode pembayaran ke BPJS kesehatan dariBPJS kesehatan;Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mjl 10 lembar surat palsu bukti transper ke bPJS kesehatan dari bankMandiri 81 lembar bukti pembayaran asli ke BPJS kesehatan dari BPJSkesehatan; 1lembar rekap pembayaran ke BPJS kesehatan dari perusahaan; 34 lembar rincian pembayaran ke BPJS kesehatan dari perusahaan; 2 (dua) lembar surat pernyataan komitmen pendaptaran

., M.H.Panitera Pengganii,ASEP PENILATIPANIA, SHPerincian biaya :Pendaptaran Gugatan :Administrasi :=Panggilan : Rp. 400.000.Redaksi :Materai :Jumlah : Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) 35 36

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah disebutkan ;Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, haknya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang bewenangmenurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;4.

Perbaungan dilanjutkan denganPenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1476/2015 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah disebutkan ;Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, haknya dapatHal. 35 dari 60 hal Putusan No.69/Pat.G/2017/PN.Lbpdidaftarkan, jika dibuktikan

diatas bertentangan denganPeraturan PerundangUndangan yang berlaku dikarenakan berdasarkanfakta kenyataan Para Penggugat telah menguasai secara fisik atas bidangtanah yang dimohonkan kepada Tergugat tersebut lebih dari 30 tahunsecara berturutturut, sehingga dengan tidak diprosesnya permohonanPara Penggugat tersebut, maka Tergugat telah melanggar PeraturanHal 30 dari 147.Put.No .06/G/2011/PTUN SMG43.PerundangUndangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) tentang Pendaptaran

AGUS PANCARA,SH .MHumHakim Anggota II ,RIYANTI DESIWATI, SH.MHPanitera Pengganti ,SUTARMIADI, SHOngkosongkos :Pendaptaran : Rp. 30.000,Panggilan : Rp. 315.000,HHK : Rp. 10.000,Biaya Proses : Rp. 50.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah Rp. 416.000, (empatratus enam belas ribu rupiah)

Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaptaran tanah dan pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 6. Bahwa karena diatas tanah Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat HakMiliknya oleh Tergugat, maka jelas secara otomatis Objek Sengketa yang telahditerbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kel.

Bahwa Penggugat pada tanggal 8 September 2019, Penggugatmengajukan PTSL/Prona di Kantor Desa Selat melalui ProgramPemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, hal manaPenggugat telah mengisi formulir permohonan pendaptaran tanah pertamakali (Penegasan kompersi Pengakuan hak), pada saat pengukuran yangdilakukan oleh tugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem,yang disaksikan pula, Kepala Desa Selat, serta penyanding danpengukuran tersebut telah berjalan baik dan tanpa adanya halangan;6

Biaya Pendaptaran ..................... Rp. 30.000,2, Biaya PrOses. 5: sccssmscsessxemmmae ow oes Rp. 50.000,3.

Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaptaran tanah dan pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;6 Bahwa karena diatas tanah Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat HakMiliknya oleh Tergugat, maka jelas secara otomatis Objek Sengketa yang telahditerbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kel.

UGUN warga Tanjung Jaya.Bahwa Pada wakiu itu saya belum mendapatkan keuntungan dariPermaian Judi dengan menggunakan Buah Kemiri tersebut sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) karena pada awalnya saya membelibuah kemiri tersebut seharga Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kemudiansaya jual kepada peserta adu buah kemiri tersebut seharga Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) namun penjualan ataupun harga buah kemiri tersebutsaya satukan dengan biaya pendaptaran judi adu buah kemiri tersebutsehingga setelah permaianan

UGUN warga Tanjung Jaya.Bahwa Pada wakiu itu saya belum mendapatkan keuntungan dariPermaian Judi dengan menggunakan Buah Kemiri tersebut sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) karena pada awalnya Saksi membellibuah kemiri tersebut seharga Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kemudiansaya jual kepada peserta adu buah kemiri tersebut seharga Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) namun penjualan ataupun harga buah kemiri tersebutSaksi satukan dengan biaya pendaptaran judi adu buah kemiri tersebutsehingga setelah permaianan

Bahwa nama kakek Tergugat, 1, dan 7, yang tertulis dan terbacaTanda pendaptaran Sementara tanah milik indonesia di berbeda /Tidak Sama dengan apa yang ada dalam Gugatan Para penggugatadalah:Menurut Tergugat, TERGUGAT 1 (AMAQ ALP!)

Sukabumi sehingga alokasi Dana BOSberalih penerimaan dari Pontren NURUL HUDA kepada SIROJULATFAL.e Bahwa benar Syaratsyarat dan tatacara pendaftaran Pondok pesantren,disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat bahwa Kepala kantor menugaskanKepala Seksi untuk meneliti berkas permohonan pendaptaran PondokPesantren dan mengacu pada pasal 5 ayat 3 permohonan harus diketahui/disetujui oleh unsurunsur Perangkat Desa/ Muspika setempat yaitu :Kades/Lurah.MUI Kecamatan.=>=>= Pengawas Pendidikan Agama Islam.= Cabang

Drs.H.A.Sukandar,M.Ag pada tanggal 26 Juni tahun 2006.Bahwa benar Saksi mengetahui Pontren Nurul Hudaberalamat di Kp.Ciherang Rt.07 Rw.03 Desa HegarmanahKec.Sagaranten Kab.Sukabumi bisa menjadi Pontrenpenyelenggara Program Wajar Dikdas sehingga Kasie PKPontren menandatangni atas nama Kandepag Kab.Sukabumidengan menerbitkan piagam dan Surat Keputusan KandepagNo.Kd.10.02/5/PP.03.2/ 6052/2006 dari berkas permohonanpersetujuan pendaptaran Pontren salafiyah Wajar Dikdasyang diusulkan oleh Pontren Nurul

Sukabumi Nomor Kd.10.02/5/PP.03.02/3400/2004 yang ditandatangni olehDrs.H.Djamaludin, M.S pada tanggal 29 September 2004tentang Syaratsyarat dan tatacara pendaptaran Pondokpesantren, disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat bahwaKepala kantor menugaskan Kepala Seksi untuk menelitiberkas permohonan pendaptaran Pondok Pesantren danmengacu pada pasal 5 ayat 3 permohonan harus diketahui/disetujui oleh unsurunsur setempat yaitu :Kades/Lurah.MUI Kecamatan.=>=>= Pengawas Pendidikan Agama Islam.= Cabang Dinas

Pendaptaran Rp. 30.000,002. Biaya Proses Rp. 50.000,003. Panggilan Rp. 750.000,004. Redaksi Rp. 5.000,005. Meterai Rp 6.000.00 +Jumlah Rp 841.000,00 ( delapan ratus empat puluh saturibu rupiah);Halaman 43 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.44

Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang TataCara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Bahwa dalam Eksepsi Pembanding pada Point 6 menyatakan bahwaKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak mengeluarkan Produkhukum apapun, selain menerima pendaptaran

Pendaptaran Gugatan Rp. 30.000 2. Administrasi Rp. 50.000, Hal 34 dari 35 Putusan No.79/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg.3. Panggilan4. Redaksi5. Matera6. PNBPRp. 570.000,Rp. 10.000, Rp. 10.000,Rp. 20.000, Jumlah Biaya Perkararupiah).Rp. 690.000, (enam ratus Sembilan puluh ribuHal 35 dari 35 Putusan No.79/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg.

Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas namaHENDARTO/ Tergugat Intervensi masingmasing diterbitkanpada tanggal 13 September 1990 dan memperoleh hak tersebutdengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya makaPenggugat hanya diberikan hak dan wewenang menggugatpembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut paling lama 13September 2002 maka, gugatan Penggugat memenuhi syaratuntuk dinyatakan sebagai gugatan yang telah Kadaluarsa, haltersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaptaran

Penggugat,Penggugat juga tidak ada menjelaskan tentang Ukuran dan BatasBatastanah terperkara.Bahwa pada tahun 1943 Negara Indonesia masih dalam keadaanNegara jajahan, maka apabila ada surat keterangan tanah (SKT) yangditerbitkan oleh Secretrys Nederland Indieche Van Asahan tidak berlakulagi setelah Kemerdekaan RI yaitu sejak tahun 1945 apabila tanah dansurat tanah tersebut tidak didaptarkan ke Kementrian Agraria NegaraIndonesia, melalui Pemerintah Setempat atau pihak yang diberi kuasauntuk menerima pendaptaran