ini tidakdapat dijadikan sebagai bukti dimana apakah Termohon mampu memeliharaHal.5 dari 10 hal Putusan No.01/Pdt.G/2011/PTA.Ab.4 orang anak dari bekas suaminya yang telah cerai.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukanoleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara yang telah ditentukan dalam perundangundangan yang berlaku, makapermohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah keliru

dalammenerapkan hukum yang menjadikan dasar pasal 149 Kompilasi Hukum Islamsebagai dasar untuk memberi nafkah madliyah kepada Termohon, karena pasal149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya menyangkut nafkah yang menjadikewajiban bekas suami kepada bekas isteri (setelah terjadi perceraian) berupamutah, nafkah iddah, pelunasan mahar yang terutang dan biaya hadlanah,sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru karenamemberikan nafkah madliyah kepada Termohon tanpa ada tuntutan

bahwa majelis hakim tingkat banding perlumempertimbangkan halhal yang menjadi keberatan pembanding dalam memoribandingnya sebagai berikut : Keberatan pada angka 2 dan angka 3 tidak dapat diterima karenapertimbangan hakim tingkat pertama telah benar oleh karenanya harusdikuatkan ; Keberatan pada angka 4.a majelis hakim tingkat banding berpendapatbahwa putusan hakim~tingkat = pertama yang menghukumPemohon/Pembanding membayar nafkah madliyah tanpa adatuntutan/gugatan dari Termohon/Terbanding adalah keliru

Bahwa konsolidasi perkotaanharuslah tetap mematuhi hukum yang berlaku dan melindungi hakhakanggota masyarakat ;e Bahwa Majelis Hakim judex facti telah keliru dan lalai menilai kinerja teampelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang dilaksanakan oleh team 18.Bahwa di dalam pertimbangan hukum serta alasanalasannya, team 18menyebutkan bahwa konsolidasi tanah perkotaan dimaksudkan memberikanruang untuk jalanjalan serta parit yang diperlukan untuk terciptanya tataruang yang seimbang, sehingga sebagian

tanah warga harus dikurangi namunnyatanya sebagian tanah milik Pemohon Kasasi bukan untuk jalan dan parittetapi dengan cara menerbitkan SHM No.296 yang diperuntukkan atas namaTermohon Kasasi I ;2 Bahwa judex facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian yaitu hanya denganmengakui pernyataan Termohon Kasasi II saja yang mengatakan bahwa PemohonKasasi telah setuju melepaskan haknya kepada team 18, padahal selama persidangantidak ada satu bukti suratpun untuk mendukung dalil Termohon Kasasi II.

No. 307 K/Pdt/2008judex facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan hanya mempercayaiadanya pernyataan tertulis dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanlasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

No. 2186 K/Pid/201 1Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatanyang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakanputusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah

Agung atas dasarpendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangmurni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olen Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut1.Majelis Hakim telah salah / keliru menafsirkan unsur tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana dalam putusannya dengan pertimbanganhukumnya ;Unsur Mengancam dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahayaumum bagi keamanan orang atau barang, dengan sesuatu kejahatanterhadap

Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana pada Pasal336 ayat (1) KUHP yang mana Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsurpasal tersebut bukanlah bersifat alternatif ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikanbahwa bebasnya Terdakwa adalah bebas tidak murni, dengan pertimbangan :Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

Kesimpulan Judex Facti tentang markup ini adalah keliru jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli dariBPKP, Antonius D.S Suriasa.

Antares secaratidak wajar adalah kesimpulan yang keliru dari Judex Facti karena tidakmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Kesimpulan ini jelas keliru karena tidak terjadi pelanggaranterhadap Keppres No. 18 Tahun 2000 yang mensyaratkan prosedur PMLadalah mengundang bukan melakukan pengumuman sehinggakesimpulan Judex Facti dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan olehMajelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.lll.

Putusan Nomor 314 k/Pdt/2015salah dan keliru, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimanamestinya;Sehingga Putusan Hakim Banding A quo harus dibatalkan;Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalamPutusannya mempertimbangkan sebagai berikut:...menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan alatbukti Surat T.1 s/d T.9 dimana T.1 s/d T.3 menyangkut: Putusan Mahkamah Agung, Nomor 22 K/AG/2013, yang amarnyamenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Pate bin Mappangara sebagai Penggugat melawan La Tinggibin La Tang, dan kawankawan sebagai Tergugat;...menimbang, bahwa karena putusan Mahkamah Agung, menyatakanGugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka alat bukti Surat T.1s/d 1.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan Pembuktian karena itudikesampingkan;(Vide Putusan Hakim Banding halaman 14);Bahwa Hakim Judex Facti (Hakim Banding) pada Pengadilan TinggiMakassar dalam pertimbangan Hukum dalam Putusannya, keliru danSalah tidak menerapkan hukum

Putusan Nomor 314 k/Pdt/2015Bahwa berdasarkan kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 (1), (2) KHI,Pasal 212 KHI;Bukti T.4 sah menurut hukum dan harus dilindungi, menurut hukum yangberlaku;Bahwa pertimbangan hukum, Hakim Banding pada Pengadilan TinggiMakassar terhadap bukti T.5 adalah salah dan keliru dan tidak benarsehingga Putusannya harus dibatalkan karena tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya;Bahwa pertimbangan Hukum, Hakim Banding pada Pengadilan TinggiMakassar yang mempertimbangkan sebagai berikut

Putusan Nomor 314 k/Pdt/2015Sehingga bukti T.4, 1.5 sebagai tanda peralihan hak di atas TanahObyek Sengketa 2, 3 dan 4 (jual beli dan hibah) tetap sah menuruthukum dan harus dilindungi.Bahwa Hakim Judex Facti (Hakim Banding) pada Pengadilan TinggiMakassar, telah salah dan keliru dalam hal menilai, menyimpulkan danmenerapkan hukum pembuktian atas keterangan kesaksian yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat/ParaTerbanding) dan Hakim Banding tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya

Putusan Nomor 314 k/Pdt/20154.Bahwa Hakim Judex Facti (Hakim Banding) pada Pengadilan TinggiMakassar, salah dan keliru dan melanggar hukum dan tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya dan Putusannya harus dibatalkan;Bahwa Hakim Banding dalam Putusannya mempertimbangkan,Keterangan kesaksian: Abdul Latief bin Hamzah;Bahwa saksi mengetahui batasbatas dari keempat ObyekSengketa;Bahwa pada tahun 1980 saksi mengetahui dari cerita H. Pate, Mene dan H.

Nomor 19 PK/Pdt.SusPHI/2015internal BRI serta peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku,sehingga jelas putusan Judex Juris mengandung kesalahan atau kekeliruanyang nyata;Penjelasan terhadap alasan Pemohon1.Bahwa Judex Juris telah salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal1603 Huruf o KUH Perdata tanpa melihat ketentuan yang sama, yang secarakhusus telah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, berikut prosedurprosedur penyelesaian perselisihan yangharus ditempuh

atau salah dalam mempertimbangkanpermohonan kasasi a quo berdasarkan memori kasasi yang dikopi paste darimemori kasasi perkara sejenis lainnya, dan berakibat keliru atau salah dalammenjatuhkan putusannya; Mohon hal ini benarbenar diperhatikan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa ulang perkara aquo dalam tingkat Peninjauan Kembali, karena sangat merugikankepentingan Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi/Tergugat;Kesimpulan Pemohon.1.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di

atas, maka terbukti Judex Juristelah salah atau keliru menggunakan Pasal 1603 Huruf o KUH Perdata untukmengarahkan mempertimbangannya menuju pada putusan untuk memPHKTergugat/Termohon kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Judex Juns nyatanyata telah salah atau keliru menerapkan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dalam memutus hubungankerja antara kedua pihak berperkara, tanpa melihat apakah Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh

pasal yang bersangkutan;Bahwa Judex Juris telah salah atau keliru melakukan penilaian atas bukti P6 dan P7, yang berakibat penilaiannya menjadi out of context, danHal. 26 dari 28 hal.

Bahwa Judex Juris nyatanyata keliru atau salah dan ceroboh karena tidakmeneliti dengan saksama isi memori kasasi yang diajukan oleh BRI, yangberakibat putusannya jadi out of context dan sangatsangat merugikankepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal

Judex Facti dalam mengadili perkara a quo telah keliru dan salahmenerapkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan:2.1.

Bahwa Judex Facti kemudian telah keliru dan salah menerapkanHalaman 16 dari 28 hal. Put.

Nomor 753 K/Padt.SusPHI/20172.3.ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan sebagaidasar untuk menolak tuntutan tentang Upah yang masih terutang yangterdiri dari Upah bulan Oktober 2015 yang belum dibayar berikut Upahselama proses Pemutusan Hubungan Kerja;Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaantersebut tidak semestinya diterapkan atau keliru dan salah apabiladiterapbkan untuk menolak permintaan Upah bulan Oktober 2015 yangbelum dibayarkan berikut Upah selama

Oleh karena itu semestinya Upah Pemohon Kasasi/Penggugat untuk bulan Oktober 2015 harus tetap dibayarkan.Dengan demikian keliru dan salah Judex Facti menerapkanketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaanuntuk menolak pembayaran Upah bulan Oktober 2015 tersebut;3. Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakanhubungan kerja diantara Pemohon Kasasi/Penggugat dan TermohonKasasi/Terguqat putus sejak 20 Oktober 2015:3.1.

Bahwa penetapan PHK sejak 20 Oktober 2015 tersebut keliru dansalah menerapkan hukum karena alasan berikut:3.3.1.3.3.2.3.3.3.Pemohon Kasasi/Penggugat dalam petitum nomor 6 memintaagar PHK ditetapkan oleh Pengadilan terhitung sejak saatputusan dibacakan, bukan sejak 20 Oktober 2015.

Gerunik, sedangkan tanahyang dijual oleh Tergugat kepada Tergugat Il seleha Timur berbatasdengan Kantor Dinas Perindustrian Kota Palembang;Oleh karena gugatan Para Penggugat keliru dan salah mengenai obyekgugatan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas makaTergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan menerima Eksepsi dari Tergugat danselanjutnya memberikan putusan

Putusan Nomor 3264 K/Pdt/2015Bahwa Putusan Judex Facti yang telah membatalkan PutusanPengadilan Negeri Palembang adalah Putusan yang telah salah dalammenerapkan hukum karena didasarkan pertimbangan hukum yang keliru atausuatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende gemotiveerd),karena:1.

Pertimbangan hukum yang keliru tersebut adalah pertimbangan Judex Factihalaman 26 yang pada pokoknya menyatakan Menimbang, bahwa pelepasanhak atas tanah dengan penggunaan surat kuasa yang dilakukan olehTerbanding semula Tergugat dengan Terbanding II semula Tergugat II yangmengundang ketidakberesan orangorang yang menjadi pihak dengan dibuatsurat palsu. tandatangan dipalsukan seperti tandatangan pada ParaPembanding dan Turut Terbanding semula Para Penggugat yaitu Ny. NaharBinti M.

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut keliru karena proses penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 1613/26 ilir, yang diterbitkan tanggal 25September 2001 telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlakusebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/TUN/2002 / PTUN.PLG tanggal 01 Mei 2002;Keberatan Kedua:Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 3264 K/Pdt/2015Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang telah melampaui bataswewenang karena:1.

Putusan Nomor 3264 K/Pdt/2015pada alat bukti T.11 dan T.12 adalah suatu pertimbangan yang keliru dalammenilai alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;.

Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan ;Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalahPemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi JawaBarat Cq.

Berdasarkan ketentuan tersebutmaka merujuk isi petitum dalam perlawanan yang diajukan Pelawanmaka jelaslah Pelawan telah keliru dengan menarik pihakpihaksebagai Terlawan dalam perlawanannya ini, karena secara hukumpelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetapmerupakan kewenangan yang melekat dan tidak dapat dilepaskandari tugas dan wewenang Jaksa selaku pejabat fungsional yangdiberi wewenang oleh UndangUndang untuk bertindak sebagaipelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang olehUndangUndang ini untuk melakukan penuntutan danmelaksanakan penetapan hakim;Mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP tersebut maka jelaslahPelawan telah keliru dalam mengkualifikasikan dan/ataumengajukan Terlawan dalam Perlawanannya ini yaitu PemerintahRI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq.Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkarapidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.DPk.

Adapun dalil yang kami ajukanadalah sebagai berikut :a.Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknyamengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab UndangUndangHukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 7). Karena jelaslahketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai tiaptiappemilik suatu kebendaan, sementara pemilik kebendaan a quoadalah sdr.

Pelawan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai TerlawanHalaman 54 dari 73 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 189/Padt.Bth/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Terlawan mendalilkan gugatan perlawanan Pelawantelah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan karenaJaksa Eksekutordalam perkara pidana a quo hanya bertindak selaku eksekutor yang menurutketentuan undangundang bertugas melaksanakan putusan pengadilan danbukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam putusan MajelisHakim;Menimbang

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sangat keliru dantidak sesuai dengan faktafakta yang dipersidangan, serta telah salah dalam menilaialat bukti yang telah diajukan didalam persidangan.

Bahwa Majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama sangatlah keliru denganmenyebutkan ............... ,terlebih lagi pada saat itu Direktur/Kuasa Penggunahalaman 51 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNAAnggaran yang Definitife masih menjabat . Bahwa berdasarkan faktafaktayang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddinditunjuk sebagai Plt.

Bumi Swarga Loka) juga menjadi tidaksah, sangatlah keliru, hal tersebut dikarenakan kerugian Keuangan Negara tersebutmerupakan kesimpulan yang bersifat Opini/asumtif dari pihak Auditor, bukankerugian yang nyata didalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, AlatKesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan kabupaten AcehBarat Daya Tahun Anggaran 2013.

Ramli Bahar BinBaharuddin tidak dapat membatalkan hasil Pelelangan sebagaimana yang diatur didalampasal 83 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012.halaman 66 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNABahwa oleh karena itu sangat keliru pendapat Jaksa penuntut Umum yangmengaitkan antara tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA)didalam pelaksanaan lelang dengan Terdakwa I Drs.

Bumi SwargaLoka) juga menjadi tidak sah, sangatlah keliru, hal tersebut dikarenakan kerugianKeuangan Negara tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat Opini/asumtif daripihak Auditor, bukan kerugian yang nyata didalam pelaksanaan Pengadaan AlatKedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukankabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.

Bahwapertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatsangat keliru sebab luas 1, 24Ha yang berarti sama dengan luas 12.400 M?

Jika fakta hukum demikian makabukti surat yang lain yang diajukan dalam perkara ini yang menjadidasar para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat denganmenggunakan Persil 12 D1 luas 1.24 adalah salah dan keliru dantidak berdasar, karena tanah yang dimiliki Tampeng Hoofd menunjuktanah sawah bukan tanah Darat/Kebun, sementara yangdisengketakan adalah tanah darat/kebun bukan tanah sawah.

Olehkarena salah dan keliru dalam menilai bukti dari Para Terbanding/ParaPenggugat maka tentu dalam menarik kesimpulan dalam memoribanding dalam perkara ini juga akan salah dan keliru;Demikian pula tanggapan Pembanding terhadap bukti kami ParaTerbanding yang diberi tanda PI.Il10, P.I.ll11, dan P1.Il13 yangmengatakan bahwa bertentangan dengan fakta sebab objek sengketatidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat/Para Terbanding.Tanggapan Para Pembanding diatas adalah dalil yang sama sekali tidakberdasar

Abdul Wahid Msc, Sdr Jalil dilibatkandalam perkara ini adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidakberdasar hukum karena Pihak Pihak yang disebut diatas ParaPenggugat tidak melihat adanya urgensi dan juga tidak ada korelasisehingga muncul perselisihan dalam perkara ini.

Jika fakta hukum demikian maka bukti Surat yang lain yangdiajukan dalam perkara ini yang menjadi dasar para Tergugatmenguasai tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan Persil 12D1 luas 1.24 adalah salah dan keliru dan tidak berdasar, karena tanahyang dimiliki Tampeng Hoofd menunjuk tanah sawah bukan tanahDarat/Kebun, sementara yang disengketakan adalah tanah darat/kebunbukan tanah sawah.

) Bahwa gugatan Penggugat mengenai objek tanah tanah yangdisengketakan tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkansecara tegas objeknya.baik batasbatas, serta ukuran tanah, tidaksesuai dengan milik Tergugat.Halaman 7 dari 57 halaman Putusan nomor 564/Pdt/2019/PT MDN6) Bahwa secara formal identitas Pengugat tidak jelas, dengandemikian dalildalil Pengugat terhadap Tergugat adalah kabur dantidak berdasar, karena itu gugatan pengugat seharusnya dinyatakantidak diterima.7) Bahwa pengugat sangat keliru

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBalige yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 Kuasa paraPembanding semula Tergugat I, II dan III telah menyerahkan memori bandingtertanggal 9 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige ;Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 9 Oktober 2019 daripara Pembanding semula Tergugat , II dan IIl mengemukakan sebagaiberikut :Halaman 11 dari 57 halaman Putusan nomor 564/Pdt/2019/PT MDNBahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan, Keliru

Bukti P 5Bahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah tidakbenar dan keliru karena sudah sangat jelas nama Pangaransang ada dituliskan di silsilah sebagai Marga Sidabutar sesuai dengan Bukti yang diajukan olehTergugat.(T13, T16).BUKTI SURAT PEMBANDING/PARA TERGUGAT: Kode Nama Alat Bukti Kegunaan BuktiT1 Fotocopy Surat Keterangan Membuktikan bahwa keturunan OpKeturunan Op Pangaransang Pangaransang Sidabutar berjumlahSidabutar 15 Orang .

Bahwa Pertimbanganpertimbangan yang dikemukakan oleh MajelisHakim adalah keliru dan tidak terbukti;. Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama di Pengadilan Negeri Balige di dalam putusannya hanyamempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;.Bahwa Majelis Hakim tidak $=mempertimbangkan JawabanPembanding/Para Tergugat:.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan kurang cermat dalam menilaifaktafakta yang lahir dari Persidangan.Halaman 39 dari 57 halaman Putusan nomor 564/Pdt/2019/PT MDN6.

Nomor 493 PK/Pdt/1997 tanggal10 Maret 1998;Menurut Tergugat I, dalil Penggugat berkaitan dengan kedudukanPenggugat tersebut di atas adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:2.1.

Bochrim terdiri dari 11orang (subjek hukum), bahwa penyebutan 11 orang tersebut sebagaihanya Tergugat adalah sangat keliru, dikarenakan para abhiwaristersebut sebagai subjek hukum tidak dapat digabungkan hanyasebagai satu Tergugat saja yaitu Tergugat , namun haruslah dipisahkansehingga menjadi Tergugat hingga Tergugat XI;3.

Eksepsi Mengenai Pihak Dalam Gugatan Keliru (gemis aanhoeda nigheid).1.Bahwa pihak yang digugat oleh Penggugat adalah error in personamengenai kedudukan Tergugat II dalam gugatan ini;. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

"Menimbang, bahwa mengenai petitumkeenam gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalampokok perkara, dimana eksekusi telah dilaksanakan berdasarkan T.I7,T.8 adalah tidak tepat dan keliru".

Nomor 155 PK/Pdt/2014dilakukan oleh Pengadilan Negeri, karena tidak membuktikan adanyaperalihan tersebut maka pertimbangan Judex Facti tersebut jelas tidakbenar dan keliru sehingga perlu dibatalkan.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat VI di atas, sangatlah jelasbahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat VI tanpamengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridisTergugat VI tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka PeradilanUmum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/Instansi atasannya tersebut.Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat dalamperkara a quo menjadi kurang sempurna.

Bahwa dengan tegas Tergugat VI menyatakan upaya hukum yang diajukan olehPenggugat pada tanggal 9 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Medan terhadappelaksanaan lelang atas objek perkara a quo yang dilaksanakan pada tanggal 19November 1991 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor269/19911992 adalah hal yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Penggugattidak mengikutsertakan seluruh pihak yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaanlelang dimaksud;2 .

No. 3098 K/Pdt/20121414Bahwa pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru karenaPenggugat hanya merekareka dengan tidak pasti tanpa dibarengi Pembuktianyang kuat;Bahwa Tergugat VIII tidak pernah menerima objek terperkara dari Tergugat VIIsebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya akantetapi Tergugat VIII menerima pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Ir.

Dan Pemohon Kasasimenanggapi putusan Pengadilan Tinggi No. 399/PDT/2011/PTMDN tanggal 27Maret 2012 adalah putusan yang keliru dan haruslah dibatalkan oleh MahkamahAgung RI;Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat VI/Terbanding VI;Keberatan Pertama;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukumpembuktian dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa dapat Pemohon Kasasi jelaskan, Akta No.5 tanggal 3 November 1984tentang surat kuasa yang dibuat dihadapan Aida Daulay Harahap, S.H

Rospita Sihombing yang menyatakan sudahberhasil membuktikan dalildalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milikPenggugat adalah pertimbangan hukum yang mengadaada karena keterangan saksiyang sebenarnya sangat keliru dan irasional karena seluruh keterangan saksiPenggugat/Termohon Kasasi yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tinggi Medanadalah keterangan saksi yang direkayasa dengan maksud memutar balikkan faktayang sebenarnya.

Saidi meninggal, meninggalkan suratsuratbahwa tindakannya selama ini sudah keliru yang mengizinkan keponakannyamengolah objek sengketa ;12.Bahwa Penggugat di Tahun 1966 menyepakati memberi hibah 1 (satu)perumahan kepada anak Kasinar St. Saidi di tanah Sub Sengketa C untukHal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1136 K/PDT/2010mendirikan rumah tempat tinggal Tergugat sekarang ini. Sebagaimana positaTergugat No. 11 yang disetujui oleh Mamak Kepala Kaum.

Saidi sadar sendiri beliau menjelang meninggal, bahwa tindakanselama ini keliru, mengizinkan kaumnya mengolah objek perkara,sebagaimana bukti yang telah Tergugat ajukan dalam persidangan ;Bahwa surat jual beli tanah, sawah, objek perkara nenek Halimah panggilanTuo Kanduang dengan kaum Dt. Nan Saribu Koto Malintang beliauserahkan pada anak beliau Ibrahim St. Basa dan akhirnya setelah IbrahimSt. Basa meninggal dunia surat jual beli tersebut disimpan oleh anaknyaNurbaiti (T I), Kasinar St.

Bahwa, putusan Judex Facti Peradilan Tingkat Banding tersebut mohondibatalkan karena dibuat didasarkan kepada alasan pertimbangan ada atautidaknya halhal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan dankeputusan peradilan tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalamsurat Keputusan Pengadilan Tinggi Padang No.62/PDT/2008/PT.PDGtanggal 29 September 2009 tersebut, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru lagi bertentangan dengan Hukum Acara PerdataIndonesia untuk itu haruslah dibatalkan

Bahwa Putusan Judex Facti Peradilan Tingkat Banding maupun PeradilanTingkat Pertama yang dimohonkan kasasi adalah merupakan sebuahkeputusan yang keliru serta cacat yuridis formal, karena dibuat tanpamemperhatikan dan tanopa mempedomani ketentuan perundangundanganyang mengatur hal tersebut, sehingga menyimpang dari lazimnya bentukputusan pengadilan pada umumnya, karena telah memutuskan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard/NO) setelahpemeriksaan perkara masuk Dalam Pokok

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Peradilan Tingkat Banding yangmengakomodir pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama pada surat putusanhalaman 36 Dalam Pokok Perkara yang menyatakan gugatan paraPenggugat dibuat secara tidak jelas yang mana petitum gugatan tidakdidukung oleh posita gugatan ( Fundamentum Petendi) sehingga tidak jelasobjek gugatan yang akan menyulitkan eksekusi nantinya adalah merupakansuatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar lagi keliru, Karena meskipunposita point 11 berdasarkan

Tentang Kewenangan Mengadili : Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya point 8 (delapan)dan 9 (sembilan) dan Petitum Gugatan point 11 (sebelas) padapokoknya menyatakan sebagai Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 429atas nama Agung Tanjung Malada harus dinyatakan tidak berlaku Bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo ParaPenggugat jelasjelas telah salah dan keliru dalam mengajukanGugatannya ke Pengaddilan Negeri Rote Ndao karena telahdisatukannya atau dicampuradukkan dua kewenangan

pihak pihak sebagaiTergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya dan hal ini pula telahHalaman 14 dari 24, Putusan Nomor 88/PDT/2018/PT KPGmenjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah menggariskankaidah hukum bahwa siapa saja orangorangnya yang akan ditariksebagai Tergugat dalam suatu gugatannya adalah hak sepenuhnya dariPenggugat (vide MA RI No.305 K/Sip/1971) sehingga Majelis Hakimberpendapat terhadap dalil eksepsi ini haruslah ditolakAdalah pertimbangan dan atau pendapat yang sangat keliru

YENY TANJUNG, 11.SONY TANJUNG, 12.PIETER TANJUNG, tidak diikut sertakan sebagai pihak, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No.7/Pdt.G/2017/PNRON,tanggal 5 April 2018 harus dibatalkan oleh karena yurisprudensi MA RINo.305 K/Sip/1971 yang dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagaidasar dalam memutus perkara ini adalah sangat keliru oleh karenaternyata dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah ahliwarisHalaman 15 dari 24, Putusan Nomor 88/PDT/2018/PT KPGmelawan ahliwaris, hal mana telah

, Menimbang bahwaoleh karena obyek sengketa tersebut menjadi warisan / peninggalan bagiahliwarisnya dan jatuh / turun kepada 12 ahliwaris dan kedua belasahliwaris dari almarhum Kidson Hendrik Tanjung / Kriston TanjungMalada dan Taruna Malada (Almh) termasuk Penggugat dan Tergugat berhak memiliki obyek sengketa dan hal mana telah disebutkan dalamdictum putusan poin 3 dan 4, sehingga pertimbangan Majelis Hakimdengan mempergunakan yurisprudensi MA RI No.305 K/Sip/1971tersebut di atas adalah sangat keliru

Bahwa ternyata dictum putsan Pengadilan Negeri Rote Ndao No.07/Pdt.G/2017/PN.RNO tanggal 05 April 2018 Hal.19 poin 4 adalahputusan yang tidak keliru karena dasarnya fakta Hukum yangterungkap dipersidangan berupa Surat wasiat tanggal 11 Agustus 1995dari Taruna Malada kepada 12 Ahli Waris dan surat kuasa dariKidson/Kriston Tanjung Malada kepada Agung Tanjung Maladasehingga patutlah 12 orang Ahli Waris ditetapbkan sebagai Ahli Warissesuai dictum putusan Pengadilan Negeri Rote NdaoNo.07/Pdt.G/2017/PN.RNO

Dalam EksepsiGugatan Para Penggugat telah salah alamat dan keliru melibatkan Tergugat Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya secara tegas mendalilkanperbuatan Tergugat Ill yang melakukan kegiatan pembangunan waterpark di kawasan fungsi sosial/fasilitas umum telah merugikan ParaPenggugat dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya pidana.Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (ic. Plt.

Walikota Medan) telah salah alamat dan keliru karenaseharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan keperdataan danpertanggungjawaban hukum hanya terhadap Tergugat Ill saja tanpamelibatkan Tergugat . Apalagi terhadap permasalahan hukum a quosebelumnya telah diajukan pengaduan/laporan pidana dan jugaditindaklanjuti dengan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat Ill.Bahwa selain itu.

perkara aquo Para Penggugatmengajukan gugatan perakara aquo ke Pengadilan Negeri Medan Yangpada pokoknya agar Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya :Menghukum Tergugatl, TergugatI dan Tergugatlll baik sendirisendirimaupun bersamasama membongkar bangunan pagar dan atau pagarseng serta bangunan Waterpark yang dibangun di atas fasilitas umumdan fasilitas sosial Komplek Perumahan Bumi Asri yakni menjadiLapangan Sepak Bola;e Bahawa dalildalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah dalilyang KELIRU

dan Tergugatll telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUH.Perdata adalah dalil yang KELIRU dan TIDAK BENAR ;Akan tetapi sebaliknya Perobuatan Tergugatl (Plt. Walikota Medan)maupun Tergugat II (Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan) yang menolak atau tidak menerbitkan Surat Izin MendiriBangunan (SIMB) yang dimophonkan PT. Asri Pembangunan CaturKarya Cipta (ic.

Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (ic.Tergugatlll)Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan aquo yang diajukan ParaPenggugat adalah gugatan yang keliru dan Tidak benar, maka cukupberalasan menurut hukum, jika Tergugatlll mohon kehadapan YangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk : s>MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUKSELURUHNYA;Bahwa kemudian oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah gugatanyang keliru dan tidak benar serta dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebutdi atas, Penggugat / Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangandalam Perkara a quo yang keliru memahami Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam danpertimbangan asas yang terkandung dalam Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan ini bagi Penggugat /Pembanding terhadap perkara a quo salah dan keliru, benar antaraPenggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding beragama Islam,namun Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti permulaandengan kode bukti Surat P1 mengenai isi perjanjian yang belum disertaidengan surat Pernyataan Tergugat / Terbanding yang mana suratpernyataan akan diajukan pada agenda siding pemeriksaan bukti Surat,dimana kembali kepada isi Surat perjanjian perkawinan tersebut tidak adaklausula

Tentang Keberatan Kedua Bahwa sangat keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan,apabila Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana point 1 dan 2 halaman2 dan 4. yang pada pokoknya menuduh Judex factictingkat pertama telahkeliru dan sangat berkeberatan dalam pertimbangan hukum yang padaintinya menyebutkan ;Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang beragama islam dan melangsungkan perkawinan denganmunganakan tata cara hukum islam maka dengan demikian perjanjianpembagian

tentangpenyebarluasan Kompilasi hukum islam dan perjanjian tersebut lahir daripenanjian pokok yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.sehingga jika dilihat dari personalita Penggugat dan Tergugat makapernanjian pembagian harta bersama tersebut merupakan perbuatan danperistiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum islamsebagimana asas yang terkandung dalam pasal 49 Undangundangnomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989tentang peradilan Agama ; Bahwa sangat keliru

Tentang Keberatan Ketiga Bahwa sangat keliru, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan,apabila Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana point 3 dan 4halaman 4 dan 5. yang pada pokoknya menuduh Judex facti tingkatpertama telah keliru dan sangat berkeberatan dalam pertimbangan hukumyang pada intinya menyebutkan ;Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt./2021/PT AMBpemeriksaan dan atau penyelesaian sengketa pembagian hartabersama/gono gini antara penggugat dan tergugat adalah kewenaganpengadilan

hukumyang berlaku: lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Dengan dasar di atas, Pemohon Kasasi mengajukan kasasi bukan sematamata tidak menerima putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, tetapisebagai warga negara pencari keadilan yang dilindungi konstitusi untukmenegakkan hukum dan yang lebih penting lagi yaitu tentang rasa keadilanmasyarakat yang sangat tertindas atas putusan Hakim yang keliru

Putusan Nomor 147 K/TUN/2017bertolak belakang dengan keberatan serta keadilan sebenarnya yangselanjutnya banyak terdapat kelalaian dan/atau. kekeliruan dalampenerapan hukumnya dan penafsiran yang keliru tanpa didasari faktahukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atau Putusan Hakim TingkatBanding tidak berdasarkan hukum dan setiap obstruction of justice(pelanggaran keadilan) perlu dijamin suatu) upaya hukum kasasi,bagaimana mungkin kita melaksanakan suatu putusan yang melanggarundangundang, penafsiran

yang keliru tentang fakta hukum dan faktapersidangan oleh Hakim pada Tingkat Banding tersebut yaitu:1.

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding berpendapatdan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut tidak tepat dan tidaksependapat karena telah salah dalam penafsiran dan penerapanhukum, tidak cermat menilai alat bukti surat, sehingga halhal yangsubstantif dalam perkara ini tidak dipertimbangkan;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan telah salah dan keliru

Tentang gugatan telah jelas dan terang/tidak kabur danpertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yangmenyatakan :Gugatan obscuur libel (kabur) adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;Bahwa penafsiran yang keliru dan tidak berdasarkan hukumtentang gugatan obscuur libel (kabur), berdasarkan faktapersidangan, persidangan setempat, buktibukti yang diperkuatdengan keterangan saksisaksi jelas tanah yang menjadi objekSertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor00041/Renah Semanek/2013, tanggal

Berdasarkan bukti T4 yang bersesuaian dengan bukti P12, makaTermohon Kasasi/Penggugat di PHK pada tanggal 19 Agustus 2008, makajelas bahwa Judex Facti telah benarbenar keliru dalam pertimbanganhukumnya, sehingga menghasilkan amar putusan yang keliru pula;. Bahwa KKB Pasal 44 Ayat (5) berbunyi: Teguran Tertulis Ill sekaligusskorsing atau dirumahkan diberikan jika ternyata setelah diberikanHal. 14 dari 23 hal. Put.

Bahwa dengan demikian jelas amar putusan Judex Facti yangmenghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kekuranganupah skorsing adalah keliru, sehingga harus dibatalkan;Tentang Tunjangan Hari Raya:1.Bahwa Judex Facti telah menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untukmembayar THR 2008 sebesar 1 (Satu) bulan upah;.

Bahwa pertimbangan Judex Facti adalah keliru dan bertentangan denganfakta sebagai berikut: Bahwa bukti T3 dan bukti P8 tegas menyebutkan sanksi skorsingberlaku selama 3 (tiga) bulan, yaitu selama bulan Mei, Juni dan Juli2008. Setelah masa skorsing berakhir, yaitu sejak tanggal 1 Agustus2008 sampai saati ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengenakanHal. 15 dari 23 hal. Put.

No. 154 K/Pdt.Sus/201 1lembaga pengelola dana pensiun yang dalam perkara ini lembagadana pensiun dimaksud adalah Dana Pensiun Bina Adhi Sejahteradan pengembalian tabungan dana pensiun tersebut dibayarkan padasaat memasuki usia pensiun;Pertimbangan Judex Facti a quo sematamata adalah asumsi, tanpadasar hukum apapun dan jelas keliru serta bertentangan dengan faktahukum, di mana dalam Lampiran VIl KKB periode 20022004 danLampiran V pada PKB periode 20102012 jelas diatur manfaat JHT bagikaryawan yang

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah keliru, sebab Pasal167 Ayat (1) dan (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 jelas menentukan,bahwa apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja pada program pensiunyang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, in casu PT Adhi Karya, makapekerja tidak berhak lagi untuk mendapatkan uang pesangon dan uangpenghargaan masa kerja, akan tetapi pekerja yang bersangkutan masihtetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat(4) UndangUndang