No.0472/Pdt.G/2019/PA.Bdwoleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR yang dijabarkan oleh PERMA Nomor01 Tahun 2016 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohonpada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir bulanSeptember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenatidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon.Pemohon tidak betah tinggal di rumah

Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.CrpMenimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil

atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasukkompetensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugatbertempat tinggal di wilayahn Kabupaten Mandailing Natal yang merupakanwilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01

Bumi Hutani Lestari, akibatmengalami sakit komplikasi, sebagaimana Surat Keterangan Kematianyang dikeluarkan oleh Dokter pada Klinik Pratama PT BHL Nomor01/TU01/BHLKlinik/I.2019;Bahwa almarhum Muhammad Sidik pernah menikah denganPemohon pada tanggal 6 Agustus 2000 di Desa Cisitu, KecamatanCiomas, Kabupaten Serang, secara di bawah tangan/tidak tercatat, dandari perkawinan tersebut almarhum dan Pemohon dikaruniai seoranganak perempuan bernama Nelih Sutihat binti Muhammad Sidik;Bahwa ayah dan ibu kandung

Penggugat telahdiberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk berceraidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang,bahwa Tergugat telah dipanggilsesuai ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1/5Pasal 138Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanyayang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukanupaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01

Nganjuk berdasarkanSurat Kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 416/kuasa/VIII/2014 tanggal28 Agustus 2014;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 197, tanggal 23 Januari jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994

SEMA Nomor01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harusmemenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secaraspesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, dipengadilan tertentu Ssesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harusmencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyekyang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa,

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Apabila Pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA RI) Nomor01 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan TingkatPertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi denganbantuan mediator;Bahwa untuk memperlancar

Bahwa dalam gugatan halaman 1112 poin 23 Penggugat mendalilkan ;* Bahwa perlu untuk diketahui bahwa hingga saat ini (gugatan inididaftarkan) tidak ada pengangkatan atau pencabutan terhadap suratPenetapan Eksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober2011, Nomor : 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo.

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi, maka dengan demkian keberlakuan suratsurattersebut masih teta mengikat, dan karenanya harus dijalankan olehTel Qu Gal. 92222 n nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn encesBahwa permohonan Penggugat agar Tergugat menjalankan Surat PenetapanEksekusi tanggal 6 Oktober 2011, Nomor 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi danBerita Acara Eksekusi tertanggal 7 Oktober 2011, Nomor01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi Jo.

BuktiP10 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, PutusanBanding Nomor : 349/PDT/2009/PT.BDG, tanggal 6Januari 2010 (foto copy sesuai dengan salinan) ;11 Bukti P 11 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 1686 K/Pdt/2010, tanggal 27 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan salinan);12 Bukti P 12 Foto copy Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriSukabumi Nomor : 01/Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tanggal 6Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan salinan) ;13 BuktiP13 Berita Acara Eksekusi Nomor01/BA/Pdt.Eks

Permohonan Pembatalan tersebut didasarkan atas:e Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01/Pdt.G/2011/PN.LSM tanggal 13 Oktober 2011 yang mana salahsatu amarnya menyatakan P10 (Sertipikat Hak Milik Nomor 330atas nama Maryam) tidak berkekuatan hukum;e Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor13/Pdt/2012/PTBNA tanggal 4 Mei 2012 yang menguatkan PutusanNomor 01/Pdt.G/2011/PN.LSM tersebut;e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2996K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 yang menolak permohonan

a,o dan c Undangundang Nomor 30 Tahun2004 tentang Administrasi pemerintahan, (Sesuai denganfotokopi);Bukti P.13 : Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Sesuai dengan fotokopi);Bukti P14 : Pasal 130 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, (Sesuai dengan fotokopi);Bukti P.15 : Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01

(Sesuai dengan Aslinya);Bukti T.2 : Surat Kuasa Khusus dari Usman Ali kepada Syukri, S.H. tanggal 8Agustus 2019, (Sesuai dengan fotokopi);Halaman 41 dari 57HalamanPutusan Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.BNABuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.3T.4T.5T.6T.7T.8LgT.10T.11T.12Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor01/Pdt.G/2011/PN.LSM tanggal 13 Oktober 2011, (Fotokopi sesuaidengan salinan);Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor13/Pdt/2012/PTBNA tanggal 4 Mei 2012,

baru antara kelompok tani Tirto Gumilir denganCV.Pembangunan Maluku Permai.117) Surat Perjanjian kerja sama Nomor09 /SPKS/KELOMPOKTANI/V1/2008 Tgl 2 juli 2008 pekerjaan konstruksi cetak sawahdesa Waimatakabo antara kelompok tani Makmur denganCV.Pembangunan Maluku Permai.118) Surat Perjanjian kerja sama Nomor02 /SPKS/KELOMPOKTANI/V1/2008 Tgl 2 juli 2008 pekerjaan konstruksi cetak sawahdesa Waimatakabo antara kelompok tani Sepakat denganCV.Pembangunan Maluku Permai.119) Surat Perjanjian kerja sama Nomor01

Surat Perjanjian kerja sama Nomor01/SPKS/PEMBANTUAN/IV/2008 Tgl 2 April 2008 pekerjaankonstruksi cetak sawah Kecamatan Bula antara DinasPertanian Kabupaten Seram Bagian Timur dan KelompokSumber Urip.103. Surat Perjanjian kerja sama Nomor10/SPKS/PEMBANTUAN/IV/2008 Tgl 2 April 2008 pekerjaankonstruksi cetak sawah Kecamatan Bula antara DinasPertanian Kabupaten Seram Bagian Timur dan KelompokMakmur.104.

Surat Perjanjian kerja sama Nomor01 /SPKS/KELOMPOKTANI/VI/2008 Tgl 2 juli 2008 pekerjaankonstruksi cetak sawah desa Waimatakabo antarakelompok tani Sekar Sari dengan CV.PembangunanMaluku Permai.120. Surat Perjanjian kerja sama Nomor03 /SPKS/KELOMPOKTANI/VI/2008 Tgl 2 juli 2008 pekerjaankonstruksi cetak sawah desa Waematakabo antarakelompok tani Sumber Rejeki dengan CV.PembangunanMaluku Permai.Tiel.

Surat Perjanjian kerja sama Nomor01/SPKS/PEMBANTUAN/IV/2008 Tgl 2 April2008 pekerjaan konstruksi cetak sawah Kecamatan Bula antara Dinas PertanianKabupaten Seram Bagian Timur dan Kelompok Sumber Urip.103. Surat Perjanjian kerja sama Nomor10/SPKS/PEMBANTUAN/IV/2008 Tgl 2 April2008 pekerjaan konstruksi cetak sawah Kecamatan Bula antara Dinas PertanianKabupaten Seram Bagian Timur dan Kelompok Makmur.104.

Surat Perjanjian kerja sama Nomor01 /SPKS/KELOMPOKTANI/V1I/2008 Tgl 2 juli2008 pekerjaan konstruksi cetak sawah desa Waimatakabo antara kelompok tani SekarSari dengan CV.Pembangunan Maluku Permai.120. Surat Perjanjian kerja sama Nomor03 /SPKS/KELOMPOKTANI/VI/2008 Tgl 2 juli2008 pekerjaan konstruksi cetak sawah desa Waematakabo antara kelompok taniSumber Rejeki dengan CV.Pembangunan Maluku Permai.121.

Olehkarenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnyaTermohon.Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sahtersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalildalilpermohonan Pemohon.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhnkan talak

Putusan 0516/Pdt.G/2016/PA.Kra,Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa diluar persidangan Majelis Hakim telah berusaha untukmendamaikan antara Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagaisuami isteri melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 Ayat (1) HIR, dengan Mediator Hj. Sholihah, S.H., M.H.

Pasal 15UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antarawarga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islammaka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Tnk1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang

Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Unadengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

18 November 1969;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jorong Pasar Baru, Kenagarian PsKecamatan Pangkalan Koto Baru, KabupePuluh Kota;Agama > Islam;Pekerjaan : Tukang ojek;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan(Rutan) oleh:TsPenyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 JarNomor : SpHan/01/l/2017/Reskrim, sejak tanggal 18 Januaritanggal 06 Februari 2017 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan SurPenahanan tanggal 28 Januari 2017 +Nomor01

Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patult,tidak pernah datang menghadap di

bersifat Unified /egal framework dan unified legal opinion, maka sesuai dengan ketentuan dari UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004, serta demi tegaknya supremasi hukum,kiranya alasan/keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di atas,cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim MahkamahAgung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini s.o.r. untukmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2008/PT.MDN, tanggal 6 Pebruari 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor01

Siswanto Ryadi di atas lokasi seluas 12 x7 meter dengan status hak Pakai yang diberikan oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi (GTM) berdasarkan perjanjian Nomor01/JS/W/V/1985 tanggal 1 Mei 1985;Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi izin membangun rumahkarena statusnya sebagai Pendeta di Jemaat GTM.

., tanggal 11 Agustus 2014 diberitahukan kepada Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbandingdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 November 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/PK/Pdt.G/2015/PN SPN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SungaiPenuh, permohonan