Ditemukan 875933 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1/G/2011/PTUN-BL Tanggal 26 Mei 2011 — PENGGUGAT
Dra. TRI HANDAYANI
TERGUGAT
BUPATI LAMPUNG TIMUR
162 — 78
162 — 78
PUTUS ANNomor : 1/G/2011/PTUN BLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam = sengketaantaraDra. TRI HANDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Desa Nonaktif Desa BandarAgung Kecamatan Sribawono, KabupatenLampung Timur, bertempat tinggal diDesa Bandar Agung Rt. 021 Rw.
Kabupaten LampungTimur, Sukadana; Selanjutnya disebut sebagaibewewees TTERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN DIS/2011/PTUN BLtanggal 14 Januari 2011, tentang Pemeriksaan Dismissaldalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung Nomor =: 1/PEN/2011/PTUN BLtanggal 14 Januari 2011, tentang Penunjukkan MajelisHakim yang memeriksa, memutus
Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas jugabertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB) khususnya Asas Proposionalitas, sesuaidengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf b, UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Berdasarkan alasan alasan gugatan Penggugattersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objekHal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor :1/G/2011/PTUN BLsengketa telah menerapkan dan memperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugatmohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini berkenan untuk memutuskan; DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;1.
dilekatkan pada diriPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyeksengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 )Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyekgugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampunguntuk memeriksa, memutus
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 552/Pdt.G/2020/PA.Cbn Tanggal 25 Februari 2020 —
3 — 7
3 — 7
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantahTermohon terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut*.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 18-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 2223/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 21 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 8
5 — 8
ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 10, Putusan Nomor 2223/Padt.G/2021/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 04-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 30 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Bks2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (XXXX bin XXXxX)terhadap Penggugat (XXXX binti XXXxX);3.
No. 1732/Padt.G/2017/PA.Bkskewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena
Register : 06-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA PASURUAN Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Pas Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
antara Pemohon dan Termohon sudahtidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini,Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalanyang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon memohonKepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, untuk berkenan memanggil parapihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjutnya memutus
Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini,Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksisaksi dari pihakkeluarga dan orangorang terdekat dengan Pemohon dan atau Termohon ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkanantara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikahpada tanggal 06 September 2013, dan berdasarkan bukti surat (P), makaMajelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa Pemohon denganTermohon telah
oleh saksisaksi bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidakHal. 6 dari 10 hal Put Nomor: 1281/Pdt.G/2019/PA.Pasharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTermohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon dan puncaknya telahpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah tidak pernah rukun lagi,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sakssaksi Pemohon telah memenuhisyarat fomil dan materiil, sebagaimana Pasal 145 ayat 2 dan 171 HIR, sehinggadapat dijadikan dasar dalam memutus
Register : 21-05-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 15-06-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 1302_Pdt.G_2012_PA.Slw Tanggal 9 Oktober 2012 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
6 — 4
6 — 4
kompetensiabsolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawii ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan kedua buktitersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya maka bukti tersebut sebagai alasbukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;Menim, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Penggugat berdomisili diwilayah di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 73 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkaraa quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus
danmenyelesaikan perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorangyang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagimana dimaksuddalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1)menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengantergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan tergugatmempunyai
hubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkawinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UUNo. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kKewenanganPengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus~ dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat
Register : 04-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agardibebankan menurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenanmenerima , memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talaksatu Raj terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang PengadilanAgama Bekasi;Hal. 3 dari 13 hal. Put.
Bkskewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri tertempattinggal di wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan;Bahwa pada hari persidangan
Register : 22-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0185/Pdt.P/2018/PA.Tmk Tanggal 6 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, serta dokumen resmilainnya;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapanperubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untukpengurusan administrasi kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus
Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas,yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, harus difahami bahwasecara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat dengan tanda bukti P1 sampai denganP5.
Karenanya alaalat bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti,sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwaPemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti
Register : 13-04-2012 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 25-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 79/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Juni 2012 — ELIZABETH USMAN DKK ( 3 ORANG );
1.KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
2.PT. TOTAL OIL INDONESIA;
51 — 25
51 — 25
PUTUSANNomor : 79/B/2012/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yangbersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diJl. Cikini Raya No. 117 Jakarta, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1.
, Advokat yang berkantordi Yan Juanda Saputra & Partners, beralamat di Wijaya GrahaPuri Blok D11, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2012,membaca :1.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 79/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 01 Mei 2012 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
acara pemeriksaan persidangan, alatalatbukti dari para pihak dan keterangan saksisaksi dari Para Penggugat/ParaPembanding, menyatakan bahwa pertimbanganpertimbangan hukumyang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alin oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbanganhukum dalam memutus
Register : 04-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Plh Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus
Pasal 1 ayat (5)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara obsolut kompetensiPengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepadaPemohon dan Pemohon Il menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukumdari
Kemudian buktibukti tersebut juga memuatketerangan yang relevan dengan permohonan Pemohon dan Pemohon Il,dengan demikian buktibukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, makaberdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkandalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, olehkarena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenangmemeriksa, memutus
Register : 23-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 75/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 April 2015 — MAANG BIN SAMBLONG DKK.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.;
FRANKIE RUSLI.;
47 — 24
47 — 24
;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatberalamat di Harlys Residence (basement) Jalan Tomang Tinggi RayaNomor 2 Jakarta Barat, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIT INTERVENSI/TERBANDING , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 07 April 2015 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ;2 Salinan resmi
di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 27 Maret 2015 dan telah diberitahukan dandisampaikan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 68/G/2014/PTUNBDG tertanggal 22 Januari 2015, yang padapokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 68/G/2014/PTUNBDG tanggal 06 Januari 2015yang alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan memohonkepada Majelis Tingkat Banding memutus
Bandung Nomor 68/G/2014/PTUNBDG, tanggal 06Januari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangandan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2014/PTUNBDG tanggal 06 Januari 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus
Register : 01-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0825/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agardibebankan menurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0825/Padt.G/2018/PA Bks2.
pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap
Register : 03-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2827/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agardibebankan menurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2827/Pdt.G/2017/PA.Bks1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat () terhadapPenggugat ();3.
No. 2827/Pdt.G/2017/PA.BksMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitudengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara inimenjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili diwilayah
Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugatpada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat
Register : 07-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PA MUNGKID Nomor 1292/Pdt.G/2014/PA.Mkd Tanggal 25 Agustus 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 4
9 — 4
Majelis Hakim yang menangani perkara iniberkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :PRIMAIR1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXKXXXXXX)kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXX)3.
pokoknya perkaraterlebihdahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untukmemeriksa, memutus
dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayahKabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkidmaka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadiwewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;HAL7 darihall1 Put.
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 262/Pid.Sus/2017/PT.DKI Tanggal 14 Nopember 2017 — Rizky Juniarsah Pane bin Sahrul Pane
47 — 14
47 — 14
Perkara : PDM 421 /JKTSL/08/2016tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berilkut :1. Menyatakan terdakwa Rizky Juniarsin Pane Bin Sahrul Pane secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasaiatau menyediakan narkotika golongan bentuk tanaman, sebagaimana dalamhal 3 dari 8 Halaman put perk No.262/Pid.Sus/2017/PT.DKI.III.dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI.
berhubungan dengan perkara ini, memori banding, kontra memori bandingmaka Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima alasan alasan dan pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 1011 putusan tersebut dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh karenanyamaka diambil alih dan dijadikan sebagai petimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkatBanding sendiri dalam memutus
,Hakimhakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing selakuHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta No. 262/Pid.Sus/ 2016/PT.DKI., tanggal 19 Oktober 2017 untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidangterbuka untuk umum pada hari: SELASA , 14 NOVEMBER 2017 dengandidampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan BETTY HARTATI, MH.,
Register : 09-03-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 56 / B / 2017 / PT.TUN.SBY Tanggal 22 Mei 2017 — I. MOCH. FAUZI. II. H.M. IHSAN JAâÂÂFAR. vs LURAH GUNUNGANYAR TAMBAK
64 — 28
64 — 28
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 56/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal, 29 Maret 2017tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa ini di tingkat banding ; 2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 56/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 20 Mei2017 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; 3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor :117/G/2016/PTUN.SBY tanggal 5 Januari 2017 ; 4.
SBYtanggal 5 Januari 2017 tetapi sifatnya hanya berupa pengulangan yangdisampaikan oleh Pembanding / Penggugat dan Pembanding Il / Penggugat IlHal.11Putusan No.56/B/2017/PTTUN.SBYIntervensi dalam Memori Bandingnya, dengan demikian Memori bandingnyatidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak di kesampingkan ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkarainisudah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih
menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 117/G/2016/PTUN.SBY tanggal5 Januari 2017 tersebut haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding danPenggugat Il Interevensi / Pembandingsebagai pihak yang kalah dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
Register : 01-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0665/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0665/Padt.G/2017/PA.Bks2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx);3.
pokoknya perkaraterlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 0665/Padt.G/2017/PA.BksMenimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempattinggal/berdomisili di wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Bekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang PengadilanAgama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2823/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 15 Oktober 2019 —
7 — 8
7 — 8
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 14-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 20 Maret 2019 —
8 — 8
8 — 8
ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Cbnterhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-10-2017
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN.Ktg. Tanggal 19 September 2017 — - BRI UNIT BOGANI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG KOTAMOBAGU
LAWAN
-TETI KUSUMAWATI MOKOBOMBANG
- RIZKY PRATAMA LUMIU
76 — 19
76 — 19
Tergugat I & MII tersebutmengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehinggaPenggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.58.956.048, (lima puluh delapan jutaSembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah);Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Neger KOTAMOBAGU untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satupersidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
gugatan ini.Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:1.2.
Bahwa jangka waktu pinjaman adalah benar 48 (empat puluh delapan) bulan sejakditandatanganinya perjanjian;Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara inidengan menyatakan:~ = = == 2= nn none nn nnn nnn enn nn nnn nnn enea Menolak gugatan Penggugat dengan seluruhnya;b. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi;. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar;d.