Akbarindo Jaya Sentosa yaitu:

Bahwa PARA PENGGUGAT, sebagai pemegang saham mayoritas99,64% tidak pernah melakukan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Mayoritas Luar Biasa) dengan TERGUGAT, atau punmemberikan kuasa atau menunjuk seseorang atau pihak komisraisindependen manapun untuk melakukan pengurusan perseroankarena kondisi PARA PENGGUGAT yang sedang dalam keadaantertentu;. Bahwa kepemilikan saham TERGUGAT adalah hanya 90 (Sembilanpuluh) lembar saham.

dapatdijadikan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang;BahwaTERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindak sendirisebagai PEMOHON PKPU tanpa hak dan kapasitas, sebagaimanayang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, berdalih mampumelakukan pembayaran untuk melindungi kepentingan hukum danhak kreditur lainnya;BahwaTERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindak sendirisebagai PEMOHON PKPU tanpa hak dan kapasitas, sebagaimanayang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, berdalih telahmelakukan RUPSLB

Bahwa TERGUGAT beberapa kali telah melakukan kelalaian,kebohongandan kesalahan dalam tindakannya secara sepihakterhadap PARA PENGGUGAT, sehingga dengan segala tipu muslihatdan kelicikannya, melakukan kepengurusan tanoa hak dan kapasitas,menggantikan posisi PENGGUGAT I, karena yang sebenarnya adalahtidak pernah ada dilakukan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa), baik PENGGUGAT I maupun juga anggotaDewan Komisaris lainnya yaitu PENGGUGAT Il, selaku pemegangsaham mayoritas, tidak pernah hadir

atau memberikan kuasakepada siapapun, RUPSLB yang dimaksudkan tidak pernah ada;c.

Butir11 halaman8 : Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindaksendiri sebagai PERMOHONAN PKPU tanpa hak dankapasitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran DasarPerseroan, berdalih mampu melakukan pembayaran untukmelindungi kepentingan hukum dan hak kreditur lainnya.Posita Butir12 halamansg : Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk sengaja bertindaksendiri sebagai PERMOHONAN PKPU tanpa hak dankapasitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran DasarPerseroan, berdalih telah melakukan RUPSLB

Sumatra Timur Energi tentang Dana Penyertaan Modalyang digunakan.Bahwa saksi mengetahui tentang Dana Penyertaan Modal digunakan tidaksesuai dengan peruntukannya pada tanggal 25 April 2014 ;Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal29 Maret 2012 pendirian anak perusahaan harus ada persetujuan dariDewan Komisaris, dan hingga saat ini Direktur PT.

MUKHLIS, MM, anggota komisaris saksi Drs.BURHANUDDIN, MHum dan RIBUT SUSANTO;Bahwa adapun susunan pengurus hasil RUPSLB berdasarkan hasil RapatUmum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) adalah :e Komisaris Utama dijabat oleh : H. Mukhlise Anggota Koisaris dijabat oleh : 1. Ribut Susanto2. Burhannudine Direktur Utama dijabat oleh : Yusrizal Andayanie Manager Umum dijabat oleh : Kery LafendiBahwa berdasarkan RUPS PT.

Bumi Laksamana Jaya Bengkalis,ZAKARIA YUSUF selaku komisaris perseroan dan TENGKU HASNUN selakuKomisaris Perseroan dan YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur BLJ dan hasilRUPS dan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 137 NotarisMegawati SH.

BLJ merugisebelum mendapatkan bantuan~ pernyertaan modal sebesar Rp.300.000.000.000, namun ternyata setelah RUPS dan RUPSLB tanggal 29 Maret2012 Yusfrizal Andayani selaku Direktur PT. BLJ mendirikan perusahanperusahan yang akan dijadikan sebagai anak perusahaan yang tentunyamemerlukan modal usaha, yaitu sebagai berikut ;1. PT.

Bahwa sesungguhnya penyertaan modal Rp. 300.000.000.000, untukpembangkit listrik hanya formalitas saja, hal tersebut terbukti dari dibuatnyaprogram kerja yang dituangkan pada RUPS dan RUPSLB dari PT. BumiLaksamana Jaya tanggal 29 Maret 2012 ;2.

,tertanggal 26 Maret 2003 yang menyatakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

berlarutlarut persoalan dan ataupunsengketa yang timbul, maka Para Pihak sepakat dan menerangkan dengan ini telahsaling bermufakat untuk mengadakan dan menerima suatu perdamaian (dading)guna meniadakan serta menyelesaikan sengketa diantara Para Pihak masingmasingtersebut, dengan mengadakan perjanjian perdamaian (Acte Van Dading)sehubungan dengan perkaraperkara baik perdata maupun perkarapidana,mengenai masalah saham serta pelepasan hak maupun pengunduran diri yang akandibuat dalam suatu Berita Acara, baik RUPSLB

Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang Penggantian Pengurus dan Setoran Modal Saham PT. E-Farm Bisnis Indonesia;129. Copy 1 (satu) bundel Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. E-Farm Bisnis Indonesia.130. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.

Asli Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 September 2012 tentang Laporan Keuangan PT. e-Farm Bisnis Indonesia tahun 2011 yang telah diaudit oleh KAP Toni H Ratim, Kegiatan Usaha PT.e-Farm Bisnis Indonesia sampai dengan bulan juli tahun 2012, lain-lain yang menyangkut perkembangan PT.e-Farm Bisnis Indonesia kedepan;237. Asli Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Januari 2013;238.

Asli 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Usaha RUPSLB 11 September 2012 PT.e-Farm Bisnis Indonesia;243. Copy 1 (satu) bundel Data-data Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sumbagsel milik PT.e-Farm Binis Indonesia;244. Asli Laporan Buku Kas Bulanan PT.e-Farm Bisnis Indonesia periode bulan Januari 2009-Desember 2009;245. Asli Laporan Buku Kas Bulanan PT.e-Farm Bisnis Indonesia periode bulan Januari 2010-Desember 2010;246.

Kpts.019/K00000/2010SO Tgl. 28122010 SME & SR Partnership ProgramPT.Pertamina (persero);Copy 1 (satu) bundel dokumen Otorisasi Persetujuan PelaksanaanKegiatan SME & SR Partnership Program PT.Pertamina (persero);Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tentang Penggantian Pengurus dan Setoran ModalSaham PT. EFarm Bisnis Indonesia;Copy 1 (satu) bundel Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

BisnisIndonesia kedepan;Asli Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 28 Januari 2013;Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 015/PKS/eBV/XIV2011 tanggal2 Desember 2011 antara PT.

Kpts.019/K00000/2010SO Tgl. 28122010 SME & SR Partnership ProgramPT.Pertamina (persero);Copy 1 (satu) bundel dokumen Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan KegiatanSME & SR Partnership Program PT.Pertamina (persero).Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tentang Penggantian Pengurus dan Setoran Modal Saham PT. EFarm Bisnis Indonesia;Copy 1 (satu) bundel Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Bisnis Indonesia kedepan;Asli Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Januari 2013;Copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 015/PKS/eBVXI/2011 tanggal 2Desember 2011 antara PT.

BisnisIndonesia kedepan;Asli Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 28 Januari 2013;Halaman 169 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN.

Sunwa AkuratamaEngineering Batam yang dikeluarkan resmi dari DITJEN AHU KementrianHukum dan HAM Republik Indonesia, P7 tentang Panggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dimuat di Surat Kabar TribunBatam, P8 tentang Surat Nomor : 47/S/KHARRR/VIII/2020 Tertanggal 29Agustus 2020 dari Kantor Hukum A. Rustam Ritonga, S.H., M.H. & Rekanselaku Kuasa Hukum dari PT.

Sunwa Akuratama Engineering Batam tentangUndangan Rapat Umum Pemegang Saham, P9 tentang Surat Nomor :001/SP&T/WA&RI/IX/2020 Tertanggal 2 September 2020 dari Kantor HukumWan Achmayu & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Asri Mutia Hasanah dalamKapasitasnya sebagai Komisaris sekaligus Pemegang 24 lembar saham PT.Sunwa Akuratama Engineering Batam tentang Pemberitahuan dan Tanggapanterkait Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangdimuat di Surat Kabar Tribun Batam dan Surat Nomor : 47/S/

deviden dimaksud, sedangkan TurutTergugat selaku pemegang saham mayoritas dalam kapasitasnyadalam RUPS tidak pernah mengindahkan hak penggugat tersebut,sekalipun dalam persoalan ini bahwa hak deviden tersebut dikuasai dandiambil secara melawan hukum/hak oleh Tergugat bersama Tergugat II;Bahwa guna mempertegas adanya bentuk perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat atas hak devidenPenggugat yakni pada perobahan Anggaran Dasar perusahaan dalambentuk mengadakan RUPS ataupun RUPSLB

2 pada 10 Januari 2018.RUPSLB tersebut diinisiasi oleh Tergugat I, sebagaimana juga tampakjelas pada tiaptiap perobahan Akta (Anggaran Dasar) perusahaan, pihakyang bertindak untuk dan atas nama pemegang saham adalah Tergugat selaku penghadap di notaris.

dari sebabsebab lainmenjadi kepnyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama inidiwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagaid kuasadari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hak hak pemegangsahamKarena sejak alm Tuan Rudy Max Gustav wafat tanggal 19 Mei 1997 sehinggahari ni, belum pernah ada kesepakan untuk menunjuk kuasa diantara mereka ataupihak luar lainnya, maka demi hukum sejak Pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997tidak akan perna ada RUPS atau RUPSLB

Sac Nusantara yang sah berhakmengembalikan keputusan yang dmengikat perseroan, karena kehilangan haksuaranya saham sebesar 86.42 % Perseroan akibat jatuh wris sehingga dengandemikian semua RUPS dan RUPSLB PT Sac Nusantara yang diselenggarakansejak pewaris wafat. Patut diduga kukat tidak didsarkan alas hak yang sah.Dengan tidak dapatnya para ahliwaris pemilik saham sebesar 86.42 % saham diPT.

diantara paraahli waris untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dantentunya penyelesaian masalah waris tersebut tidak dapat dibebankan kepadaPerseroan, apalagi witak menghambat kegiatan perseroan yang berjalanberdasarkan ramburambu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan danUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dalil Para Penggugat yang mengadakan Bahwa semenjak Alm Rudi MacGustav Schulz meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 tidak pernah ada RUPSdan RUPSLB

berlaku, dan tentunya penyelesaian masalah waris tersebut tidakdapat dibebankan kepada Perseroan untuk menyelesaikannya, apalagi menjadikanalasan adanya sengketa waris tersebut untuk menghambat kegiatan perseroan yangber alan berdasarkan ramburambu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroandan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa semenjak Alm Rudi MacGustav Schulz meninggal dunia pads tanggal 19 Mei 1997 tidak pernah ada RUPSdan RUPSLB

Bukti T1 s/d T5 21 : Foto copy Akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) No. 17 tanggal 29 Juni2000 dibuat oleh Tita Ariyani,SH. Notaris di Jakarta.22. Bukti T1 s/d T5 22 : Foto copy Akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa 9RUPSL) No. 2 tanggal 25 april2001 dibuat oleh Tita Ariyani, SH. Notaris di Jakarta.23. Bukti T1 s/d T5 23 : Foto copy Putusan Badan arbitrase Nasional Indonesia9BANI) No.127/ARBBANI/2000 tang gal 19Februari 2002.24.

BNI(Persero) Tok. yang diangkat berdasarkan RUPSLB PT.

Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/ViV02 tanggal 26072002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14022000;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26062002 perihal Notulen Radisi tanggal 24062002;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11072002 perihal Notulen Radisi tanggal 10072002;Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.202 an.

Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/ViV02 tanggal 26072002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14022000 ;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26062002 perihal Notulen Radisi tanggal 24062002;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11072002 perihal Notulen Radisi tanggal 10072002;Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.202 an.

Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/ViV02 tanggal 26072002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14022000;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26062002 perihal Notulen Radisi tanggal 24062002;Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11072002 perihal Notulen Radisi tanggal 10072002;Hal. 45 dari 80 hal. Put.

CLS danmenerbitkan surat undangan untuk RUPSLB PT. CLS tanggal11 Januari 2010, dengan agenda:a. Pergantian Susunan Pengurus;b. Laporan Tahunan;G. Hal hal lain yang perlu dibicarakan;Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPSLBPT.

Gugatan Penggugat Obscuur Libel:Bahwa dalil Penggugat pada dalilnya pada halaman 3 butir 6,menyatakan bahwa:Quote:Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPSLB PT.

Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB PT BSP;25. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 34 pernyataan keputusan skuler pemegang saham sebagai pengganti RUSLB PT BSP dan penerimaan pemberitahuan perunahan dana Perseroan PT BSP;26. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 35 jual beli saham PT BSP;27. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 36 jual beli saham PT. BSP;28. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 37 jual beli saham PT. BSP;29.

s.dDesember 2015);Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2010;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2011;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2012;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2013;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2014;Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB

Brt.20)24.25.26.ais28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.At.42,43.AA,45.Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2014;Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB PT BSP;Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 34 pernyataan keputusan skulerpemegang saham sebagai pengganti RUSLB PT BSP dan penerimaanpemberitahuan perunahan dana Perseroan PT BSP;Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 35 jual beli saham PT BSP;Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 36 jual beli saham

s.dDesember 2015);Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2010;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2011;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2012;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2013;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan danatau PPN 2014;Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB

.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2010;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2011;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2012;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2013;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badandan atau PPN 2014;Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB

Pst.yang telah menyebabkan kerugiankerugian terhadap para pemegangsaham lain memicu para pemegang saham lain Turut Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Kuorum Kehadiran danPengambilan Keputusan Untuk Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT Kedaung Industrial, Ltd., yangdiajukan oleh para pemegang saham lain pada Pengadilan NegeriJakarta Barat dengan register No. 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt. yangtelah diputus/ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2016 oleh PenetapanPengadilan Negeri Jakarta

JKT.BRT yang sedang berlangsung antara lain: 3 Berkas Relaas Panggilan Sidang; Salinan Permohonan Penetapan Pemberian Izin Pemanggilandan Penyelenggaraan serta Kuorum Kehadiran danPengambilan Keputusan untuk RUPSLB PT KedaungIndustrial Ltd. Beserta Terjemahan. ( Diberi tanda P17 );Fotocopy Print out dari website Mahkamah Agung RepublikIndonesia , khususnya informasi Perkara Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan No. Register 3651K/PDT/2016 yangtelah putus pada tanggal 8 Pebruari 2017 jo.

Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi VI,Turut Tergugat Vil/Turut Tergugat Intervensi VII, Turut TergugatVill/Turut Tergugat Intervensi VIII, Turut Tergugat IX/Turut TergugatIntervensi IX telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sertadiperlihatkan dalam persidangan sebagai berikut:1.Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Pemberian IzinPemanggilan dan Penyelenggaraan Serta Kuorum Kehadiran danPengambilan Keputusan Untuk RUPSLB

Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Kuorum Kehadiran danPengambilan Keputusan Untuk RUPSLB Ketiga PT KedaungIndustrial, Ltd. No. 053/C&P/009.04/VY tertanggal 19 September2016 yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (Diberitanda DUK TT3 ); ~n nnn n nnn nn nnn nnn mens. Fotocopy Minute of Meeting antara eks pengurus Turut Tergugat beserta para pemegang saham Turut Tergugat dengan Parakaryawan Turut Tergugat tertanggal 27 Juli 2016.

Bahwa sehubungan dengan rencana pembelian saham milikPenggugat, maka pada tanggal 5 Desember 2011 dilaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan/TurutTergugat Il (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yang dihadiri oleh:(a) Turut TergugatIl yang bertindak: Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan/TurutTergugat Ill;ll. Selaku pribadi/oemegang dan pemilik 7.510 (tujuh ribu limaratus sepuluh) saham dalam Perseroan/Turut tergugat Ill;HAL 5 dari 52 Hal.

Selaku Direktur Utama dari Turut Tergugat ;(b) Tergugat yang bertindak dalam jabatannya selaku Direkturdari Turut Tergugat;(c) Penggugat.Bahwa entah bagaimana secara internal pada Turut Tergugat danTergugat ternyata ditetapbkan bahwa sebagian saham yang akandibeli Turut Tergugat dari Penggugat tersebut akan diatasnamakanTergugat, yaitu untuk sebanyak 48.000 (empat puluh ribu) saham;Bahwa lebih lanjut dalam RUPSLB tersebut dihasilkan beberapakeputusan yang salah satunya menyetujui penjualan sebagian

Bukti 6 dari T Il dan TT illAkta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT SandipalaArthaputra (Turut Tergugat Ill) No. 06Tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuatdihadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.

hak atas saham dengan nominal Rp.48.000.000.000(empat puluh delapan milyar rupiah) kepada Penggugat sebagaimanadipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan menurut Majelis Tergugat untukmengembalikan kepada keadaan semula kepemilikan atas 48.000 (empat puluhdelapan ribu) saham dalam perseroan/Turut Tergugat Ill kepada Penggugat,maka terhadap petitum point 6 beralasan dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada point 7 huruf (a)menyatakan agar Turut Tergugat V meralat Akta Risalah Rapat (RUPSLB

pemberitahuan data perseroan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( in cassu Turut Tergugat IV) berdasarkan Surat Nmor : AHU-AH.01.10-01982 tertanggal 17 Januari 2014 menggunakan uang milik Penggugat ;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 640 (enam ratus empat puluh) lembar saham PT Prima Anaga Raina yang saat ini tercatat atas nama Tergugat ;Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

kepemilikan saham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;Memerintahkan Turut Tergugat I atau Kuasanya yang sah untuk melaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada Turut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan pada database sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia yang diselengarakan oleh Turut Tergugat IV;Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memanggil danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

perseroan;Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg.9.Memerintahkan Turut Tergugat atau kuasanya yang sah untukmelaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepadaTurut Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroanpada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diselenggarakan olehTurut Tergugat IV;10.Memerintahkan kepada Turut Tergugat Ill untuk menyelenggarakan11Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) maka kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illharus diperintahkan untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB tersebutguna memutuskan dan menetapkan pemberian persetujuan kepada Tergugatuntuk menyerahkan dan mengalihkan 600 lembar saham PT Istana CendrawasihMotor, 10 % bagian modal CV Prima Jaya Abadi Motor, 640 lembar saham PTPrima Anaga Raina yang masih tercatat atas nama Tergugat kepada Penggugatdan mencatatkan perubahan kepemiikan saham dimaksud pada daftar pemegangsaham

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memanggil danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT Istana Cendrawasih Motor untuk memutuskan dan menetapkanpemberian persetujuan kepada Tergugat untuk menyerahkan danmengalinkan 600 (enam ratus) lembar saham yang tercatat atas namaTergugat kepada Penggugat dan mencatatkan perubahan kepemilikansaham dimaksud pada daftar pemegang saham perseroan;.

Memerintahkan Turut Tergugat atau Kuasanya yang sah untukmelaporkan mengenai perubahan data perseroan dimaksud kepada TurutHalaman 108 dari 111 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg.Tergugat IV agar dicatat dalam daftar perubahan data perseroan padadatabase sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indoensia yang diselengarakan oleh TurutTergugat IV;10.Memerintahkan kepada Turut Tergugat Ill untuk menyelenggarakan Rapat11Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

Tanggal 18 Desember 2006 AKTA PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT. BPR BALI PATI MANDIRI. Nomor : 31 . Tanggal 28APRIL 2008, selanjutnya diberi tanda (PII) ;. Foto copy PT. BPR MITRA PATI MANDIRI. RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2014.

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT.BPR BALI PATI MANDIRI Nomor : 31. tanggal 28 April 2008.,selanjutnya diberi tanda (T.1,2 10) ;11.Foto copy NOTARI S PPAT. DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO,SH.MH. SK.Men..Keh.RI. No.C.39.HT.03.01Th.1993. tanggal 1 Maret1993. SK.Men.Neg.Agr. / Kpl.BPN. No.3XI1996. tanggal 4 Maret1996.Grosse/Salinan/Turunan /Tembusan : Akta No : 48 Tanggal14 Nopember 2014., selanjutnya diberi tanda (T.1,211) ;12.Foto copy NOTARIS PPAT DR. H.

PPSU untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda menyetujui /mengesahkan struktur kepemilikan saham yang baru ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat tersebut, dalam rangkapembayaran hutang PT.

buktibukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P21a, b,sebagaimana selengkapnya tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalisangkalannya, para Tergugat telah pula mengajukan buktibukti tertulis yangsetara yang terdiri dari buktibukti Tergugat I, Il dan Ill, buktibukti Tergugat IVserta buktiobukti Turut Tergugat, selengkapnya sebagaimana terurai padabagian Tentang duduknya Perkara diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P2berupa akta Berita Acara RUPSLB

$63,000,000.00 hal mana merupakan transaksi yang wajib mendapatkanpersetujuan RUPS, oleh karena itu dalil sangkalan para Tergugat tersebutdiatas tidak berdasar hukum karenanya patut dikesampingkan ;Menimbang, bahwa tentang dalil sangkalan para Tergugat lainnyayaitu menyatakan tindakan para Tergugat berkaitan dengan penerbitan AktaGaransi tertanggal 11Desember2007 adalah untuk melakukan pengembanganHalaman 97 dari 102 Putusan Nomor : 1485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Selperusahaan penggugat karena berdasarkan RUPSLB

bidang usahatransportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasilaut (vide bukti Tl, TIl, TIll11) maka penerbitan Akta Garansi tertanggal 11Desember2007 tersebut adalah dengan maksud dan tujuan mengembangkanusaha perusahaan, dan itu sesuai dengan bidang usaha penggugat, olehkarenanya menurut Para Tergugat kebijakan itu sudah sesuai dengan UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat adanya RUPSLB

Penggugat tersebut dihubungkandengan tindakan para Tergugat berkaitan penerbitan Akta Garansi tertanggal11Desember2007 tidak dapat dijadikan alasan pembenar telah memenuhiketentuan UUPT karena RUPSLB Penggugat yang memutuskan menyetujuipenjualan armada kapal dan penggunaan hasil penjualannya untuk mendukungpendanaan dalam rangka pengembangan usaha, dalam hal ini menurut MajelisHakim dalam keputusan RUPSLB merupakan penegasan bahwahasilpenjualan untuk mendukung pendanaan dalam rangka operasional

Kapal MV Mahakam tersebut merupakan transaksimaterial yang wajib mendapatkan persetujuan RUPSLB, dengan demikian dalilsangkalan tersebut patut dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan para Tergugat yangmenyatakan kapal MV.

ASURANSI PURI ASIH, beralamat di Jalan Matraman Raya No.165167Jakarta Timur 13140, berdasarkan Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Asuransi Puri Asih No. 51, tanggal 11 September2011, diwakili oleh Agus Harlen Sitorus, S.E., M.M.,AAAIJ, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT.

Berkah Karya Besama, yang mana dalam pertimbanganhukumnya Judex Juris menyatakan;Menimbang, bahve terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwaalasanalasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti (PengadilanTinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti(Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isikesepakatan Investmen Agreement tertanggal 23 Agustus 2002tersebut, karena tindakan Tergugat Il seria RUPSLB yang dilakukanTergugat dengan halhal yang

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia i.c TurutTergugat , akses Sisminbakum telah diblokir oleh Tergugat II ataskemauan Tergugat I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebuttidak dapat diterima oleh Turut Tergugat VI, akibatnya tidak bisadidaftarkan pada Depkumham;Bahve selanjutnya Tergugat mengadakan RUPSLB sendiripada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat IIdan langsung dimasukkan kepada Turut Tergugat VI, sehingga hasilRUPSLB yang dibuatTergugat dapat didaftarkan kepada Depkumham

Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian Menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ( RUPSLB) yang dituangkan ke dalam Akta No. 11 tertanggal 19 Maret 2018 adalah batal demi hukum dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Penggugat; Menyatakan, Para Tergugat (Tergugat I, II, III ) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III ) secara tanggung