:Menimbang, bahwa oleh karena hibah tidak ada persetujuan kaum dari LatinDt.

Rajo Maninjun (Alm.)........... oleh karenanya dalil Penggugat harusditolak;Bahwa kekeliruan yang nyata dari putusan tersebut di atas adalah karenaseharusnya yang diterapkan terhadap peristiwa hibah serta pegang gadaiadalah adat dan kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakatNagari Tambangan, khususnya dalam hal hibah dan pegang gadai yangdihubungkan dengan keberadaan Latin Dt.

RajoManinjun (Alm.) yang kemudian menyimpulkan bahwa menurut HakimTingkat Pertama hibah dan pegang gadai tidak sah dan tidak sesuai denganHukum Adat Minangkabau;Bahwa Kekeliruan nyata dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalammengambil kesimpulan adalah salah mempertimbangkan status Latin gelarDt. Rajo Maninjun Suku Pisang seolaholah pihak Tergugat/TermohonHalaman 9 dari 19 Hal. Put.

Nan Basa mengambilkeputusan bahwa pemberian/hibah sawah dari Latin Dt. Rajo Maninjunkepada K. Dt.

Nan Basamengambil keputusan bahwa pemberian/hibah sawah dari Latin Dt. RajoManinjun kepada K. Dt.

Adapundalildalil kKeberatan Para Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingpada pokoknya tentang hibah dari orang tua kepada anaknya (Penggugat ),dikutip antara lain dinyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketadiberikan kepada Penggugat sudah sering dinyatakan oleh Hi. Madjid Kamarimaupun Hj. Putria Hi. Hanafi ketika masih hidup, bahkan menjelangmenghembuskan nafasnya yang terakhir Hi.

Sementara terhadap obyek sengketatersebut diatas, sebagaimana pada posita angka 2 dinyatakan sebagaipeninggalan harta warisan, bukan untuk dibagi dan diserahkan kepada masingmasing ahli waris akan tetapi dinyatakan pada posita angka 12, untuk merubahkepemilikan obyek sengketa dari para ahli waris kepada Penggugat atas dasarpemberian atau hibah;Menimbang, bahwa selain itu gugatan waris Para Penggugat/ParaPembanding pada petitum angka 3 yaitu menetapkan atau menyatakan obyek7 dari 11 halaman Putusan

Selanjutnya pada petitum angka 6,menyatakan bahwa pemberian atau hibah atas obyek sengketa dari orang tuaPara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat alm. Hi. Madjid Kamari dan Hj.Putria Hi.

Hanafi kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum serta memori bandingtersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan waris tersebut telah tidakmemenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telahternyata bercampur aduk antara gugatan waris dan hibah, artinya satu obyeksengketa telah diajukan dua gugatan yang berbeda tentu dengan akibat hukumyang berbeda pula

karena dalam perkara a quo hibah secara hukum terjadiketika orang tua masih hidup dan ketentuan hukum waris masih belum berlaku,selanjutnya ketentuan hukum waris akan mengikat dan berlaku setelah orang tuamenjadi Pewaris karena telah meninggal dunia, dengan demikian majelis hakimtingkat banding menilai dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/ParaPembanding tersebut telah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karenaitu putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan;Menimbang, bahwa

dengan Soerdjak, sebagai pihak yang diberi izin sehingga kesepakatantersebut mengikat kedua belah pihak sebagai UndangUndang, namunbelakangan Soerdjak sebagai pihak yang diberi hak untuk menggarap tanahsengketa berniat pulang kekampung halamannya di Jawa, dan sebelumberangkat ia menghibahkan tanah sawah sengketa tersebut kepadaKadiyah, tanoa seizin Panitia Landrefrom (Kantor Agraria Kabupaten DeliSerdang) sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang(bukti P9) Pengalihan hak dengan cara Hibah

tersebut bertentangandengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam bukti (P2) ,point 2tersebut diatas, sehingga dengan demikian hibah tersebut batal demi hukum,dan karena hibah batal demi hukum, maka peralihan hak dari Soerdjakkepada Kadiyah dianggap tidak pernah ada dan status tanah sengketakembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; o Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penggugat /Pembanding bahwa dalam menilai sertifikat hak atas tanah haruslah dinilailebih dahulu

Salinah menghibahkan sebagian tanahnyakepada Tergugat seluas 24 are dan selanjutnya Tergugat menjual tanahsawah miliknya yang diperoleh dari hibah tersebut kepada Jero Sangkepada tahun 1979;Bahwa pada tahun 1981 sisa tanah tersebut seluas 23 are dihibahkan olehA.

baikdan ada kekhawatiran Para Penggugat terjadi pengalihan objek sengketakepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmeletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag (CB) atas objek sengketatersebut:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah Surat Keterangan Hibah

rupiah) sampai perkaraini berkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:10.Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 20Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,;Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah

Bahwa setelah tergugat membeli ruko milik penggugatl,maka tergugat juga memerlukan tanah untuk akses keluarmasuk kendaraan milik tergugat I,maka tergugat memintatanah kepada penggugat untuk akses keluar masukkendaraan,dan penggugat memberi tanah seluas lebih kurang84 meter persegi dengan itikad hibah,bukan dengan cara jualbeli.11.

Bahwa setelah adanya itikad tersebut,beberapa harikemudian datanglah tergugat II kerumah para penggugat untukmeminta foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik parapenggugat, dengan alasan untuk membuat akta hibah, dan tanpaadanya rasa curiga,maka oleh para penggugat, KTP tersebut diberikan.12.

Bahwa beberapa bulan kemudian anak para penggugatyang bernama Drs Nurwantoni datang ke kantor tergugat I untukmengambil akta jual beli ruko, maka oleh staf kantor tergugat IIdi berikan akta jual beli ruko dan nomor 47 tanggal 23 Mei 2013serta di berikan juga akta pengikatan jual beli nomor 46 tanggal23 Mei 2013, dan setelah di lihat di halaman 3 pasal 1 ternyataisinya transaksi jual beli senilai Ro 70.000.000 (tujuh puluh juta)bukan hibah sebagaimana kesepakatan bersama antarapenggugat dan tergugat

Putusan Nomor 233 /PID/2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.322.23.Asli Surat keterangan Tidak Sengketa an Abdul Wahid tang 16Desember 2019.Asli Minuta Akta Jual Beli No 562/2019 tanggal 20 Desember2019 yang dibuat oleh Arfiana Puhohadi SH Mkn PPAT KabBogor.Asli Surat Keterangan Riwayat tanah No 593/44/XII/2019tanggal 16 Desember 2019.Asli Surat Pernyataan hibah sebidang tanah tanggal 07061997yang ditandatangani penerima Hibah an.Agus.Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa a.n Agus tanggal

16Desember 2019.Asli Minuta Akta Juak Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember2019 yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi SH MKn PPAT KabBogor.Asli Surat keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulandesember 2019.Asli Surat pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15101996 yang ditanda tangani penerima Hibah a.n Hamid.Asli Surat Keterangan tidak sengketa an Hamid tanggal 16desember 2019.Asli surat setoran Bank BCA No rek 603.01 777 44 an Sutrisnatanggal 12092019 jumalh Rp.100.000.000 (Seratus jutarupiah

Bogor;Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/43/XII/2019 tanggal16 Desember 2019;Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 08101996yang ditandatangani penerima Hibah an ObaySuhaemi:;Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Obay Suhaemi;Asli Minuta Akta Jual Beli No 560/2019 tanggal 20 Desember 2019yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab.

Bogor;Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/44/XII/2019 tanggal16 Desember 2019;Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 07061997yang ditandatangani penerima Hibah an Agus;Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Agus tanggal 16Desember 2019;Asli Minuta Akta Jual Beli No 563/2019 tanggal 20 Desember 2019yang dibuat oleh Arfiana Purbohadi, SH. MKn., PPAT Kab.

Bogor;Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah No 593/45/XII/2019 bulanDesember 2019;Asli Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanggal 15101996yang ditandatangani penerima Hibah an Hamid;Asli Surat Keterangan Tidak Sengketa an Hamid tanggal 16Desember 2019;Asli Surat Setoran Bank BCA No Rek. 603.01 777 44 an Sutrisnatanggal 12092019 jumlah Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah);Halaman 22 dari 30 halaman .

No.04/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Psbdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantaraKPKNL Bukittinggi berupa :Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel LingkuangAua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 500 M2(Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :PROVINSI : Sumatera BaratKABUPATEN : Pasaman BaratKECAMATAN ~ : PasamanDESA/KEL : Lingkuang AuaLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah

atas nama TOTO MARYANTO.Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel Lingkuang Aua,berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 600 M2 (EnamRatus Meter Persegi) Terletak di :PROVINSI : Sumatera BaratKABUPATEN ~ : PasamanKECAMATAN ~ : PasamanDESA/KEL : Lingkuang AuaLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Nama pemegangberdasarkan Akta Hibah

atas nama TOTO MARYANTO.e Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6415 (ex no.154) Desa/Kel LingkuangAua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 600 M2(Enam Ratus Meter Persegi) Terletak di:PROVINSI : Sumatera BaratKABUPATEN : PasamanKECAMATAN : PasamanDESA/KEL : Lingkuang AuaLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5855/2013 tanggal 10Januari 2013, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 02 Juni 2003, Namapemegang berdasarkan Akta Hibah

atas permintaan dariPelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan istri dariKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel LingkuangAua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 500 M2(Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :PROVINSI : Sumatera BaratKABUPATEN : Pasaman BaratKECAMATAN : PasamanDESA/KEL : Lingkuang AuaLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah

Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkanbeberapa agunan berupa :Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 5200 (ex no.155) Desa/Kel LingkuangAua, berupa sebidang tanah berikut segala diatasnya seluas 500 M2(Lima Ratus Meter Persegi) Terletak di :PROVINSI : Sumatera BaratKABUPATEN : Pasaman BaratKECAMATAN ~ : PasamanDESA/KEL : Lingkuang AuaLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 4573/2011 tanggal 11Oktober 2011, Nama pemegang berdasarkan Akta Hibah PPAT.

HolifTanah tersebut dikuasai secara melawan hokum oleh tergugat I.Musripa / mustaipaTergugat mempunyai alas an bahwasanya dirinya mendapat hibah dariB. ADNI SAMOTRI, HIBAH tersebut dibuat dan dilakukan dihadapantergugat XVII selaku PPAT, yang mana hibah tersebut oleh tergugat X V/selaku kepala desa Randujalak diambil dan didasarkan pada leter CDesa no. 8 atas nama ADNI SAMOTRI, pada hal yang menjadi dasardiri B, ADNI SAMOTRI tidak mempunyai hak milik terhadap tanahsengketa karena B.

Menyatakan, membatalkan demi hokum akta hibah pada tanggal 03maret 2008 no. 35/BSK/2008 dihadapan tergugat XVII selaku PPATantara ADNI B. SAMOTRI selaku penghibah dan tergugat selakupenerima hibah dan penerbitan setifikat no. 0700 atas nama musrifah(tergugat I), surat ukur no. 647 yang dibuat oleh tergugat XVIII selakupejabat badan pertanahan Kabupaten Probolinggo ..

Menyatakan, membatalkan demi hokum surat hibah tanah sengketa Ildari tergugat Il sebagai pemberi hibah kepada masing masing anaktergugat Ill s/d. VI sebagai penerima hibah yang dibuat di hadapantergugat XVI selaku Kepala Desa dan penerbitan sertifikat yang dibuatoleh tergugat XVIII selaku badan pertanahan atas nama masing masing tergugat III s/d. VI. Menyatakan, surat pembagian waris terhadap tanah sengketa III dari P.SAM SURI LIKIN kepada B.

Didasari oleh akta hibah no.35/BSK/2008Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Krs10.11.1213tanggal 03 maret 2008. Tergugat mendapatkan hibah dari adeni B. samotrial. B. ADENI (wafat pada tahun 2012).Bahwa didalam catatan riwayat tanah yang ada didalam buku C randujalak,tanah yang diotempati/dikuasai oleh tergugat semula adalah milik ADENIB SAMOTRI al. B.

Fotokopi Akta Hibah, yang selanjutnya pada fotokop!

Tanah hak milik atas nama pppp(Hibah), SHM No. 1373/Parung, seluas1.316 M?, yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) Unit rumah yangterletak di JI. Raya Parung, Kp. Lebakwangi, RT. 03 RW. 002, DesaParung, Kec. Parung, Kab. Bogor.2. Tanah hak milik sesuai SHM No. 1374 atas nama ttttt, seluas kuranglebih 421 M? (empat ratus dua puluh satu meter persegi), yangSertifikatnya sedang di Jaminkan kepada PT.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan dalam positaoleh Penggugat pada angka 3 a quo atas Gugatan Harta Bersamanya,Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Cbnoleh karenanya apa yang diakunya sebagai Harta Bersama sebagaimanaPenggugat dalilkan pada bagian A dalam huruf ( a ) dalam Bagian HartaBersama adalah bukan merupakan Harta Bersama Penggugat danTergugat, akan tapi merupakan harta bawaan Tergugat hasil hibah dariorang tuanya, hal ini berdasarkan bukti yang tertulis

dalam Sertifikat HakMilik No. 1373 pada halaman Pendaftaran Peralinan Hak, Pembebasan danPencatatan lainnya, tertulis dalam Sebab Perubahan, Tanggal Pendaftaran,No Daftar Isian disebutkan bahwa Akta Hibah, tanggal 06022009, No.40/2009, yang dibuat oleh Drs.

), oleh karenanya Tergugat menolak dengantegas hak milik pribadi atas Harta tidak bergerak berupa tanah berikutHalaman 14 dari 30, Putusan Nomor 1899/Padt.G/2019/PA.Cbnrumahnya dengan SHM No. 1373 disebutkan hanya 200 M2 milik TergugatKonpensi, yang sebenarnya adalah seluas yang tertulis dalam SHM No.1373 adalah milik Pribadi Tergugat (Heliyani) Hibah dari orang tuanya bukanmerupakan harta bersama..

Macan Mengaung Jakarta ( SHM NO. 1374 );12.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil Penggugat angka 9dan angka 10 dalam gugatanya, dimana SHM No. 1373 dan SHM NO.374tersebut adalah bukan Harta Bersama karena merupakan Harta milik pribadiTergugat dari akta HIBAH oleh karenanya tidak ada dasarnya atas SHM No.1373 tersebut didalikan sebagai harta bersama dan minta dibagi 2 samarata ( 50 % Tergugat dan 50 % Penggugat ), juga sama halnya denganSHM No. 1374 adalah harta milik Tergugat Warisan

Menghukum Tergugat untuk membagi tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan perincian sebagai berikut:- Bagian Tergugat yaitu yang telah diterimanya dari proses Hibah seluas 2000 M2 terdiri dari SHM No. 5485/Desa Beraban luas 1600 M2 yang saat ini menjadi bagian dari SHM No. 05561/ Ds Beraban luas 6000 M2 dan SHM No. 5484 /Desa Beraban luas 400 M2, keduanya atas nama I Nyoman Nuarta;- Bagian Penggugat I, Penggugat

tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanahtersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dansepengetahuan Penggugat , Penggugat II dan Penggugat IIl sebagai ahli warislainnya dari WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);Bahwa maksud dan tujuan Tergugat meminta orang tuanya WAYAN RANTIG aliasNANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas2000 M?

SHM No. 4193 tersebut sendiri tanpa harus membaginya dengan ahliwaris yang lainnya serta dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap SHMNo. 4193/Desa Beraban tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Penggugat, Penggugat II dan Penggugat II selaku ahli waris lain dari WAYAN RANTIG aliasNANG JOMPROT;Bahwa apa yang menjadi dugaan Para Penggugat ternyata benar, dimana setelahSHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M2 tersebut beralih hak menjadi atasnama NYOMAN NUARTA (Tergugat) melalui proses hibah

Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA yangmerupakan tanah warisan dari WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)yang dilakukan oleh Tergugat melalui pengajuan proses pemecahan, prosespenggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugatterhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan WAYANRANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara ParaPenggugat sebagai ahli waris dan menjadikan atau mengalihkan hak atas namaTergugat sendiri dengan menggunakan

dengan pertimbangan bahwa Hibah tersebut telah dilakukandihadapan Pejabat yang berwenang yaitu KETUT MUSTIKA notaris di Tabanan( vide surat bukti T 2 yaitu Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 ) danalm.Wayan Rantig alias nang Jomprot memberikan hartanya kepada Tergugattidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya menurut ketentuanhukum yang berlaku, dan oleh karena Akta Hibah tersebut adalah merupakan AktaOtentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkanmajelis

tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan Akta tersebut makadengan demikian menurut majelis Hibah yang diterima oleh Tergugat adalah sahnamun berdasarkan rasa keadilan oleh karena tanah yang dihibahkan tersebutawalnya adalah juga milik dari alm Wayan Rentig alias nang jomprot makamenurut majelis hakim Hibah tersebut harus dianggap sebagai bagian warisanyang sudah diterima Tergugat sewaktu Wayan Rantig alias Nang Jomprot masihhidup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutmaka

meminta kepada Tergugat agar segera menyerahkan SertifikatHak Milik No. 2 tanggal 1 Desember 1971 kepada Penggugat sebagai adikkandung, akan tetapi Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaanPenggugat;Bahwa setelah Tergugat menyadari bahwa tanah tersebut di atas denganSertifikat Hak Milik No. 2 tanggal 1 Desember 1971 adalah merupakanharta peninggalan orang tua, maka Tergugat bersamasama denganisterinya (Tergugat II) dan Penggugat membuat dan menandatangani AktePerjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Hibah

No. 03 tanggal 18 Oktober2018 dihadapan PRAMITA SALAZAR, S.H., Notaris di Kabupaten LabuhanBatu;Bahwa mengingat Akte Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Hibah No.03 tanggal 18 Oktober 2018 dihadapan PRAMITA SALAZAR, S.H., Notarisdi Kabupaten Labuhan Batu, telah diperbuat oleh pihakpihak yang berhak10.11.12.13.14.dan persona standi serta dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu,maka patut menurut hukum Akte Perjanjian Pengikatan Untuk MelakukanHibah No. 03 tanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan sah

dan berkekuatanhukum;Bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II telah membuat danmenandatangani Akte Perjanjian Pengikatan Untuk Melakukan Hibah No.03 tanggal 18 Oktober 2018 dihadapan PRAMITA SALAZAR, S.H., Notarisdi Kabupaten Labuhan Batu, namun ternyata hingga saat ini Tergugat dan Tergugat II belum bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2tanggal 1 Desember 1971 kepada Penggugat, oleh karena itutindakan/perbuatan Tergugat danTergugat Il yang belum bersediamenyerahkan Sertifikat Hak Milik

Bahwa yang menjadi dasar ENDJI (Tergugat 1) memperoleh hak atas tanahsengketa kesatu adalah berdasarkan surat/akta dibawah tangan berupa SuratPernyataan Hibah yang dibuat oleh Lurah Kademangan (Turut Tergugat 1)tahun 2013 pada saat pengajuan permohonan sertifikat melalui program pronatahun 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo(Turut Tergugat 2) dan hal tersebut ditemukan pada Sertifikat aquo dihalamanLembar Pendaftaran Pertama pada Kolom hurup (i) Penunjuk.6.

Bahwa yang menjadi dasar MANI (Tergugat 2) memperoleh hak atas tanahsengketa kedua adalah berdasarkan surat/akta dibawah tangan berupa SuratPernyataan Hibah yang dibuat oleh Lurah Kademangan (Turut Tergugat 1)tahun 2013 pada saat pengajuan permohonan sertifikat melalui program pronatahun 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo(Turut Tergugat 2) dan hal tersebut ditemukan pada Sertifikat aquo dihalamanLembar Pendaftaran Pertama pada Kolom hurup (i) Penunjuk.Halaman 5 dari 13

hal Putusan Nomor 377/Pdt/2020/PT.SBY7.10.11.Bahwa didalam peraturan perundangundangan yang berlaku bahwa HIBAHhanya dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dinadapan Notaris dansejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah pada Pasal 37 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 95 ayat (1) hurup (c), HIBAH hanya dapatdilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);Bahwa perbuatan Tergugat

1 yang menguasai dan memiliki tanahsengketakesatu dengan cara mengajukan peralihan hak dengan menggunakansurat/akta dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Hibah adalahPERBUATAN MELAWAN HUKUM.Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menguasai dan memiliki tanah sengketakedua dengan cara mengajukan peralihan hak dengan menggunakan surat/aktadibawah tangan berupa Surat Pernyataan Hibah adalah PERBUATANMELAWAN HUKUM.Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 4 sudah berusaha menyelesaikanpermasalahan tanah tersebut secara

Tanah oleh Penggugat sebagaitambahan modal guna mencukupi persyaratan Pasal 30 huruf b Peraturan Bank IndonesiaNo. 5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 ; Menimbang, bahwa dari bukti P2 = T10.a berupa Risalah Pertemuan Antara BankIndonesia Dengan Pengurus Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara tanggal 9 Juni 2003dapat diketahui adanya hasil pertemuan bahwa Hibah Tanah dapat diakui/dicatat sebagaimodal disetor apabila Bank telah memenuhi/ menyampaikan akta hibah danbalik nama ( Surat Keterangan dari

Badan Pertanahan Nasional / BPN yang menyatakanbahwa tanah yang tercantum dalam akta hibah tersebut dalam proses balik nama ) ;Menimbang, bahwa dari bukti P3.a sampai dengan P3.z, P3.A sampai denganP3.D berupa 30 ( Tiga puluh ) Sertipikat diperoleh fakta bahwa terhitung tanggal1192003 ke tiga puluh Sertipikat ( Tanda Bukti Hak ) atas tanah tersebut telah beralihatau balik nama menjadi atas nama Bank Pasar Karyawan Swantara ( Penggugat ) ;Menimbang, bahwa dari bukti P7 = T6.a berupa Surat Tergugat

No. 5/519/DPBPR/IDPBPR/Sb/Rahasia tanggal 10 Desember 2003 perihal : Ketidakikutsertaan Bank53Saudara dalam Program Penjaminan Pemerintah khususnya pada alenia kedua dan buktiP14 = T6 berupa Surat Tergugat No. 6/17/DPBPR/IDBPR/Sb/Rahasia tanggal 29 Januari2004 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mengakui / menyetujuipencantuman Hibah Tanah yang telah beralih nama Penggugat tersebut sebagai modal/CAR dalam neraca Penggugat, dengan alasan Hibah Tanah tersebut belum dinilai ulangoleh perusahaan

appraisal independen ;Menimbang, bahwa persyaratan wajib dinilai ulang oleh perusahaan appraisalindependen tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dibenarkan guna menjaminobjektivitas penilaian tanah hibah, dan merupakan tindakan kehatihatianan Tergugatkarena tanahtanah hibah tersebut sebelumnya beralas hak milik yang kemudian setelahberalih atau balik nama kepada Bank Pasar Karyawan Swantara ( Penggugat ) menjadiSertipikat Hak Guna Bangunan yang tentunya akan mempengaruhi/akan terjadi perubahanharga

nilai tanah hibah tersebut ;Menimbang, bahwa dari bukti P20 berupa Surat Tergugat kepada PenggugatNo. 6/180/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 27 April 2004 dapat diketahui bahwa sampai dengantanggal dikeluarkannya Surat Tergugat yaitu tanggal 27 April 2004 Penggugat tidakmelakukan penilaian ulang oleh appraisal independen terhadap tanah hibah sehinggakebijakan Tergugat yang menilai tanah hibah tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak( NJOP ) sebagai tambahan modal dapatlah dibenarkan oleh hukum ;Menimbang

Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat menanyakan kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat menunjukan surat hibah yangkeasliannya di ragukan karena saksisaksi yang menandatangani surattersebut tidak berbatasan langsung baik dengan tanah bangunan, kebun/ peladangan dan sawah yang ada, kemudian kepala adat Marga Ngarasjuga waktu ditanya oleh keluarga Penggugat menyatakan surat hibah itusudah jadi kemudian keluarga Tergugat meminta TTD ; 10.Bahwa atas dasar tersebut sudah beberapa kali di upayakan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada padaT@rQugalt: 5 ~ nnn nnn nnn rn ir ren6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan,Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah bangunan,Kebun dan sawah dan mencabut semua patokpatok yang telah dipasang oleh Para Tergugat di atas tanah Bangunan, kebun dan sawahmilik Penggugat ; 2 noone non ee nee nen enn8.

Tanah Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat denganluas + 14294 M2 dengan batas batas wilayah sebagai berikut : e Sebelah Utara berbatasan dengan MASYATI dan SIRING ; e Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; e Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; e Sebelah Barat berbatasan dengan TAKRIM ; Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalahperbuatan melawan hukum (on rechmatige daad) ; Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada padaTRRQLIQEIL 5 mm

tersebut tidak dapatdibatalkan, bila tidak bertentangan dengan perundangundangan dan tidakmerugikan para ahli waris yang berhak atas sesuatu bagian mutlak (putusanhal 54) dan hibah yang telah diterima Tergugat sudah memenuhi ketentuanperundangan yang berlaku dan tidak satupun ahli waris sah dari dari Bp.

H.Muhammad Siddik bin Kasim (alm) yang dirugikan dengan adanya hibahtersebut, tetapi pertimbangann hukum yang telah benar tersebut, tidak Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT TJK.18bersesuaian dengan isi Putusan pada poin 4 (empat) yang menyatakantidak sah dan batal demi hukum surat hibah yang ada pada Tergugat ;Berdasarkan segala keberatan yang telah terurai di atas, Pembandingmemohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menyatakan:Dalam Eksepsi;PRIMAIR1.

BONAVENTURA HARDJONO seolaholah dengan Hibah, tanpa musyawarah rapat pleno Yayasan PendidikanTUJUH BELAS Yogyakarta dan tanpa adanya imbalan bersifat cumacumaBahwa dengan hibah tersebut Sertifikat SHM 374/Bmj semula atas namaDrs.FX.M.SAJAR SOEPRAPTO dan Drs.M.SOETOPO, dicoret namanyasejak 13 81994 menjadi untuk dan atas nama Yayasan PendidikanTUJUH BELAS Yogyakarta, akan tetapi pinjam namanyaDrs.BONAVENTURA HARDJONO (P8. P9) ;Selanjutnya Sertifikat asli tersebut oleh Drs.

Namun demikian faktanya, tanah hak milik No. 374 / Bumijo, SuratUkur No. 161/ 1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 No. 9284 / 1994 luas5558 m2 sudah menjadi atas nama doctotarandus BonaventuraHardjono dengan cara hibah yang dilakukan di hadapan Notaris / PPATyang dilakukan berdasarkan prosedur yang obenar~ dan.

Nomor 28/ VI/ HB/BMJ/PPAT/ PPAT/1994 tanggal 23 Juni 1994 dihadapan Notaris DALISORUDIANTO, SH yang memperoleh hibah dari Yayasan PendidikanTujuh Belas yang berkedudukan di Yogyakarta.

Penghibahantersebut meliputi rumah serta fasilitas yang ada di atas tanah tanpadikecualikan, sebagaimana dalam Pasal 3 Akta tersebut, antarapihak yang menghibahkan (Yayasan Pendidikan Tujuh Belasberkedudukan di Yogyakarta) dengan penerima hibah (DoctorandusBONAVENTURA HARDJONO) sudah saling melepaskan darisegala gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun, sehinggaperalihan hak atas tanah dan bangunan obyek hibah tersebut sahmenurut hukum.

Tentara Pelajar No. 24 26 Yogyakarta adalahTIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, lebihlebih tanah danbangunan tersebut sudah dilepaskan haknya oleh yayasanPendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dan beralih kepada Drs.BONAVENTURA HARDJONO karena hibah.

Fisik Bidang Tanah atas namaNoor Lina tertanggal 2 April 2018 tidak ada tanda tanganKepala Desa Mattone Kampung Baru (Fotokopi sesuai asli).Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atasnama Muhammad Qasim tertanggal 29 Maret 2018 tidakada tanda tangan Kepala Desa Mattone Kampung Baru(Fotokopi sesuai asili)Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas namaMuhammad Qasim tertanggal 2 April 2018 tidak ada tandatangan Kepala Desa Mattone Kampung Baru (Fotokopi sesuaiasli).Surat Pernyataan Hibah

Abdurrahman tertanggal 12Desember 2017 (Fotokopi sesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HP Binti H.Pasinringi kepada Muhammad Ikhsan Bin H. Abdurrahmantertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HP BintiH.

Pasinringi kepada Muhammad Mukhsin Bin H.Halaman 1618.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti P.18Bukti P.19Bukti P.20Bukti P.21Bukti P.22Bukti P.23Bukti P.24Bukti P.25Bukti P.26Abdurrahman tertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuaiasli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HP Binti H.Pasinringi Kepada Hj. Siti Nafisah Binti H. Abdurrahmantertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HP Binti H.Pasinringi kepada Abdul Muthalib Bin H.

Abdurrahmantertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HPBinti H. Binti H. Pasinringi kepada Abdul Muthalib Bin H.Abdurrahman tertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopisesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HPBinti H. Binti H. Pasinringi kepada Noor Lina Binti H.Abdurrahman tertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopi sesuaiasli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HPBinti H. Binti H.

Pasinringi kepada Noor Lina Binti H.Abdurrahman tertanggal 12 Desember 2017 ( Fotokopisesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HPBinti H. Pasinringi kepada Muhammad Qasim Bin H.Abdurrahman tertanggal 12 Desember 2017 (Fotokopisesuai asli).Surat Pernyataan Hibah Tanah dari nama Hj. Hane, HP BintiH. Binti H.

TOTOK HARIYANTO, Msi Bin(Alm) BEJO SANTOSO dan terdakwa III LILIKH MASLIKAH, SPdl BintiABDURROHIM telah membuat bukti pendukung yang tidak benardan jugaada kegiatan yang sama sekali tidak dilakukan namun dilaporkan telahdilakukan serta menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentinganpribadi sehingga bertentangan dengan peraturan perundanganundanganyaitu :1.

:;Pasal 23: bendahara belanja Hibah Pemilu kepala daerah dan wakilkepala daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau bendaharaHalaman 11 dari 62 Perkara Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT SBYBelanja Hibah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Panwasberhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan buktibuktiyang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;2.

Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari APBD pada Pasal 15 menyebutkan Pengadaan Barangdan Jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Nomor : 131/555 7/011/2013101/BAWASLUPROV/JTM/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 pada pasal 1ayat (2) menyebutkan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksudpada Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagaimana tertuangdalam Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang diusulkan oleh PihakKedua dan telah disepakati oleh para pihak serta merupakan lampiranNaskah Perjanjian Hibah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Pihak Keduaberkewajiban pada huruf a menyebutkan melaksanakan dan bertanggungjawab ataspelaksanaan program

kegiatan dan penggunaan keuangan yang didanaidari hibah daerah yang telah disetujui Pihak Kesatu, pada huruf bmenyebutkan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesualketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pada huruf cmenyebutkan menyimpan buktibukti transaksi terkait dengan programdan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah daerah, pada huruf dmenyebutkan membuat dan menyampaikan LaporanHalaman 12 dari 62 Perkara Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT SBYPertanggungjawaban penggunaan belanja hibah

Fotocopy Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, yang telah diberimaterai cukup tanpa aslinya dan diberi tanda bukti T.II7 ;8. Fotocopy Asal Usul (Silsilah Tanah) tertanggal 18 Mei 2008, yang telahdiberi materai cukup yang disesuaikan dengan aslinya dan diberi tandabukti T.II8 ;9. Fotocopy kwitansi pembayaran untuk sebidang tanah terletak di DembetDesa Tetempangan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara dengan ukuranluas + 18.000 m?

kepada Hendrik Tampasebagai sopir dari Teky Ticoalu karena tidak mempunyai anak ;Bahwa saksi tahu antara Hendrik Tampa dengan Mantiri ada surat tukarmenukar tanah;Bahwa tanah yang dikasih Hibah kepada Hendrik Tampa keseluruhan 10Ha lebih ;Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah ada rumah;Bahwa yang saksi tahu objek tersebut sekarang masuk WilayahKolongan Tetempangan;Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada Sertifikat 26 dan 27 tetapisaksi tidak tahu atas nama siapa;Bahwa yang menjadi masalah

PELLO,STh,SKM,MH, Selatan dengan Jalan SBY, sejumlahRp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dari bukti T.II6 berupa Fotocopy tanpa asli SuratPertukaran tertanggal 29 April 1934 sedangkan bukti TII7 berupa Fotocopytanpa asli Surat Hibah tertanggal 10 Oktober 2004, diketahui bahwa MARAMISTICOALU KORAH telah memberikan hibah kepada HANI TAMPAH berupatanah hak milik No.60 dan No.61 yang terletak di Desa Kawangkoan Kecamatan71Kalawat, serta lokasi tanah yang terletak di bendungan kipper

tertanggal 10 Oktober 2004 diketahui bahwaMARAMIS TICOALU KORAH selaku pemberi hibah telah memberikan kepadaHANI TAMPAH selaku penerima hibah, tanah hak milik No.60 dan No.61 yangterletak di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat serta lokasi tanah yangterletak di bendungan kiper seluas + 40 Hektar, dikaitkan dengan hasilpemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa pada hari Senin tanggal 01Juni 2015 atas tanah objek sengketa serta keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Kuasa Hukum Turut Tergugat

kiper sebagaimana disebutkan dalam Surat Hibah a quo, dengandemikian Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tidak dapat membuktikantentang kepemilikan Turut Tergugat II atas tanah hak milik dengan SHM No.26/Maumbi yang diperoleh Turut Tergugat Il berdasarkan hibah dari MARAMISTICOALU KORAH (MAX TICKY);Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan telah mengajukan buktisurat yang mendukung tentang sahnya peralihan hak atas tanah objek sengketadalam bentuk jual beli antara Turut Tergugat Il (SJOHANIS

nomor: 35, tertanggal13 Maret 2009 dan Akta Hibah Nomor: 53, Tanggal 18 Pebruari 2011, yangdibuat penggugat, dihadapan Notaris dan PPAT J.

Andy Hartanto, SH., MHadalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa oleh karena itu atas dibuatnya Akta Hibah Nomor: 35, Tanggal 13 Maret2009 dan Akta Hibah Nomor: 53, Tanggal 18 Pebruari 2011, yang dibuatpenggugat, dihadapan Notaris dan PPAT J.

Andy Hartanto, SH., MH, memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa adapun Akta Hibah Nomor: 35, Tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat olehpenggugat, dihadapan Notaris dan PPAT J.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata terhadap hibah yangtelah diberikan tidak dapat ditarik kembali, selengkapnya Pasal 1666KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 902/Pat.G/2018/PN SbyHibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya denganCuma Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 8.

Bahwa disamping itu sampai sekarang tidak satupun putusan pengadilanhingga sekarang yang menyatakan batal akta hibah nomor 35 sebagaimanatersebut di atas, sehingga akta hibah tersebut tetap berlaku.11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan dalil penggugat padaangka 7 yang menyatakan berdasarkan berita acara eksekusi No.64/EKS/2015/PN.SBY jo No. 947/PDT.G/2011/PN.SBY hari kamis, tanggal 03Mei 2018 secara jelas tidak dapat menjangkau obyek sengketa dalam perkara aquo.10.

li>Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Deden Saputra bin Munawir Samsudin) dengan Pemohon II (Rini Susilawati binti Suma) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Campaka Kabupaten Cianjur;