Ditemukan 12587 data
9 — 3
Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memilikikekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig),sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayahn HukumPengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa perkara
42 — 13
atas, maka terhadap petitum primair angka 2(dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sahperkawinan antara Pemohon (Anas bin Agus) dengan Andi Ani bintiMagadullah yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 2 November 1994 diDesa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Andi Ani bintmMagadullah dilaksanakan di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah,Malaysia, tetapi berdasarkan bukti P1 dan P2 bahwa Pemohon saat iniberdomisili dalam wilayahn
29 — 6
Sbh.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan alat bukti Surat berupa P.1 s/d P2 dan saksisaksisebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda PendudukPenggugat, merupakan akta otentik, Sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkanbahwa memang Penggugat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan AgamaSibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
30 — 10
Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakimdapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksudPasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komeringllir dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayahn Kecamatan TanjungLubuk Kabupaten Ogan Komering
14 — 10
., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW)bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna danmengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalahwarga yang bertempat tinggal di wilayahn Kabupaten Tanggamus, makaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakanbukti
31 — 9
terpisah dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain padaangka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karenaPenggugat bertempat kediaman di wilayahn
54 — 15
Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telahdilaksanakan secara sah dan patut;Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor0424/Pdt.G/2020/PA.Bbu. tanggal O04 November 2020, terbukti Penggugatbertempat tinggal di Wilayahn Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, olehkarena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang
28 — 9
ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 ) sertabukti surat tersebut telah dinazegelen, dengan demikian bukti Surat tersebuttelah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima,dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebutmemuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalahpenduduk dan bertempat tinggal di Desa Kancing, Kecamatan KarangTinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, wilayahn
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Melcome Makrison Maindimu
45 — 15
Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi MiliterDengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damaiMajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Bahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn
MARTHIN KOGOYA, S.H,.M.M.
Terdakwa:
Subadar
130 — 39
Pebruari 2017 Kesatuan melimpahkanPerkara Desersi Terdakwa karena sampai dengan sekarangTerdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa UnsurKe2 Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izintelah terpenuhi.Unsur Ke3 : Dalam waktu damaiYang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Bahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn
75 — 12
Penggugat telah mengajukan surat gugat secaratertulis tanggal 4 November 2021 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pandan dengan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal1 November 2021 yang isinya sebagai berikut:1.Serbajadi;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan padatanggal 09 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ill,Desa Xxxxxx, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai,Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaranIslam yaitu di wilayahn
REINALDO SAMPE, .SH., M.H
Terdakwa:
1.SAIFUL TAMAWI Alias SAIFUL
2.ADON ADROR Alias ADON
400 — 30
Pertambangan batuan ;Menimbang, bahwa sebelum pelaku usaha (orang perseorangan,koperasi maupun badan usaha) akan melakukan suatu kegiatan usahapertambangan maka setiap lokasi atau wilayah yang memiliki ketersediaan,potensi mineral dan/atau batubara harus terlebih dahulu ditetapkan sebagaiwilayah pertimbangan, seperti : Wilayahn Usaha Pertambangan (WUP), WilayahPertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayahn Pencadangan Negara (WPN)) ;Menimbang, bahwa setelah suatu lokasi atau wilayah telah ditetapkanberdasarkan
16 — 3
Dikenakan Bea Meterai danPasal 301 ayat (2), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.Menimbang, bahwa alat bukti P21 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil alat bukti sedangkan mengenai substansi buktibukti tersebut akandipertimbangkan berikutnya.Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penggugat yang berisi tentang status kependudukan dan tempat tinggalPenggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang telah membuktikanbahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayahn
15 — 9
saksi diHal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Lbjpersidangan bahwa keduanya telah menikah, tetapi belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga menurut ketentuanhukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon danPemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn
12 — 6
saksi dipersidangan bahwa keduanya telah menikah, tetapi belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga menurut ketentuanHal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Lbjhukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon danPemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn
15 — 3
olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahanpertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308dan 309 RBg);Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 472/Pat.G/2019/PA Spt.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua)orang saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalildalil permohonan Pemohontelah ditemukan faktafakta sebagai berikute Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sahyakni menikah pada tanggal *********** qi wilayahn
11 — 6
Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnyasebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbuktibahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan AgamaDompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Muh. Syarif Bakti
34 — 15
Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damai MajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 221K/PM III19/AD/XI/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn
44 — 12
karena pernikahan Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibathukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juntco Pasal 34ayat 1 dan 4 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubahdengan Undangundang Nomor 24 tahun 2013 Tentang AdministrasiKependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya di wilayahn
17 — 7
gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenaiperceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama vide penjelasan pasal tersebut antara lain padaangka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karenaPenggugat bertempat kediaman di wilayahn