Ditemukan 11073 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.Bpp Tanggal 1 Agustus 2018 — Pemohon:
1.HERMANSYAH RAHIM Bin RACHIM
2.HERMAWATI RACHIM binti RACHIM
3.HERLINA RACHIM binti RACHIM
4.HAERANAbinti RACHIM
5.HAERANIbinti RACHIM
55 — 35
1.HERMANSYAH RAHIM Bin RACHIM
2.HERMAWATI RACHIM binti RACHIM
3.HERLINA RACHIM binti RACHIM
4.HAERANAbinti RACHIM
5.HAERANIbinti RACHIM
55 — 35
Hermansayah Rachim bin Rachim, Barru 13 Januari 1990, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Her.Mandiri RT 19 Kelurahan Sepinggan Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, sebagai Pemohon ;2. Hermawati Rachim binti Rachim, Barru,13 Oktober 1992, Umur: 26Tahun,Agama: Islam, Pekerjaan: MengurusRumahTangga, Bertempat Tinggal:Komp. Her Mandiri RT. 19, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan ,Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaiPemohon II3.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA
180 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2010/B/PK/PJK/2017IV.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007;Pasal 12 Ayat (2):Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Penjelasan Pasal 29 ayat (2):... pendapat dan kesimpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan padabukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2890 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Mei 2015 — H. OTTO MALIK VS 1. H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, dkk. dan 1. Hj. JULIANI MALIK KALANTARY, dkk.
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandengan Nomor 160/ANOT/1999/PN/JAKSEL, kemudian dirubah denganAkta Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu tertanggal 20 Juli 2001, AktaNomor 8 yang dibuat di hadapan Nyonya Gerda Joice Lusia, SarjanaHukum, Notaris di Tangerang, berkedudukan di Pamulang; kemudiandirubah dengan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Oktober 2003 Nomor29 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta, dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 28Tahun
Register : 06-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
RIDHWAN
Tergugat:
KETUA DPRK ACEH SINGKIL
128 — 34
RIDHWAN
Tergugat:
KETUA DPRK ACEH SINGKIL
128 — 34
objek sengketa bertentangandengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor28 tahun 1999 mengatur:Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawanhukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di ataskepentingan masyarakat, bangsa dan negara;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 1 angka 5 UU No. 28tahun
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte Tanggal 20 April 2021 — - Penggugat : Oktovianus, S.Si.,M.P
- Tergugat I : Yayasan Perguruan Kristen Halmahera
- Tergugat II : Universitas Halmahera
244 — 110
244 — 110
DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa dalildalil yang Para Tergugat yang di Uraikan dalam Eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;Bahwa dalam gugatan point 17 Penggugat pernah dipercayakansebagai Dosen yang dipekerjakan oleh yayasan Perguruan KristenHalmahera di universitas Halmahera, dan sejak ditetapkan sebagaipekerja maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk tunduk padaketentuan hukum yang diatur oleh yayasan sesuai Undang no 28Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Register : 30-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN SORONG Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son Tanggal 25 Juni 2018 — 1.HENRY POLTAK SITORUS
2.JEFRI BALIUDE
3.IRMAWATI
127 — 93
127 — 93
Umur/tanggal lahir : 28Tahun /16 Juni 19894. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kampung Baru Kota Sorong7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Karyawati Butik HugosPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut;Terdakwa Il.
Register : 06-02-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 17-04-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM Tanggal 29 Maret 2019 — ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
112 — 36
112 — 36
angka 1 UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatifatau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapa saja yang termasuk sebagaiPenyelenggara Negara telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 28tahun
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/Pdt.G/2017/PN.Bdg,,.. Tanggal 9 Nopember 2017 — RIZALI NOOR,DKK
Lawan
KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN,CS
256 — 65
256 — 65
Bahwa Penggugat (Rizali Noor), mengabdi sebagai karyawan Tergugat IIsejak tanggal 17 Maret 1987, dan pensiun pada tanggal 21 Maret 2015 (28tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari DanaPensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dariJamsostek;Penggugat II (Kesatria Sembiring), mengabdi sebagai karyawan Tergugat IIsejak tanggal 5 Juli 1986 dan pensiun pada tanggal 20 April 2010 (24 tahun),dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana PensiunBank Bukopin
Putus : 13-05-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/Pdt/2015 Tanggal 13 Mei 2015 — BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH VS M. THORIQ, SH., S.SOS., M.Kn., M.Si.
70 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
ahli dalammenghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut harusmendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) huruf e Undang Undang Tipikor yang menyatakan:hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:T) sac2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) Undang Undang Nomor 28Tahun
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 1988..
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI sekarang PT CHANDRA ASRI
PETROCHEMICAL TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
240 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana diketahuibahwa untuk tahun 2008 UndangUndang mengenai ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (3a) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyisebagai berikut:Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan = akhirpemeriksaan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut diatas nyatanyata telah bertentangan dengan Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tetangtugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut,karena BKP tidaklah memiliki tugas dan fungis untuk merubahperaturan peraturan perundanganundangan.Bahwa BKF merupakan badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugasdan fungsi dari BKF adalah menurut Peraturan Presiden Nomor 28Tahun
Register : 30-04-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 5/G/2012/ PTUN-BKL. Tanggal 4 Juli 2012 — M. NADIR melawan BUPATI MUKOMUKO
84 — 49
84 — 49
Objek Sengketa Diterbitkan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang baik;Bahwa keputusan Tergugat diterbitkan secara sewenangwenangsehingga bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa yang dimaksud dengan asasasaSs umum pemerintahan yangbaik disebutkan dalam pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
182 — 157
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
182 — 157
;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada:
1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;
2) HASAN OHORELLA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada âÂÂLAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATESâÂÂ, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA;
Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:
1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
93 — 44
93 — 44
AsasAkuntabilitas;10.Bahwa berdasarkan uraian di atas, keputusan TERGUGAT tidak terbuktimelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik Asas kecermatan,asas tidak berbuat sewenangwenang, asas tidak menyalahgunakanwewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum dan telah memenuhiunsurunsur pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 25-04-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN REMBANG Nomor 38 / Pid.B/2012/PN.Rbg Tanggal 24 April 2012 — 1. PURNOMO Bin AHMAD SALEH
2. PUJIONO Alias CIPUT Bin PANI
52 — 5
52 — 5
satu) buah handphone merk Nokia type 2700 classic warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2700 classic warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6030 warna hitam.Hakim Ketua memberikan perintah untuk mencegah jangan sampai saksisaksiberhubungan satu dengan lainnya sebelum mereka diperiksa dipersidangan.Dipanggil masuk kepersidangan saksi pertama, setelah hadir atas pertanyaanHakim Ketua, ia mengaku bernama :ANANG WIDAYANTO Bin WIDJIONO, Lahir di Rembang , 17 Mei 1984, Umur 28tahun
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
197 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangundang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerUndangUndangan serta Pasal 2,3, 20, 25 dan 35Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28Tahun
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
560 — 215
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
560 — 215
dengan penyelenggaraan negara sesuail denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mulai dariPresiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahandan merupakan pimpinan tertinggi dinegara Republik Indonesia, Menteri,dan terus ke tingkat terbawah kepada pejabat negara dibidang yangdianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga Negara,termasuk Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan UsahaMilik Negara, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor : 28tahun
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2006 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding tidakdapat membuktikan besarnya nilai uang hasil penjualan TBS kepada pihaklain yang seharusnya dapat digunakan oleh Terbanding sebagai dasaruntuk memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak didasarkan padabukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi, dan hal ini sangatbertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UndangUndang Nomor 28Tahun
Upload : 24-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2977 K/PDT/2010 TUAN KASIM ALS. ONG CHING LIONG, DK.; TUAN ANDANG TARUNA ALS. ANG LE SHIO, DKK.
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi baru akanberakhir pada tanggal 16 April 2009;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU No. 28tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2001tentang Yayasan diatur bahwa Pembina Yayasan dapatmemberhentikan Pengurus sebelum berakhir masa jabatannyaapabila selama menjalankan tugas melakukan tindakan yangoleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, kemudian didalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) diatur bahwa ketentuanlebih