Nokep: 22/ KIXII/ AUM/ 07/ 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kerena Pekerja Mencapai Usia Pensiun tertanggal 11 Juli 2014yang ditujukan kepada Sdr.

Badan hukum publik atau badan hukum privat"Pemohon telah di PHK karena Pensiun berdasarkan SK Inspektur PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Nokep: 22/KIXII/AUM/07/2014tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai UsiaPensiun pada tanggal 11 Juli 2014 bukti T4 sehingga dengandemikian pada saat pengajuan permohonan uji materiil pada tanggal 29Juli 2015, Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon;SK Direksi BRI berlaku khusus untuk Pekerja BRI, sehingga Pemohonbukan merupakan

Cuti Biaya/ Ongkos+UPMk) Tahunan Pulang TOTALSesuai1 x9x Upah Ix 1Ox Upah 2,85 x Upah Ix UpahKetentuan*f=l k=Mae g=1x10xe h=2,85xe i=1xe jf+g+h+itj92.331.423 102.590.470 29.238 .284 10.259.047 2.000.000 236.419.224 Ybs diterima bekerja di Kanca SRI Gombong dan PHK di Kantor Inspeksi SRIYogyakarta, sehingga diasumsikan biaya/ ongkos pulang dari kota yogyakarta keGombong dengan 1 istri dan 2 anak sebesar Rp. 500.000,/ orang.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor22/KIXII/AUM/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) KarenaPekerja Mencapai usia Pensiun, (Bukti T4);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor S.27DIR/SDM/05/2005 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHk), (Bukti T5);Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : S.29DIR/SDM/05/2002 tentangPeraturan Perjalanan Dinas Pindah dan Pindah Menetap Di Dalam NegeriBagi Pekerja PT.

sebelas) Tahun 2(dua) bulan atau kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dengan jabatanterakhir Penggugat adalah Helper Table Saw;e Penggugat II bekerja sejak bulan April 2004 sampai Penggugatterakhir kerja pada bulan Januari 2015 dengan masa kerja selama10 (sepuluh) Tahun 10 (sepuluh) Bulan atau kurang lebih 11(sebelas) tahun dengan jabatan terakhir Penggugat adalah HelperBand Saw;Bahwa kemudian para Penggugat diistirahatkan atau dirumahkan laluperusahaan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Herja (PHK

Putusan Nomor 14/Padt.SusPHI/2016/PN Pal22.23.24.Bo.26.1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja, terdapat 16 (enam belas) bulan yang belum dibayarkan olehTergugat, maka para Penggugat memohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim dalam Putusannya, menghukum Tergugat untukmembayarkan luran JHT para Penggugat sejak bulan Januari 2015sampai April 2016;Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yangdilakukan Tergugat terhadap diri Para Penggugat sematamatadisebabkan karena

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh karena tidak adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan Tergugat, danPHK tersebut dilakukan Tergugat tanpa melalui PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, maka tindakanTergugat tersebut tidak sah;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menanyakan HakhakNormativenya kepada Tergugat perihal pembayaran pesangon danhakhak lainya

, namun Tergugat tidak pernah menanggapinya;Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakanbahwa apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK olehpengusaha tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/buruh apabila pekerja/ourun yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dan apabilaperundingan tersebut benarbenar tidak menghasilkan persetujuan,pengusaha hanya dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial.Bahwa oleh karena hukum Ketenagakerjaan tidak membatasi masaberlakunya upah, maka selama perkara ini dalam proses hukumTergugat wajib membayar upah para Penggugat sampai putusanHalaman 6 dari 31.

Bahwa terhadap mutasi pengusaha/Pemohon Kasasi II telah melakukanpemanggilan, namun karena Pemohon Kasasi telah menolak denganalasan ibunda Pemohon Kasasi sudah tua dan dalam keadaan sakitmaka adil menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuaiketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan tepatpemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 161 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tanpa upah proses ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh

Tergugat semenjak di PHK Tergugattidak mau berusahauntuk bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhanekonomi Penggugat (masalah ekonomi)c. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadipertengkaran ;.

Tergugat semenjak di PHK Tergugattidak mau berusahauntuk bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhanekonomi Penggugat (masalah ekonomi)c.

Nomor 493 K/Padt.SusPHI/2018dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusanhubungan kerja (PHK) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) atau tetap dengan tanpa kesalahan;Bahwa hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) sejak tanggal 3 Januari 2014 setelah hubungan kerja dalamPerjanjian

danberlangsung dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan lagipuladalam perpanjangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan pemberitahuan secaratertulis, sejak 3 Januari 2014;Bahwa amar Judex Facti tanpa upah proses telah tepat dan benarsebagaimana perkara sejenis yang diputus secara berulangulang, namunperlu perbaikan karena masa kerja adalah dari tanggal 3 Januari 2014 s/d2 Januari 2017 = 3 tahun, maka kompensasi pemutusan hubungan kerja(PHK

Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat batal demi hukum;4.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat batal demi hukum;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan September 2018sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja(PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demihukum;4.

dilakukan oleh salah satu pihak beserta implikasi hukumnya, maupundasar hukum yang dijadikan landasan atau alas hak dalam mengajukangugatan perkara a quo, demikian pula formulasi petitum Para Penggugat tidakjelas disatu sisi Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat tidak sahdan batal demi hukum tetapi disisi lain Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasipemutusan hubungan kerja (PHK

) kepada Para Penggugat atas pemutusanhubungan kerja (PHK) tersebut tanpa terlebih dahulu memohon kepadaMajelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk memperoleh uangkompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka

Dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknyamendalilkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ParaTergugat dengan alasan Penggugat dikualifikasikan telah mengundukan diri daripekerjaannya terhitung sejak tanggal 8 tanggal Agustus 2014, akibat melakukanmogok kerja yang tidak sah. Untuk itu Penggugat menuntut agar PengadilanHubungan Industrial menyatakan sah tindakan pemutusan hubungan kerja yangtelah dilakukannya.

Sedangkan Para Tergugat mendalilkan mogok yang telahdilakukannya adalah sah, karena itu menuntut agar Pengadilan HubunganIndustrial menyatakan tindakan PHK yang telah dilakukan oleh Penggugat tidaksah dan menuntut Penggugat untuk kembali mempekerjakan Para Tergugatserta membayar upah yang telah tidak dibayarkan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutannya tersebut PenggugatPage 4 of 20Putusan ProvisiNo. 89/Pdt.SusPHI.G/2015/PN.JKT.PSTmendalilkan Para Tergugat adalah para pekerja yang

Terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugatmendalilkan telah membayar konpensasi PHK kepada masingmasing dari 26Tergugat, yang besarnya bagi masingmasing Tergugat sesuai dengan yangdidalilkan dalam surat gugatan Penggugat, dengan perhitungan sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahun2003, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 371.433.350, (Tiga ratustujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluhrupiah).Menimbang,

Tergugat, adalah alasan yang dicaricari olehPenggugat untuk memberangus keberadaan serikat pekerja di perusahaanPenggugat.Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur telah menegaskan mogokkerja yang dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai ketentuan undangundang sebagaimana dijelaskan melalui surat Nomor: 5604/1.1835.3 tertanggal11 Nopember 2014.Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tindakan Penggugatmenerbitkan surat PHK

Pasal 155 Undangundang Nomor 13 Tahun2003.Menimbang, bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja iniMajelis Hakim berpendirian sebagai berikut.Menimbang, bahwa pokok perselisihan pemutusan hubungan kerja iniadalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehPenggugat selaku pengusaha, terhadap Para Tergugat selaku pekerja diperusahaan Penggugat, dengan alasan Para Tergugat dikualifikasikanmengundurkan diri karena telah mangkir selama lima hari secara berturutturutatau lebih

Bahwa, pada bulan Okotober 2008 para Penggugat diberhentikan denganalasan dan syaratsyarat yang sangat bertentangan dengan ketentuanUndang Undang Nomor 13 tahun 2003, khususnya pasal 158, sebagaimanasurat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan/diterbitkan olehTergugat bemomor : S.2008.259/WAPRESDIRHR Management Grouptanggal 21 Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat RizalRumawas, Surat No.

Bahwa, oleh karena tidak ada satupun pasal, ayat dan huruf sebagaimanapasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dilanggar olehpara Penggugat, maka dengan demikian surat pemutusan hubungan kerja(PHK) bernomor : S.2008.259/WAPRESDIRHR Management Group tanggal21 Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat Rizal Rumawas,surat No. S.2008. 263/WAPRESDIRHR Management Group tanggal 27Oktober 2008 diberikan/ditujukan kepada Penggugat Cilcil Harjunadi.

buktibukti yang ada melalui mekanisme internal auditdan meminta keterangan pihakpihak yang terkait (bukti PR8, PR 9 dan PR10) sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meyakini bahwa paraTergugat Rekonvensi nyatanyata telah melakukan pelanggaran terhadapperjanjian kerja bersama (PKB) Bank Internasional Indonesia 2006 2008,pasal 74.6.9. yang berbunyi: "Sepanjang dibenarkan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, perusahaan dapatmemberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK

dahulu Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi, tidak sependapat dengan pertimbangon hukum Judex Factisebagaimana yang terdapat pada halaman 30 alinea ke (4), (5) & (6) yangmendalilkan adanya hubungan antara direktur kencana dan jordie dahlansebagai nasabah dengan para Penggugat serta mengkaitkannya denganperjanjian kerja bersama pasal 74 point 6.9 oleh karena bukti surat tersebutbelum dibuktikan secara materil dan apa lagi bukti PR5, tertanggal 2Desember 2009 sedangkan pemutusan hubungan kerja (PHK

No. 417 K/Pdt.Sus/2010Kasasi dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang memutuskanhubungan kerja (PHK) secara sepihak dan oleh karenanya pasal 155 ayat(2) & (8) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 harus dan wajib dijadikanpertimbangan hukum Judex Facti dan menghukum Termohon Kasasidahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayarnya, halini sesuai dengan surat gugatan para Penggugat yang meminta agarTergugat membayar hakhak normatif ;Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konpensi/

Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp500.000,00 perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalammelaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dikarenakan Tergugat telah melarang Para Penggugat untukmelaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum ada penyelesaianatau penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat pengalamankerja kepada Para Penggugat dengan dasar PHK adalah efesiensi;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan lain yang seadiladilnya menurut hukum, keadilan dankebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam eksepsi:Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Tergugat bermaksudmenyampaikan

NSS GronggongCabang 118 dan Penggugat Sohar Mawansyah dari posisi Salesman PTNSC Palembang ke posisi PT Pos Pelabuhan Ratu Cabang 040, sehinggaoleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat perintah mutasi dan suratpanggilan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuharuslah di kesampingkan;OQ. seeeeeees Menimbang, bahwa halaman 29 dari 37 alinea 2 menerangkan bahwaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu MajelisHakim berpendapat pengakhiran hubungan kerja (PHK

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti menerangkan:sweatin Menimbang, bahwa halaman 29 dari 37 alinea 2 menerangkan bahwaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu MajelisHakim berpendapat pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukanHal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusPHI/2017tergugat terhadap Para Penggugat tersebut adalah karena tanpa adanyakesalahan Para Penggugat;Hal ini tidak dibenarkan karena tanpa adanya kesalahan Para Penggugat/Termohon Kasasi melainkan faktanya

T8 sampai T29), dikarenakan penolakanmutasi ke cabang yang sudah ditentukan oleh pimpinan masingmasingkaryawan dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah sama sekalimelayangkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja serta Majelis HakimPengadilan Negeri Palembang Nomor 50/PdtSus/PHI/2015/PN.Plg. tidakteliti dan tidak mencermati dari mana landasan pertimbangan dan penerapanhukum apabila tidak menjalankan mutasi dan mangkir 5 (lima) hari berturutturut tanpa keterangan dapat dianggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Tergugat menikah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahkontrakan; Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya adalah karena kurang baiknya komunikasi antaraPenggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat temperamen, Tergugat egoisdan sejak Tergugat di PHK

gugatanPenggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugatdi persidangan telah menghadirkan dua orang saksi masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada dasarnya saksisaksi tersebut telah menerangkan di atas sumpahnya, bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat temperamental, Tergugategois dan sejak di PHK

Tergugat adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 24 Mei 2010 dan sampai sekarangmasih terikat sebagai suami isteri yang mempunyai 1(satu) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnikahnya rukun, namun sejak awal tahun 2013, mulaisering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaranPenggugat dan Tergugat adalah karena masalahkomunikasi yang kurang baik antara Penggugat danTergugat, Tergugat temperamental, Tergugat egois dansejak Tergugat di PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp597.015.628,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah rupiah), masing-masing sebagai berikut:No Para Penggugat Nama Kompensasi PHK1 Penggugat I Ari Triansa Rp400.607.486,42 Penggugat II Dicky Irawan Rp196.408.159,6Total Rp597.015.646,004.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukanTergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Direktur NomorKpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja danKepada Penggugat II melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P004/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja batal demihukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 UndangHalaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan hakberupa Upah Pokok, Tunjangan Profesi, Hakhak Lain yang Biasaditerima Para Penggugat sejak ditetapkan dan diterbitkannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan Tergugat kepada kepadaPenggugat melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan KepadaPenggugat Il melalui Surat Keputusan Direktur Nomor Kpts.P004/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Batal DemiHukum dan

Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk membayar dendaketerlambatan upah kepada Para Tergugat sejak ditetapkan danditerbitkannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan DirekturNomor Kpts.P005/CPA000/2017S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerjadan Kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Direktur NomorHalaman 4 dari 14 hal. Put.

Nomor 746 K/Pdt.SusPHI/20143232343536Bahwa oleh karena itu atas dasar UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang kebebasan berserikat diminta kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K untukmenghentikan semua bentuk union busting terselubung dan memberikankesempatan kepada pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau menjadi pengurusserikat pekerja/buruh;Bahwa Tergugat d.R/Penggugat d.K telah melakukan Pemutusan HubunganKerja tanpa melalui proses PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1),ayat (2) dan ayat

Sutinah, S.H., pada tanggal23 Desember 2013;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaiman dimaksud dalam Pasal151 ayat (3) batal demi hukum;Maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K terhadap ParaPenggugat d.R/Tergugat d.K tersebut adalah batal demi hukum;a738Bahwa dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.Kterhadap Para Penggugat d.R/Tergugat d.K dinyatakan

Kasakata Kimia tidakmenjalankan Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yaituNota Pemeriksaan Nomor 566.4510/wasnaker tanggal 22 Agustus 2013 danNota Peringatan Nomor 566.5707/wasnaker tanggal 18 Oktober 2013 dandiperparah lagi dengan melakukan PHK tanpa izin dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) oleh karena itu sangatlah wajar danpatut bagi penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukumTergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayarkan uang denda (dwangsom

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudahjarang berkomunikasi lagi namun Pemohon masih ada memberikannafkah kepada Termohon dan anak tatapi sejak Pemohon di PHK padabulan Agustus Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepadaPemohon dan anak;7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikanperselisinan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihakkeluarga Termohon, namun tidak berhasil;8.

sering merasakekurangan atas nafkah yangdiberikan Pemohon;Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon danTermohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan denganrumah Pemohon;Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon seringchattingan dengan orang lain sehingga tidak peduli denganPemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejakbulan Oktober 2019;Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,karena diusir Termohon disebabkan Pemohon telah di PHK

daritempat kerjanya yaitu di Pabrik arang di Daerah Wajok ;Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon jarangberkomunikasi ;Bahwa sewaktu Pemohon belum di PHK Pemohon masihmemberi nafkah kepda Termohon setelah di PHK Pemohon sudahtidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah,pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karenaTermohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon danmenyuruh Pemohon mengajukan perceraian;Bahwa saksi sudah

dengan Tergugat sebagaimana Pasal 156 Ayat (4d);Bahwa para Penggugat selalu dalam menjalankan pekerjaan menjaganama baik Tergugat dengan merawat barangbarang inventaris para Tergugatdan tidak melanggar ketentuan yang dibuat para Tergugat;Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaianmelalui perundingan bipartit dengan Tergugat tetapi tidak terjadi kKesepakatan,karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan secara baikbaikdan/atau damai atas permasalahan perselisinan PHK

Bahwa berdasarkan simpulan bukti dari para Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terdapat 1 (satu)bukti pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adamelakukan PHK sepihak terhadap para Termohon Kasasi/paraPenggugat;Bahwa nyata dalam perjanjian kerja bahwa Termohon Kasasi/Penggugatll a.n. Friston D. Ochotan mendapat perhitungan jamjaman termasuklembur diberi perhitungan tersendiri (waktu kerja disesuaikan dengan jamkerja);.

Adakah PHK terjadi dalam perkara antara para Termohon Kasasi/paraPenggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat ?;Bahwa dalam perkara a quo antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan paraHal. 13 dari 18 hal. Put.

No. 454 K/Pdt.Sus/201 1Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak terjadi PHK,melainkan berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT);Bahwa dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum dariberakhirnya PKWT adalah mengacu pada isi perjanjian tersebutsebagaimana yang memang disebutkan dalam ketentuan undangundang, bahwa segala akibat dari berakhirnya perjanjian kerja waktutertentu mengacu pada perjanjian tersebut.

lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

nasabah yang dikeluarkan olehBank Sinar Mas Kota Sukabumid. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merahe. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumif. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumig. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota SukabumiHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBh. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar MasSyariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis tetapi sejak Tergugat putus kontrak kerja di PHK terjadipertengkaran terus menerus; Bhwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugatbertengkar masalah ekonomi karenaTergugat telah di PHK; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4Desember 2017 hingga sekarang sudah 7 hari, Penggugat pergimeninggalkan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapibelum berhasil dan saksi selaku orang tua

bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanAgama Pekalongan; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat serta sudah dikaruniai keturunansatu orang anak yang sekarang tinggal dengan Tergugat:B ahwa sejak bulan Novenmer tahun 2016 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran secara teruS menerusdisebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah, karena di PHK

Tri Novianti binti Soejitno ( Ibu kandung Tergugat); bertengkar karena Tdi PHK oleh tempat kerjanya, berpisah sejak tanggal 4 Desember 2017;2.

Bahwasemenjak Tergugat kena PHK dari perusahaanya itumaka tidak sengaja Tergugat pada waktu mengantaranaknya yang bernama Kevin les badminton ketemu yangnamanya Rita yang kebetulan juga mengantar anaknyales badminton, yang ternyata Rita adalah adik dariteman Tergugat pada waktu SMA, kemudian ngobrolngobrol Tergugat mengeluh kalau sekarang sudah diPHK oleh perusahaanya dan sekarang hanya mengelolatoko milik kakaknya yang bergerak dibidang alat alatsalon, kemudian Rita menawarkan apa mau Tergugatkerja

Bahwa terhadap posita 7 haruslah = ditolak ~~ sebabsetelah tergugat di PHK oleh perusahaanya baiktergugat dan Penggugat diserahi toko milik kakakTergugat untuk membantu ekonomi keluarga Penggugatdan Tergugat, selama Penggugat tidak kerja lagi diperusahaan Vulgo Armada, keperluan biaya SPP anakKevin atas kesepakatan Tergugat dan kakak Tergugatdibiayai oleh kakak Tergugat, Penggugatpun dapathasil dari toko kakaknya dan hasil' kerja Tergugatdalam pengiriman barang barang untuk biaya Kevin lesdan keperluan

Bahwa pada masa awal pernikahan Tergugat bekerja diArmada dan kemudian di PHK; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal16dirumah orang tua Penggugat di Vila Gading Mas;Bahwa setelah rumah di Villa Gading Mas dijual olehorangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugatdikontrakkan oleh orangtua Penggugat di Armada Estate;Bahwa saksi menopang kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat karena saksi menyadari penghasilanTergugat minim;Bahwa untuk makan sehari hari masih ditopang Saksi;Bahwa Tergugat

Bahwa masalah WIL tersebut sudah pernah diselesaikanoleh Penggugat, Tergugat dan keluarga besar Tergugat; Bahwa hubungan antara Tergugat dan Rita adalahhubungan kerja, dan Penggugat pada saat itu bisamenerimanya; Bahwa setelah di PHK, Penggugat dan Tergugat bekerjadi toko adik saksi dan digaji tiap bulan;SAKSI II : LIEM DJIOE KIEM; Bahwa saksi adalah kakak Tergugat; Bahwa saksi sebagai wali nikah Penggugat dan Tergugat; Bahwa anak Kevin sering main ke rumah saksi sebelumPenggugat bekerja; Bahwa setelah

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat telah di PHK;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;