saksisaksi, ahli dan terdakwa;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum yang padahari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 yang pokoknya menuntut agar majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa Irhamsyah, S.Ag Bin Ilyas Mahmud Alias Aduntidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Menyatakan terdakwa Irhamsyah, S.Ag Bin Ilyas Mahmud Alias Aduntelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

THAMIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanakorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.2.

Pemotongan dari penyetoran pajak Pph pasal 22 Rp. 2.804.714,00 PPN Rp. 18.698.091,00Rp. 21.502.805,00c Jumlah Uang bersih yang diterima (ab) Rp. 190.676.195,00d Realisasi Kegiatan Rp. 85.742.000,00 e Jumlah Kerugian Keuangan Negara (cd) Rp. 104.934.195,00 Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

., bin WARSAN terbuktibersalan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Apabiladakwaan primair telah terobukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikanlagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikandakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

246,670,476.26 Pengumpulan & Penumpukan 104.00 87,855,237.60 146.00 123,335,237.40 Pencabutan Tunggul/Akar 52.00 32,945,714.36 198.00 125,447,143.14 PembersihanLahan 0.00 0.00 250.00 31,678,572.50520,542,285.64 841,636,286.86Il PEMBUATAN TERAS SAWAH 0.00 0.00IV PEMBUATAN PEVMATANG 80.03 1,774,586.79 0.00 0.00PEMBUATAN JALAN USAHA TANI 0.00 0.00 0.00Jumlah 1,034,828,733.55 918,600,854.74 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nilai Kontrak AddendumDibulatkan Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) sub a, b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDER:Bahwa Terdakwa Hery Syafruddin alias Hery Syarifudin bin MuhammadTahir selaku Kuasa Direktur/Direktur Cabang PT.

PANONGONAN MUDA terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukankorupsi", melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa PenuntutMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebesar Rp.1.022.606.030,76 (satu milyardua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa INDRAWANTO HASAN sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH BUDIMAN Bin AHMADNOTO SUBROTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000

Nilai realisasi Kontrak adalah NIHIL mengingat tidak adapenyerahan benih tebu kepada kelompok tani ;Perbuatan terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO

, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar, ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsur tindakpidananya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1)Jo.

2 ayat (1) jo.

NURODIMbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dakwaan primair;2.

M.Dev.Plg;12 Uang tunai sebesar Rp.18.872.300, (delapan belasjuta delapan ratus tujuhpuluh dua ribu tiga ratusrupiah);Karena masih diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka barangbukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa juga dibebani untukmembayar beaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diubah dan ditambah Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidanaserta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI 153Menyatakan Terdakwa Ir.

suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1kele KUHP;Menimbang

Rp. 60.380.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluhribu Rupiah) kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut: 22222 222 202 20 ne non non enn noe nnn1. SSSTEP OREN G eee eee re eae ar2. Secara melawan hukum; 22220 oo se rene nnn noe noe oe een3.

Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuksubsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair dengan konsekwensi apabila apabila dakwaan primair tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana terdiri atas unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang;2 Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;3 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;4 Orang yang melakukan

jumlahnyamencapai Rp. 436.750.0000 (empat ratus tiga puluhenam tujuh ratus lima puluh ribu' rupiah) = atausetidak tidaknya sekitar jumlah itu ;Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesarRp. 436.750.000, atau setidaknya sekitar jumlahitu. yang mengakibatkan kerugian Negara dalam halini Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp.436.750.000, (empat ratus tiga puluh enam tujuhratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 t entangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Tony Arwan Mansyur, SH, MM,Selaku Kepala Badan Penelitian dan PengembanganKabupaten Malang sesuai dengan SuratKeputusan...Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/013/421.401/06tanggal 2 Maret 2006, pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat

Parok terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi secaraberbarengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPidana;2.

Pemotongan dari penyetoran pajak PPhpasal22 Rp 2.804.714,00 PPN Rp18.698.091,00CO Rp 21.502.805,00Jumlah uang bersih yang diterima (ab) Rp 190.676.195,00Realisasi kegiatan Rp 85.742.000,00e Jumlah kerugian keuangan negara (cd) Rp 104.934.195,00 Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

SRI SADOYO HARDJO MIGUNO,M.M tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam dakwaan PRIMAIR, oleh karenaitu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa KRMTH. Drs.

1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi kepada saksiASEP AAN PRIANDL, ST selaku penyedia barang;~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :wennnn Bahwa ia Terdakwa dr.

Yuendri Irawanto,M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.