Putusan Nomor 1957/B/PK/PJK/201 72 2sMemori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebutdengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak,

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanHalaman 12 dari 48 halaman.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN jelasdisebutkan "adanya perlakuan khusus berupa pembebasanHalaman 18 dari 48 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapatdengan pendapat dan putusan Majelis yang tidak dapatmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atasPajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Juli2009 sebesar Rp540.775.720,00 dengan penjelasan sebagaiberikut:a.

Putusan Nomor 1957/B/PK/PJK/201 710)belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya makadapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16Bayat (3) UU PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16Bayat (1) UU PPN dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakanPajak terutang tidak dipungut sebagian atauseluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak,baik untuk sementara waktu maupunselamanya,untuk:a.

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan danperundangundangan yang berlaku;SUBSIDAIR :Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IIdan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telahmemberikan penjelasan tentang rukun dan syarat pernikahan berdasarkanhukum Islam;Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon Il dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Bahwa untuk mempersingkat

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Hakim telahmemberikan nasehat dan penjelasan terkait kelengkapan administrasi berkasperkara menurut hukum;Bahwa atas penjelasan dan nasihat tersebut, para Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya untuk melengkapi;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan PemohonII telah hadir sendiri, kemudian Majelis Majelis memberikan penjelasan dan nasehatsehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu nasehat dan penjelasan dariMajelis Hakim tersebut diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dan mencabutpermohonannya;Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menerima

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir dipersidangan , dan Majelis Hakim telah memberikanpenjelasan dan arahan tentang maksud dan tujuan permohonan Pemohontersebut dan atas penjelasan serta arahan Majelis tersebut Pemohon menerimabaik dan sepakat memohon agar permohonannya dicabut ;Bahwa, oleh karena upaya majelis tersebut telah berhasil , maka paraPemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya

;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas penjelasan dan arahan Majelis Hakim tersebut, para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasanakan memperbaiki permohonannya , pencabutan mana disetujui oleh PemohonIl , maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mrs Hal. 2 dari 5Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut,Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang permohonan itsbat nikah yangdiajukan oleh para Pemohon, karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawa umur;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Majelis Hakim,

No. 0667/Pdt.G/2020/PA Mks.Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang tertanggal 10 Maret 2020, Penggugathadir ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut beritaacara relaas panggilan untuk Tergugat tanggal 04 Maret 2020 tidak adayang mengetahui Tergugat pada alamat tersebut dan juga Ketua RWsetempat tidak mengenal Tergugat;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan/petunjukkepada

Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat bermohonuntuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki alamatTergugat;Bahwa untuk siangkatnya uraian putusan ditunjuk semua beritaacara sidang perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah di uraikan di muka;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untukmencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum makapermohonan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atauwakilnya yang sah, namun menurut berita acara pemanggilan yang dilakukan oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Agama Raha telah dijelaskan bahwa saat ini yang bersangkutansudah tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di dalam identitas Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan tersebut, Majelis Hakimlau meminta keterangan dari Penggugat tentang tempat tinggal Tergugat saat ini sertamemberikan penjelasan

kepada Penggugat tentang pentingnya alamat yang dicantumkan padaidentitas pihak yang berperkara dalam gugatan perdata ;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat lalu mengajukan permohonanuntuk mencabut perkaranya guna untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukansesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap padapermohonannya untuk mencabut gugatannya dan memohon penetapan

LHP No. 21.a/HP/XIX/08/2010 tidak bersifat Individual :Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menjelaskan bahwa yang dimaksudbersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan untukumum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Kalau yang ditujulebih dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.Dari penjelasan tersebut jelas dapat dipahami bahwa KTUN ditujukan kepadaindividu tertentu secara jelas.Uraian dalam isi LHP No. 21.a/HP/XIX/08/2010 sama sekali tidak menyebutindividu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan penjelasan Pasal 1Hal 21 dari 70 hal. Put.No.41/2010/PTUN.SMDangka 9 UU KTUNdimaksud bersifat final artinya sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenangtersebut5.

Konteks dari ketentuan tersebut adalah harus adanya"Penyerahan";Bahwa sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas dapat disimpulkan,apabila tidak ada penyerahan yang tidak terutang pajak (dalam hal ini TBS)maka KMK575/KNIK.04/2000 tidak dapat diterapkan;Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding koreksi pajakmasukan sebesar Rp. 690.321.026, seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Wajib Pajak jumlah PPNyang kurang dibayar adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 7 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undanganHakim Majelis untuk memberikan data, penjelasan dan informasi yangdiperlukan agar banding Pemohon Banding dapat diterima.

Putusan Nomor 1769/B/PK/PJK/20172.2.d. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan HakimPasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangundang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya

untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan

Namun oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat NomorS2601/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggali2 Juli 2013, KPP PratamaTanah Abang Dua menjawab surat permohonan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tersebut di atas,namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan PajakHalaman 17 dari 139 halaman.

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016 permohonan banding atas Keputusan Keberatan yangdiproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepadaBadan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak adaketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanyapengecualian untuk keputusan keberatan yang dapatdiajukan banding.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan PengadilanTingkat Banding;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalamperaturan yang sama menetapkan bahwa "Di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur denganundangundang;Penjelasan:"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat PemohonPeninjauan

Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapatmenyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupamengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahbesarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar."Halaman 66 dari 139 halaman. Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/20164.

Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1)UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telahmelakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu denganmelaksanakan kewajiban pembayaran "Lunas" atas hukuman, berupakewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya.

Jika memilih mediator non hakim maka biayaditanggung Para Pihak.1 Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalamKesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih KesepakatanPerdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabutpermohonan.0 Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkanmenandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnyaPemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan

tersebut danbersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menandatanganiformulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon danTermohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi danbersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepadaPemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator,baik Mediator Hakim yang ada di PengadilanAgama maupun

telahmemenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), makatelah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yangsah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di PengadilanAgama ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49huruf a dan penjelasan

Dengan penjelasan antara lain:beset ees Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika WajibPajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. DiketahuinyaWajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukanpemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasilpemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurangmembayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Bahwa berkaitan dengan "pemeriksaan" Ketentuan Pasal 29 ayat (1)mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukanpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan Wajid Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Dalam penjelasan disebutkan antara lain .........Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusurikebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 687/B/PK/PJK/201725.2:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, Sesuai

Disiniperlunya hakim memerhatikan asasasas beban pembuktian;Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 687/B/PK/PJK/20173.18.3.19.3.20.3.21.3.22.Bahwa Pertimbangan Majelis sangat tidak adil bagi PemohonPeninjauan Kembali, mengingat sampai dengan persidangan,tidak ada penjelasan dengan lebih detil mengenai angkaangkayang menjadi koreksi disertai dokumen pendukungnya;Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan alasan PemohonPeninjauan Kembali mengenai data baru yang disampaikandalam proses keberatan, sehingga

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas,Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan KoreksiDPP yang PPNnya harus' dipungut sendiri sebesarRp.297.344.088, nyatanyata telah mengabaikan ketentuanyuridis formal terkait penyelesaian keberatan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal Pasal 26A Ayat (4) UU KUP sehinggaMajelis telah memutus sengketa tidak berdasarkan ketentuanPasal 76 dan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.

Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Pemeriksayang masih dipertahankan oleh peneliti kKeberatan dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa sesuai Penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah disebutkan bahwa arah dantujuan penyempurnaan UndangUndang Pajak Penghasilan ini adalahsebagai berikut:a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;lebih memberikan

maupun penanaman modal dalam negeri dibidangbidang usaha tertentu dan daerahdaerah tertentu yang mendapatprioritas;bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidangusaha perkebunan yang lokasinya berada di daerah tertentu (daerahterpencil) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan MenteriKeuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaTimur Nomor KEP321.DT/WPJ.20/BD.05/2008 tanggal 23 Mei 2008tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil;bahwa sesungguhnya di dalam penjelasan

Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas,Pemohon Banding berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadappengeluaran catu beras sebesar Rp141.377.628,00 tidak sesuai atau tidaksejalan dengan arah dan tujuan penyempurnaan UndangUndang Nomor 36tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan.

yangberbunyi:Halaman 32 alinea ke5:bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pemberian catu beras adalah tidak sama atau bukantermasuk dalam pengertian pemberian makanan dan minuman bagiseluruh karyawan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan nomor PMK83/PMK.03/2009;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:bahwa sesuai Penjelasan

Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2017tujuan dari penyempurnaan UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor36 Tahun 2008;bahwa sesuai Penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa arahdan tujuan penyempurnaan UndangUndang Pajak Penghasilan iniadalah sebagai berikut:lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajakkoreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami sangat tidak adilkarena atas pemberian

Bahwa keterangan yang dimuat dalam Permohonan tanggal 21 Juli 2011tersebut untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaTimur, jelas semuanya adalah merupakan keterangan palsu, yakni: Bahwa sesuai Pasal 94 ayat (3) beserta penjelasan UndangundangNomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat jelasbukan lagi Pengurus PT.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Judex Facti,putusannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yangmenyatakan bahwa:Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Penjelasan dari pasal ini menyatakan/ketentuan ini dimaksudkan agarPutusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;Hal. 9 dari 18 hal.

Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015Jakarta Timur untuk RUPS LB ke3 oleh Termohon Kasasi adalahmemberi keterangan palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Ayat (3) beserta penjelasan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan anggota Direksi diangkat dalam waktu tertentu kemudiandapat diangkat kembali.

tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yangtelah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskanjabatannya semula, kecuali dengan pengangkutan kembali berdasarkankeputusan RUPS, misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5(lima) tahun sejak tanggal pengangkutan, maka sejak berakhirnya waktutersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkatkembali oleh RUPS;Bahwa ketentuan Pasal 94 Ayat (3) beserta penjelasan

Kamiberpendapat bahwa penetapan Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011 adalah cacat hukum, karena oleh hakimtunggal yang memeriksa permohonan Pemohon tidak berdasarkan faktaatau peristiwa yang sebenarnya;Apabila hakim yang memeriksa permohonan Pemohon yang menyatakandirinya selaku Direktur Utama PT Presiden Taksi maka menurutketentuan Pasal 94 Ayat (3) beserta penjelasan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas hakim tidak menerimapermohonan Pemohon.

sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut berdasarkan relaas Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Adl. tanggal 23November 2021 dan tanggal 30 November 2021 serta tidak ternyata bahwaketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.AadlMenimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam penjelasan

Islam (MajelisHakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasukorang zalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka dapatditerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itumenyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.AalMenimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugattelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan

menjadi dasar saldo piutang akhir 2005 yangdisampaikan kepada peneliti keberatan juga tidak diakui, dengan alasan tidaksesuai dengan prinsip akuntansi, dan seharusnya diakui sebagai biaya, sementarapiutang tersebut dipersoalkan pengembalian dan perhitungannya dengan hutangdagang kepada ATPM, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti adanya notadebet yang semula tidak diterima karena dianggap terlambat, demikian pulabahwa ada perhitungan piutang itu pada tahun 2007;bahwa Pemohon Banding telah memberikan penjelasan

rincian piutang akhir2005 sejak dilakukan Pemeriksaan;Bahwa sesuai penjelasan dengan surat tanggal 2 Juli 2010 Nomor 102/SRKM/VII/2011 atas tanggapan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PHP049/WPJ.06/KP.1300/2010 tanggal 25 Juni 2010 Pemeriksa telah mengakui adanyapiutang yang bukan karena penjualan/nota debet, Pemeriksa tidak memberikesempatan untuk menyusulkan lampiran jumlah nota debet yang mendukungbesamya saldo akhir Piutang Dagang/nota Debet sebesar Rp. 2.417.900.000,00;Bahwa dengan dasar

Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/20 14BBN atas penjualan on the road 2005Penjualan 2005 termasuk PPNPenjualan tanpa PPN= 100/110 x Rp. 262.816.775.533,00Rp. 2.041.958.000.00Rp. 262.816.775.533,00= Rp.238.924.341.393,00 Penyerahan menurut SPT Masa Januari sampai denganDesember 05= Rp. 238.925.675.948,00Bahwa dengan penjelasan dan dokumen/bukti yang tersedia, maka penghitunganPPN terutang masa pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menurut PemohonBanding adalah Uraian Menurut KoreksiKetetapan (Rp. )SPT

Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lainmengatur sebagai berikut:Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:a surat atau tulisan;b keterangan ahli;keterangan para saksi;9dpengakuan para pihak; dan/ataue pengetahuan Hakim11Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan palingsedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Penjelasan

Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/20141614151617diterbitkan sehingga penerbitan nota debet tersebut tidak sesuaidengan standar akuntansi yang berlaku;Bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan dari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mengenai pembayaran notadebet tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berkesimpulan bahwa pembayaran nota debet tersebut tidakmempunyai dasar yang jelas dan tidak didukung dengan adanyakontrak atau perjanjian yang mendasari diterbitkannya nota

No 0092/Pdt.G/2018/PA.SgIt.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusahamerukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabardan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidakberhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai denganTermohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yangtertutup untuk umum, yang teryata isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPemohon dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut:1.

Pemohon harus tetap membuktikan bahwapermohonannnya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenaperkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuanpasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinandimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antarasuami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan manaharus pula didasarkan atas alasanalasan yang diatur dalam penjelasan ayat(2) pasal 39 UndangUndang Nomor

putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisahatau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanyakenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukunkembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraiansebagaimana dimaksud ketentutan huruf (f) penjelasan

pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat alasan perceraianyang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi keadaan sebagaimanadimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal

Iniadalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkansebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk berceraidengan Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud ketentuanpasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,alasan mana telah pula memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f)penjelasan pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah

Semula : : MenjadiUraian (Rp) pa (Rp)PPN Kurang Bayar 401.594.067 0 401.594.067Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 192.765.152 0 192.765.152Jumlah PPN yang masih harus dibayar 594.359.219 0 594.359.219 Bahwa sebagaimana telah dibetulkanJenderal Pajak Nomor KEP00071/WPJ.19/KP.0103/2010 tanggal 20 Agustus2010, dengan penjelasan sebagai berikut:dengan Keputusan DirekturBahwa selisin PPN Kurang Bayar senilai Rp 3.801.411,00 yang PemohonBanding setujui pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditambah

perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antaralain sebagai berikut:2. 1s2. 2Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/20165.2.4.objeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan daripengenaan PPN, maka:Tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidak ada PajakMasukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumiif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Bahwa penjelasan Pasal 16 B ayat 3 menyatakan Berbedadengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khususberupa pembebasan

Bahwa selain Pasal 16 B,Bab VA yang mengatur mengenai Ketentuan Khusus jugadiatur dalam Pasal 16 A, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16E ,dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkannorma umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidakseperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengatur bahwaPPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP(Pasal 4 UU PPN);Bahwa di dalam penjelasan pasal 4 UU PPN dinyatakan bahwasyarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh

tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak tertentu;diatur dengan Peraturan Pemerintah;Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan Salah satu prinsipyang harus dipegang teguh di dalam UndangUndangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada

dari hasil penghitungan kembalisebagaimana dimaksud dalam pasal 4. diperhitungakan dengan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketigasetelah berakhirnya tahun buku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagaiberikut:Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa cuplikan memori penjelasan

Bahwa Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PengadilanPajak), antara lain menyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangundang

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):"Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakHalaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/20162.3.Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara

Apabila dalam batang tubuhHalaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/20165.2.9.belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya makadapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal 16Bayat (3) maka harus dilihat dahulu pasal 16B ayat (1)dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwaPajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuksementara waktu maupun selamanya, untuk:A, keeeees ;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3)mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara bukanmenerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi,