Dengan demikian Penelaah sependapat dengan Pemeriksabahwa pembayaran tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23;Alasan dan Dasar Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding diatas, berikut ini adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding mengerti bahwa Terbanding telahmenetapkan ITSL sebagai BUT di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (4a)UndangUndang KUP yang menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagiwajib pajak yang diterbitkan nomor pokok

Mengingat penjelasan dari pihak KPP Badora Duatidak berdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan gugatan kePengadilan Pajak atas masalah ini;Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding:Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Bandingsusun untuk menjelaskan halhal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajakantara pihak Terbanding dan Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUndangUndang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:Pasal 76:"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2menyebutkan bahwa Pasal ini memuat ketentuan

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapanpuluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badanyang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untukmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapatberupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau olehorang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan;Penjelasan

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4a) UndangUndang KUP tersebut diberikan contoh, misalnya terhadap WajibPajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan padatahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajibanperpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005;b.

9,513,701.32) 0.00 (9,513,701.32)Sanksi administrasi 0.00 0.00 0.00Jumlah ymhA lebih) dibayar (9,513,701.32) 0.00 (9,513,701.32) Bahwa melalui surat keputusan tersebut, Terbanding telah menolak keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00027/406/05/091/07 tanggal 22 Juni 2007Tahun Pajak 2005 yang Pemohon Banding sampaikan melalui surat Pemohon BandingNomor MH:bi/NNT/0907/0057 tanggal 17 September 2007;Alasan banding Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas dengan penjelasan

Dengan demikian koreksi tim pemeriksa pajak telah menyalahi ketentuandi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Lampiran H dari Kontrak Karya Pemohon Banding;Kesimpulan:Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat Penghasilan Neto dalamSKPLB PPh Badan untuk Tahun Pajak 2005 seperti tersebut di atas seharusnya menjadisebesar USD 369,461,446.84 (USD 378,613,977.84USD 9,152,531) dengan perinciansebagai berikut:Halaman 5 dari 27 halaman.

Biasa, antara lain ketentuanPasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Ayat (1): Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas bandingdiambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak SuratBanding diterima;Ayat (3): Dalam halhal khusus, jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga)bulan;Berdasarkan Penjelasan

Majelis atau HakimTunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisansebelum menggunakan alat bukti lain";7 Bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkanbahwa "Pasal

):"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dangas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkanKontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaanpertambangan yang masihberlaku pada saat berlakunya undangundang ini, pajaknya dihitungberdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai denganberakhirnya kontrak atau perjanjian kerja sama dimaksud";Selanjutnya penjelasan

Markum Singodimedjo) danTim dari Komite Nasional (Pusat), yang pada saat pertemuan pertama tersebutTim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa KabupatenPonorogo akan mendapat dana hibah dari Negeri Belanda (proyek SIGP) danyang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan olehKomite Sekolah kemudian pada kesempatan yang sama setelah Tim dariKomite Nasional (Pusat) memberikan penjelasan mengenai proyek SIGPtersebut Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr. H.

Purwanto, MM)memberi penjelasan yang intinya adalah agar sekolahsekolah yang akanmenerima dana hibah segera membentuk Komite sekolah, membuat ProposalHal. 4 dari 25 hal. Put. No. 238 K/Pid.Sus/2010yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka rekening Britama BankBRI Cabang Ponorogo serta mengatakan bahwa untuk keseragamanpelaksanaan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah rekanananggota Gapensi Ponorogo setelah Sdr. Drs. Ec.

Purwanto, MM)memberi penjelasan yang intinya adalah agar sekolahsekolah yang akanmenerima dana hibah segera membentuk Komite sekolah, membuat Proposalyang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka rekening Britama BankBRI Cabang Ponorogo serta mengatakan bahwa untuk keseragamanpelaksanaan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah rekanananggota Gapensi Ponorogo setelah Sdr. Drs. Ec. Purwanto, MM mengatakanyang demikian itu suasana perternuan menjadi ramai (gaduh) sehingga Sadr.Drs. Ec.

Menyatakan barang bukti berupa :1.2.3.4.Sebuah buku proposal untuk rehab gedung SDN / Suren KecamatanMlarak Kabupaten Ponorogo ;Sebuah buku laporan akhir rehab SDN Suren Kecamatan MlarakKabupaten Ponorogo ;Surat pernyataan Kepala Sekolah SDN Suren KecamatanMlarak Kabupaten Ponorogo mengenai kronologis penerimaan danahibah Belanda pada SDN / Suren Kecamatan Mlarak KabupatenPonorogo sebanyak 2 (dua) lembar ;Surat penjelasan tentang perhitungan adanya penggunaan danatambah kurang sebanyak 4 (empat)

Menurut penjelasan Pemohon Banding,pembayaran dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0104552021 (Rp);bahwa berdasarkan General Ledger Account Payable Trade nomor Akun 31000, Pemohon Banding mendebit(mengurangkan) sejumlah Account Receivable atas pembelian raw materials dari PT Panasonic ManufacturingIndonesia;e bahwa berdasarkan bukti penyerahan barang/material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terdapatketerangan untuk produksi tiap bulannya;e bahwa berdasarkan Stock Summary

washing machine) dan tray, door, and holder ice cream yang merupakan bagian dari lemari es (refrigerator);e bahwa bukti pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan nota credit dan rekeningkoran Citibank, N.A. nomor account 0104552021 (Rp) selama tahun 2008 adalah sebagai berikut: Rp5.989.373.400 Usd 625,137.17e bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti penerimaan kas/bank yang berasal daripenjualan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia lainnya dan diberi penjelasan

0104552021;e bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Receivable nomor Akun 12000, piutangPemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut, bahwasebagai catatan Terbanding tidak menerima General Ledger untuk masa Juli 2008 karena tidak ada print outnya;bahwa menurut Terbanding berdasarkan berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT PanasonicManufacturing Indonesia, underlying transaction seharusnya adalah jual beli, dengan penjelasan

bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan olehPKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atasFaktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajaktersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP;atauPKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeliyang

Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudahtermasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual;Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwakewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai berada pada Pengusaha yangmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak,Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggungjawab renteng

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;Bahwa sementara itu, Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d dariUndangUndang PPN, menjelaskan bahwa :"Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksisendiri maupin bukan produksi sendiri;Bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan PT.

Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007;Bahwa Pasal 9 ayat (5) dari UndangUndang PPN, secara lengkap menyatakan:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapatdiketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yangdapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahanyang terutang pajak;Bahwa cuplikan Memori Penjelasan

Majelisatau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupasurat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan.Oleh

Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/20172.2.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 91 huruf e:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkanalasan sebagai berikut:e.

Pemilihan katamemproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN semakin menguatkan karakter objektif PPN.Kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisiapapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atasproduk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;17) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal16B UndangUndang PPN merupakan aturan yang bersifatkhusus, yang mengatur secara khusus mengenai penyerahanBarang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaanPajak

Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp2.750.888.236,00 tanggal 27 Desember 2013pada bank persepsi CIMB Niaga Jakarta dengan NTPN 1304130908120513Bahwa demikianlah surat permohonan banding ini Pemohon Bandingsampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim YangTerhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding danmemberikan putusan yang seadiladilnya, demi kelancaran proses banding,Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan dan memberikanketerangan/penjelasan secara lisan serta menyampaikan

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan:Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:Surat atau tulisan;Keterangan ahli;Keterangan para saksi;Pengakuan para pihak; dan/atau29 oPengetahuan Hakim;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76

Putusan Nomor 1958/B/PK/PJK/201 72.2.perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuankhusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Halaman 12 dari 50 halaman.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dariluar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean.Bahwa penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakanSalah satu prinsip yang harus dipegang teguhdidalam UndangUndang Perpajakan adalahdiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yangsama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalambidang perpajakan,

meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah danpatut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 26 Juli 2017, sedangkan tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,demikian juga Tergugat tidak hadir di persidangan;Bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24Juli 2017, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atauperubahan gugatan dan tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut ;Bahwa selanjutnya oleh Ketua diberi penjelasan

Hakim perkara ini tetap diperiksa tanoa kehadiran Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan olehPenggugat yang menyatakan puncak keretakan hubungan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni2017, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal denganTergugat hingga sekarang telah berjalan selama dua bulan dan selama ituTergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telahmemberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan disepensasinikah anak Pemohon yang ternyata ayahn kandung anak tersebutsebagai orang tuanya tidak dijadikan pihak dalam perkaranya;Bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut, Pemohonmenyatakan mencabut

XXX telah dilaporkan kepada KPPBUMN, walaupun pada waktu yang sudah terlambat.bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuaidengan mekanisme pengkreditan PPN Masukan sesuai dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap penjelasan para pihakdalam persidangan, datadata yang disampaikan serta hasil uji bukti yangdilakukan

transfer sebesar Rp170.602.300,00.bahwa dari nilai transfer sebesar Rp170.602.300,00 dapat dirinci sebagaiberikut:MemperhatikanMengingatMemutuskan OPT pembongkaran pupuk Rp155.093.000,00 PPN 10% Rp15.509.300,00Jumlah Rp170.602.300,00bahwa untuk pembayaran OPT pembongkaran pupuk tersebut dapat dirincisebagai berikut: OPT pembongkaran pupuk Rp155.093.000,00 PPN 10% Rp15.509.300,00Jumlah Rp170.602.300,00 Uang Muka Rp30.581.500,00Pembayaran kekurangan OPT pembongkaran pupuk Rp140.020.800,00.bahwa dari penjelasan

bahwa selanjutnya dalam memori penjelasan Pasal 29 ayat 2 UU KUP dinyatakan sebagaiberikut: "Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuatdan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan."

bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding hanya untuk PPN saja, dan Terbandingtidak melakukan pengujian arus produksi barang untuk mengetahui apakah SPT PPN yangdilaporkan sesuai dengan data yang sebenarnya bila dilihat dari kuantitas barangnya;bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding selama persidangan, Terbanding tidak dapatmenyampaikan bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo adalah merupakanpenerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena

Menetapka biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohontelah hadir sendiri dimuka sidang ;Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihatsehubungan dengan permohonannya tersebut, Majelis menyarankan agarPermohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Isteri yang suaminya telahmeninggal sebagai mana perkara yang diajukan oleh Pemohon

ini, yangberdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Anministrasi PeradilanAgama Buku II harus diajukan secara Kontensius dengan mendudukkan anakanak almarhum sebagai Termohon ;Bahwa Pemohon dapat menerima penjelasan dan saran Majelis Hakimtersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasanakan diajukan kembali sebagai perkara dalam bentuk Kontensius ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan

Perkara No.0059/Pdt.P/2019/PA Sip.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapbkan Pemohonhadir secara pribadi di persidangan;Bahwa, kemudian Hakim Tunggal menyampaikan nasihat danpandangannya tentang dampak negatif dari permohonan Dispensasi Nikahtersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannyauntuk Dispensasi Nikah dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umuruntuk menikah;Bahwa, atas penjelasan

Pengadilan AgamaSelatpanjang Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Slp. tanggal 15 Oktober 2019;Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalamberita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon setelah diberikan penjelasan

Pasal 4(2) yang terutangmenurut Pemeriksa yang bersumber dari Neraca di Laporan Keuangan Audit danekualisasi dengan biayabiaya di SPT Tahunan PPh Badan;: bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesarRp. 8.645.381.997,00 diperoleh dari ekualisasi dengan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Badan;bahwa Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengingat sampaidengan keputusan diterbitkan dan batas waktu yang ditentukan dalam suratpermintaan penjelasan

Banding tidak dapat menunjukkan bukti/dokumenpendukung untuk pembayaran atas gaji dan pembelian /pemakaian materialtersebut;bahwa Majelis berkesimpulan, oleh karena Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan bukti/dokumen bahwa pembayaran sebesar Rp. 8.645.381.997,00merupakan pembayaran atas gaji dan pembelian material, maka Majelisberpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)sebesar Rp. 8.645.381.997,00 tetap dipertahankan;: bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti, penjelasan

XXX telah dilaporkan kepada KPPBUMN, walaupun pada waktu yang sudah terlambat.bahwa pada pembahasan akhir ditingkat pemeriksaan pajak KPP BUMN telahdiakui dan disepakati sebagai kredit pajak Pemohon Banding.bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam SKPKB PPN Masa PajakFebruari 2008 Nomor 00422/207/07/051/10 tanggal 29 September 2010 padakolom yang disepakati.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap penjelasan para pihakdalam persidangan, datadata yang disampaikan serta hasil uji bukti

Disbursement Voucher Nomor 0007934tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp118.125.920,00, dapat dirinci sebagaiberikut: OPT pembongkaran pupuk Rp107.387.200,00 PPN 10% Rp10.738.720,00Jumlah Rp118.125.920,00bahwa untuk pembayaran OPT pembongkaran pupuk tersebut dapat dirincisebagai berikut: OPT pembongkaran pupuk Rp107.387.200,00 PPN 10% Rp10.738.720,00Jumlah Rp118.125.920,00 Uang Muka Rp21.120.000,00Pembayaran kekurangan OPT pembongkaran pupuk Rp 97.005.920,00MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa dari penjelasan

sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohonbahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmenyelesaikan perkara permohonan Pemohon,sebab Termohon berdomisilidi wilayah Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan ketentuan yang tersebutdalam Pasal 66 ayat (2) Undangundang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama,yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangundangNo.50 Tahun 2009;Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan

Kemudian setelah mendengar penjelasan MajelisHakim tentang kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksamengadili dan menyelesikan perkara permohonan Pemohon,maka Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya;Menimbang bahwa keinginan Pemohon mencabut perkaranya telahsesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 ayat (2) Undangundang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untukkedua kalinya dengan Undangundang No.50 Tahun 2009.karenanya dapatdibenarkan,dan dikabulkan;Menimbang

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.Subsider:Mohon penetapan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telahmemberikan penjelasan terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam;Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakanmencabut permohonannya dikarenakan Pemohon dan Termohon ingin memcariAhli waris yang lain;Bahwa untuk mempersingkat

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi"Bahwa Memori Penjelasan Pasal IA ayat (1) huruf d dari UndangUndangPPN menjelaskan :"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri"; TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan PT AMP Plantation yangselanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku di Unit Pengolahan PTAMP Plantation, pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UndangUndang PPN,menyatakan :"Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahanbarang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini,dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."

Putusan Nomor 1682/B/PK/PJK/20172.2.perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000(selanjutnya disebut dengan UndangUndang PPN),

antara lainmengatur sebagai berikut :Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pastidari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak;Penjelasan Pasal 9 ayat (5):...

Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya makadapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 1682/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16Bayat (8) UndangUndang PPN maka harus dilinat dahuluPasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN danpenjelasannya;3.9.

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.Bahwa sementara itu, Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d dari UUPPN, menjelaskan bahwa:Halaman 3 dari 43 halaman.

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007;Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN, secara lengkap menyatakan:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahuidengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yangterutang pajak.Cuplikan Memori Penjelasan

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (UndangUndang Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan:Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:surat atau tulisan;keterangan ahli;keterangan para saksi;pengakuan para pihak; dan/atauooo fFpengetahuan HakimPasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan

Putusan Nomor 1713/B/PK/PJK/20172.2.dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidakterbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khususberupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaimengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan.Halaman 11 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2017b. impor Barang Kena Pajak;Penjelasan Pasal 11 ayat (1):"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajakterjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belumditerima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat imporBarang Kena Pajak..."

Penjelasan Umum UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebaqaimana telah diubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 1994 dan UndangUndang No. 16 Tahun2000 alinea 4:" Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undangundangperpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut: ..."7.

Sesuai penjelasan di atas, UndangUndang No. 42/2009menentukan bahwa pembebaban PPnBM mengacu pada peraturan yangberlaku pada saat barang impor masuk ke wilayah pabean;Bahwa faktanya Barang Impor Obyek Sengketa masuk ke wilayah pabeanpada tanggal 15 April 2014 dan peraturan yang berlaku mengenai tarifPPnBM pada saat itu adalah PP No. 41/2013 yang menentukan bahwa tarifPPnBM untuk Barang Impor Obyek Sengketa adalah sebesar 75%.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim yang terhormat sudahsepatutnya mengabulkan permohonan banding ini dan selanjutnyamembatalkan Keputusan Terbanding KEP5648;V.

Impor Barang Kena Pajak;3.1.4 Bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang PPNdan PPnBM menyatakan Pemungutan Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganutprinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakmeskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belumditerima atau belum sepenhnya diterima atau pada saatimpor Barang Kena Pajak.

Semula : : MenjadiUraian (Rp) pa (Rp)PPN Kurang Bayar 401.594.067 0 401.594.067Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 192.765.152 0 192.765.152Jumlah PPN yang masih harus dibayar 594.359.219 0 594.359.219 Bahwa sebagaimana telah dibetulkanJenderal Pajak Nomor KEP00071/WPJ.19/KP.0103/2010 tanggal 20 Agustus2010, dengan penjelasan sebagai berikut:dengan Keputusan DirekturBahwa selisin PPN Kurang Bayar senilai Rp 3.801.411,00 yang PemohonBanding setujui pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditambah

perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antaralain sebagai berikut:2. 1s2. 2Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/20165.2.4.objeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan daripengenaan PPN, maka:Tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidak ada PajakMasukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumiif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Bahwa penjelasan Pasal 16 B ayat 3 menyatakan Berbedadengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khususberupa pembebasan

Bahwa selain Pasal 16 B,Bab VA yang mengatur mengenai Ketentuan Khusus jugadiatur dalam Pasal 16 A, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16E ,dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkannorma umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidakseperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengatur bahwaPPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP(Pasal 4 UU PPN);Bahwa di dalam penjelasan pasal 4 UU PPN dinyatakan bahwasyarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh

tidak dipungut sebagian atau seluruhnya ataudibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak tertentu;diatur dengan Peraturan Pemerintah;Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan Salah satu prinsipyang harus dipegang teguh di dalam UndangUndangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada