Pada tanggal 09 Oktober 1971 telah menikah seorang lakilaki yangbernama XXXX dengan seorang perempuan XXXX, yang dicatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor : 199/01/X/1991 tanggal 09 Oktober 19712. Setelah pernikahan tersebut, kKeduanya bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : XXXX, umur 25 tahun. XXXX, umur 19 tahun XXXX, umur 5 tahun.3.

Surabaya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali darianaknya yang bernama XXXX binti XXXX dan XXXX, guna kepentinganmengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anakPemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa,sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatanhukum;Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum XXXX adalah suami isterimenikah pada tanggal 09 Oktober 1971

PEMOHON 4, Lakilaki, umur + 44 tahun / 16 Desember 1971,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, AgamaHindu ;Il. PEMOHON 2, Perempuan, umur + 43 tahun / 24 April 1972, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, AgamaHindu ;Samasama bertempat tinggal di , KecamatanMarga, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebutsebagai : PARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri terSebult j+=

kekeliruan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka6, 7 dan 8 tersebut di atas, nyata menimbulkan ketidakpastian mengenaiidentitas dan hubungan hukum antara pihak yang berperkara, dan olehkarenanya bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yangmenyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan terhadap pihakpihakyang secara tegas memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimanadipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971

;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958;Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilanadalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanyahubungan hukum;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971;Gugatan harus diajukan terhadap pihakpihak yang secara tegasmempunyai hubungan hukum;Berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa gugatanperkara a quo adalah gugatan salah alamat (error in persona).

Halini ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332.K/Sip/1971,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429.K/Sip/1971 dan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1973, sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332.K/Sip/1971;Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslahditentukan lebih dulu siapasiapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadapsiapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidakdapat dilaksanakan.

;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 429.K/Sip/1971;Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telahmeninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskanoleh ahli waris Tergugat.

;Yurisprudensi Mahmakah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971;Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan, asal halitu tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang...

. : 333 tanggal3 Mei 1971 (Untuk selanjutnya disebut SHM No. 206/Bintaro) semula tertulisatas nama : Waldemar Goeltom (orang tua Para Penggugat) ;Bahwa adapun yang menjadi dasar kepemilikan Para Pengugat atas SHMNo. 206/Bintaro adalah Surat Penetapan Waris dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 796/Pdt/P/1990/PN. Jkt.

Keterangan mana bersesuai denganSurat Tergugat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002, yangmenyatakan bahwa Setelah diadakan penelitian ulang dalam petafotogramteri tahun 1980, lembar 27/49, kotak C/1, ditemukan bekas tulisanM. 206, GS No. 333/1971 dan M 2278 GS No. 17/824/1983 ternyata telahdihapus akan tetapi tidak diketahui lagi siapa yang melakukan penghapusandengan alasan apa penghapusannya .

Pendaftaran dan penerbitan atas SHM No. 206/Bintaro, Gambar SituasiNo. 333 tanggal 3 Mei 1971 yang dahulu dilakukan oleh DepartemenDalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Cq Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Tangerang telah sah dan sesuai denganUndangundang No. 1 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria jo.PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi danPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, artinya, objekpendaftaran tanah, letak bidang, bentuk bidang tanahnya yang semulaberasal

Pasal 12 dan 7 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun1999, ternyata yang berhak dan berwenang untuk membatalkanhak atas tanah adalah Menteri, namun kewenangan itu dapatdilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila hak atas tanahyang dibatalkan tidak lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); Apabila dilihat pembatalan hak atas tanah yang tertuang dalamobjek sengketa adalah terhadap Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro, Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal 3 Mel 1971,maka luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat

AbdulHalim Siregar seluas 1200 m2, maka sisa luas tanah Sertifikat HakMilik No. 206/Bintaro "Sisa", Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal3 Mei 1971 yang dibatalkan oleh Termohon PK adalah seluas5.460 m2 (lima ribu empat ratus enam puluh meter persegi); Dari ukuran luas tanah yang dibatalkan seluas 5.460 m2, ternyataTermohon PK telah melakukan pembatalan hak atas tanahmelebihi 5000 m2, sehingga perbuatan Termohon PK yangmenerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro telah

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARATFORMIL YANG DITENTUKAN OLEH UNDANGUNDANG.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitudiantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii)SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (ili) SEMA Nomor 01Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994,tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syaratsyarat danformulasi Surat Kuasa Khusus adalah :1.Menyebutkan dengan jelas dan spesifik

jenis masalahperkaranya, sedangkan Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2014, penggugatmencantumkan jenis masalah perkaranya, (/.c. gugatan ingkaranfi)KESIMPULANBahwa selanjutnya memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidanganpada perkara perdata nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, serta gunamemenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya (i)SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971

, tanggal23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober1994, maka sangatlah beralasan apabila tergugat mohon kepada yangterhormat ketua dan majelis hakim yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini dapat menyatakan menolak gugatanaquo, karena tidak berlandaskan pada surat kuasa yang dikehendaki olehundangundang (i.c. cacat formil);A.2.

AMIkemudian pada tahun 1971 B. DJIPTO meninggal dunia tanah tersebutdirampas dengan cara tidak memberi hasil kepada Para Penggugatselaku ahli waris dari B. DJIPTO alias B. AMI kemudian tanah sengketadikuasai oleh MISTRO dengan leluasa seolah olah miliknya sendiri hinggaMiSTRO meninggal dunia pada tahun 1983 kemudian dilanjutkan olehanaknya yaitu B. SUPANDI hingga meninggal dunia pada tahun 2006kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu HALIQ / TERGUGAT hingga saatini ;.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut merugikan di pihak ParaPenggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketaDarisejak tanah tersebut dirampas oleh MISTRO pada tahun 1971 dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan setahunnya pada saat ini dapatlaku Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) terhitung sejak tahun 1971,hingga tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat ;Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak wajarapabila Para Penggugat menuntut uang paksa untuk

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kenikmatantanah sengketa tersebut setahunnya Rp. 6.000.000, terhitung sejaktahun 1971 hingga tanah sengketa tersebut diserahkan kepada ParaPenggugat ;9.

Bahwa pada tahun 1971 tanah peninggalan INAQ RUMISAH (Obyeksengketa) yang belum dibagi waris tersebut digugat oleh pihak ketiga yangmengaku jika tanah INAQ RUMISAH adalah hak mereka dimana Orang TauPenggugat (AMAQ MARIAH) Yang menguasai Obyek sengketa dan jugaselaku salah satu ahli waris ditarik sebagai pihak Tergugat, akan tetapigugatan yang diajukan oleh pihak ketiga dimaksud ditolak olen PengadilanNegeri Mataram dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetapsebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan

Negeri Mataram Nomor :91 /1971 /P.N / Pdt tertanggal 21 Desember 1971..

Bahwa setelah adanya putusan perkara Nomor : 91 /1971 /P.N / Pat , tibaa tiba dengan alasan membiayai perkara dimaksud kakek dari Tergugat dan atau orang tua dari Tergugat II ( Darsah Alias Amaq Sedah) menguasaidan menikmati tanah peninggalan INAQ RUMISAH sampai kakek Tergugat1 dan atau orang tua dari Tergugat II meninggal dunia pada tahun 2003tanpa menghiraukan hak dari ahli waris yang lain..

BerdasarkanHalaman 39 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDPP27/1968 ini, maka WKP Pamusian dan lahan sumur PAM0228 & Il juga termasuk asset yang beralin kepada danmenjadi milik P.N.PERTAMINA dengan segala akibathukumnya.Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah RI menerbitkan UndangUndang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (UU8/1971),yang pada intinya mengatur bahwa pendirian PERTAMINA danmembubarkan P.N.PERTAMINA sehingga seluruh hak,kewajiban, kepemilikan, kekayaan termasuk cadangancadangan

Dengandemikian berdasarkan UU8/1971 ini, WKP Pamusian dan lahansumur PAM0228 & Il juga menjadi bagian dari asetaset milikPERTAMINA.

Lebih lanjut, sebagai penegasan terkait wilayahkerja PERTAMINA, Presiden RI menerbitkan KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah KerjaPERTAMINA (Keppres 50/1971), dimana di dalam Keppres50/1971 ditegaskan kembali bahwa Pulau Tarakan termasukdalam Wilayah Kerja PERTAMINA yang sebagaimana diketahuibahwa didalamnya terdapat WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il.Bahwa sejak diserahkannya WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il tahun 1971, PERTAMINA secara terusmenerus mengelola

PERTAMINA)Foto Copy sesuai dengan Fotocopy KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang PenetapanWilayah Kerja PERTAMINA.Foto Copy sesuai dengan Foto Copy UndangUndang No. 8 Tahun 1971, tentang Pertamina.Foto Copy sesuai dengan FotocopyTechnicalAssistance Contract between PERTAMINA and PTTesoro Indonesia Petroleum Company tanggal 13Maret 1989.Foto Copy sesuai dengan Fotocopy UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.Halaman 68 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD11.

Bahwa PI Pertamina (Persero) dahulu P.N Pertaminamendapatkan kuasa pertambangan' berdasarkan KeputusanPresiden Tentang Penetapan WilayahWilayah KuasaPertambangan P.N.PERTAMINA tanggal 29 Juli 1971 (bukti PI7);4. Bahwa Wilayah Kerja Pertamina didasarkan dari Peta Wilayah KerjaBPM Tahun 1946 / Topografische Kaart Tarakan (bukti P.I21);5.

PENETAPANNOMOR : 1349/Pdt.P/2020/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;Telah membaca berkas perkara permohonan Nomor1349/Pdt.P/2020/PN.Sby dalam perkara permohonan Pemohon :LUKAS IMAM RIJANTO, tempat lahir di Surabaya pada tanggal 4 Juli 1971,umur 49 tahun, jenis kelamin lakilaki, agamaKristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaanPensiun, status cerai mati, beralamat di JalanSimo Gunung Kramat Barat 24 Surabaya, untukselanjutnya disebut sebagai

;Tempat lahir : Pamekasan;Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 26 Juli 1971;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI. Kadir Masuk Dsn. Krajan Rt.005 Rw.007 Ds. KalibaruWetan Kec. Kalibaru Kab.

Lahir : 43 tahun/ 14 Pebruari 1971;Jenis Kelamin = ai alt eoKebangsaan = (meornesia, qaTempat Tinggal : Perum Permata JI.

ABDUL KADIR; Tempat Lahir : Sangkulirang ( Kaltim ); Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1971; Jenis kelamin : Laki laki; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; 9Tempat tinggal : Jalan RT.06, Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; Agama : Islam; =Pekerjaan SSIES ~ nnn nnerTerdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Juli 2016,berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap / 73 / VII / 2016 /Reskrim, tertanggall 16 Jul) 201 6) axxn2n

.: 28 tahun /07 Jul 1971: Lakilaki.: Indonesia.: Kp. Sumber Krajan Rt. 01/01, Kel. Sumber , Kec.Banjarsari, Kota Surakarta ;: Islam: Swasta: SD: TRI YOGASWORO Als. TEGUH bin EKO SURADI.: Surakarta.: 31 tahun /11 Nopember 1977.: Lakilaki.: Indonesia.: Perumahan Seniman Rt. 001 / Rw. 24, Kel. Kadipiro, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.: Islam.: Swasta.

MOEI;Bahwa selanjutnya dengan berlakukanya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960, Jo. ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri Nomor 8Tahun 1971 tanggal 26 September 1971, maka sesuai Pasal V Ketentuanketentuankonverasi, tanah bekas hak barat RVO tersebut diatas telah dikonversi menjadi HakGuna Bangunan Nomor B.17 tanggal 8 September 1972, luas 2.785 M2 atas namaOEI MOEI (Warga Negara Asing), dengan masa berlaku HGB selama 20 tahunterhitung sejak berlakunya Permendagri tersebut

yaitu 26 September 1971;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPA yangmenentukan bahwa Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:a.

Ketentuan ini berlakujuga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhisyaratsyarat tersebut.Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialinkan dalamjangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwahakhak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuanketentuan yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa memperhatikan juga Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 8 Tahun 1971 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Pokok

Agraria di PropinsiIrian Barat, yang ditetapbkan pada tanggal 26 September 1971, dimana dalamketentuan Pasal 2 menentukan bahwa Apabila dalam peraturanperaturan ketentuan19ketentuan konversi UndangUndang No.5 Tahun 1960 untuk melakukan sesuatu halditetapkan jangka waktu tertentu, maka untuk Irian Barat jangka waktu tersebut adalah1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang sama dengan bukti T1/P.R.1,dan bukti P2, serta memperhatikan

perlu dipertimbangkan terlebin dahulu adalahapakah benar tanah Hak Guna Banguna /HGB bekas RVO No.17 tersebut adalahmerupakan tanah warisan dari OEI MOE;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam konvensi telah dipertimbangkanbahwa tanah Hak Guna Bangunan/HGB bekas RVO No.17 yang didalilkan sebagaitanah warisan dari OEI MOEI tersebut ternyata tidak lagi berstatus sebagai tanahwarisan karena berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) UUPA dan Pasal 2Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1971

(Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 12 November 1971 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo.

Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);Pasal 163 HIR, menyebutkan:Barang Siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatuperistiwa untuk menangguhkan haknya atau untuk membantah hak oranglain, harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

;Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PTBNA8.10.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: Bahwa menurutketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Hakim wajib mengadilisemua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebihdaripada apa yang diminta oleh Penggugat.

Nomor: 75/C III/1969 Tanggal 20 Januari 1969 pada Golongan/Ruang D/II (Gaji POkokRp. 592,), yang ditempatkan pada Pusat Katolik di Sukarnapura (Bukti P.3);Bahwa selama menjadi PNS, Simon Sowai (Alm) pernah mengalamibeberapa kali kenaikan gaji berkala sebagai berikut: Kenaikan Gaji Berkala terhitung tanggal 1 Januari 1970 berdasarkanSurat Keputusan YPPK Irian Barat Nomor: 367/D/1970 Tanggal 3Februari 1970 dari Gaji Pokok Rp. 592, menjadi Rp. 632, (Bukti P.4) Kenaikan Gaji Berkala terhitung 1 Januari 1971

berdasarkan SiratKeputusan YPPK Irian Barat Nomor: 816/D/1971 tanggal 1 Mei 1971dari Gaji Pokok Rp. 632, menjadi Rp. 672, (Bukti P.5) Kenaikan Gaji Berkala terhitung 1 Januari 1972 berdasarkan SuratKeputusan YPPK Irian Barat Nomor: 011/G/CSD/1971 tanggal 16November 1971 dari Gaji Pokok Rp. 672, menjadi Rp. 712, (Bukti P.6) Kenaikan Gaji Berkala terhitung 1 Januari 1973 berdasarkan SuratKeputusan YPPK Irian Barat Nomor: 185/UP/KPTS/BUP/1973 tanggal12 April 1973 dari Gaji Pokok Rp. 712, menjadi Rp

gugatan poin 6 dan poin 7 jelas tertulis danmenyebut TERGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT serta dipertegasdalam petitum poin 4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa seluruh petitum saling bertentangan dengan posita sehinggakedudukan masingmasing pointer tidak bersesuaian satu dengan yanglainnya.Bahwa telah ada putusan Yurisprudensi MARI dalam perkara nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1971

Sesuai putusan Yurisprudensi MARI dalam perkara Nomor: 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1971 yang mengisyaratkan:Bahwa apabila posita gugatan tidak sinkron dengan positagugatan, saling bertentangan, jelas mengakibatkan gugatantidak sempurna, maka gugatan PENGGUGAT harus ditolak.Dengan demikian patut gugatan ini ditolak atau dikesampingkan.Atas dasar halhal tersebut di atas, Pengadilan Negeri, Tipikor, PHI Klas IAJayapura patut menolak untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.144/Pdt.G/2013/PNJPR.DALAM

oleh JudexFactie tanpa pertimbangan dan alasan yuridis, maka menurutPenggugat Asal / Pemohon Kasasi bahwa sikap Judex Factieyang menolak permohonan Penggugat Asal / Pemohon Kasasitersebut adalah dapat merugikan Penggugat Asal / PemohonKasasi dan bertentangan dengan hukum atau melanggar hukumyang berlaku, karena menurut hukum, perubahan ataupengurangan suatu gugatan dipersidangan dapat diperkenankansepanjang tidak mengenai pokok perkara vide putusanMahkamah Agung tanggal 8 April 1972 No. 1175 K/Sip/1971

Vide putusan Mahkamah Agung R.Itanggal 24 Maret 1971 No. 32 K/Sip/1971.Bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan denganhukum karena dimana surat bukti T12, T212 dan T213 yangdipertimbangkan oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri) yang dinyatakansah sebagai bukti dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganhukum pembuktian, karena Surat Bukti T12, T212 dan T213 tersebutberupa foto copy dari foto copy dari suratsurat tersebut yang tidak dapatditunjukkan kepada persidangan suratsurat

Tahun 2004, kecuali Undangundang menetukanlain.e Bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangandengan hukum, karena salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, sebab baik gugatan konvensi maupun gugatanrekonvensi dinyatakan ditolak, namun biaya perkaranyadibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisaja, seharusnya kedua belah pihak secara bersamasamamenanggung biaya perkara tersebut vide putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 1972 No. 944K/Sip/1971

Dan tidak digugatnya Gede Rai Sudianasebagai Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatanPenggugat Asal menjadi tidak sempurna, karena yang menentukanSiapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalahmerupakan hak dari pada Penggugat Asal vide Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971.

No. 2104 K/Pdt/2006tuntutan / petitum yang diajukan oleh Penggugat vide putusanMahkamah Agung RI tanggal 24 Martet 1971 No. 32 K/Sip/1971..

Pengembangan PariwisataLombok (LTDC) kepada pemiliknya yang sah yaitu Arap alias Amaq Kartini(Penggugat dalam Konvensi) berdasarkan dokumendokumen yangberkaitan dengan tanah dimiliki Penggugat dalam Konvensi yaitu suratJual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971 tanggal 1 Oktober1971 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Pujut, Surat Ketetapanluran Pembangunan Daerah (Pipil Pajak PBB) nomor : 24 tanggal 2Pebruari 1978 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar IpedaMataram, dan Surat

dengan menggunakan alas hak berupasurat Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971 tanggal 1Oktober 1971 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Pujut,Surat Ketetapan luran Pembagunan Daerah (Pipil Pajak PBB)nomor : 24 tanggal 2 Pebruari 1978 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Dinas Luar Ipeda Mataram, dan Surat Pemberitanuan PajakTerhutang (SPPT) PBB tahun 1992 nomor : 1I02140303885 atasnama Amag Kertini tanggal 1 April 1992;Bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki Amaq Kartini/BapakKartini

Kuta,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;Bahwa asal mula tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugatdalam Konvensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quoadalah berasal dari tanah yang telah dibebaskan oleh PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan pemberian gantikerugian kepada Amaq Kartini / Bapak Kartini (Tergugat dalamRekonvensi /Penggugat dalam Konvensi) selaku pemilik tanah denganalas hak berupa surat Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971tanggal 1 Oktober 1971

(vide Yurisprudensi Mahkamah AgungHalaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PyaNomor : 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971).

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 788);Menimbang, bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesua No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwakarena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas danluasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, oleh karena terdapat perbedaan antara dalil gugatan penggugat yangmenyebutkan bahwa luas

. : 42 tahun/ 16 Januari 1971 ; Jenis kelamin : Lakilaki Kebangsaan : Indonesia . Tempat tinggal : Jalan Tanjung Duren Utara VII/II No.128Rt.005/Rw.003, Kelurahan Tanjung DurenUtara, Kecamatan Grogol Petamburan,Jakarta Baral ~=Agama BOURPIST@RD Jeneenre nnn crrnnnennnnnenencnnnsanssPekerjaan D SSWEIBIE, 9

jawaban Tergugat tertanggal 24 Maret 2015 yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat point nomor 2yang mendalilkan tanah sengketa adalah milik AMAQ DURASIP adalahbenar, akan tetapi perlu Tergugat menjelaskan bahwa tanah sengketa telahterjadi jual beli antara AMAQ DURASIP (kakek Penggugat) dengan AMAQDIUT (Tergugat),2 Bahwa jual beli terhadap tanah sengketa telah berlangsung cukup lamadan tel ah terjadi jual beli 2 ( dua) kali yaitu :Pada tahun 1971

Jeruh Buwuh;Bahwa saksi juga sebagai kadus pada saat itu namun dalam jual beli saksisebagai saksi;Bahwa saksi tahu kalau selain saksi ada Akhirudin juga ikut menyaksikanjual beli tanah tersebut;Bahwa setahu saksi kalau tanah tersebut dibayar dengan uang tunai;Bahwa saksi tidak ingat berapa tanah tersebut dibayar oleh Tergugat;Bahwa saksi tahu kalau Amaq Durasip tinggal didesa Kawo;Bahwa sepengetahuan saksi jual beli antara Amaq Durasip dan Amaq Diut(tergugat) tersebut terjadi pada sekitar tahun 1971

AMAQ DURASIP (kakekPenggugat) telah dialihkan kepemilikannya melalui Jual beli kepada AMAQ DIUT(Tergugat);Menimbang, bahwa proses jual beli dari AMAQ DURASIP (kakek Penggugat)kepada AMAQ DIUT (Tergugat) dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama JualBeli Nomor 11 tahun 1971 tertanggal 04 oktober 1971 terhadap tanah seluas 0.740 Hadan tahap kedua sesuai Jual Beli Nomor 06 Mei 1981 tertanggal 17 September 1981dimana kedua objek jual beli tersebut merupakan pemisahan dari pipil yang sama yakniPipil