Hibah (PPH) Nomor PPH104/MK.7/2014 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten TelukWondama perihal Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan StandarPelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKPSPM DIKDAS) dimana disepakatibahwa Pemerintah Pusat meneruskan hibah kepada Pemerintah KabupatenTeluk Wondama setinggitingginya Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratusjuta rupiah) dengan ketentuan: Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengalokasikan penerimaanhibah dan belanja kegiatan dengan dana hibah dalam APBD

;UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Hibah (PPH) Nomor PPH104/MK.7/2014 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten TelukWondama perihal Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan StandarPelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKPSPM DIKDAS) dimana disepakatibahwa Pemerintah Pusat meneruskan hibah kepada Pemerintah KabupatenTeluk Wondama setinggitngginya Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratusjuta rupiah) dengan ketentuan: Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengalokasikan penerimaanhibah dan belanja kegiatan dengan dana hibah dalam APBD

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.;c.

Pasal 18 Ayat (8) UndangUndang RI No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Setelah itu OSLO HABEAHAN kembali ke kantor dan membukukan kegiatanPengadaaan Alat Alat Olahraga tersebut sebesar Rp. 38.000.000, (Tiga puluhdelapan juta rupiah)

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bankdan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. Mengusahakan danmengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Menyimpan uangdaerah, Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi daerah, Melakukan pembayaran berdasarkanpermintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Anggaran Belarja;Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/ atau jasa diterima.Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor : 108/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mdn,2.

Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama. Azas Umum PelaksanaanAPBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama.

Tapteng pada akhir Tahun 2011 danmengenai sumber dananya mengingat kegiatannya di Kanpora maka dananyabersumber dari APBD Kab. Tapteng TA. 2011.Bahwa benar Terdakwa belum pernah melihat dokumen dimaksud karena Terdakwamenjabat Kepala Kanpora Kab.

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penghunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2011;13.

Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2011 (6 lembar);2. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lmbar);3. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);4.

Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor : 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;IV.

Kepala Dinas Kelautan, perikanan dan peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/ 362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab.Labuhanbatu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/ 363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD

/q Kabag Humas dan Infokom12131415161718Setdakab Labuhanbatu Nomor : 523/1431/DKPP/2011tanggal 12 Oktober 2011;Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentangpenghunjukan pejabat yang diberi wewenangmenandatangani Surat Penyediaaan Dana (SPD), SuratPerintah Membayar (SPM), Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dan Mengesahkan SuratPertanggungjawaban (SPJ) serta surat tugastugaslainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangandaerah dalam rangka pelaksanaan APBD

Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran2011;20 Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkapikan 5 GT dan alat tangkap ;II Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahundua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaanterhadap foto copy dokumen :1 Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentangpenghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran padasatker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatudalam rangka pelaksanaan APBD

MARUSEL MARPAUNGtersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenLabuhanbatu telah terdapat Kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitukegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang bersumberdari Anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dengan pagusenilai Rp.985.600.000.

TPK/2015/PN.Mdn1)APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R95/PW02/5/2015 tanggal08 Oktober 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT danAlat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenLabuhanbatu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa berdasarkanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah pada

MARUSEL MARPAUNGtersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenLabuhanbatu telah terdapat Kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitukegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang bersumberdari Anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dengan pagusenilai Rp. 985.600.000.

keuangan negara sejumlahRp3.448.900.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2009, dilakukan pengadaan tanah guna pembangunanBandara Bobong di Kecamatan Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula.Pengadaan tanah tersebut masuk dalam mata belanja modal tanah padaSekretariat Daerah Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 yang masukpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Safarudin(ajudan bupati).Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong Tahap sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) danTahap II sejumlah Rp1.948.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus empatpuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlahRp3.448.900.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan jutasembilan ratus ribu rupiah) tersebut bersumber dari APBD KabupatenKepulauan Sula Tahun

21/PID.SUSTPK/2019/PT.DKIRp3.448.900.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2009, dilakukan pengadaan tanah guna pembangunanBandara Bobong di Kecamatan Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula.Pengadaan tanah tersebut masuk dalam mata belanja modal tanah padaSekretariat Daerah Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 yang masukpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

kepada IbrahimTidore (camat), danSejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Safarudin (ajudanbupati).Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dantahap II sejumlah Rp1.948.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus empatpuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlahRp3.448.900.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan jutasembilan ratus ribu rupiah) tersebut bersumber dari APBD

rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor160/KPTS.12/KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaiBendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PenerimaPembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu' serta AtasanLangsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD

Bukit Dusun Pakpak,Kecamatan Babul Makmur, KabupatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2002;Bahwa untuk menindak lanjuti SK Bupati Aceh Tenggara Nomor : 620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Terdakwa mengikatkan kontrak perjanjianpemborongan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor :620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD

Dusun PakPak Kecamatan Babul Makmur, KabupatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2002 .Bahwa untuk menindak lanjuti SK Bupati Aceh Tenggara Nomor : 620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 18 Oktober 2002 Terdakwa Mengikatkan kontrak PerjanjianPemborongan yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:620/02/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD

BUKIT HARAPAN dengankuasa Direkturnya Terdakwa DURANI Bin KIK dengan Nomor Kontrak620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontrak sebesarRp1.500.500.000,00(satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sumber DanaAlokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2002 untuk pekerjaan:1.

Babul Makmur sesuai dengan kontrak kerja NomorKontrak:620/03/P2JKKPJBP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 dengan nilai kontraksebesar Rp1.500.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2002 adalah Sar.DARMA PUTRA JAYA, ST (Pimpin Proyek) sedangkan sebagai pihak kedua adalahTerdakwa DURANI Bin KIK (Pelaksana Proyek/Kontraktor, Terdakwa dalam berkasterpisah), dengan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari Kalenderterhitung sejak

Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi ataspembayaran yang dilaksanakan.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan DaerahPasal 61 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkanSPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan denganSPD.Pasal 65 ayat (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.Bahwa

Menerima dana yang berasal dari APBD Pemkab Jeneponto.2. Membelanjakan dana yang masuk ke Bendahara Pos Bantuan.3. Mempertanggung Jawabkan dana yang ada di bendahara Pos Bantuan. Dalam pelaksanaannya, Drs. M. Saleh Aburaera bersamasama dengan 2(dua) orang pejabat bawahannya yang berperan penting adalah kaitannyapengelolaan keuangan/anggaran negara / daerah yakni Hj.

Bagian keuanganpada tahun anggaran 2009 telah tersedia anggaran sebesar Rp.500.000.000,00, sebagaimana tercantum dalam APBD kabupatenjeneponto, namun Drs. M.

Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mksmendatangkan keuntungan sedikitpun bagi pribadi TerdakwaPembandingSjafruddin, S.Sos kecuali tamutamu itu sendiri dan pemkab Jenepontoyang menikmati makan minum yang disediakan dari dana APBD JenepontoTahun Anggaran 2009.Bahwa oleh karena Majelis Judex Factie tidak dapat membuktikan unsurmenguntungkan diri ataupun orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmaka sangat berdasar apabila Majelis Hakim Banding menolak pertimbanganhukum Judex Factie tersebut di

Saleh Aburaera, maka TerdakwaPembanding Sjafruddin, S.Sos tanparagu lagi mengeluarkan dana tersebut karena dalam pos bantuan dikenal denganpembiayaan yang tak terduga, selain itu TerdakwaPembanding Sjafruddin, S.Sosselaku bendahara pos bantuan Kantor Dinas PPKAD Jeneponto mempunyaikewenangan antara lain sebagai berikut : Menerima dana yang berasal dari APBD Pemkab Jeneponto; Membelanjakan dana yang masuk kebendahara Pos Bantuan; Mempertanggung jawabkan dana yang ada di bendahara Pos Bantuan;Bahwa

No. 188 K/Pid.Sus/2009Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 935 tanggal 7Juni 2003 tentang Pengesahan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) DinasPrasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa telah disahkan proyek yang dibiayaioleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003. Sebagai tindaklanjutnya maka diterbikan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja ModalKabupaten Sumbawa.

Surat Keputusan BupatiSumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pengesahan DASK(Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah KabupatenSumbawa yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 unit kerja Dinas Prasarana Wilayah KabupatenHal. 7 dari 49 hal. Put.

Surabaya Motor untuk dilakukan kegiatan overhoul danmobilisasi sedangkan biaya sudah dianggarkan dari APBD KabupatenSumbawa dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaanSpare Part, maka negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawamenderita kerugian kurang lebih sebesar yaitu Rp. 150.146.000, (+) Rp.20.900.000, = Rp. 171.046.000..Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo.Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b, jo. Pasal 18 Ayat (2) jo.

Surat Keputusan BupatiSumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pengesahan DASK(Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah KabupatenSumbawa yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun2003.

Surabaya Motor untuk dilakukan kegiatan overhoul danmobilisasi sedangkan biaya sudah dianggarkan dari APBD KabupatenSumbawa dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaanSpare Part, maka negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawamenderita kKerugian kurang lebih sebesar yaitu Rp. 150.146.000, (+) Rp.20.900.000, = Rp. 171.046.000..Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo.Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b, jo. Pasal 18 Ayat (2) jo.

Parigi, kabupaten Donggala (dahulu), sekarang Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

AgamaKecamatan Parigi, Parigi Barat dan Parigi Selatan dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBDPemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada negara melalui APBD

Biaya perkara sejumlah Rp 91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong Tahun 2018;Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Parigi, Kabupaten ParigiMoutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, olehMazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

No. 2240 K/Pid.Sus/2012ruangannya dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh limajuta Rupiah) ;e Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang danJasa sebanyak 35 Paket pada kegiatan pengadaan Meubelairsekolah tingkat SMA dan SMK yang tersebar di seluruh Kabupaten /Kota se Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas ProvinsiKalimantan Tengah sebesar Rp 4.292.285.000,00 (empat milyar duaratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh

BARMENSIUS YULIANDRIE Bin PURUK A.MENGGANG (Alm) yang mengikuti proses pengadaan barang danjasa berupa pengadaan Meubelair sekolah tingkat SMA dan SMK diDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dana yang bersumberdari APBD (DAU) tahun 2009 dengan cara meminjam perusahaanorang lain sebagai pendampingnya dengan cara mengatur semuadokumen pelelangannya sesuai dengan kemauannya sehinggamemenangkan paket tersebut adalah perobuatan melawan hukum ;Hal. 9 dari 59 hal. Put.

MENGGANG (Alm) tidak sesuai dengan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yaitu :Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi :Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agarpelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terobuka dan bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;Pasal 35 ayat (6), yang berbunyi :Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak

No. 2240 K/Pid.Sus/201222sekolah tingkat SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi KalimantanTengah dana yang bersumber dari APBD (DAU) tahun 2009 telahmendapatkan 3 paket pekerjaan dengan cara mengatur proses lelangnyayang sudah diatur pemenangnya dalam kegiatan pelelangan sehinggamengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat ;e Bahwa Terdakwa I. AHIA NOVIE, SE, MSA Bin PURUK A.M (Alm) danTerdakwa II. BARMENSIUS YULIANDRIE Bin PURUK A.

MENGGANG(Alm) yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa berupapengadaan Meubelair sekolah tingkat SMA dan SMK di Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan Tengah dana yang bersumber dari APBD (DAU)tahun 2009 dengan cara meminjam perusahaan orang lain sebagaipendampingnya dengan cara mengatur semua dokumen pelelangannyasesuai dengan kemauannya sehingga memenangkan paket tersebut ; Bahwa berdasarkan faktafakta perbuatan Terdakwa . AHIA NOVIE, SE,MSA Bin PURUK A.M (Alm) dan Terdakwa II.

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat, dan ayat (2) secara tertio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yangdidukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;e Pasal 132 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

Johansz,S.E., 1 (Satu) lembar;Surat Nomor 900/84.C/BKAD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihalPenyampaian Data Dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas : Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 12 Nopember 2014 ; Fotocopy 1 (Satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015; Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016

; Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017;Point 27 sampai dengan point 49, dikembalikan kepada Badan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;50.

Johansz,S.E., 1 (Satu) lembar;Surat Nomor 900/84.C/BKAD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihalPenyampaian Data Dokumen yang sesuai dokumen asli, terdiri atas : Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 12 November 2014; Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015; Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016

; Fotocopy 1 (satu) jepitan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017;Halaman 47 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2020/PT AMB.Point 27 sampai dengan point 49, dikembalikan kepada Badan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;50.

A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bustandarudin bin Ruslan) dengan Pemohon II (Marlina binti Bayumi) yang dilaksanakan di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 10 Nopember 2003;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masrim bin Cik Jon ) dengan Pemohon II (Neti Herwati binti Nangwi) yang dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 23 Desember 1986;

3. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang

li>Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan DonriDonriKabupaten Soppeng;4, Membebankan biaya perkara kepada APBD KabupatenSoppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin, tanggal 21Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah olehDrs. H.

Saparudin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ;b Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi, Setelah pekerjaanselesai 100 % ( seratus persen ) sesuai dengan ketentuanyang tertuang dalam Konterak, Penyedia Barang / Jasamengajukan permintaan secara tertulis kepada PA /KPAmelalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;c Undang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat ( 1)berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD

Pasal 95 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi,Setelah pekerjaan selesai 100 % ( seratus persen ) sesuaidengan ketentuan yang tertuang dalam Konterak,Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secaratertulis kepada PA /KPA melalui PPK untukmenyerahkan pekerjaan ;Hal 19 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/20BahwacTerdakwaUndang undang RI No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat ( 1)berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD

SUDARSONOSOULISA ;21 Bahwa nama nama Panitia leleng selain saksi adalah : UMAR RADA, S.Sos sebagai Ketua Panitia;e IDRIS LATUCONSINA sebabagai anggaota panitia;e DANIEL SALEKY, A.md sebagai Anggota Panitia;e AISYA WASAHDA, SP sebagai Anggota Panitai ; Bahwa dana pengadaan (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, berjumlah Rp. 398.450.000,00( tiga ratus sembilan puluh depan juta lima ratus lima puluh rupiah rupiah) danatersebut bersumber dari APBD

TAHUN 2012, tanggal 29 Februari 2012 ; Bahwa saksi tidak pernah melaksankan tugas pokok sebagai panitia lelang, karenatidak pernah ada kegiatan pelelangan ( satu ) Unit Mini Bus AC di KantorSekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggara 2012 tersebut ; Bahwa anggaran Pengadaan (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor SekretariatDPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 sebesarRp.398.450.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan bersumber dari APBD

Indosari Motor dengan realisasi fisik pegadaan 1 (satu) UnitMini bus Ac tersebut ; Bahwa tidak dibenarkan jika pembayaran atas beban APBN/APBD dilakukansebelum barang/jasa diterima terlebih dahulu dan ahli juga berpendapat tidakdibenarkan setiap pengeluaran belanja APBN/APBD tanpa didukung bukti yanglengkap dan sah yang mana diatur dalam Undang Undang RI Nomor tahun2004 tentang perbendaharaan Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bantaengdiatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 1Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bantaeng yangmenyebutkan bahwa:DPRD mempunyai tugas dan wewenang:a) Membentuk peraturan daerah bersama Bupaiti.b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturandaerah mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) yang diajukan oleh Bupati.c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerahdan APBD.d) Mengusulkan

Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah padabagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah danlengkap dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Bahwa dari total dana sebesar Rp 249.200.000, (dua ratus empat puluhsembilan

Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah padabagian keempat pelaksanaan APBD Pasal 132 ayat (1) setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang sah danlengkap dan ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Bahwa dana dari kegiatan sebesar Rp 129.200.000, (seratus dua puluhsembilan

nama saudara ALIM BAHRI L.TANA untuk penyelenggaraan Bintek/Pelatihnan dengan jumlah dana sebesarRp. 249.200.000 .1 (satu) Exsamplar Kwitansi pembayaran honor PPTK No. 732/08/BPD/2011Tanggal 27 Agustus 2011 dengan jumlah Dana Rp. 1.440.000 (satu juta empatratus empat puluh ribu rupiah).1 (satu) Exsamplar foto copy SK Kepala BAPPEDA Kabupaten BantaengNomor 2 Tahun 2011 Tanggal 08 Januari 2011 yang telah disahkan sesuaidengan aslinya tentang penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Untukkegiatan APBD

Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksisebagai Kabid Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah pada BPKKDPemerintah Provinsi Kepri adalah :a) Mempersiapkan proses penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD;b) Melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD dan Perubahan APBDKabupaten/Kota.c) Bahwa Saksi menerangkan Dalam melaksanakan tugas seharihari sebagaiKabid Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah pada BPKKDPemerintah Provinsi Kepri tersebut saksi beroedoman kepada :d) Peraturan

Bahwa dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2012 ada dibahastentang pemberian bantuan sosial kepada 21 (dua puluh satu) UKM Tahu Tempedi Kota Batam dan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013 ada dibahastentang pemberian bantuan hibah kepada Mesjid dan TK Baitur Razzaq KotaBatam.

Saksi sebagai bendahara pengeluaran mendapatkan SK Penerimabantuan untuk APBD Pemprov.

Tahap pertama.Saksi sebagai bendahara pengeluaran mendapatkan SK Penerimabantuan untuk APBD Pemprov.

Bahwa proses sehingga dana aspirasi tersebut masuk ke APBD Provinsi Kepritahun 2012 dan 2013 yaitu:A.

Bahwa Tagihan Penggugat ini sudah diajukan semenjak tahun 2016untuk APBD tahun anggaran 2017 sebagaimana arahan Penerima Jasa(penyelenggara kegiatan) bahwa tagihan baru bisa diajukan setelah turunnyaputusan Kasasi Mahkamah Agung RI, namun tagihan dimaksud tidakkunjung dibayar dengan alasan Rasionalisasi Anggaran Pemda KabupatenPelalawan. Kemudian pada tahun 2018 Penggugat selaku Penyedia Jasamenemui bapak Bupati Kab.

Pelalawan, Setda Kab.Pelalawan, BappedaKab.Pelalawan, Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD Kab.Pelalawan)dan SKPD/OPD, mereka mengatakan dapat di tagih dan minta diajukan surattagihan (+) plus data dokumen untuk APBD tahun anggaran 2019/2020,namun malang melintang oleh Kepala SKPD/OPD yang baru menjabat danStaff/Pegawai Input Data tidak memasukan pada mata anggaran di APBDdimaksud dengan alasan PAGU Anggaran tidak cukup, karena terjadinyapergantian Kepala SKPD/OPD yang bersangkutan (padahal sudah

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom)sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) untuk setiap satu kaliketerlambatan penganggaran di APBD, guna pemenuhan isi putusan yangberkekuatan hukum tetap secara sukarela sampai isi putusan tersebutdilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat ;10.

Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan penggugat dalamgugatannya yang menyebutkan Surat Kuasa Khusus pada tingkat Kasasisebagai dasar kontrak/ perjanjian kerja karena memang tidak adakesepakatan tersebut maka oleh sebab itu Tergugat tidak pernahmelakukan penganggaran untuk biaya tersebut dalam APBD murnimaupun APBDPerubahan Kabupaten Pelalawan dan biaya tersebut jugatidak pernah masuk dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatHalaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Plwdaerah

Fotocopy Drfat SURAT USULAN Penyesian APBD 2020 tertanggal 21Oktober 2019 beserta lampiran Pra Renja dari Kepala SKPD SETWANKab.

. ;13.Penanganan erosi desa Luwohu ;14.Penanganan alur sungai Butu ;15.Penanganan alur sungai Desa Iloheluma ;Bahwa anggaran pengendalian banjir pada daerah tangkapan air danbadanbadan sungai disediakan berdasarkan Surat Keputusan BupatiNomor : 59 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang PenetapanPergeseran APBD TA. 2008 No. rekening 2.3.23.02 untuk penanggulanganbanjir sungai Moutong Bagian Hulu dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Bahwa dalam rangka pelaksanaan

Pihak kedua wajid melaksanakan, menyelesaikan danmemperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampaiditerima dengan baik oleh Pihak Kesatu ;e Bahwa selanjutnya dilakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara oleh Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSulawesi Utara dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidanakorupsi penggunaan APBD untuk kegiatan pengendalianbanjir pada daerah tangkapan air dan badanbadansungai

Mile.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone BolangoTahun 2008 sebesar Rp.19.500.000.000,00, (Sembilan belas milyar limaratus juta rupiah) untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerahtangkapan air dan badanbadan sungai atas nama Terdakwa IbrahimNtau, B.Sc. SE, MM, dkk.Uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) Dikembalikankepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.8.

Mile.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara penyimpangan penggunaan APBD Kabupaten Bone BolangoTahun 2008 sebesar Rp.19.500.000.000,00, (Sembilan belas milyar limaratus juta rupiah) untuk kegiatan pengendalian banjir pada daerahtangkapan air dan badanbadan sungai atas nama Terdakwa lbrahimNtau, B.Sc. SE, MM, dkk.15.Uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) Dikembalikankepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.9.

Mile ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara penyimpangan penggunaan APBD KabupatenBone Bolango Tahun 2008 sebesar Rp.19.500.000.000,00, untukkegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air danbadanbadan sungai atas nama Terdakwa Ibrahim Ntau, B.Sc.SE, MM, dkk ;Uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten BoneBolango ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan