sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orangtanpa SIP dengan sengaja, sangsinya berupa denda;Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannyasudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datangdi bawah STRnya ikut klip kita kasin rekomendasi ditandatangani oleh 4dokter dibawa ke ptsp Jakarta kalau dokter umum kemana ke ptspKelurahan. nanti diterbitkan surat izin praktek setelah 7 hari kerja terbit

Lalu dibawa ke IDIlagi untuk ikut KRIP, kemudian IDI memberikan rekomendasi izin praktekdengan 4 dokter tanda tangan, nanti dibawa ke ptsp rekomendasi itu baruptsp menerbitkan surat izin praktek tanopa rekomendasi dari IDI tidak akanbisa terbit surat izin praktek;Bahwa untuk mendapatkan STR itu biasanya lebih kurang 2 sampai 3bulan, prakteknya ini karena seluruh dunia berpusat di Jakarta itu kadangkadang macet juga. jadi untuk dapat share compound dokter nggak mudahbegitu lulus dari fakultas kedokteran

Jadi saranya jugakita linat dokternya sudah punya SIP atau belum, kalau sudah punya SIPkita latin. nanti terjadilah pengikatan pengikatan disitu silakan dipekerjakandisitu. karena dokter itu berat sekali tugasnya setiap 5 tahun itu harusmengumpulkan 250 SKP. apabila tercapai 250 SKP dokter itu nggak bisapraktek dulu tidak akan terbit serkom. kalau nggak ada di serkom berartitidak akan terbit STR berarti dokter itu tidak bisa berpraktek lagi. 1 bulandokter itu aja dapat dua SKP Bayangkan saja satu

pihak telah menyadari keadaan pihak ke II yang belum mempunyai SIP,Halaman 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selsehingga majelis berpendapat bahwa perjanjian ini tidak didasarkan pada cacatyang tersembunyi dan telah didasari oleh sebab yang halal;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan diatas,Majelis menilai bahwa perjanjian kerjasama dokter itu telah memenuhi syarat ke4 Pasal 1320 KUHPerdata;Menimbang, bahwa dari bukti T2 berupa Surat Izin Praktik (SIP) Dokter,yang terbit

pada tanggal 16 Februari 2017, bukti ini relevan dengan klausulayang tercantum pada surat perjanjian bukti P1/T1, pada Pasal 3 huruf e,bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk mengurus SIP, dan terbukti SIPTergugat baru terbit setelah Perjanjian tersebut ditandatangani;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil yangmenyatakan bahwa perjanjian a quo bertentangan dengan Pasal 36 dan 42UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 adalah tidak beralasan karena syaratsyarat perjanjian tidak diatur

Penuntut Umum tetap padaTuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Asri Alias Andi Bin Bakri bersamasama dengan AriSakti Saputra Alias Aso (Penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jumattanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan April tahun 2015 pada wakiu antara matahari terbenamdan matahari terbit

Samsung lipat warna putin dan 1 (satu) buah powerbank warna biru putih merk One milik Nurafiah;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Asri Alias Andi Bin Bakri bersamasama dengan AriSakti Saputra Alias Aso (Penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Jumattanggal 17 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan April tahun 2015 pada wakiu antara matahari terbenamdan matahari terbit

tipe IPhone 5 warnahitam, 1 (satu) buah HP samsung lipat dua kartu warna putih, 1 (satu) buah HPsamsung lipat satu kartu warna merah, dan 1 (satu) buah power bank merekone;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Ad. 5Unsur Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah ataupekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktuantara matahari terbenam dan matahari terbit

Kn, di Jember tanggal 05 Agustus2016, yang kemudian didaftarkan dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No.W15. 00659499. AH. 05.01 Tahun 2016.

Kn, di Jember tanggal 05 Agustus 2016, yang kemudiandidaftarkan dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15. 00659499. AH. 05.01Tahun 2016.

Kn, di Jember tanggal 05 Agustus 2016, yang kemudiandidaftarkan dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15. 00659499. AH. 05.01Tahun 2016. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugatmemberikan agunan/jaminan berupa kendaraan bermotor dengan BPKB (BuktiKepemilikan Kendaraan Bermotor) No A3331283N yang atas agunan/jaminantersebut, telah dibebankan Jaminan Fidusia dan diterbitkan Sertifikat JaminanFidusia No.W15.00659499.AH.05.01 Tahun 2016.

Nomor 520 PK/Pdt/201710.Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat segala suratsurat yang telah terbit atas tanah obyek sengketaatas nama Para Tergugat;Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim danmempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai milik Tergugat LA BEAadalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangandengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atasTanah Obyek

(seribu seratus delapan puluh limammeter persegi) dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah LA MBAY; Sebelah Timur berbatas dengan jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan; Sebelah Barat berbatas dengan tanah WA SAE;adalah milik Sah almarhumah WA MANDO dan almarhumah LA TUNAyang harus dimiliki oleh Para Ahli Waris atau Ahli Waris Keturunannyayaitu Para Penggugat sekarang ini;Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat segala suratsurat yang telah terbit

memutus perkaraa quo telah keliru pula dalam menerapkan Hukum dengan menolak buktibukti yang diajukan oleh para Tergugat padahal apa yang diajukan olehPara Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksisaksi semuanyabersesuaian yang satu dengan lainnya, khusus bukti Sertifikat Nomor01444 atas nama LA BEA PEMOHON PK dan Nomor 01443 dan atasnama Awaludin pembeli tanah dari Pemohon PK adalah sertifikat duabidang tanah yang telah dipisah oleh jalan sehingga tidak dapat lagidisatukan karena sertifikat terbit

adalah cacad yuridis, tidak sah dan melawanhak/melawan hukum, dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikatmenurut hukum sehingga segala suratsurat yang terbit sehubungandengan pengalihan hak dalam bentuk hibah serta penguasaan atas namaPara Tergugat dan/atau Para Tergugat dan atau atas nama orang lainadalah melawan hak dan melawan hukum, cacat yuridis, dinyatakan tidaksah, tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, batal demi hukum,setidaktidaknya dapat dibatalkan;Bahwa oleh karena pengalihan dan hibah

Menyatakan bahwa segala suratsurat yang terbit sehubungan denganpengalihan dalam bentuk hibah dari Tergugat II kepada Tergugat dan atausegala suratsurat yang terbit atas nama orang lain sehubungan denganobjek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikatmenurut hukum, serta batal, setidaktidaknya dapat dibatalkan;10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikanHalaman 6 dari 16 hal. Put.

tersebut kepadaTergugat ll dan penguasaan Tergugat Il, serta Tergugat Ill sebagaipenggarap adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa objek sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat, maka jualbeli antara Tergugat dan Il adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalan damai dengan carakekeluargaan kepada Tergugat (Tante) dan Tergugat Il akan tetapi tidakberhasil, maka dengan terpaksa kami mengajukan gugatan ini ;Bahwa apabila ada suratsurat yang terbit

Latoling Lingkungan Il Lotang Salo, Kelurahan Massepe,Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batasbatas sebagai berikut : Utara :La Tahang ; Timur : Tanah kebun Lemmae ; Selatan : Lansa Balaeng ; Barat : Sungai ;Adalah milik daripada Penggugat ;Menyatakan jual beli antara Tergugat dan II adalah tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan Tergugat , Il dan Ill menguasai tanah obyek sengketa adalahtidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan segala bentuk suratsurat yang terbit

atas jual beli tersebutdinyatakan tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum atau yang terbit atasnama baik Tergugat maupun atas nama Tergugat Il dan Ill ;Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hakdari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugatdalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum diatas denganmenggunakan alat kekuatan Negara, atau Para Tergugat membongkar,memindahkan rumah orang lain atau menebang pohon yang tumbuh diatasobyek sengketa

sumur tersebut digunakan untuk MCK untuk menggerakkanmesin boiler (alat pengering kayu) dan sawmill (alat pemotong kayu);Bahwa perusahaan tersebut membayar air tiap bulannya sejumlahRp.100.000, (seratus ribu rupiah);Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penggergajian kayudari glondongan menjadi kayu lapis dan diekspor ke luar negeri,sedangkan kayunya berjenis kayu sengon;Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu dibuat, apakah sumurbor ataukah surat ijin, yang saksi tahu, surat ijin terbit

sumur tersebut digunakan untuk MCK, untukmenggerakkan mesin boiler (alat pengering kayu) dan sawmill (alatpemotong kayu);Bahwa perusahaan tersbeut membayar air tiap bulannya sejumlahRp.100.000, (seratus ribu rupiah);Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penggergajian kayudari glondongan menjadi kayu lapis dan diekspor ke luar negeri,sedangkan kayunya berjennis kayu sengon;Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu dibuat, apakah sumurbor ataukah surat ijin, yang saksi tahu, surat ijin terbit

perusahaan airmineral kemasan;Bahwa di PT.Sengon Indah Mas tersebut ada beberapa mesin yangmenggunakan air yaitu mesin pemotong kayu ada 6 (enam) unit danmesin pres ada 2 (dua) unit;Bahwa selain untuk proses produksi, sumur bor tersebut jugadigunakan untuk MCK karyawan perusahaan;Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kubik air yang dipergunakan setiapharinya;Bahwa setahu terdakwa, perusahaan sudah memiliki Surat jinPenggunaan Air (SIPA) tapi terdakwa lupa kapan surat ijin tersebutkeluar;Bahwa sebelum terbit

tersebut diatas semestinya Penggugat masih dilakukanSidang Disiplin, sebagaimana pelanggaran pertama yang dilakukan olehPenggugat dan hukuman Disiplin telah dilakukan oleh Penggugat sehinggatelah diterbitlah SKHD pertama oleh Polres Situbondo (dalam hal iniPenggugat tidak bisa melampirkan/membuktikan karena SKHD tersebutsampai sekarang Penggugat minta SKHD tersebut dipersulit olen PetugasPolres Situbondo), kemudian dengan pelanggaran tersebut diatasseharusnya dilakukan Sidang Disiplin kedua, sehingga terbit

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara RI melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi KepolisianNegara RI ;Dari bunyi pasal 13 PP RI No. 2 tahun 2003 telah jelas, bahwa anggotaKepolisian Negara RI yang dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali,sedangkan Penggugat masih dijatuhi hukuman Disiplin sekali (terbit SKHD)dan sampai saat ini SKHD belum diberikan pada Penggugat walaupunPenggugat meminta, lalu terjadi pelangaran yang

Halhal inlahyang menjadi kekhilafan Judex Facti dalam memutus perkara a quo;Bahwa sebelum terbit Surat Keputusan Kapolda Jatim NomorKep/181/IIV2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus KetutSucita, sebelumnya didahului dengan pelaksanaan sidang Komisi KodeEtik Profesi Polri Polres Situbondo yang bersidang untuk membuktikanpelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pasal 13 PP RI No. 2tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota

Matika pada tahun 2016;Bahwa setelah diketahuinya telah terbit sertipikat Hak Milik No; 4,maka pada tanggal 22 agustus 2016, serentak para penggugatmelakukan aksi demonstrasi mempertanyakan kedudukan sertipikatsebagaimana tersebut dalam objek sengketa dan meminta kepadaBadan Pertanahan Kota Makassar untuk mengadakan gelar perkaraberkaitan dengan penerbitan sertipikat yang dimaksud;21).

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebabPenggugat telah salah mengartikan mengenai keberadaan sertipikatpengganti, dimana bila dilinat Sertipikat in casu terbit pada tanggal......

warga asrama BaraBarayadengan pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar;Bahwa benar dibukti P7 adalah tanda tangan saksi;Bahwa saksi tahu Para Penggugat sudah pindah dari asrama BaraBahwa saksi tidak tahu tahun berapa Para Penggugat tinggal di asramaBaraBaraya)n2 nnn nnn nnn nn nnn nn no nnn nnn nnn nnn nena nnnncnsBahwa saksi tahu dahulu ada Para Penggugat yang tinggal bersamaorang tuanya tinggal di asrama BaraBaraya ;Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa yang ditempati wargaasrama BaraBaraya terbit

dasar/alasan diajukan gugatan adalahsebagai berikut:1.Bahwa surat izin (objek sengketa poin 1 s/d 15) yang dikeluarkan olehWalikota Makassar tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa semula Penggugat mengetahui telah terbit

Wahid, PM.Keputusan Tata Usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) terbit di atastanah milik pemohon sendiri yaitu H. Abd Wahid, PM sehingga menjadipertanyaan dimana kepentingan Penggugat yang dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) termaksud.Dari kenyataan ini, dimana Izin Mendirikan Bangunan atas nama PemohonH. Aod Wahid, PM dan tempat Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalahmilik H. Abd. Wahid, PM (tanah milik H. Abd.

Wahid PM.Bahwa adanya kepentingan hukum dan kerugian yang dialami olehPemohon Kasasi terhadap terbit Keputusan Tata Usaha Negara adalahsebagai berikut:1). Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terbit berdasarkan adanyaperalinan yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 21710/Pandangterletak di Jalan Mirah Seruni, Kelurahan Pandang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar terbit di atas tanah lahan yang dijual olehahli waris Bau Sawa yaitu Ibrahim Bau Sawa pada H. Abd.

yangdikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 01 Mei 1995, terletak di Pasirputin, Jalan Makmur, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar, dengan ukuran dan batasbatas sbb : Sebelah Utara : 140 m berbatas dengan tanah Wagiman; Sebelah Timur : 140 m berbatas dengan tanahTukimin; Sebelah Selatan : 150m berbatas dengan tanah Zubir; Sebelah Barat : 91m berbatas dengan tanah Jalan Makmurbukti (P3):Bahwa akan tetapi setelah sekitar kurang lebih 2 tahun setelah SuratKeterangan Ganti Rugi (SKGR) terbit

Tergugat lupa bahwa yang ditebusnya hanyalah kertassaja, sementara fisik tanah tersebut sudah secara tunai dan tuntas dijualnyakepada orang tua para Penggugat, dibuktikan dengan bukti kwitansitersebut di atas;Bahwa kemudian Tergugat mengatakan kepada Alidin Sihotang bahwatanah tersebut adalah miliknya Tergugat, karena dia yang pegang Asli SuratTanah tersebut sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yangsudah terbit atas nama Alidin Sihotang disebutnya tidak sah;Bahwa dapat dijelaskan semasa hidupnya

Dia menjual tanahdimaksud kepada Julianah pada tahun 1980; Julianah bersama Hakim Simanjuntak (Suami Julianah) melaporkankepada Bpk Tukimin bahwa tanah dimaksud sudah dijual kepada AlidinSihotang, dan minta diurus surat tanah tersebut atas nama AlidinSihotang; SKGR atas nama Alidin Sihotang terbit tahun 1995. Sekitar 2 tahunkemudian muncul Surat tanah yang lama Alidin Sihotang tidak mau tebusHalaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 557K/Pdt/201729,30.31.32.surat tersebut, karena sudah punya SKGR.

Gang Baja 90 mBahwa sebelum peningkatan surat a quo terbit maka kirakira 4 tahunbelakangan dan sebelum Penggugat Rekonvensi menanami dengan kelapasawit Penggugat Rekonvensi menghubungi salah satu dari Para Penggugatuntuk menyelesaikan dengan damai, tetapi tidak berhasil sebagaimanatelah dijelaskan pada bagian konvensi tentang pokok perkara di atas padapoin 8:Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang sangatsangat merugikan Penggugat Rekonvensi dengan berbagai cara untukmendapatkan

Dalampertimbangannya menyebutkan Karena bukti T1 dan T2 hanyamelinat pada tanda tangan pada saat pemeriksaan saksi sajasementara keterangan dari saksi Antoni Simanjuntak tidakdipertimbangkan dan saksi tersebut mengantar langsung danmenyerahkan berkas yang akan ditandatangani tersebut;Bahwa dari pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyalahihukum acara karena tidak ada satupun dasar dan alasan sertapertimbangan hukum yang kuat atas alasan bukti P3 karena lebihdulu terbit daripada T4.

Industri Daan Mogot, KM 19,8, G2 Timur,sebagaimana Kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Agustus 2016;Bahwa Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli dan KuasaNomor 10, tertanggal 2 Agustus 2016 tersebut disertai denganPerjanjian Pengosongan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;Bahwa selanjutnya sebagai Tindak Lanjut Akta Pengikatan UntukMelakukan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10, tertanggal 2 Agustus 2016telah terbit Akta Jual Beli Nomor 30/2017, tertanggal 24 Februari2017, yang dibuat oleh dan di hadapan

Bahwa selanjutnya sebagai Tindak Lanjut Akta PengikatanUntuk Melakukan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10, tertanggal 2Agustus 2016 telah terbit Akta Jual Beli Nomor 30/2017,tertanggal 24 Februari 2017, yang dibuat oleh dan di hadapanTUBAGUS KIEMAS, S.H., PPAT Kota Tangerang; Bahwa kemudian angka Rp.7.000.000.000, (tujuh milyarrupiah) baru muncul pada saat mediasi di Pengadilan NegeriTangerang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuanKesepakatam Perdamaian tertanggal 7 Februari 2018 (/ Tahun6 Buiam setelah

Bahwa dalildalil tersebut adalah dalildalil yang mengadaada,karena Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Februari 2018 terbit atasdasar hasil Mediasi Gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan NegeriTangerang, sebagaimana terdaftar dalam Register Nomor690/Pdt.G/2017/PN.Tng;7. Bahwa selain itu, ada atau tidaknya keterangan palsu dalamKesepakatan Perdamaian tersebut, haruslah dibuktikan dengan PutusanPeradilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;8.

Baru, Gambar Situasi No. 13567 tanggal 23 Nov 1989seluas 1.065 m2 (seribu enam puluh lima meter per segi) atasnamaNINI, berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di KelurahanPorisgaga Baru, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang,Propinsi Banten;Bahwa dalildalil tersebut adalah dalildalil yang mengadaadadan menyesatkan, dengan alasan sebagai berikut:Bagaimana mungkin Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07Februari 2018 dibuat dengan menyalahi ketentuan hukum,SEDANGKAN Kesepakatan tersebut terbit

Industri Daan Mogot, KM 19,8, G2 Timur,sebagaimana Kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Agustus 2016; Bahwa Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli dan KuasaNomor 10, tertanggal 2 Agustus 2016 tersebut disertai denganPerjanjian Pengosongan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT; Bahwa selanjutnya sebagai Tindak Lanjut Akta Pengikatan UntukMelakukan Jual Beli dan Kuasa Nomor 10, tertanggal 2 Agustus 2016telah terbit Akta Jual Beli Nomor 30/2017, tertanggal 24 Februari 2017,yang dibuat oleh dan di hadapan

sebagai ahli waris almarhum Basyarun sama sekali tidakmencurigai bahwa yang dimintakannya tanda tangan jual beli kepada Tergugat II,III, TV dan V adalah sebagai skenario busuk yang dilakukan oleh Tergugat I,sehingga Tergugat II, III, TV dan V tidak perlu untuk meneliti siapa yang terterasebagai pembeli yang dimaksud, ternyata Tergugat I sendiri dan pembelinya bukanKasirun sebagaimana pengakuan Tergugat I semula;Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang mengalihkan satus hukum obyek sengketasehingga terbit

Kepala DesaSedayulawas tanggal 1121998 serta dikuatkan oleh MUBAROK, SH, CamatBrondong tanggal 1121998;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 330/Sedayulawas atas nama ALI ARIFIN SuratUkur 19111999 No. 44/1999 Luas: 1781 M2 tanggal terbit sertifikat 15022000Asal : Petok D No. 78, persil 44, Kelas Desa D.I Luas 1781 M2/sebagian dari luas2650 M2 atas nama BASJARUN P. MAZANTI;Bahwa berdasarkan Surat keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dandisaksikan BASYAR selaku Pj.

Yaqub almarhum; SAYAAH anak dari Basjarun almarhum; MUAYADAH anak dari Basjarun almarhum;Hal 15 dari 34 Put.No.11/Pdt.G/2011/PN.Lmg.16 Bahwa pada tahun 1522000 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 330/Sedayulawas atas nama ALI ARIFIN sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuatoleh dan dihadapan MUBAROK, SH PPAT/Camat Brondong tanggal 1Desember 1998 Nomor: 106/XII/1998 yang telah ditandatangani oleh para ahliwaris almarhum BASJARUN P.

Dan selanjutnya berdasarkan Bukti TT.H12 danTT.II.13, Tergugat I membayar pajak atas tanah tersebut.Menimbang bahwa setelah terbit Akta Jual Beli No. 106/XII/1998, tertanggal 1Desember 1998, dengan disertai persyaratanpersyaratan lainnya (Vide Bukti TT.II1,TT.U2, TT.II3, TT.U4, TT.II5, TT.U6, TTII7, TT.U8, TT19, TT.I10, TT.111,TT.I12 dan TT.II13), Tergugat I kemudian mengajukan permohonan penerbitanSertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat II atas tanah obyek sengketa, hinggaakhirnya terbit Sertifikat

Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan tercatatpernikahannya di instansi yang berwenang di Negara Malaysia pada saatitu karena Pemohon dan Pemohon II hanya mempercayakan kepadaorang lain (pihak tertentu) untuk mengurus penerbitan buku nikah, namuntidak pernah terbit sampai sekarang buku nikah tersebut.5.

Melanggar Pasal 53 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan (PMk)Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang yangmenyatakan Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atauregular dan tidak dapat dicantumkan pada halamansuplemen/tambahan/khusus.Pengumuman Lelang yang dilakukan Tergugat di surat kabar MetroAsahan yang terbit pada tanggal 25 Oktober 2017 tidakdicantumkan / dibuat pada halaman utama atau regular melainkanpada halaman

Bahwa Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No. 27/PMK.06/2016 pengumuman lelang dilaksanakanmelalui surat kabar harian yang terbit atau beredar di kota ataukabupaten tempat barang berada, kecuali surat kabar hariansebagaimana ayat (1) di atas tidak ada maka pengumuman lelang,diumumkan dalam surat kabar atau harian yang terbit di kabupaten/kota yang terdekat (ayat 2)).b.

Tergugat telan memuat Pengumuman lelang pada HalamanUtama/Reguler, dan pengumuman lelang tidak ditempatkan padahalaman tambahan/suplemen seperti yang didalilkkan Penggugat.Bahwa perlu Tergugat jelaskan, halaman tambahan/suplemen yangdimaksudkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah halaman yangditambah selain halaman yang Regular/Tetap terbit pada setiap haribiasanya, sedangkan dalam perkara aquo pengumuman lelangdimuat pada halaman utama/regular

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6bagian E butir2 yangmemintakan agar diletakkan Sita jaminan (coservatoir beslaag) terhadapsebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1242 seluas 230 M2 atas namaWillianto (sekarang atas nama Nato Wijaya/Turut Tergugat II) adalah dalilyang salah dan keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku dengan alasan dan argumentasi hukumkarena obyek lelangtersebut merupakan agunan atau jaminan atas utang Penggugat terhadapTergugat dan diatasnya telah terbit

Tetangpengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit atauberedar di kota atau kabupaten tempat barang berada,baik di halaman utamamaupun halaman tengah atau belakang, dengan adanya pengumunan di Suratkabar harian hak syarat pengumuman telah terpenuhi sesuai dengan pasal 53ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016.

dengan warga dan panitiaredistribusi adalah antara Rp. 1.800.000, sampai dengan Rp. 12.000.000tergantung luas lahan yang dimohonkan sertifikat, di luar biaya pathokdan pendaftaran sebesar Rp. 167.000,00; Saksi tidak tahu, yang tahu adalah Pak EB Suswanto dan pihak biro jasaPak Joko Sulistyon0; 220 20022 se nee nnneeSetahu saksi panitia, karena panitia yang menyampaikan biaya untuksetiap permohonan sertifikat tersebut; Dari permohonan sertifikat sebanyak 1100 pada bulan Agustus 2010seluruhnya sudah terbit

sertifikatnya, namun per hari Rabu tanggal 16Februari 2011... .....Februari 2011 baru sekitar 756 sertifikat yang sudah diterima olehpemohon, sedangkan 344 sertifikat belum diterima oleh pemohon; Sertifikat yang sudah terbit disimpan oleh Panitia Redistribusi, dan barudiserahkan kepada warga pemohon apabila sudah membayar lunas seluruhbiaya yang diminta baik biaya pendaftaran sebesar Rp. 167.000 maupunbiaya sertifikat sebesar Rp. 1.800.000 s/d Rp. 12.000.000 tersebut, sedangkanapabila pemohon belum

Sehingga apabila diberitahukan kepada wargapemohon bila biaya gratis maka kami khawatir akan menimbulkanBahwa yang terpenting pada akhir pertanggungjawaban biaya yangseharusnya dialokasikan untuk BPN (Kas Negara) akan dikembalikan; Bahwa untuk ke 1.100 permohonan sertifikat pada sekitar akhirSeptember 2010 sudah terbit sertifikatnya, namun per bulan September/Oktober 2010 ada 756 bidang tanah yang sertifikatnya sudah diterimawarga pemohon, karena terhadap ke756 bidang tanah tersebut parapemohon telah

Bahwa yang masuk dalam program Redistribusi tahun anggaran 2010terhadap tanah eks NV Sumbul adalah : Lahan seluas kurang lebih 152 Ha yang dikelola oleh masyarakat/petani penggarap; Tanah redistribusi yang telah terbit SK Nomor: I/Agr/42/XI/115/HMAIItanggal 31 Desember 1964 dengan luas 6,1481 Ha an. Dasir, dll. (47orang) tetapi Belum Terbit Sertifikat; Tanah redistribusi yang telah terbit SK Nomor: I/Agr/50/XI/HM/01.TN/1967 tanggal 30 Mei 1967 dengan luas 91,0184 Ha an.

Saeni,dll. (202 orang) tetapi Belum Terbit Sertifikat. Bahwa terhadap Redistribusi tahun 2010 atas eks lahan NV Sumbul tersebutdikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malangtentang Pemberian Hak Milik yaitu : SK No. 06/HM/BPN35.07/2010 tanggal 05 Agustus 2010 a/n. AbdulGafur, dkk. (522 bidang) seluas 107,6283 Ha; SK No. 06.1/HM/BPN35.07/2010 tanggal 05 Agustus 2010 a/n. Abd.Manap, dkk. (578 bidang) seluas 142,2603 Ha.

Apabila dikemudian hari pada saatasuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri sayadan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihakbank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawabahli waris saya sehingga selesai, fakta ini demi hukum sangatlahbertentangan dengan clausula yang telah diuraikan pada akadpembiayaan musyarakah yang diperbuat oleh Tergugat dan Tergugat Ildengan Almarhum.

Bahwa adapun bunyi dan isi Surat Pernyataan tertanggal 26April 2011 tersebut adalah sebagai berikut: "Apabila dikemudianhari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadisesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli warissaya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaansaya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris sayasehingga selesai;.

OngkuSutan Harahap yang j uga diketahui isterinya telah membuat SuratPernyataan tertanggal 26 April 2011 yang isinya: "Apabiladikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya bel terbit polisasuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan menganca m jiwasaya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruhpembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli warissaya hingga selesai";Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya Sdr .

G/2015/PA.Man.Tergugat dan Tergugat II dan Surat Pernyataan yang dibuat olehAlmarhum Ongku Sutan Harahap yang juga diketahui oleh istrinya(Tergugat ) tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya jugamenyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa sayabelum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancamjiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank danseluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tangggungjawab ahliwaris saya hingga selesai.....".

tertanggal26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabiladikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya,terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli warissaya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan sayatetap akan menjadi tangggungjawab ahli waris saya hingga selesai";. Bahwatidak adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TergugatIll Kepada Alm. Ongku Sutan Harahap karena Pembiayaari Musyarakahyang diajukan Alm.

W3.U4/89/KPER/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditujukan kepada Penggugat,tanah harta pusaka kaum Penggugat yang di atasnya terbit objek sengketa,hingga sekarang belum pernah dilakukan eksekusi atas Putusan PerdataNomor 08/Pdt.G/2010/ PN.Pyk jo Nomor 101/PDT/2011 jo Nomor2631/K/Pdt/2012 dan hingga gugatan ini diajukan masih dikuasai olehPenggugat secara berkaum;Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terhadap tanah pusakakaum Penggugat yang terdaftar atas nama Hasmi dan M.

Asmi/M.Ridha telah terbit setelah adanya panggilan dariKepolisian. Penggugat mengetahui bahwa penerbitan sertipikat Hak MilikNo.00017 an. Asmi/M.Ridha adalah berdasarkan putusan perkaraNo.08/PDT.G/2010/PN/Pyk tanggal 27 Juli 2010 dan putusanPengadilan Tinggi Padang No.101/PDT/2011/PT.PDG tanggal2 Desember 2011 dan putusan Mahkamah Agung RINo.2631 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013. Bahwa penerbitan sertipikat No.00017 an.

KemudianPenggugat/Pelawan tidak melakukan upaya banding sebagaimanaSurat Keterangan No. 15/Pdt.Plw/2015/PN.Pyh tanggal 7 Januari2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri Payakumbuh.Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkracht Van Gewijsde) maka tidak terdapat lagi hubunganhukum antara Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit SertifikatHak Milik No. 00017/Kelurahan Sawahpadang Auakuniang atas namaHasmi dan M.

Asmi/M.Ridha yangberdasarkan kepada putusan perkara tersebut diatasmengandung cacat hukum.Dari uraianuraian tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat semenjakTanggal 15 Agustus 2017 dan Tanggal 01 Desember 2017 telahmengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00017/KelurahanSawahpadang Auakuniang terbit atas nama Hasmi dan M.Ridha.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugattelah jelas dan terang tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu;2.

Putusan Nomor 177 K/TUN/201617.18.19.20.Bahwa atas surat yang Penggugat kirim tersebut, alangkah terkejutnyaPenggugat baru mengetahui setelah Tergugat membaca jawabanTergugat tanggal 25 Setember dan jawaban 10 oktober dalam bentuksurat keterangan pendaftaran tanah yang diberikan kepada Penggugat,pada tanggal 25 September 2014, telah terbit 39 sertifikat dan 10 oktober2014, telah terbit 12 sertifikat, ternyata di atas tanah milik Penggugat,telah di terbitkan oleh Tergugat Sertifikat sebanyak total

Taballo sebagai Penggugat dengan (ibuPenggugat dalam perkara ini) objek sengketa dalam penguasaan olehPenggugat secara terus menerus dengan memagar di batas tanah danbangunan dan tidak pernah ada kegiatan pengukuran sebagaimanadiwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 joPMA Nomor 7 Tahun 1961 tentang Tata Usaha Pendaftaran tanah JoPMA Nomor 8 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997, Pasal 14, Pasal 17, karena itu jika ada terbit seolaholah adadokumen dilakukan pendataan

Tidak Memenuhi Syarat Yuridis karena dengan tidak melakukan tatausaha pendaftaran tanah dalam daftar umum serta pengumumansebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961yang terbit pada Tahun 1992 s/d bulan 5 April 1997 sebanyak 9sertifikat dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Pasal 33,(pengumuman) yang diterbitkan dari bulan 22 Oktober Tahun 199712 Juni 2009, sebanyak 41 sertifikat, karena Tergugat tidak melakukanHalaman 8 dari 32 halaman.

1,obyek,2,nama pemilikAbd Majid Terbit, 05 April 199710 SHM 2017/Kel. Batu Ampar Fatimah (dhi) Nur Amir 2.270 m? 22 Oktober 199711. SHM 2403/Kel. Batu Ampar H. Muhamad Jazuli bin H. 500 m? 24 Pebruari 1999Buchorei12. SHM 2512/Kel. Batu Ampar Rusniah 120 m? 22 Juni 199913. SHM 2544/Kel. Batu Ampar Nina Wati 583 m? 26 Agustus 199914. SHM 2706/Kel. Batu Ampar Riyanto 96 m? 18 Pebruari 200015. SHM 3007/Kel. Batu Ampar Norma 279 m? 5 Oktober 200016. SHM 3062/Kel. Batu Ampar Maskun 292 m?

(empat puluh empat ribu enam ratus lima puluhmeter persegi) sebagaimana ternyata dengan Pipil Nomor : 360, PersilNomor : 2, Kelas Ill Desa Ungasan Nomor : 128, Kecamatan Kuta,Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung, Propinsi Daerah Tingkat Bali,dimana di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor :1231/DesaUngasan atas nama LIBUT dengan Gambar Situasi Nomor :836/1991 tanggal 30 Januari 1991, yang diterbitkan oleh TERGUGAT Ilselanjutnya disebut Tanah Sengketa;.

( empat puluh empat ribu enam ratus lima puluhmeter persegi ) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2,Kelas Ill diDesa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkatll Badung,Propinsi Daerah tingkat Bali, dimana diatas tanah tersebuttelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas namaLIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari1991 dengan batas batas sebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik .> Sebelah Timur berbatasan dengan

( empat puluh empat ribu enamratus lima puluh meter persegi ) dengan pipil Nomor 360, PersilNomor 2, Kelas Ill di Desa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta,Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung, Propinsi Daerah tingkat Bali,dimana diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasinomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dengan batas batassebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik .> Sebelah Timur berbatasan dengan

( empat puluh empat ribu enam ratus lima puluhHal 29 dari 37 putusan Nomor 108/PDT/2017/PT DPSmeter persegi ) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2,Kelas Ill diDesa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkatll Badung,Propinsi Daerah tingkat Bali, dimana diatas tanah tersebuttelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas namaLIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari1991 dengan batas batas sebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

( empat puluh empat ribu enam ratus lima puluhmeter persegi ) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas Ill diHal 30 dari 37 putusan Nomor 108/PDT/2017/PT DPSDesa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkatll Badung, Propinsi Daerah tingkat Bali, dimana diatas tanah tersebuttelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas namaLIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari1991 dengan batas batas sebagai berikut :> Sebelah Utara berbatasan dengan