No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 002/I 30 = Apr 50.358.000 300.000 (915.600) 49.742.400 26 JunFTP/VW/2010 2010 2010 2. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SABRT/04/10tanggal 01 April 2010 No Invoice Tangga Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggal cost Pasal23 Bank1 003/I 31 Mei 40.425.000 262.500 (735.000) 39.952.500 26 JunFTP/V/2010 2010 2010 Halaman 13 dari 112 Peutusan Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg. 3.

FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1301.000mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 21 PPh Pasal 23Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telahdipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PTFELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000 dalam SPTMasa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajakPT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000, terhadapwajiob

No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 002/FTP 30 Apr 50.358.000 300.000 (915.600) 49.742.400 26 Jun/IW/2010 2010 2010 5. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SABRT/04/10tanggal 01 April 2010. No Invoice Tanggal Jumlah Security PPh Penerimaan Tanggalcost Pasal 23 Bank1 003/I 31. Mei 40.425.000 262.500 (735.000) 39.952.500 26 JunFTP/V/2010 2010 2010 6.

FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1301.000mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 25/29 atau PPh BadanHalaman 29 dari 112 Peutusan Nomor 1055/Pid.B/2016/PN Plg.

Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 21 PPh Pasal 23> Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telahdipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PTFELICIA TUNAS PERSADA NPWP. 02.417.336.1301.000 dalam SPTMasa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajakPT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1301.000, terhadapwajib pajak telah dilakukan himbauan dan undangan konseling sebagaiberikut :c. Surat Himbauan :Surat Himbauan no.

Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:I Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46980/PP/M.1/99/2013 tanggal4 September 2013 nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pengadilan Pajak menafsirkan makna keterangan lain yang menjadi dasarditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh

miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluhtujuh ribu tiga ratus delapan belas Rupiah) = Rp18.112.731.954,00 (delapan belasmiliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus limapuluh empat Rupiah) melalui terdakwa sebagai wakil komisaris;(vide halaman 219 putusan tersebut)Bahwa jumlah kerugian pendapatan Negara atau jumlah pajak yang terutang olehTIARA GROUP menurut Pengadilan dengan berpegang kepada perhitungan olehkonsultan Maidy SE adalah sebagai berikut:I PPh

Putusan Nomor 1091/B/PK/PJK/2014Sehingga secara keseluruhan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 danTahun 2006 serta Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan DesemberTahun 2005 dan Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang masihterhutang oleh Tiara Dewata Group adalah sebagai berikut: RupiahUraianTotal PPh Badan tahun 2005 dan2006 yang terutang 1.921.510.907Total PPN masa Januari s.d. 4.116.066.411Desember 2005 dan masa Januaris.d.

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), NSS 3786042A, nomor : 904080Q / 004 / 112, telahdicairkan dana sebesar Rp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesarRp. 3.188.484.400, ke rekening CV.

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D),NSS 3786042 A, nomor : 904080Q /004/112, telah dicairkan dana sebesarRp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesar Rp.3.188.484.400, ke rekening CV.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap I);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap 1);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

Karya Medika setelahdipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 3.985.605.500, (tiga milyar sembilanratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Cara Perpajakan sebagaiman telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 menyatakan Gugatan Penggugat atauPenanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal 26 dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 ini;bahwa dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugatdengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN135/WPJ.24/KP.0105/2010 tanggal 3 Agustus 2010 sampai denganterbitnya SKPKB PPh

Koreksi Tergugat atas biaya bahan pembantu:bahwa biaya bahan pembantu terkoreksi sebesar Rp.24.672.378,00,dimana dalam nota tertulis bukan nama Penggugat ataupun ada tetapinama perseorangan dikarenakan Penggugat membeli dari toko yangtidak ada/kurang dalam administrasinya;bahwa untuk melengkapi permohonan gugatan ini, bersama ini Penggugatlampirkan fotokopi Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012tanggal 9 November 2012 dan SKPKB PPh 25 Nomor: 00010/206/09/603/11tanggal 3 Maret 2011 Tahun

Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim tidak berpendapatatas sengketa material dan tidak mempertimbangkan alasanalasanPenggugat atas sengketa material, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mengusulkan untuk tetapmempertahankan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar AtasSKPKB PPh Pasal 25 Nomor: 00010/206/09/603/11 tanggal 03 Maret2011 Tahun Pajak JanuariDesember 2009 tersebut

Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/2013atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPh BadanTahun 2006 yang ditetapbkan 4 Mei 2009 dan diterima tanggal 5 Mei 2009dengan alasan :1.Bahwa pajak yang terutang tersebut menurut petugas pemeriksadikarenakan adanya koreksi biaya penyusutan aktiva tetap sebesarRp.2.392.026.491,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.7.370.764.308,00,sehingga laba fiskal naik sebesar Rp.9.762.790.800,00;Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas pajak, Pemohon Banding tidakmenyetujui

biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaanpajaknya bersifat final";Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya BungaYang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima AtauMemperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atauTabungan Lainnya (Seri PPh

Banding);Bahwa dari hasil penelitian diketahui tidak ada peraturan fiskal yangmewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding)menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan angka 4 huruf b Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam HalWajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa BungaDeposito atau Tabungan Lainnya ( Seri PPh

UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas barang Mewah pada Pasal 9 ayat (8) huruf b);Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding dari perspektif aturanumum tentang Pajak Penghasilan, memang diatur bahwa pemberian dalam bentuknatura (benefit in kind) tidak dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense) akantetapi terdapat pengecualian yaitu sesuai dengan UndangUndang PPh

telah benar merujuk pada ketentuanPasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PPN 1984;e Bahwa pembangunan rumah karyawan untuk daerah terpencil yangtelah memperoleh Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding) untuk Daerah Terpencil pada dasarnyamerupakan fasilitas dan kenikmatan serta kemudahankemudahandalam penunaian kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali,sehingga segala biaya untuk kepentingan perusahaan dapatdikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)UndangUndang PPh

Namun, berlaku untuk PPN yang tidak memperolehfasilitas perpajakan maka pembangunan rumah karyawan yang sudahdibiayakan pada perusahaan sekaligus pembebanan telah dilakukanpada PPh Badan.

Putusan Nomor 477/B/PK/PJK/2015tinggi dan tidak wajar untuk perusahaan manufaktur, mengingatpenjualan yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dalam SPT PPh Badannya adalah sebesar15.027.874 pcs, sehingga jika dibandingkan dengan jumlahpenjualannya, prosentase barang rusak adalah mencapai58,18%;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tersebut sekaligus bertolak belakangdengan keyakinan manajemen

Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 78UndangUndang Pengadilan Pajak dan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yaitu Pasal 4ayat (1) UndangUndang PPh dan Pasal 28 ayat (7) UndangUndang KUP;7.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi atas penyerahan yang Pajak PertambahanNilainya yang harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak DesemberTahun 2009 sebesar Rp219.318.913,00 telah dibuat tanpapertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yangberlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang PPh dan Pasal 28 ayat (7) UndangUndang KUP, sertaPeraturan Pemerintah

Pembelian material Rp. 22.392.000,00 berdasar bukti kwitansipembelian dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN +PPH Rp. 2.340.981,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.8.855.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Sutanto dan Pot PPN + PPH Rp.120.750,00c. Konsumsi rapat Rp.540.000,00 berdasar kwitansi dari Catering Barokahdan Pot PPN + PPH Rp.19.636,00d. Upah tenaga Rp.11.200.000,00 sesuai bukti penerimaan An.

Pembelian material Rp. 2.859.000,00 berdasar bukti kwitansi pembeliandari dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN + PPH Rp.227.491,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.4.570.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Belanja komputer Rp. 4.000.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AZComputer Tulung Klaten dan Pot PPN + PPH Rp. 418.181,002. Aplikasi buku kas (software) Rp. 1.000.000,00 sudahdipertanggungjawabkan sesuai kwitansi tanpa tanggal dan nama tempatpembelian3. Belanja kipas angin Rp.870.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AgungRejeki Mundu Tulung dan Pot PPN + PPH Rp.90.900,004.

Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Lansia:Harto Trimo, Rejo Ublek, Tejo Tarmuji, Rejo, WiroKarang taruna desa Rp.10.000.000,00 sudah dipertanggungjawabkan untukkegiatan: 1. pengadaan seragam Rp.6.400.000,00 Pot PPN + PPH Rp669.091,00 berdasar kwitansi pembelian dari Toko Barokah 2. Biaya jahitRp.2.800.000,00 diterima oleh Sriyono Pot PPN + PPH Rp 101.818,00 3.pembelian ATK berdasar kwitansi pembelian dari toko Eka JayaHal 36 dari 149 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Rp.130.000,00 Pot PPN + PPH Rp 13.590,00 4.

Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

Nomor3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0415/SPP/ LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

Agis Electronic, NPWP 01.760.460.4021.000,yang beralamat di UOB Plaza Building Lantai 42, Jalan MH Thamrin Nomor10, Jakarta Pusat dahulu beralamat di Menara Kebon Sirih Nomor 1719,Kebon Sirih, Jakarta Pusat sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayarmenurut Majelis adalah: Uraian Menurut Majelis(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 993.370.431PPh Pasal 23 yang terutang 19.867.409Kredit Pajak:Setoran Masa 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 19.867.409Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 9.536.356Jumlah PPh

Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 1.219.929.072,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 3.761.447.972,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganHalaman 2 dari 5 halaman.

KEP160/PJ/2001sebagai data penunjang permohonan restitusi, Penggugat telah menyampaikandata secara lengkap pada tanggal 23 Mei 2006 (tanda terima staff PPN Tebet).Rincian selengkapnya mengenai dokumen pendukung restitusi PPN adalahsebagai berikut: SPM Masa PPN SPM PPh Pasal 21 SPM PPh Pasal 25Periode Januari 2005 sad Desember 2005s.d.as.d.aHalaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2012 Faktur Pajak Keluaran s.d.a Faktur Pajak Masukan s.d.a Invoice Kwitansi Penagihan proyek s.d.a SSP Pembayaran

PPN dipungut Pemungut PPN s.d.a Rekening Koran Bank BCA (Rp.) s.d.a SPT PPh Badan Tahun 2005 SPT PPh Pasal 21 Tahun 2005 Surat Kitasa Khusus (Asli) Kontrak Kerja Proyek ( SPK )1.4 Tenggang Waktu Penyelesaian Restitusi ;Bahwa berdasarkan penyampaian Permohonan Restitusi secara lengkapmelalui SPM Masa Desember 2005 tanggal 23 Februari 2006 dan dokumenpendukung permohonan restitusi telah Penggugat serahkan kepada Tergugatpada tanggal 23 Mei 2006 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf aKeputusan

sebagai tanda jadi / uangmuka;Pada hari Jum'at tanggal 25 september 2020 dirinya menyerahkanuang sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi Uang muka;> Pada hari Minggu tanggal 25oktober 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi / Vang muka;> Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 14.984.000,(empat belas juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu rupiah) untuk pembayaran PPH

sebagai tanda jadi / uangmuka;> Pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 dirinya menyerahkanuang sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi Uang muka;> Pada hari Minggu tanggal 25oktober 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi / Vang muka;> Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 14.984.000,(empat belas juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu rupiah) untuk pembayaran PPH

Tanggal 26112020 sebesar Rp. 14.984.000, (empat belas juta Sembilanratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk membayar PPH penjual,tunggakan PBB dan tambahan DP ;5. Tanggal 26112020 sebesar Rp. 223.000.000, (dua ratus dua puluh tigajuta rupiah) untuk pembayaran 75 % tanah adat;6. Tanggal 20012021 sebesar Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) untukpembayaran tanah;7.

sebagai tanda jadi / uangmuka;>Pada hari Jumat tanggal 25 september 2020 dirinya menyerahkanuang sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi Uang muka;> Pada hari Minggu tanggal 25oktober 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sebagai penambahantanda jadi / Vang muka;> Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dirinya menyerahkan uangsebesar Rp. 14.984.000,(empat belas juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu rupiah) untuk pembayaran PPH

tersebut dalamayat 116 diatas, tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaanmasa kerja, tetapi berhak atas uang penggantian hakhaknya yang belumditerimaBerdasarkan Pasal 47 ayat 17 PKB tersebut maka atas PHK terhadapTergugat, maka sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 Penggugat akanmembayarkan uang penggantian hak atas istirahat tahunan Pekerja yangbelum gugur sebanyak 2.5 hari senilai:NamaLengkapPekerja Lulu PermataIndahRp.9.905.400 Rp.1.238.175 Rp.1.238.175 Pembayaran di atas akan dipotong PPh

Penggugat untukseluruhnya.Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitungsejak putusan atas perkara ini dibacakan.Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 47ayat 17 PKB yang terdiri dari uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4)UU No. 13/2003, senilai: Nama Upah Terakhir Uang Penggantian TotalLengkap (Kotor) Hak (Kotor) PembayaranPekerja Sisa Cuti 2,5 Hari PHKLulu Permata Rp.9.905.400 Rp.1.238.175 Rp.1.238.175Indah Pembayaran di atas akan dipotong PPh

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugatpembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 Petitum setelahdipotong dan diperhitungkan PPh Final, Dana Manfaat PensiunDPLK AIA dan sisa pinjaman Para Tergugat, sebagai berikut:a. Agus Gunawan sebesar Rp 49.284.944,00b. Erni Suherni sebesar Rp 34.300.464,00c. Fathurahman sebesar Rp 24.030.964,00d. M. Agus Saleh Ramadhan sebesar Rp132.611.015,00Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.SusPHI/2018e. Marwadji sebesar Rp 35.247.364,00f.

Menghukum Penggugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai kepada Para Tergugat sebagaimanatercantum pada angka 3 amar putusan diatas setelah dipotong dandiperhitungkan PPh Final Pesangon, Dana Manfaat Pensiun DPLKAIA dan sisa Pinjaman P ara Tergugat;5.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45167/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenetapan pos tarif atas PIB Nomor: 184300, tanggal 09 Mei 2012 berupa importasibarang Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 3640 dll. (7 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada postarif 6402.99.9000 (BM 25% Bebas 100%, PPN 10%, PPh 2,5%

), yang oleh KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif6401.99.0000 (BM 15% (ACFTA), PPN 10%, PPh 2,5%), yang mengakibatkanjumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.29.421.000;: bahwa dalam menimbang huruf e s.d i Keputusan Terbanding Nomor: KEP4042/KPU.01/2012, tanggal 26 Juli 2012, menyatakan:ea,d)bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalammengambil keputusan, Pemohon telah menyerahkan datadata tambahansebagai berikut

PPN + PPh :Rp. 444.979.729,80Jumlah potongan :Rp. 775.575.036,68e. Jumlah Pembayaran Bersih Yang DiterimaRp. 2.728.202.363,32 (Dua Milyar Tujuh Ratus DuaPuluh Pelapan Juta Dua Ratus Dua Ribu Tiga RatusEnam Puluh Tiga koma tiga puluh dua rupiah).2. Pihak Tergugat tidak mengabulkan gugatan Pihak Penggugatmengenai :a. Penggantian Biaya Sebesar Rp 150.000.000, (Seratus LimaPuluh Juta Rupiah)b.

, diisolasi dengan plastic dari bahan polietilen dan diselubungidengan plastic dari bahan PVC, digunakan diantaranya pada Gigabit Ethernet,100BASETx, token ring, 155Mbps ATM, 100Mbps TPPMD, ISDN, analog(Broadband, Baseband) and digital video dan analog and digital voice (VoIP),memiliki karakteristik impedance: 1000 +/ 15%, 1 MHz to 250 MHz, Conductorresistance: 66.580 max/1000m, voltage: 300 Volts AC or DC, sehinggadiklasifikasikan pada pos tarif 8544.49.3200 dengan pembebanan BM 12,5%, PPN10%, PPh

langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 111/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis berpendapat, Pos pengiriman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002a quo adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kuriryang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen;Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti hasil tracking atasAirWayBill (AWB) Nomor 2 362921 730007, Tergugat mengirimkanSKPKB PPh

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)pada tanggal 9 Oktober 2013 (Date of Shipment);Bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima SKPKB PPh Nomor00017/206/11/218/13 untuk Tahun Pajak 2011 oleh penggugatmelalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 23Oktober 2013 (Date of Delivery);Bahwa Majelis berpendapat, terdapat perbedaan waktu yaitu selama14 (empat belas) hari antara date of shipment oleh Tergugat kepadaPT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan date of delivery (tanggalpengiriman) oleh PT.

Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atasSKPKB PPh Tahun Pajak 2011 Nomor00017/206/11/218/13 melalui surat Nomor: 013/CSBKBRTPPh Badan/I/2014 tanggal 06 Januari 2014. Surat keberatantersebut dikirim melalui PT. Trimuda Nuansa Citra (GED)pada tanggal 16 Januari 2014 dengan nomor resi pengiriman11779916 dan diterima KPP Madya Pekanbaru pada tanggal17 Januari 2014.

Melalui surat Nomor 026/PAILITKI/RHNRG/IX2013 tanggal 16September 2013 Perihal Permintaan Informasi Tagihan, Tim Kurator PT.Kepsonic Indonesia meminta KPPBC TMP A Bekasi untuk menyerahkanberkas tambahan berupa perincian perhitungan atas tagihan Bea Masuk,PPN, dan PPh Pasal 22 Impor atas SPP23/WBC.08/KPP.MP.01/2013tanggal 29 Juli 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp19.376.270.000,00Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Padt.SusPailit/2015yang menjadi utang PT. Kepsonic Indonesia;9.

Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Termohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali Il telahmenyampaikan surat Nomor 026/PAILITKI/RHNRG/IX2003,perihal: Informasi tagihan yang pada intinya berisi permintaanperincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan oleh PT.Kepsonic Indonesia;g.

Kepsonic Indonesia(dalam pailit) sesuai SPP23/WBC.08/KPP.MP.01/2013, tertanggal3 Oktober 2013 (vide Bukti T16) yang pada intinya menyampaikanperincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan olehPT.Kepsonic Indonesia;Bahwa setelah itu tidak ada lagi aktifitas kegiatan TermohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II dalammelakukan pemberesan harta pailit PT.